Bisnis.com, BOGOR — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah menghormati kritik sebagai bagian penting dalam kehidupan demokrasi.

Namun, Prabowo mengingatkan agar demokrasi Indonesia tidak disalahgunakan untuk kepentingan pemilik modal maupun pihak asing yang berisiko merusak persatuan bangsa.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan amanat dalam Upacara Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara di Pusat Latihan Brimob, Cikeas, Bogor, Rabu (1/7/2026).

"Saudara-saudara sekalian, kita terus membangun kehidupan demokrasi kita. Kita menghormati kritik, kritik sangat penting, kita butuh kritik untuk mengingatkan kita, kita butuh kritik untuk memperbaiki diri kita," tutur Prabowo.

Meski demikian, Presiden menekankan bahwa keamanan demokrasi juga harus dijaga agar proses demokrasi tetap berjalan sesuai kepentingan nasional.

"Tapi keamanan demokrasi juga harus kita jaga. Janganlah demokrasi dibajak oleh mereka-mereka yang punya uang banyak. Janganlah demokrasi kita dirusak oleh kepentingan-kepentingan asing," katanya.

Prabowo juga mengingatkan agar perbedaan pandangan dalam demokrasi tidak berkembang menjadi konflik yang memecah belah masyarakat. Menurutnya, seluruh rakyat Indonesia merupakan bagian dari satu bangsa yang harus menjaga persatuan.

"Perbedaan pendapat tidak boleh berubah menjadi kebencian. Kita adalah semuanya anak bangsa Indonesia. Demokrasi kita harus berciri nilai-nilai bangsa Indonesia. Perbedaan jangan menjadi sumber perpecahan. Kita harus selalu mengutamakan persatuan dan kerukunan di antara kita," ujarnya.

Menurutnya, keseimbangan antara kebebasan berekspresi, penegakan hukum, dan pemeliharaan ketertiban menjadi fondasi penting bagi penguatan demokrasi Indonesia yang berlandaskan nilai persatuan, toleransi, dan kepentingan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara memberikan penekanan khusus terhadap peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penjaga demokrasi.

Ia meminta Polri mampu menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi sekaligus menjaga ketertiban umum dan supremasi hukum.

"Polri harus menjaga, penjaga demokrasi, harus menjadi penjaga demokrasi yang dewasa, menjamin setiap warga negara dapat menyampaikan pendapatnya secara damai, dan pada saat yang sama menjaga agar hukum tetap tegak dan ketertiban tetap terpelihara," kata Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah merespons protes Kamar Dagang China terkait iklim investasi di Indonesia yang disampaikan melalui surat kepada Presiden Prabowo Subianto.

Mulai dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa hingga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Keduanya menegaskan kebijakan pemerintah tetap mengutamakan kepentingan nasional, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap investasi yang legal. Dari sisi Kemenkeu, Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan mempermasalahkan aktivitas perusahaan asing selama dijalankan sesuai aturan hukum di Indonesia.

“Selama mereka melakukan bisnislegal ya enggak apa-apa. Kalau ilegal ya harus bayar supaya jadi legal. Mereka harus semua bayar semua kewajibannya,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Menurut dia, perusahaan asing tidak perlu khawatir terhadap langkah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) maupun pemeriksaan perpajakan apabila seluruh kegiatan usaha dilakukan secara legal.

“Kalau mereka melakukan bisnis secara legal ya enggak ada masalah. Jadi mereka enggak harus takut,” katanya.

Purbaya juga menyinggung penanganan terhadap sekitar 40 perusahaan baja asal China yang sebelumnya disebut bermasalah.

Menurut dia, Direktorat Jenderal Pajak telah berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan tersebut agar segera menyesuaikan kegiatan usahanya sesuai ketentuan.

“Itu pajak sudah bicara dengan mereka. Maksudnya mereka tentunya mau go legal. Tapi kita lihat seperti apa ke depannya. Kalau enggak ada gerakan lagi dari mereka yaudah kita kejar lagi,” ujarnya.

Terkait keluhan mengenai rencana kenaikan royalti dan pungutan sektor mineral, Purbaya menegaskan pemerintah tetap akan memprioritaskan kepentingan nasional dalam pengelolaan sumber daya alam.

“Kalau mineralnya kan enggak apa-apa, itu punya kita mineralnya,” kata dia.

Meski demikian, Purbaya menyebut kebijakan kenaikan royalti maupun pungutan tambahan sebenarnya belum diterapkan dan masih dalam tahap pembahasan.

“Belum ada, belum dikenakan, kan baru rencana,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku belum menerima langsung surat protes dari Kadin China kepada Presiden Prabowo.

Namun, ia memastikan komunikasi dengan pihak investor maupun Duta Besar China tetap berjalan.

“Beberapa sudah komunikasi sama saya. Dubesnya pun sudah ngobrol sama saya dan sudah saya memberikan penjelasan dengan baik,” ujar Bahlil di Kejaksaan Agung, Jakarta.

Menurut Bahlil, penyesuaian sejumlah kebijakan di sektor pertambangan, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), tetap dilakukan pemerintah tanpa mengganggu kepastian usaha.

“Oh, RKAB dilakukan penyesuaian dan enggak ada masalah,” kata dia.

Di sisi lain, Purbaya juga mengungkapkan pemerintah Indonesia telah menyampaikan keluhan kepada pihak China terkait praktik sejumlah perusahaan asal negeri tersebut yang dinilai belum sepenuhnya sesuai aturan.

“Saya juga sudah komplain ke mereka, banyak pengusaha China di sini yang melakukan bisnis enggak legal. Saya minta diperbaiki, dan mereka janji akan memperingatkan,” tutur Purbaya.

Karena itu, ia menilai hubungan investasi Indonesia dan China seharusnya dipandang sebagai hubungan dua arah yang saling menghormati aturan masing-masing negara. “Jadi itu dua arah sebetulnya, enggak ada masalah,” kata Purbaya.

Sebelumnya, Surat Kamar Dagang China atau China Chamber of Commerce itu sebelumnya menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah Indonesia yang dinilai memberatkan investor asal China.

Keluhan tersebut mencakup kebijakan Harga Patokan Mineral (HPM) nikel, rencana kenaikan royalti sektor mineral, kewajiban devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA), hingga pemeriksaan pajak yang disebut semakin agresif.

Dalam surat yang diterima Kompas.com, investor China menilai kondisi tersebut telah mengganggu operasibisnis dan menurunkan kepercayaan investasi jangka panjang di Indonesia.

“Namun, dalam beberapa periode terakhir, perusahaan yang beroperasi di Indonesia umumnya menghadapi masalah-masalah yang menonjol, termasuk regulasi yang terlalu ketat, penegakan hukum yang berlebihan, dan bahkan korupsi dan pemerasan oleh otoritas yang berwenang,” tulis Kamar Dagang China dalam surat tersebut.

Investor juga mengeluhkan kenaikan pajak dan pungutan, termasuk royalti sumber daya mineral, yang disebut dilakukan berulang kali dan disertai pemeriksaan pajak intensif dengan ancaman denda besar hingga puluhan juta dollar AS.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons keluhan kamar dagang China kepada Presiden Prabowo Subianto terkait hambatan investasi di Indonesia, termasuk kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) dan rencana kenaikan pajak maupun royalti sektor mineral.

Purbaya menegaskan pemerintah tetap akan mengutamakan kepentingan nasional dalam menyusun kebijakan pengelolaan sumber daya alam, termasuk rencana penyesuaian royalti mineral.

“Kalau mineralnya kan enggak apa-apa, itu punya kita mineralnya,” ujar Purbaya di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Menurut Purbaya, investor asing tetap memiliki pilihan untuk berinvestasi di negara lain apabila merasa kebijakan Indonesia tidak sesuai dengan kepentingan bisnis mereka.

“Kalau yang lainnya mau pindah-pindah saja, cari mineralnya di tempat mana,” katanya.

Meski demikian, Purbaya menegaskan hingga kini pemerintah sebenarnya belum menerapkan kenaikan royalti maupun pungutan tambahan sebagaimana dikeluhkan investor China. “Belum ada, belum dikenakan, kan baru rencana,” ujarnya.

Terkait kebijakan DHE SDA, Purbaya mengatakan pemerintah sebenarnya telah menyiapkan sejumlah pengecualian bagi perusahaan tertentu, termasuk kemungkinan pembebasan bagi perusahaan yang tidak menggunakan pembiayaan dari dalam negeri. “Kalau perusahaan yang enggak pinjam uang di Indonesia, setahu saya ada pengecualiannya,” kata dia.

Purbaya juga menilai kebijakan DHE SDA semestinya tidak menjadi masalah besar bagi investor asal China.

Di sisi lain, Purbaya mengungkapkan pemerintah Indonesia juga telah menyampaikan keluhan kepada pihak China terkait praktik bisnis sejumlah perusahaan asal negeri tersebut di Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya sesuai aturan.

“Saya juga sudah komplain ke mereka, banyak pengusaha China di sini yang melakukan bisnis enggak legal. Saya minta diperbaiki, dan mereka janji akan memperingatkan,” tuturnya.

Karena itu, Purbaya menilai hubungan investasi Indonesia dan China berjalan dua arah dan sejauh ini tidak terdapat persoalan serius. “Jadi itu dua arah sebetulnya, enggak ada masalah,” kata dia.

Berdasarkan surat yang diterima Kompas.com, Kamar Dagang China atau China Chamber of Commerce mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto berisi protes terkait dengan keadaan investasi di Indonesia.

Dalam surat tertulis bahwa salah satunya menyangkut potensi perubahan skema royalti mineral oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Namun, dalam beberapa periode terakhir, perusahaan yang beroperasi di Indonesia umumnya menghadapi masalah-masalah yang menonjol, termasuk regulasi yang terlalu ketat, penegakan hukum yang berlebihan, dan bahkan korupsi dan pemerasan oleh otoritas yang berwenang,” ungkap Kamar Dagang China dalam suratnya yang diterima Kompas.com, Selasa (12/5/2026).

Padahal perusahaan-perusahaan China tersebut, menurut mereka, telah aktif berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia dan memberikan kontribusi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mendorong peningkatan industri, serta memenuhi tanggung jawab sosial.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan bahwa dokumen terkait Letter of Intent (LoI) mengenai overflight clearance atau izin lintas udara militer asing yang beredar di sejumlah media asing masih bersifat awal dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menyatakan bahwa dokumen tersebut masih dalam tahap pembahasan internal dan antarinstansi, sehingga belum dapat dijadikan dasar kebijakan resmi pemerintah.

Kemhan menegaskan bahwa setiap pembahasan kerja sama pertahanan, termasuk dengan Amerika Serikat, selalu mengedepankan kepentingan nasional dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara penuh. Selain itu, seluruh proses tetap berpedoman pada hukum nasional serta hukum internasional yang berlaku.

“Dokumen tersebut bukan merupakan perjanjian final dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat,” demikian penegasan Kemhan dalam siaran pers resmi bernomor SP/11/IV/2026/ROINFOHAN yang disampaikan pada Senin (13/4/2026).

Lebih lanjut, Kemhan menjelaskan bahwa setiap wacana atau rancangan kerja sama harus melalui proses pembahasan yang cermat, ketat, dan berlapis. Proses ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan sebelum dapat dipertimbangkan sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku.

Kemhan juga menekankan bahwa otoritas penuh atas wilayah udara nasional berada di tangan Indonesia. Dengan demikian, setiap kemungkinan pengaturan tetap menjamin kewenangan negara untuk menyetujui atau menolak aktivitas apa pun di ruang udara nasional.

Selain itu, seluruh rencana kerja sama harus tunduk pada peraturan perundang-undangan di masing-masing negara. Dalam konteks Indonesia, hal tersebut mencakup kepatuhan terhadap mekanisme kelembagaan serta keputusan politik negara.

“Kami mengimbau masyarakat untuk menyikapi informasi yang beredar secara cermat dan proporsional. Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen menjalin kerja sama pertahanan dengan berbagai negara berdasarkan prinsip saling menghormati, saling percaya, dan saling menguntungkan, tanpa mengesampingkan kedaulatan dan kepentingan nasional,” tandas Kemhan.

Sekadar informasi, Sebuah dokumen pertahanan rahasia Amerika Serikat mengungkap rencana untuk memperoleh akses lintas udara secara menyeluruh (blanket overflight) bagi pesawat militer AS melalui wilayah udara Indonesia. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan operasional Washington di kawasan Indo-Pasifik.

Dikutip melalui Sunday Guardian, Rencana tersebut disebut berawal dari pertemuan antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump di Washington pada Februari 2026. Dalam pertemuan itu, Prabowo dilaporkan menyetujui proposal yang memungkinkan pemberian izin lintas udara secara menyeluruh bagi pesawat militer AS.

Kunjungan Prabowo ke Washington D.C. pada 18–20 Februari 2026 dilakukan dalam rangka menghadiri forum internasional, sekaligus melakukan pembicaraan bilateral dengan Trump. Persetujuan awal atas skema tersebut disebut menjadi dasar bagi langkah lanjutan kedua negara.

Dokumen bertajuk “Operationalizing U.S. Overflight” yang dikirim oleh Departemen Pertahanan AS kepada Kementerian Pertahanan Indonesia pada 26 Februari 2026 merinci mekanisme kerja sama tersebut.

Dalam proposal itu, Indonesia akan memberikan izin bagi pesawat militer AS untuk melintasi wilayah udaranya dalam berbagai kondisi, termasuk operasi darurat (contingency operations), respons krisis, serta latihan militer bersama.

Berbeda dengan prosedur sebelumnya, skema ini menggunakan sistem notifikasi, bukan persetujuan per kasus. Artinya, pesawat AS dapat langsung melintas setelah pemberitahuan, hingga ada pemberitahuan penghentian dari pihak AS.

Selain itu, dokumen tersebut juga mengatur koordinasi teknis, termasuk pembentukan jalur komunikasi langsung antara Angkatan Udara AS di Pasifik dan pusat operasi udara Indonesia.

Menurut dokumen tersebut, kedua negara telah mencapai kesepakatan atas isi perjanjian. Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin dijadwalkan mengunjungi Washington pada 15 April 2026.

Dalam kunjungan tersebut, dia diperkirakan akan menandatangani perjanjian bersama Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth untuk meresmikan mekanisme tersebut.

Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat strategis, menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta jalur perdagangan dan militer penting dunia. Akses lintas udara ini dinilai akan memperkuat kemampuan mobilitas militer AS di kawasan Asia Tenggara.

Selama ini, AS telah memiliki pengaturan serupa dengan sejumlah sekutu seperti Australia, Filipina, dan Jepang. Jika Indonesia bergabung dalam jaringan ini, maka kontinuitas operasi militer AS di Indo-Pasifik akan semakin solid.

Namun, kebijakan ini juga berpotensi memicu dinamika geopolitik baru. Pengamat menilai, peningkatan akses militer AS di kawasan dapat memengaruhi keseimbangan kekuatan regional, terutama di tengah persaingan negara-negara besar di Indo-Pasifik.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mencabut izin usaha pertambangan ilegal yang ada saat ini.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat dalam Rapat Kerja Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Rabu (8/4/2026).

"Saya memerintahkan Menteri ESDM. Saya dapat laporan ada ratusan tambang gak jelas atau IUP gak jelas di hutan lindung," ujar Prabowo di hadapan 800 Menteri, Wakil Menteri, Kepala Kementerian/Lembaga, dan pejabat setara eselon I.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menanyakan terkait perusahaan tambang dan kondisi hutan lindung di Indonesia kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Anthoni.

"Saya cek Menteri Kehutanan, alhamdulillah Menteri Kehutanan ini oke juga. Dia belum kasih izin potong kayu, jadi ESDM segera evaluasi," imbuh Prabowo.

Presiden juga menyapa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk segera mengeksekusi atau mencabut IUP ilegal yang ditemukan di lapangan.

Menurutnya, saat ini pemerintah sudah tidak memiliki waktu untuk merasa kasihan kepada pihak-pihak tertentu.

"Ga ada kasihan sekarang. Kita hanya membela kepentingan nasional dan rakyat. Kepentingan kawan, konco, keluarga, kelompok itu. Kita cabut semua IUP yang enggak beres. [Pengelolaan tambang] harus di tangan negara dan kita bisa memperkuat institusi kita," ucap Presiden.

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasannya mengumpulkan lebih kurang 800 pejabat yang terdiri atas menteri sampai dengan eselon I kementerian/lembaga, petinggi TNI, Polri, Kejaksaan Agung, dan direksi BUMN di halaman tengah Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu.

Dalam taklimatnya saat Rapat Kerja Pemerintah di Istana Kepresidenan, Presiden Prabowo membangkitkan optimisme para birokrat yang telah menjalankan pemerintahan selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan.

"Maksud dan tujuan rapat kerja ini adalah kesempatan saya menyampaikan arahan-arahan, bisa dikatakan satu tahun lebih kita menjalankan mandat kita sebagai mandataris rakyat sejak Oktober 2024," kata Presiden Prabowo di hadapan jajaran pejabat negara saat mengawali taklimatnya.

Di tengah dinamika geopolitik global yang penuh ketidakpastian, Presiden Prabowo menilai pemerintahannya dapat melewati berbagai tantangan itu dengan baik.

"Kita dapat menavigasi melalui hal-hal yang berbahaya, tetapi 1,5 tahun ini, alhamdulillah, kita telah membuktikan bahwa pemerintah kita efektif, pemerintah kita andal, dan pemerintah kita dapat melaksanakan tugas bernegara dengan benar dan baik," ujar Prabowo.

Presiden kemudian melanjutkan penilaian positif terhadap pemerintahannya itu dibuktikan dengan ragam prestasi, yang disebut Presiden, dapat diukur secara matematis dan ada wujud fisiknya di lapangan.

Pada kesempatan yang sama, dalam 20 menit pertama taklimatnya, Presiden Prabowo juga mengingatkan para birokrat akan potensi ancaman yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Ancaman-ancaman itu di antaranya krisis pangan, krisis energi, dan krisis air.

Rapat kerja pemerintah di Istana hari ini dimulai sekitar pukul 14.00 WIB. Presiden Prabowo mengenakan atasan safari berwarna putih lengkap dengan kopiah hitam khasnya.

Atasan berwarna senada juga dikenakan oleh sebagian besar peserta yang hadir, kecuali petinggi TNI yang mengenakan seragam sesuai matra mereka.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah akan mengutamakan kepentingan nasional dalam hal perjanjian dagang dengan Amerika Serikat (AS), usai Malaysia membatalkan perjanjiannya dengan negara tersebut.

Untuk diketahui, Malaysia dan Indonesia sama-sama sudah menandatangani perjanjian dagang dengan AS. Namun, Malaysia kini telah membatalkan perjanjian itu setelah putusan Supreme Court AS yang mencabut kebijakan tarif resiprokal Presiden Donald Trump.

Terkait kemungkinan Indonesia mengikuti langkah Malaysia, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah akan bersikap rasional dan mengutamakan keuntungan nasional.

“Kami pasti mencari yang menguntungkan, bukan sebaliknya,” terangnya pada wawancara di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dikutip dari siaran pers, Minggu (22/3/2026).

Indonesia dalam hal ini menandatangani perjanjian dagang dengan AS yang disebut Agreement on Reciprocal Trade (ART) pada Februari 2026 lalu. Perjanjian ini menuntaskan proses negosiasi panjang pemerintah sejak Presiden Trump pertama kali meluncurkan tarif impor ke berbagai negara.

Prabowo pun mengatakan bahwa seluruh perjanjian yang tertuang dalam ART sudah melalui pertimbangan matang sebelum disepakati oleh kedua belah pihak.

Utamanya terkait dengan penurunan tarif impor yang dikenakan AS kepada barang-barang dari Indonesia dari 32% menjadi 19%.

"Saudara harus percaya bahwa saya mengutamakan kepentingan nasional Indonesia. Jika saya menilai kepentingan nasional kita terancam oleh perjanjian apa pun, maka kita bisa meninggalkannya,” ujarnya.

Di sisi lain, dia pun mengklaim Indonesia mendapatkan perlakuan khusus dari Presiden Trump dalam bernegosiasi.

Menurut Prabowo, pemerintah Indonesia tetap memiliki ruang untuk melakukan negosiasi jika perjanjian dinilai merugikan.

“Dalam perjanjian kemarin, kami sepakat bahwa jika ada hal-hal yang belum berkenan bagi kedua pihak atau bertentangan dengan kepentingan kita, maka akan dibuat klausul penyesuaian,” kata Prabowo dalam wawancara di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dikutip dari siaran pers, Minggu (22/3/2026).

Presiden ke-8 itu mengklaim bahwa keistimewaan tersebut tidak dimiliki negara lain dalam perjanjian serupa dengan AS.

“Setahu saya, klausul seperti ini tidak ada dalam perjanjian dengan negara lain,” tambahnya.

Selain itu, Prabowo menerangkan bahwa sebanyak 1.819 komoditas strategis nasional, seperti kopi dan minyak sawit, mendapatkan tarif 0% dari AS.

Sebaliknya, sebagian besar produk dari AS yang diimpor oleh Indonesia nantinya akan dikenakan tarif atau bea masuk sebesar 0%.

Adapun usai putusan Supreme Court, yang jatuh tidak lama setelah Indonesia menandatangani ART, pemerintahan Trump mencari berbagai cara lain untuk mengganjar tarif impor kepada berbagai negara mitra dagangnya.

Alhasil, AS memberlakukan tarif global kepada seluruh negara secara sama rata dalam kurun waktu 150 hari sejak 24 Februari 2026. Sejalan dengan itu, mereka turut melakukan penyelidikan terhadap sejumlah negara termasuk Indonesia berkaitan dengan pelanggaran UU Perdagangan AS Tahun 1974.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengorbankan kepentingan nasional dalam setiap pengambilan kebijakan, termasuk pada kesepakatan dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).

Menurut Presiden, seluruh isi perjanjian tersebut telah melalui berbagai pertimbangan matang sebelum disepakati pemerintah. Salah satu poin utama dalam kerja sama tersebut adalah penurunan tarif perdagangan dari 32% menjadi 19%.

"Saudara harus percaya bahwa saya mengutamakan kepentingan nasional Indonesia. Jika saya menilai kepentingan nasional kita terancam oleh perjanjian apa pun, maka kita bisa meninggalkannya," ujar Prabowo dikutip dari Antara, Minggu (22/3/2026).

Presiden menjelaskan dalam kesepakatan tersebut, Indonesia mendapatkan perlakuan khusus dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pemerintah tetap memiliki ruang untuk melakukan negosiasi ulang jika di kemudian hari perjanjian dinilai merugikan pihak domestik.

"Dalam perjanjian kemarin, kita sepakat bahwa jika ada hal-hal yang belum berkenan bagi kedua pihak atau bertentangan dengan kepentingan kita, maka akan dibuat klausul penyesuaian," kata Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden menyebut keistimewaan berupa klausul penyesuaian tersebut tidak dimiliki oleh negara lain dalam perjanjian serupa dengan Amerika Serikat. Hal itu memberikan fleksibilitas bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan ekonominya.

​Dari sisi komoditas, Indonesia disebut memperoleh keuntungan signifikan melalui kesepakatan ini. Sebanyak 1.819 komoditas strategis nasional kini mendapatkan akses pasar dengan tarif nol persen ke Amerika Serikat.

Prabowo merinci bahwa produk-produk unggulan seperti kopi dan minyak sawit termasuk dalam daftar komoditas yang tarifnya menjadi nol persen. Penghapusan hambatan tarif tersebut dinilai akan sangat menguntungkan bagi para produsen dan eksportir nasional.

Terkait perbandingan kebijakan dengan negara tetangga, Presiden menegaskan Indonesia akan bersikap rasional dalam mengambil keputusan. Pemerintah tidak akan serta-merta mengikuti langkah negara lain seperti Malaysia dalam membatalkan perjanjian dagang secara sepihak tanpa perhitungan matang.

​Presiden memastikan setiap langkah diplomasi ekonomi yang diambil akan selalu didasarkan pada kalkulasi keuntungan bagi rakyat Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keterbukaan Indonesia terhadap investasi asing, termasuk dari Amerika Serikat, tetap harus sejalan dengan kepentingan nasional.

Menurut dia, pembahasan kerja sama ekonomi seperti perjanjian tarif tidak mengubah prinsip dasar bahwa seluruh investasi yang masuk wajib mematuhi regulasi yang berlaku di dalam negeri, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam.

“Soal mineral kritis, Saya sudah katakan, kita terbuka. But everything at market price. At economic price,” ujarnya pada Sabtu (21/3/2026).

PIXABAY/JANNO NIVERGALL Ilustrasi manufaktur, industri manufaktur.

Prabowo menekankan pentingnya penerapan harga berbasis pasar internasional dalam pengelolaan mineral kritis. Ia memastikan Indonesia tetap membuka peluang bagi investor asing selama mengikuti ketentuan tersebut.

Ia menjelaskan, keterlibatan investor asing di sektor pertambangan bukan hal baru bagi Indonesia.

Pemerintah telah lama memberikan ruang bagi kerja sama, salah satunya melalui operasi tambang PT Freeport Indonesia yang kini menjadi salah satu kontributor besar penerimaan negara.

“Kalau mereka mau ikut aturan, kita izinkan. Freeport sudah puluhan tahun beroperasi dan sekarang menjadi salah satu sumber revenue terbesar kita,” kata Prabowo.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi tetap menjadi syarat utama dalam pengelolaan sumber daya alam.

Pemerintah tidak lagi memperbolehkan ekspor bahan mentah tanpa melalui proses pengolahan di dalam negeri.

“Bahan mentah harus diproses di dalam negeri. Kalau mereka mau mining dan processing di sini, tentu kita izinkan,” tegasnya.

Prabowo juga menilai mineral kritis merupakan komoditas strategis yang harus memberikan nilai tambah maksimal bagi perekonomian nasional.

“Critical mineral itu komoditas. Selama mereka bayar sesuai harga pasar internasional, siapa pun yang mengelola, kita tetap mendapatkan nilai ekonominya. Yang penting kita memberikan akses dengan aturan yang jelas,” ujarnya.

Dengan demikian, pemerintah memastikan pintu investasi tetap terbuka, namun harus mengikuti regulasi nasional serta mendukung agenda hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa Indonesia harus tetap optimistis dan bersiap menghadapi dinamika geopolitik global, termasuk eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran.

Hal tersebut disampaikan Muhaimin, yang akrab disapa Cak Imin, usai menghadiri santap malam dan diskusi bersama Presiden Prabowo Subianto, para mantan Presiden dan Wakil Presiden RI, serta pimpinan partai politik di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/3/2026) malam.

“Antisipasi semua keadaan geopolitik, upaya-upaya kita tetap optimis menghadapi keadaan ke depan. Dengan situasi perang Amerika–Iran, kita harus bersiap diri dan insya Allah dengan kondisi kita, kita akan antisipasi pangan kita, energi kita, persatuan dan kesatuan kita. Semuanya insyaallah optimis,” ujar Cak Imin kepada awak media.

Menurutnya, diskusi yang berlangsung tertutup tersebut menekankan pentingnya kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi dampak konflik global. Dia menyebut sektor pangan dan energi menjadi perhatian utama, selain menjaga soliditas nasional.

Cak Imin menilai, dengan kekuatan domestik yang dimiliki Indonesia, pemerintah dan seluruh elemen bangsa harus percaya diri menghadapi tekanan eksternal.

Saat ditanya apakah keanggotaan Indonesia di BOP turut dibahas pasca eskalasi konflik di Timur Tengah, Cak Imin membenarkan bahwa isu tersebut menjadi bagian dari pembahasan komprehensif.

“Ya tentu semua kita bahas secara komprehensif. Intinya yang paling utama adalah kepentingan nasional,” tegasnya.

Dia menekankan bahwa dalam setiap kerja sama internasional maupun sikap politik luar negeri, kepentingan bangsa harus menjadi pertimbangan utama.

Optimisme Hadapi Tantangan Global

Pertemuan yang diinisiasi Presiden Prabowo tersebut menjadi forum konsolidasi nasional di tengah situasi global yang memanas. Para tokoh bangsa yang hadir disebut bertukar pandangan mengenai langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas dan ketahanan nasional.

Cak Imin menutup keterangannya dengan nada optimistis, menegaskan bahwa dengan persiapan matang dan persatuan yang terjaga, Indonesia diyakini mampu menghadapi tantangan geopolitik ke depan.

“Kepentingan bangsa kita adalah yang paling utama dalam semua aspek kerjasama dengan siapapun,” pungkas Cak Imin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho, menilai penandatanganan Agreement Tarif Resiprokal (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat mencerminkan praktik kolonialisme.

Menurut Andry hal inilah yang berpotensi merugikan kepentingan nasional dan industri domestik.

“Ini adalah praktik yang saya bisa katakan dan garisbawahi adalah kolonialisme yang dilakukan oleh Amerika Serikat,” ujar Andry dalam diskusi daring bertajuk Untung Rugi Perjanjian Dagang AS-RI yang digelar Indef, Jumat (27/2/2026).

Menurut Andry, kesepakatan tersebut memuat berbagai kewajiban yang harus dipenuhi Indonesia dalam tenggat waktu ketat, mulai dari 90 hari hingga dua tahun setelah pertukaran notifikasi (exchange of notification).

Salah satu yang paling krusial adalah kewajiban ratifikasi sejumlah regulasi dalam waktu 90 hari, termasuk terkait kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sertifikasi halal, hingga penyesuaian standar pemasaran dan perizinan produk yang berkaitan dengan otoritas seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Ia menilai kewajiban tersebut tidak bisa diterapkan secara selektif hanya untuk satu negara, karena perubahan regulasi akan berlaku secara menyeluruh.

Kondisi ini berpotensi mengurangi fleksibilitas pemerintah dalam melindungi industri nasional melalui kebijakan non-tarif seperti kuota impor, perizinan impor, hingga pembatasan teknis lainnya.

Selain itu, dalam periode implementasi 6 hingga 12 bulan, Indonesia juga diwajibkan membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk hortikultura dan hewan hidup asal Amerika Serikat, termasuk sapi dan ternak lainnya.

Menurut Andry, komitmen tersebut berpotensi meningkatkan tekanan terhadap sektor pertanian dan peternakan domestik.

Ia juga menyoroti ketentuan terkait devisa hasil ekspor (DHE), yang diduga akan memberikan kelonggaran terhadap kewajiban penempatan devisa dari ekspor sumber daya alam.

Kebijakan ini dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas penerimaan devisa nasional jika tidak diatur secara hati-hati.

Di sektor energi, Indonesia juga disebut telah memberikan komitmen terkait impor produk energi tertentu, termasuk bioetanol dan produk bahan bakar lainnya.

Andry mengingatkan bahwa pengalihan sumber impor energi dari negara lain ke Amerika Serikat bukan proses sederhana dan berpotensi memicu dampak diplomatik maupun ekonomi.

Sebagai contoh, ia menyinggung kemungkinan terjadinya retaliasi dari negara mitra dagang lama jika kontrak impor dialihkan secara sepihak.

Dampaknya tidak hanya terbatas pada sektor perdagangan, tetapi juga berpotensi memengaruhi kerja sama bilateral lain yang sudah berjalan.

Dari sisi perdagangan, Andry menjelaskan bahwa sejumlah komoditas ekspor utama Indonesia memang memiliki nilai ekspor signifikan ke Amerika Serikat, seperti panel surya, alas kaki, dan produk kelapa sawit.

Namun, kontribusi pasar Amerika Serikat terhadap total ekspor global Indonesia untuk beberapa komoditas tersebut dinilai relatif terbatas.

Karena itu, ia menilai Indonesia seharusnya memiliki posisi tawar yang lebih kuat dan tidak perlu memberikan konsesi kebijakan yang terlalu luas hanya untuk mempertahankan akses pasar yang relatif kecil.

Ia menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan tiga opsi strategis, yakni melakukan negosiasi ulang, menunda atau menolak ratifikasi regulasi terkait, atau bahkan membatalkan perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut dia, langkah tersebut penting untuk memastikan kepentingan nasional dan perlindungan industri domestik tetap menjadi prioritas utama.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto pada Senin (23/2/2026). Lembaga riset yang fokus pada isu ekonomi dan kebijakan publik itu merespons langkah Presiden Prabowo Subianto yang menyetujui Agreement Between the United States of America and the Republic of Indonesia on Reciprocal Trade.

"Semoga menjadi pertimbangan untuk tidak melakukan ratifikasi, baik dalam bentuk Keputusan Presiden maupun undang-undang," ujar Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira Adhinegara dalam diskusi pada Senin (23/2/2026) kemarin.

Bhima mengatakan persetujuan terhadap kesepakatan dagang yang berdampak luas dan strategis tersebut merupakan tindakan pemerintahan yang tidak dapat dilepaskan dari kewajiban hukum nasional yang mengaturnya. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional secara tegas mengatur bahwa dalam membuat perjanjian internasional, pemerintah wajib berpedoman pada kepentingan nasional dan prinsip persamaan kedudukan serta saling menguntungkan, dengan tetap memperhatikan hukum nasional yang berlaku.

Bhima mengatakan kesepakatan Indonesia-AS ini memuat pengaturan yang menyentuh sektor perdagangan, investasi, digital, sumber daya alam, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, hingga keamanan ekonomi yang secara nyata berdampak langsung terhadap ruang kebijakan negara dan hajat hidup masyarakat luas. Dengan lingkup dan konsekuensi sebesar itu, lanjut dia, sangat sulit untuk menyatakan proses persetujuan dapat dilepaskan dari kewajiban memastikan perlindungan kepentingan nasional secara transparan dan akuntabel.

"Nah ini harusnya ratifikasi dengan persetujuan DPR, karena ada indikasi hanya lewat Keputusan Presiden," ucap Bhima.

Merujuk Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, pengesahan perjanjian internasional wajib dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan kedaulatan negara, hak asasi manusia, lingkungan hidup, pembentukan kaidah hukum baru, serta aspek politik dan keamanan. Bhima mengatakan materi kesepakatan ini jelas memasuki ranah-ranah tersebut.

"Oleh karena itu, Presiden semestinya melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses pembahasan dan persetujuan, serta membuka ruang partisipasi publik sebelum perjanjian tersebut disahkan," ucap Bhima.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mendoakan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang akan berangkat ke Amerika Serikat untuk menjalankan tugas negara.

Prabowo meminta Airlangga berjuang membawa kepentingan Indonesia dengan tetap menjaga martabat bangsa.

Dalam arahannya, Prabowo menyampaikan ucapan selamat menghadapi akhir tahun kepada jajaran kabinet. Namun, dia menyebut tidak semua menteri dapat menikmati waktu di dalam negeri karena adanya penugasan ke luar negeri.

“Kecuali yang bertugas Menteri Koordinator (Airlangga) harus berangkat nanti malam ya, silakan berangkat,” kata Prabowo saat memberikan pidato dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dihadiri Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Presiden menegaskan penugasan luar negeri tersebut merupakan bagian dari upaya memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional.

Dia pun menutup arahannya dengan menyampaikan dukungan dan doa bagi Airlangga dalam menjalankan misi tersebut.

“Berjuang untuk kita, tetapi ingat kita punya harga diri,” pungkas Prabowo.

Sekadar informasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap akan bertolak ke Amerika Serikat (AS) untuk melanjutkan perundingan terkait dengan pengenaan tarif impor 19%.

Sebagaimana diketahui, Indonesia dan AS telah menyepakati untuk pengenaan tarif 19% bagi produk maupun komoditas asal Indonesia dan sebaliknya 0%. Namun, ada beberapa produk dan komoditas asli Indonesia seperti kakao hingga sawit yang diupayakan untuk mendapatkan bea masuk 0% di AS.

"Tim sudah sampai di AS dan mereka sudah mulai bicara, saya lusa ke sana. [Presiden] enggak [ikut]," ungkapnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Menurut Airlangga, pengecualian bea masuk 19% untuk beberapa produk dan komoditas asli Indonesia masih berlaku. Pengecualian itu tercantum dalam executive orders antara kedua negara.

Akan tetapi, khusus untuk sawit, Airlangga mengaku akan ada pembahasan lebih lanjut dengan pihak AS pada kunjungannya esok lusa. Pembahasan itu akan dilakukan dengan United States Trade Representative (USTR).

"[Pengecualian] itu sudah ada executive orders, tetapi khusus kelapa sawit masuk ke bilateral. Ini yang akan dibahas. Nanti [dengan] USTR," ungkapnya.

Sisanya, pemerintah Indonesia dan AS akan melanjutkan pembahasan penyusunan dokumen hukum (legal drafting) tarif impor 19% yang disepakati pada Juli 2025 lalu.

Untuk diketahui, sebelumnya Presiden AS Donald Trump telah menyetujui pengenaan tarif impor terhadap produk dari Indonesia lebih rendah menjadi 19%. Sebelumnya, Indonesia pernah diancam pengenaan tarif impor 32%