REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Krista Interfood menegaskan komitmennya sebagai platform yang mendorong pertumbuhan industri makanan dan minuman (F&B) nasional. Memasuki usia ke-27 tahun, penyelenggara pameran ini terus memperkuat kolaborasi industri, memperluas akses pasar, dan membuka peluang bisnis bagi pelaku usaha Indonesia di tingkat nasional maupun global.

Didukung Kementerian Pariwisata, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Association of Culinary Professionals (ACP) Indonesia, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), serta Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), Krista Interfood berupaya menjadi katalis pertumbuhan sektor makanan dan minuman yang merupakan salah satu penopang ekonomi nasional.

Perjalanan Krista di industri pameran dimulai pada 1995 melalui penyelenggaraan pameran industri percetakan, kertas, dan kemasan. Melihat besarnya potensi industri pangan nasional, perusahaan kemudian memperluas fokus ke sektor makanan, minuman, teknologi pangan, dan kemasan melalui penyelenggaraan Food n Pack pada 2000. Tiga tahun kemudian, platform tersebut berkembang dan resmi menggunakan nama Interfood, yang kini menjadi salah satu pameran industri makanan dan minuman terbesar di Indonesia.

Chief Executive Officer Krista Exhibitions Daud D. Salim mengatakan Krista Interfood merupakan hasil perjalanan panjang perusahaan nasional yang telah berdiri selama 32 tahun.

"Interfood bukan warisan yang kami terima dari siapa pun. Ini adalah platform yang kami bangun dari ide, keyakinan, dan kerja keras selama 27 tahun. Sejak awal, tujuan kami sederhana, yakni menghadirkan panggung bagi industri makanan dan minuman Indonesia agar dapat tumbuh, berinovasi, dan terhubung dengan pasar global," ujar Daud.

Chief Marketing Officer sekaligus Founder Krista Exhibitions Christina Sudjie menambahkan peluncuran KRISTAInterFOOD bukan sekadar pengenalan identitas baru, melainkan penegasan atas kepercayaan yang telah dibangun bersama pelaku industri selama lebih dari dua dekade.

"Kekuatan sebuah platform tidak ditentukan oleh nama semata, melainkan oleh kepercayaan yang dibangun bersama komunitasnya. Selama bertahun-tahun, peserta pameran, asosiasi, mitra industri, dan media telah menjadi bagian penting dari perjalanan Interfood. Krista Interfood adalah refleksi komitmen kami untuk terus tumbuh bersama industri," kata Christina.

KOMPAS.com - Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengatakan industri kesulitan menentukan kenaikan harga produk akibat pelemahan rupiah.

Penyesuaian harga tetap harus dilakukan tapi mengingat daya beli masyarakat belum pulih, kesulitan itu ada.

"Sebagian sudah menyesuaikan harga jual, meskipun tidak bisa besar karena mempertimbangkan daya beli," katanya dikutip dari Kontan, Kamis (14/5/2026).

Jika harga tak disesuaikan, perusahaan berpotensi merugi dan berimbas akan adanya PHK karyawan.

"Terpaksa kenaikan bahan baku, kemasan dan lainnya diserap dengan mengurangi margin atau bahkan sampai tidak ada margin," imbuhnya.

Gapmmi masih menunggu berharap, nilai tukar segera menguat.

Penguatan rupiah efeknya berantai, mempengaruhi perekonomian masyarakat sampai lapisan paling bawah.

Selama penguatan belum terjadi, industri makanan minuman kesulitan menentukan langkah.

"Ketidakpastian ini yang menjadi masalah. Kita tidak tahu sampai berapa nilai tukar akan terjadi, sehingga sulit menentukan langkah yang akan diambil," ujar Adhi.

Pemerintah saat ini fokus memperkuat nilai tukar rupiah.

Respon Purbaya

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan masyarakat tak usah panik atas pelemahan rupiah.

Pondasi ekonomi Indonesia kuat, usaha penguatan rupiah sedang dilakukan.

"Enggak (perlu panik). Karena pondasi ekonomi kita bagus, kita tahu betul kelemahan kita di mana, dan bisa kita betulin," ujar Purbaya dikutip dari Kompas.com, Rabu (13/5/2026).

Menyoal ketakutan ekonomi Indonesia terpuruk seperti Krisis Moneter 1998, hal itu tak akan terjadi.

Dengan pondasi ekonomi kuat seperti ini, tak terlalu sulit mengembalikan iklim bisnis ke jalurnya lagi.

"Kita enggak akan sejelek kayak tahun '98 lagi, enggak akan jelek malah. Dengan pondasi ekonomi yang kuat enggak terlalu sulit sebetulnya," jelasnya.

Purbaya juga meyakini Bank Indonesia (BI) bisa mengembalikan nilai fundamental rupiah seperti sedia kala.

"Ya itu anda tanya Bank Sentral saja, mereka yang berwenang. Tapi saya yakin mereka bisa kendalikan. Kita akan bantu sedikit-sedikit nanti," imbuh Purbaya.

Artikel ini pernah tayang di Kontan dengan judul "Rupiah Melemah, Industri Makanan Minuman Tertekan" dan Kompas.com berjudul "Purbaya Imbau Masyarakat Tak Panik Rupiah Anjlok: Tak Akan Sejelek ‘98"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Keberlanjutan pasokan kemasan secara langsung berkontribusi pada stabilitas produksi pangan. Tanpa kemasan yang memadai, risiko kerusakan produk meningkat, efisiensi distribusi terganggu, dan pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan pangan nasional,

Jakarta (ANTARA) - Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) mengapresiasi langkah Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam memastikan keberlanjutan pasokan bahan baku kemasan plastik di tengah gejolak geopolitik.

Ketua Umum GAPMMI Adhi S. Lukman menilai jaminan ketersediaan kemasan plastik menjadi faktor krusial bagi ketahanan industri makanan dan minuman nasional, terutama di tengah dinamika krisis di kawasan Selat Hormuz.

“Upaya pemerintah dalam mengintegrasikan industri hulu dan hilir merupakan langkah strategis agar seluruh ekosistem industri dapat saling menopang. Sinergi ini sangat penting untuk menjaga industri makanan dan minuman tetap tangguh menghadapi ketidakpastian global,” ujar Adhi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Ia menerangkan, kemasan bukan sekadar pelengkap, melainkan elemen vital dalam sistem pangan nasional karena berfungsi menjaga mutu dan keamanan produk, memperpanjang masa simpan, serta memastikan kelancaran distribusi dari produsen hingga konsumen di seluruh wilayah Indonesia.

“Keberlanjutan pasokan kemasan secara langsung berkontribusi pada stabilitas produksi pangan. Tanpa kemasan yang memadai, risiko kerusakan produk meningkat, efisiensi distribusi terganggu, dan pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan pangan nasional,” katanya.

GAPMMI juga menekankan pentingnya komitmen bersama antara industri hulu dan hilir dalam menjaga kesinambungan pasokan kemasan plastik agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata, termasuk oleh industri kecil dan menengah (IKM).

“IKM merupakan kelompok yang paling rentan terhadap distorsi harga dan kelangkaan bahan baku. Jaminan pasokan kemasan akan membantu IKM menjaga keberlanjutan usaha, mempertahankan daya saing produk, serta menghindari lonjakan biaya produksi,” ujar Adhi.

Di tengah tantangan logistik global, termasuk peningkatan waktu pengiriman bahan baku dari rata-rata 15 hari menjadi sekitar 50 hari, GAPMMI mendorong evaluasi dan relaksasi kebijakan atau regulasi yang memungkinkan dalam kondisi luar biasa.

“Langkah ini penting untuk mengurangi beban industri sekaligus menjaga keterjangkauan harga produk makanan dan minuman bagi konsumen. Fokus kami adalah memastikan masyarakat tetap mendapatkan produk yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan daya beli,” katanya.

Dalam hal ini, GAPMMI turut mendukung upaya Kementerian Perindustrian dalam memperkuat kemandirian industri petrokimia nasional melalui diversifikasi sumber bahan baku kemasan plastik dan pengurangan ketergantungan impor.

Dengan kolaborasi erat antara pemerintah dan pelaku industri, sektor makanan dan minuman diharapkan tetap menjadi pilar pertumbuhan ekonomi sekaligus penopang ketahanan pangan nasional.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Ini memang situasi yang cukup rumit di industri, khususnya makanan dan minuman. Hampir semua pakai plastik, dan kita juga kesulitan mendapat (bahan baku) dari pemasok,

Jakarta (ANTARA) -

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman menyebut, kenaikan harga plastik berdampak langsung pada kenaikan harga produk makanan dan minuman (mamin) di pasaran.

Hal ini terjadi karena hampir seluruh produk mamin menggunakan plastik sebagai kemasan, sementara pasokan bahan tersebut mulai terbatas.

“Ini memang situasi yang cukup rumit di industri, khususnya makanan dan minuman. Hampir semua pakai plastik, dan kita juga kesulitan mendapat (bahan baku) dari pemasok,” ujarnya usai menghadiri Rapat Koordinator soal Investigasi Dagang AS di Jakarta, Senin.

Selain harga yang melonjak, ketersediaan bahan baku plastik juga menjadi persoalan serius. Sejumlah pemasok bahkan sudah menginformasikan potensi kehabisan stok bahan baku kemasan dalam beberapa bulan ke depan.

“Beberapa sudah menyatakan kehabisan bahan baku untuk kemasan. Dari pemasok ada yang bilang terakhir Mei atau Juni sudah habis. Ini yang harus dicarikan solusinya,” katanya.

Adhi merinci lebih lanjut, kenaikan harga plastik terjadi secara signifikan dengan variasi yang cukup lebar. Kenaikan berkisar antara 30 persen hingga 100 persen, termasuk untuk kemasan sederhana seperti plastik untuk bakso dan produk daging beku.

"Misalnya kontribusi kemasan terhadap harga pokok itu sekitar 25 persen saja, kalau itu naik 100 persen kan berarti ke harga pokok tinggi sekali pengaruhnya sekitar 25 persen dan ini akan menyebabkan industri mengalami kesulitan untuk menjual, karena produknya pasti harganya mahal, sementara dari masyarakat terbatas," jelas dia.

Sebagai respons, sebagian pelaku industri telah mulai menyesuaikan harga jual produk di pasar. Bahkan, kenaikan harga sudah terlihat pada sejumlah komoditas kebutuhan dasar yang menggunakan kemasan plastik.

“Beberapa sudah naik harga. Di pasar, yang basic seperti beras, minyak goreng. Itu bukan barangnya yang naik, tapi kemasannya yang naik, sehingga terjadi kenaikan harga,” katanya.

Lebih lanjut, Adhi menuturkan tekanan biaya itu juga menggerus margin pelaku usaha.

"Katakan misalnya kalau kontribusi kemasan itu 20 persen, kalau harganya (plastik) naik 60 persen aja berarti kan sekitar 12 persen harga pokoknya naik. Kalau kita bisa naikkan harga jualnya 5 persen, berarti kan tekornya sudah 7 persen," tutur dia.

Untuk mengatasi keterbatasan pasokan, Adhi menyebut pelaku industri mendorong pemerintah membuka opsi impor bahan baku plastik dari negara alternatif lainnya.

"Mau tidak mau kita harus impor. Karena kalau dalam negeri tidak tersedia, saya diskusi dengan industri hulu kita ya, industri hulu plastik mereka juga produksinya berkurang jauh, dan bahkan waktu itu saya dapat informasi sekitar 30 persen. Karena selain dalam negeri, mereka harus impor beberapa komponennya untuk memproduksi plastik-plastik kemasan," tambahnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan & Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman menyebut para pelaku industri pangan, khususnya produsen minuman, mulai berpikir untuk kembali ke kemasan botol kaca gara-gara plastik langka dan mahal.

Kenaikan harga dan kelangkaan plastik merupakan dampak penutupan Selat Hormuz, yang juga mendorong biaya logistik dan energi. Pasokan bahan baku plastik selama ini banyak berasal dari Timur Tengah.

"Tadi saya infokan beberapa produsen yang dulunya kemasannya botol kaca, sekarang minuman ya, ada sekarang yang yang kemudian beralih ke plastik sekarang sebagian mau balik lagi ke botol kaca untuk mengantisipasi," kata Adhi di JEC, Bantul, DIY, Rabu (8/4).

Adhi bilang produksi industri hulu plastik di dalam negeri turun hingga sekitar sepertiga kapasitas. Bahkan, sejumlah negara pemasok tidak mampu berproduksi karena keterbatasan bahan baku.

Situasi ini, lanjutnya, membuat plastik melonjak signifikan. Kenaikan harga di tingkat produsen atau industri menengah besar berkisar 30 persen hingga 60 persen, bahkan di tingkat pedagang bisa mencapai lebih tinggi akibat keterbatasan stok.

"Kalau pedagang kecil yang pedagang atau pedagang plastik lah ya yang untuk memasok ke industri-industri kecil rata-rata sudah naik 100 persen karena mereka stoknya sangat terbatas," kata Adhi.

"Dan tentunya juga kita juga sedang mencari alternatif pemasok dari negara-negara lain di luar Timur Tengah seperti itu," sambungnya.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita sementara itu menegaskan pasokan plastik nasional masih aman meski harga bahan baku melambung akibat gejolak geopolitik global.

Ia menjelaskan tekanan terhadap industri plastik tak lepas dari eskalasi konflik di Timur Tengah yang berdampak pada pasokan nafta, bahan baku utama industri petrokimia.

"Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah telah memicu koreksi suplai pada sektor-sektor industri yang bergantung pada nafta sebagai bahan baku utama," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (8/4).

Menurut Agus, gangguan distribusi global memang mendorong kenaikan biaya produksi di sektor hulu. Namun pemerintah memastikan langkah mitigasi terus dilakukan agar pasokan tetap terjaga.

"Pemerintah menegaskan bahwa saat ini upaya pengamanan pasokan terus berjalan secara paralel," katanya.

Untuk menjaga keberlangsungan produksi, Kemenperin bersama pelaku industri tengah menempuh sejumlah strategi. Di antaranya dengan mencari sumber alternatif pasokan nafta di luar Timur Tengah, mengoptimalkan penggunaan LPG sebagai bahan baku penyangga, serta mendorong pemanfaatan plastik daur ulang berkualitas tinggi sebagai substitusi.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi keluhan warga mengenai kenaikan harga plastik di Indonesia sebagai imbas dari eskalasi perang Amerika Serikat (AS), Israel dan Iran.

Menanggapi kepanikan yang muncul di kalangan konsumen pasar tradisional, Pramono mengimbau agar warga tidak merespons situasi ini secara reaktif.

"Sehingga dengan demikian nggak perlu panic buying karena semua kebutuhan utama itu stoknya lebih dari cukup," ujar Pramono di Pasar Gardu Asem, Jakarta Pusat, Senin (6/4).

Pramono memberikan jaminan bahwa ketahanan rantai pasok pangan dan barang pokok lainnya di wilayah Jakarta sangat aman untuk menghadapi ketidakpastian kondisi global saat ini.

Pramono juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI selalu turun tangan mengawasi pergerakan harga demi menjaga stabilitas ekonomi ibu kota.

"di Jakarta sampai dengan hari ini kami memantau harian, inflasinya masih terjaga dengan baik," ujar Pramono.

Kenaikan harga dan kelangkaan plastik yang dipicu gangguan pasokan global, termasuk dampak penutupan Selat Hormuz yang mendorong biaya logistik dan energi, mulai dirasakan industri dalam negeri.

Kondisi ini dinilai berpotensi mendorong kenaikan harga produk makanan dan minuman dalam kemasan.

Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman menyebut tekanan terhadap industri semakin berat akibat kenaikan biaya bahan baku, energi, serta fluktuasi nilai tukar.

"Jadi saya kira dampaknya sangat luar biasa ya. Pertama, tentunya yang paling cepat itu adalah kenaikan nilai tukar ya. Nilai tukar rupiah dan energi, ini sangat berat sekali buat industri. Karena kita banyak sekali yang harus beli dalam dolar AS. Ini yang paling berat," kata Adhi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (31/3).

Ia menjelaskan kondisi tersebut juga berkaitan dengan ketersediaan bahan baku, terutama plastik.

Pasalnya, pasokan bahan baku plastik selama ini banyak berasal dari Timur Tengah.

Namun, produsen di kawasan tersebut dilaporkan tidak dapat berproduksi atau mengalami penurunan produksi secara signifikan sehingga ketersediaan plastik di pasar menjadi sangat berkurang.

Menurut Adhi, industri hulu plastik di dalam negeri juga mengalami penurunan produksi hingga sekitar sepertiga kapasitas. Bahkan, sejumlah pemasok dilaporkan tidak dapat berproduksi karena keterbatasan bahan baku.

Di tengah kondisi tersebut, harga plastik melonjak signifikan. Ia menyebut kenaikan harga di tingkat produsen berkisar 30 persen hingga 60 persen, bahkan di tingkat pedagang bisa mencapai dua kali lipat akibat keterbatasan stok.

"Saya dapat info juga bahkan beberapa pedagang plastik itu menaikkan harga bisa sampai 100 persen karena mereka merasa stoknya terbatas, sementara dibutuhkan," kata Adhi.

Kenaikan harga dan kelangkaan ini dinilai akan berdampak langsung pada harga produk kemasan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang memiliki daya tahan stok terbatas.

"Sudah pasti naik (harga produk kemasan), karena ini mau tidak mau. Apalagi kalau perusahaan kecil, industri kecil menengah itu ketahanan industri itu kan rentan, mereka stoknya tidak banyak. Begitu mereka stoknya habis, mau enggak mau mereka langsung harga naik karena sangat tidak mungkin sekali ini jadi berat," ujarnya.

Ia mengingatkan kondisi ini berpotensi mendorong inflasi serta berdampak pada ketahanan pangan, karena keterbatasan kemasan dapat menghambat distribusi produk.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan kenaikan harga plastik yang terjadi belakangan ini tidak terlepas dari dampak konflik global, khususnya di Timur Tengah yang mengganggu pasokan bahan baku.

"Jadi ini bagian dari dampak dari perang ya. Kita itu bahan baku plastik salah satunya adalah nafta. Nafta itu 60 persen kita impor dari Timur Tengah. Jadi kita terdampak dari bahan baku yang harus kita impor dari Timur Tengah," kata Budi dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (1/4).

Ia menjelaskan ketergantungan terhadap impor bahan baku dari kawasan tersebut membuat Indonesia ikut terdampak ketika terjadi gangguan produksi maupun distribusi. Kondisi ini kemudian berimbas pada kenaikan harga plastik di dalam negeri.

Untuk mengatasi hal tersebut, Budi mengatakan pemerintah mulai mencari alternatif pasokan dari negara lain. Upaya ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan bahan baku dan menstabilkan harga di pasar.

"Nah, apa yang kemudian kita lakukan? Kita sekarang mencari alternatif pengganti atau alternatif dari negara lain dan kita sudah melakukan misalnya dari negara Afrika, India, dan Amerika. Memang ini butuh waktu ya, karena kan tiba-tiba dari Timur Tengah harus pindah ke negara lain," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga terus berkoordinasi dengan pelaku industri serta perwakilan Indonesia di luar negeri guna membuka akses terhadap pemasok baru.

"Kita juga berkomunikasi dengan perwakilan kita di luar negeri untuk mencarikan supplier-supplier baru yang bisa memasok ke Indonesia. Karena ini kan tidak terjadi di Indonesia saja," kata Budi.

Menurutnya, gangguan pasokan bahan baku plastik tak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dialami sejumlah negara lain seperti Singapura, China, Korea Selatan, Taiwan, dan Thailand. Beberapa produsen di negara tersebut bahkan mengalami kondisi force majeure yang turut memengaruhi pasokan global.

"Tapi kita untuk bahan baku terus kita lakukan sehingga produksi di dalam negeri tetap normal kembali dan pasokan plastik tetap terjaga dengan baik," ujarnya.

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia masih bergantung pada impor plastik dan barang dari plastik di tengah kenaikan harga minyak dunia imbas konflik di Timur Tengah. Nilai impor tersebut mencapai US$873,2 juta atau sekitar Rp14,84 triliun (asumsi kurs Rp17 ribu per dolar AS) pada Februari 2026.

Kenaikan harga dan kelangkaan plastik yang dipicu gangguan pasokan global, termasuk dampak penutupan Selat Hormuz yang mendorong biaya logistik dan energi, mulai dirasakan industri dalam negeri. Ketua Umum Gapmmi Adhi S Lukman menyebut tekanan terhadap industri semakin berat akibat kenaikan biaya bahan baku, energi, serta fluktuasi nilai tukar.

"Jadi saya kira dampaknya sangat luar biasa ya. Pertama, tentunya yang paling cepat itu adalah kenaikan nilai tukar ya. Nilai tukar rupiah dan energi, ini sangat berat sekali buat industri. Karena kita banyak sekali yang harus beli dalam dolar AS. Ini yang paling berat," kata Adhi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (31/3).

Ia menambahkan kondisi tersebut juga berkaitan dengan ketersediaan bahan baku plastik yang selama ini banyak dipasok dari Timur Tengah. Gangguan produksi di kawasan tersebut menyebabkan pasokan berkurang signifikan di pasar.

Menurutnya, industri hulu plastik di dalam negeri juga mengalami penurunan produksi hingga sekitar sepertiga kapasitas. Dalam kondisi tersebut, harga plastik melonjak signifikan, bahkan di tingkat pedagang kenaikannya dilaporkan bisa mencapai hingga dua kali lipat.

"Saya dapat info juga bahkan beberapa pedagang plastik itu menaikkan harga bisa sampai 100 persen karena mereka merasa stoknya terbatas, sementara dibutuhkan," kata Adhi.

Kenaikan harga dan kelangkaan ini dinilai akan berdampak langsung pada harga produk kemasan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan stok.

Sejumlah pedagang bahkan melaporkan lonjakan harga plastik sudah terjadi sejak sebelum Lebaran, dengan kenaikan mencapai sekitar Rp6.000 per pak dari sebelumnya sekitar Rp17 ribu menjadi Rp23 ribu. Kenaikan ini membuat biaya operasional meningkat dan margin keuntungan tergerus.

Keluhan serupa juga disampaikan langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas saat meninjau pasar. Ia menyebut kenaikan harga plastik terjadi secara luas dan dirasakan hampir seluruh pedagang.

"Ini memang tidak hanya pedagang sini, hampir seluruhnya memang mengeluhkan soal harga plastik. Naiknya nggak kira-kira. Ini bukan naik, melonjak," kata Zulhas.

Kenaikan harga dan kelangkaan plastik yang dipicu gangguan pasokan global, termasuk dampak penutupan Selat Hormuz yang mendorong biaya logistik dan energi, mulai dirasakan industri dalam negeri.

Kondisi ini dinilai berpotensi mendorong kenaikan harga produk makanan dan minuman dalam kemasan.

Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman menyebut tekanan terhadap industri semakin berat akibat kenaikan biaya bahan baku, energi, serta fluktuasi nilai tukar.

"Jadi saya kira dampaknya sangat luar biasa ya. Pertama, tentunya yang paling cepat itu adalah kenaikan nilai tukar ya. Nilai tukar rupiah dan energi, ini sangat berat sekali buat industri. Karena kita banyak sekali yang harus beli dalam dolar AS. Ini yang paling berat," kata Adhi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (31/3).

Ia menjelaskan kondisi tersebut juga berkaitan dengan ketersediaan bahan baku, terutama plastik. Pasalnya, pasokan bahan baku plastik selama ini banyak berasal dari Timur Tengah.

Namun, produsen di kawasan tersebut dilaporkan tidak dapat berproduksi atau mengalami penurunan produksi secara signifikan sehingga ketersediaan plastik di pasar menjadi sangat berkurang.

"Dan ini juga terkait dengan ketersediaan bahan baku, terutama plastik. Plastik ini dari Timur Tengah itu banyak memasok bahan baku untuk industri plastik. Dan mereka menyatakan tidak bisa produksi atau berkurang jauh produksinya. Dan ini menyebabkan ketersediaan plastik di pasar menjadi sangat berkurang," ujarnya.

Menurut Adhi, industri hulu plastik di dalam negeri juga mengalami penurunan produksi hingga sekitar sepertiga kapasitas. Bahkan, sejumlah pemasok dilaporkan tidak dapat berproduksi karena keterbatasan bahan baku.

Di tengah kondisi tersebut, harga plastik melonjak signifikan. Ia menyebut kenaikan harga di tingkat produsen berkisar 30 persen hingga 60 persen, bahkan di tingkat pedagang bisa mencapai dua kali lipat akibat keterbatasan stok.

"Saya dapat info juga bahkan beberapa pedagang plastik itu menaikkan harga bisa sampai 100 persen karena mereka merasa stoknya terbatas, sementara dibutuhkan," kata Adhi.

Kenaikan harga dan kelangkaan ini dinilai akan berdampak langsung pada harga produk kemasan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang memiliki daya tahan stok terbatas.

"Sudah pasti naik (harga produk kemasan), karena ini mau tidak mau. Apalagi kalau perusahaan kecil, industri kecil menengah itu ketahanan industri itu kan rentan, mereka stoknya tidak banyak. Begitu mereka stoknya habis, mau enggak mau mereka langsung harga naik karena sangat tidak mungkin sekali ini jadi berat," ujarnya.

Ia mengingatkan kondisi ini berpotensi mendorong inflasi serta berdampak pada ketahanan pangan, karena keterbatasan kemasan dapat menghambat distribusi produk.

Menurutnya, pemerintah perlu segera melakukan intervensi melalui koordinasi yang kuat antara sektor hulu hingga hilir, termasuk para pelaku usaha dan pedagang, agar tidak terjadi praktik yang memperburuk situasi.

Adhi mengingatkan dampak dari kondisi ini tidak hanya terbatas pada industri, tetapi juga berpotensi memicu inflasi tinggi, mengganggu ketersediaan pangan akibat keterbatasan kemasan, serta memengaruhi ketahanan pangan nasional.

Dalam kondisi tersebut, konsumen dinilai akan menjadi pihak yang paling terdampak karena harus menanggung kenaikan harga.

Ia berharap pemerintah segera menggelar rapat koordinasi lintas sektor guna menyinkronkan kebijakan dari hulu ke hilir, sehingga solusi yang diambil tidak membebani pihak tertentu.

"Kita berharap juga pemerintah mendukung kebijakan fiskal. Misalnya yang paling cepat adalah dalam situasi force majeure saat ini bea masuk bahan baku khususnya plastik dan bahan baku lainnya bisa segera ditangguhkan atau ditanggung pemerintah atau ditanggungkan agar tidak mengurangi beban yang sudah berat saat ini," jelas Adhi.

Ia juga menilai perlunya penyelarasan regulasi untuk menekan biaya-biaya yang masih dapat dikurangi agar beban industri tidak semakin berat di tengah tekanan yang ada saat ini.

JAKARTA - Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Indonesia yang dipimpin langsung oleh Presiden RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan jajaran dalam menjalankan proses negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas iklim usaha, meningkatkan daya saing, dan menjaga ketahanan industri nasional.

GAPMMI sejalan dengan pandangan dunia usaha bahwa kepastian pasar dan iklim usaha yang terjaga merupakan faktor penting bagi keberlanjutan industri.Tarif Trump Berubah-Ubah, Dunia Usaha Butuh Kepastian



Ketua umum GAPMMI, Adhi Lukman menyampaikan, “Bagi sektor makanan dan minuman, kepastian tersebut juga sangat bergantung pada ketersediaan dan keberlanjutan pasokan bahan baku industri, terutama untuk bahan baku tertentu yang hingga saat ini belum sepenuhnya tersedia atau belum dapat dipenuhi dari dalam negeri”.

Dalam konteks tersebut, GAPMMI memandang bahwa negosiasi perdagangan yang dilakukan Pemerintah dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan alternatif sumber bahan baku industri yang dibutuhkan, sehingga mendukung kelangsungan produksi dari industry pangan hilir, menjaga realisasi investasi, serta memastikan penyerapan tenaga kerja di sepanjang rantai nilai industri makanan dan minuman, termasuk menjaga daya beli masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) menilai hasil negosiasi Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menjadi bagian penting dalam upaya menjaga stabilitas iklim dan meningkatkan daya saing ekspor.

Dalam hal ini GAPMMI sejalan dengan pandangan dunia usaha bahwa kepastian pasar dan iklim usaha yang terjaga merupakan faktor penting bagi keberlanjutan industri.

"Bagi sektor makanan dan minuman, kepastian tersebut juga sangat bergantung pada ketersediaan dan keberlanjutan pasokan bahan baku industri, terutama untuk bahan baku tertentu yang hingga saat ini belum sepenuhnya tersedia atau belum dapat dipenuhi dari dalam negeri," kata Ketua Umum GAPMMI Adhi Lukman dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Adhi memandang bahwa negosiasi perdagangan yang dilakukan Pemerintah bisa memberikan kontribusi positif dalam menciptakan alternatif sumber bahan baku industri yang dibutuhkan.

Hal ini mendukung kelangsungan produksi dari industri pangan hilir, menjaga realisasi investasi, serta memastikan penyerapan tenaga kerja di sepanjang rantai nilai industri makanan dan minuman, termasuk menjaga daya beli masyarakat.

Selain itu, GAPMMI memandang bahwa proses negosiasi perdagangan yang dilakukan Pemerintah berkontribusi dalam mengurangi ketidakpastian perdagangan (trade uncertainty) dan memperkuat posisi daya saing produk unggulan Indonesia di pasar AS, seperti kakao, kopi, kelapa sawit (CPO) dan turunannya yang mendapatkan pengecualian tarif.

"Kepastian akses pasar serta tarif yang lebih kompetitif memberikan ruang bagi pelaku industri untuk meningkatkan efisiensi biaya, menjaga utilisasi kapasitas produksi, serta memperkuat perencanaan investasi yang berorientasi ekspor," ujar Adhi.

Sebagai bagian dari ekosistem dunia usaha, GAPMMI mendukung upaya Pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan nasional, perlindungan konsumen dan daya saing industri untuk keberlanjutan dunia usaha, serta berharap proses negosiasi dapat segera diimplementasikan secara konsisten.

"Bagi industri makanan dan minuman yang terintegrasi dalam rantai pasok global, kondisi ini menjadi faktor pendukung penting dalam mempertahankan dan memperluas penetrasi produk Indonesia di pasar internasional," tambahnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

kondisi ini menjadi faktor pendukung penting dalam mempertahankan dan memperluas penetrasi produk Indonesia di pasar internasional

Jakarta (ANTARA) - Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) menilai langkah Pemerintah Indonesia melakukan negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) berperan penting dalam memperkuat daya saing produk unggulan nasional sekaligus menjaga keberlanjutan industri makanan dan minuman (mamin).

GAPMMI menilai lewat negosiasi tersebut memberikan kepastian pasar dan iklim usaha yang kondusif, yang merupakan faktor kunci bagi keberlanjutan industri.

“Bagi sektor makanan dan minuman, kepastian tersebut juga sangat bergantung pada ketersediaan dan keberlanjutan pasokan bahan baku industri, terutama untuk bahan baku tertentu yang hingga saat ini belum sepenuhnya tersedia atau belum dapat dipenuhi dari dalam negeri," ucap Ketua Umum GAPMMI Adhi Lukman dalam pernyataan yang sudah dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Organisasi tersebut menyampaikan apresiasi terhadap upaya pemerintah yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas iklim usaha, meningkatkan daya saing, serta memperkuat ketahanan industri nasional melalui proses negosiasi perdagangan dengan AS.

Menurut GAPMMI, negosiasi perdagangan yang dilakukan pemerintah berpotensi membuka alternatif sumber bahan baku yang dibutuhkan industri. Ini dinilai pihaknya dapat mendukung kelangsungan produksi industri pangan hilir, menjaga realisasi investasi, memastikan penyerapan tenaga kerja di sepanjang rantai nilai industri makanan dan minuman, serta membantu menjaga daya beli masyarakat.

Selain itu, proses negosiasi tersebut dinilai mampu mengurangi ketidakpastian perdagangan dan memperkuat posisi produk unggulan Indonesia di pasar AS, seperti kakao, kopi, sawit, dan turunannya yang memperoleh pengecualian tarif.

“Kepastian akses pasar serta tarif yang lebih kompetitif memberikan ruang bagi pelaku industri untuk meningkatkan efisiensi biaya, menjaga utilisasi kapasitas produksi, serta memperkuat perencanaan investasi yang berorientasi ekspor. Bagi industri makanan dan minuman yang terintegrasi dalam rantai pasok global, kondisi ini menjadi faktor pendukung penting dalam mempertahankan dan memperluas penetrasi produk Indonesia di pasar internasional," ucap Adhi lagi.

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyatakan penandatanganan perjanjian dagang antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) dapat melindungi kepentingan nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian perdagangan internasional.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan perjanjian tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan posisi Indonesia tetap kuat dan kredibel serta memperkuat daya saing industri nasional.

"Perjanjian ini memastikan posisi Indonesia tetap kuat dan kredibel di tengah ketidakpastian perdagangan global. Ini adalah langkah strategis untuk melindungi kepentingan nasional sekaligus memperkuat daya saing ekonomi kita," ucap dia di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, Mahkamah Agung AS (Supreme Court of the United States) telah membatalkan kebijakan tarif dagang resiprokal yang diterapkan Presiden AS Donald Trump karena menilai dasar hukum yang digunakan, yakni International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), tidak sah.

IEEPA merupakan undang-undang yang diteken Presiden AS Jimmy Carter pada 28 Desember 1977 yang memperbolehkan presiden untuk mengatur perdagangan internasional AS setelah menetapkan status darurat nasional sebagai respons terhadap ancaman luar biasa yang berasal dari luar negeri.

Presiden Trump merespons pembatalan kebijakan tarif resiprokal tersebut dengan mengenakan tarif baru sebesar 15 persen selama 150 hari ke depan, sekaligus membuka penyelidikan dagang baru berdasarkan Section 301 of the US Trade Act of 1974.

Luhut menyatakan tarif yang dihasilkan oleh penyelidikan melalui aturan Section 301 tersebut bisa jadi lebih tinggi dari tarif resiprokal yang baru saja dibatalkan karena regulasi tersebut tidak memiliki batas maksimum tarif dan dapat berlaku bertahun-tahun.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) memandang hasil negosiasi dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menjadi langkah menjaga stabilitas iklim usaha, peningkatan daya saing hingga ketahanan industri nasional.

Ketua Umum Gapmmi Adhi S. Lukman mengatakan, kesepakatan dagang yang tercantum dalam Agreement Reciprocal Trade (ART) RI-AS tersebut membuka akses alternatif sumber bahan baku industri yang dibutuhkan pengusaha Tanah Air.

"Bagi sektor makanan dan minuman, kepastian tersebut juga sangat bergantung pada ketersediaan dan keberlanjutan pasokan bahan baku industri, terutama untuk bahan baku tertentu yang hingga saat ini belum sepenuhnya tersedia atau belum dapat dipenuhi dari dalam negeri," kata Adhi melalui keterangan resminya, Senin (23/2/2026).

Dengan demikian, dia menilai sumber bahan baku makanan dan minuman baru ini dapat mendukung kelangsungan produksi dari industri pangan hilir, menjaga realisasi investasi, serta memastikan penyerapan tenaga kerja di sepanjang rantai nilai industri makanan dan minuman, termasuk menjaga daya beli masyarakat.

Tak hanya itu, Gapmmi memandang bahwa proses negosiasi perdagangan yang dilakukan pemerintah berkontribusi dalam mengurangi ketidakpastian perdagangan (trade uncertainty) dan memperkuat posisi daya saing produk unggulan Indonesia di pasar AS, seperti kakao, kopi, sawit dan turunannya yang mendapatkan pengecualian tarif.

“Kepastian akses pasar serta tarif yang lebih kompetitif memberikan ruang bagi pelaku industri untuk meningkatkan efisiensi biaya, menjaga utilisasi kapasitas produksi, serta memperkuat perencanaan investasi yang berorientasi ekspor," jelasnya.

Adhi menuturkan, bagi industri makanan dan minuman yang terintegrasi dalam rantai pasok global, kondisi ini menjadi faktor pendukung penting dalam mempertahankan dan memperluas penetrasi produk Indonesia di pasar internasional.

Sebagai bagian dari ekosistem dunia usaha, pihaknya mendukung upaya pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan nasional, perlindungan konsumen dan daya saing industri untuk keberlanjutan dunia usaha, serta berharap proses negosiasi ini dapat segera diimplementasikan secara konsisten untuk mendukung kinerja industri manufaktur menuju terealisasinya target pertumbuhan ekonomi 8%.

Untuk diketahui, sebelumnya Gapmmi mengungkap hingga kini sebagian besar bahan baku utama industri mamin masih berasal dari luar negeri.

Data Gapmmi menunjukkan sejumlah komoditas strategis masih sangat bergantung pada impor. Untuk industri makanan, gula hampir 100% masih diimpor, gandum 100%, susu sekitar 80%, jagung pangan 90%, serta kedelai sekitar 70%. Sementara itu, garam industri masih sekitar 70% bergantung pada pasokan luar negeri.

Kondisi tersebut dinilai mengkhawatirkan, terlebih ketika industri didorong untuk tumbuh lebih tinggi demi mendukung ekspansi ekonomi nasional. Gapmmi menegaskan industri siap berkontribusi, asalkan dukungan ketersediaan bahan baku, logistik, dan infrastruktur dapat dipastikan.

“Kalau industri disuruh tumbuh tinggi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8%, kita siap. Tapi harus disediakan sumber daya industrinya, baik bahan baku, logistik, maupun infrastruktur,” tegasnya.