Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengorbankan kepentingan nasional dalam setiap pengambilan kebijakan, termasuk pada kesepakatan dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).

Menurut Presiden, seluruh isi perjanjian tersebut telah melalui berbagai pertimbangan matang sebelum disepakati pemerintah. Salah satu poin utama dalam kerja sama tersebut adalah penurunan tarif perdagangan dari 32% menjadi 19%.

"Saudara harus percaya bahwa saya mengutamakan kepentingan nasional Indonesia. Jika saya menilai kepentingan nasional kita terancam oleh perjanjian apa pun, maka kita bisa meninggalkannya," ujar Prabowo dikutip dari Antara, Minggu (22/3/2026).

Presiden menjelaskan dalam kesepakatan tersebut, Indonesia mendapatkan perlakuan khusus dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pemerintah tetap memiliki ruang untuk melakukan negosiasi ulang jika di kemudian hari perjanjian dinilai merugikan pihak domestik.

"Dalam perjanjian kemarin, kita sepakat bahwa jika ada hal-hal yang belum berkenan bagi kedua pihak atau bertentangan dengan kepentingan kita, maka akan dibuat klausul penyesuaian," kata Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden menyebut keistimewaan berupa klausul penyesuaian tersebut tidak dimiliki oleh negara lain dalam perjanjian serupa dengan Amerika Serikat. Hal itu memberikan fleksibilitas bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan ekonominya.

​Dari sisi komoditas, Indonesia disebut memperoleh keuntungan signifikan melalui kesepakatan ini. Sebanyak 1.819 komoditas strategis nasional kini mendapatkan akses pasar dengan tarif nol persen ke Amerika Serikat.

Prabowo merinci bahwa produk-produk unggulan seperti kopi dan minyak sawit termasuk dalam daftar komoditas yang tarifnya menjadi nol persen. Penghapusan hambatan tarif tersebut dinilai akan sangat menguntungkan bagi para produsen dan eksportir nasional.

Terkait perbandingan kebijakan dengan negara tetangga, Presiden menegaskan Indonesia akan bersikap rasional dalam mengambil keputusan. Pemerintah tidak akan serta-merta mengikuti langkah negara lain seperti Malaysia dalam membatalkan perjanjian dagang secara sepihak tanpa perhitungan matang.

​Presiden memastikan setiap langkah diplomasi ekonomi yang diambil akan selalu didasarkan pada kalkulasi keuntungan bagi rakyat Indonesia.