kondisi ini menjadi faktor pendukung penting dalam mempertahankan dan memperluas penetrasi produk Indonesia di pasar internasional

Jakarta (ANTARA) - Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) menilai langkah Pemerintah Indonesia melakukan negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) berperan penting dalam memperkuat daya saing produk unggulan nasional sekaligus menjaga keberlanjutan industri makanan dan minuman (mamin).

GAPMMI menilai lewat negosiasi tersebut memberikan kepastian pasar dan iklim usaha yang kondusif, yang merupakan faktor kunci bagi keberlanjutan industri.

“Bagi sektor makanan dan minuman, kepastian tersebut juga sangat bergantung pada ketersediaan dan keberlanjutan pasokan bahan baku industri, terutama untuk bahan baku tertentu yang hingga saat ini belum sepenuhnya tersedia atau belum dapat dipenuhi dari dalam negeri," ucap Ketua Umum GAPMMI Adhi Lukman dalam pernyataan yang sudah dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Organisasi tersebut menyampaikan apresiasi terhadap upaya pemerintah yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas iklim usaha, meningkatkan daya saing, serta memperkuat ketahanan industri nasional melalui proses negosiasi perdagangan dengan AS.

Menurut GAPMMI, negosiasi perdagangan yang dilakukan pemerintah berpotensi membuka alternatif sumber bahan baku yang dibutuhkan industri. Ini dinilai pihaknya dapat mendukung kelangsungan produksi industri pangan hilir, menjaga realisasi investasi, memastikan penyerapan tenaga kerja di sepanjang rantai nilai industri makanan dan minuman, serta membantu menjaga daya beli masyarakat.

Selain itu, proses negosiasi tersebut dinilai mampu mengurangi ketidakpastian perdagangan dan memperkuat posisi produk unggulan Indonesia di pasar AS, seperti kakao, kopi, sawit, dan turunannya yang memperoleh pengecualian tarif.

“Kepastian akses pasar serta tarif yang lebih kompetitif memberikan ruang bagi pelaku industri untuk meningkatkan efisiensi biaya, menjaga utilisasi kapasitas produksi, serta memperkuat perencanaan investasi yang berorientasi ekspor. Bagi industri makanan dan minuman yang terintegrasi dalam rantai pasok global, kondisi ini menjadi faktor pendukung penting dalam mempertahankan dan memperluas penetrasi produk Indonesia di pasar internasional," ucap Adhi lagi.

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyatakan penandatanganan perjanjian dagang antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) dapat melindungi kepentingan nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian perdagangan internasional.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan perjanjian tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan posisi Indonesia tetap kuat dan kredibel serta memperkuat daya saing industri nasional.

"Perjanjian ini memastikan posisi Indonesia tetap kuat dan kredibel di tengah ketidakpastian perdagangan global. Ini adalah langkah strategis untuk melindungi kepentingan nasional sekaligus memperkuat daya saing ekonomi kita," ucap dia di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, Mahkamah Agung AS (Supreme Court of the United States) telah membatalkan kebijakan tarif dagang resiprokal yang diterapkan Presiden AS Donald Trump karena menilai dasar hukum yang digunakan, yakni International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), tidak sah.

IEEPA merupakan undang-undang yang diteken Presiden AS Jimmy Carter pada 28 Desember 1977 yang memperbolehkan presiden untuk mengatur perdagangan internasional AS setelah menetapkan status darurat nasional sebagai respons terhadap ancaman luar biasa yang berasal dari luar negeri.

Presiden Trump merespons pembatalan kebijakan tarif resiprokal tersebut dengan mengenakan tarif baru sebesar 15 persen selama 150 hari ke depan, sekaligus membuka penyelidikan dagang baru berdasarkan Section 301 of the US Trade Act of 1974.

Luhut menyatakan tarif yang dihasilkan oleh penyelidikan melalui aturan Section 301 tersebut bisa jadi lebih tinggi dari tarif resiprokal yang baru saja dibatalkan karena regulasi tersebut tidak memiliki batas maksimum tarif dan dapat berlaku bertahun-tahun.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menepis kekhawatiran mengenai nasib kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang dikabarkan berada di ujung tanduk.

Pemerintah mengklaim negosiasi kedua negara masih berjalan di jalur yang tepat.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan bahwa proses pembahasan lanjut kesepakatan dagang RI-AS masih terus berlangsung. Dia membantah adanya kendala krusial yang dapat menggagalkan kerja sama ekonomi tersebut.

"Perundingan dagang Indonesia dan Amerika Serikat masih berproses, tidak ada permasalahan spesifik dalam perundingan yang dilakukan," ujar Haryo dalam keterangannya, Rabu (10/12/2025).

Di samping itu, Haryo menilai pasang surut dalam pembicaraan bilateral merupakan hal yang biasa dan tidak perlu disikapi secara berlebihan.

Anak buah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ini pun menekankan komitmen pemerintah Indonesia untuk menuntaskan perundingan ini. Pemerintah optimistis kesepakatan dagang tersebut akan segera mencapai titik akhir yang positif.

"Pemerintah Indonesia berharap kesepakatan dapat segera selesai dan menguntungkan kedua belah pihak," tutupnya.

Kabar dari Amerika

Sebelumnya, Reuters melaporkan kesepakatan dagang antara RI-AS yang diumumkan pada Juli 2025 terancam batal setelah Pemerintah Indonesia disebut menarik kembali sejumlah komitmen yang sebelumnya telah disepakati.

Informasi tersebut disampaikan seorang pejabat AS pada Selasa (9/12/2025) yang berbicara kepada Reuters dengan syarat anonim.

“Mereka [Indonesia] menarik kembali apa yang kami sepakati pada Juli,” kata pejabat tersebut, tanpa memberikan rincian mengenai komitmen spesifik mana yang kini dipersoalkan dari Indonesia.

Pada pengumuman Juli lalu, kedua negara menyatakan bahwa Indonesia sepakat menghapus tarif atas lebih dari 99% barang asal AS serta menghilangkan hambatan non-tarif bagi perusahaan AS.

Sebagai imbalannya, AS akan membatalkan rencana kenaikan tarif atas produk Indonesia dan menurunkannya menjadi 19% dari sebelumnya 32%.

Presiden AS Donald Trump ketika itu menyebut kesepakatan tersebut sebagai kemenangan besar bagi pelaku industri Amerika, mulai dari produsen mobil hingga petani dan pekerja manufaktur.

Hanya saja, kini disebut pejabat Indonesia telah memberi tahu Perwakilan Dagang AS (USTR) Jamieson Greer bahwa Jakarta tidak dapat menyetujui sejumlah komitmen yang bersifat mengikat dan menginginkan perumusan ulang atas beberapa ketentuan.

Pejabat AS itu menambahkan bahwa perubahan tersebut berpotensi membuat hasil akhir menjadi kurang menguntungkan bagi AS dibandingkan perjanjian yang baru-baru ini dicapai Washington dengan Malaysia dan Kamboja.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap progres negosiasi lanjutan tarif perdagangan dengan Amerika Serikat (AS).

Airlangga menuturkan bahwa proses negosiasi tarif impor lanjutan dengan AS masih berlangsung hingga saat ini. Menurutnya, kedua negara sedang melakukan finalisasi legal drafting dari kesepakatan tersebut.

Menurut Airlangga, Pemerintah RI menargetkan proses negosiasi lanjutan tersebut dapat rampung pada tahun ini.

"Sebetulnya hampir semua teks sudah kita bahas [negosiasi tarif AS]. Jadi, kita juga sudah kirim dengan AS, tinggal finalisasi legal drafting-nya. Targetnya, ya, tahun ini," kata Airlangga saat ditemui dalam 13^th US-Indonesia Investment Summit di Jakarta pada Senin (17/11/2025).

Dia menuturkan, pemerintah juga tengah berupaya mendorong pengenaan tarif 0% untuk sejumlah komoditas, terutama komoditas-komoditas Indonesia yang tidak diproduksi oleh Negeri Paman Sam seperti karet, kelapa sawit, teh, kopi, dan sebagainya.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengungkap Indonesia berhasil menyepakati besaran tarif impor tembaga sebesar 0% dengan Amerika Serikat.

Pemerintah RI juga tengah berupaya menegosiasikan tarif untuk sejumlah komoditas lain seperti nikel dan kelapa sawit.

Rosan mengatakan bahwa selain menyepakati penurunan tarif timbal balik yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump dari 32% menjadi 19%, Indonesia juga berhasil mengamankan pungutan 0% untuk komoditas tembaga.

"Di beberapa barang atau komoditas yang tidak bisa dihasilkan di AS itu tarif bisa menjadi kurang dari itu [19%]. Kebetulan untuk tembaga kita 0% dan sudah disetujui," ujarnya.