#30 tag 24jam
Purbaya Belum Naikkan Harga, Stok Diklaim Aman, Ini Daftar Negara Pemasok BBM RI
Indonesia menghadapi potensi krisis energi akibat perang Iran-AS-Israel, namun belum ada rencana kenaikan harga BBM. Pemasok utama BBM RI adalah Singapura dan Malaysia. [1,343] url asal
#purbaya #harga-bbmharga-minyak #krisis-energi #perang-iran #selat-hormuz #harga-bbm #impor-bbm #pemasok-bbm #singapura-malaysia #minyak-mentah #arab-saudi #nigeria-angola #stok-bbm #subsidi-bbm #volat
(Bisnis.Com - Ekonomi) 11/03/26 11:35
v/161609/
Bisnis.com, JAKARTA – Perang Iran dengan koalisi Amerika Serikat (AS) dan Israel berpotensi memicu krisis energi. Apalagi jika aksi blokade Selat Hormuz, jalur utama distribusi minyak dari negara teluk, terus terjadi, rantai pasok dan harga minyak bisa tidak terkendali.
Meskipun, pascapernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump soal kemungkinan de-eskalasi pertempuran, harga minyak mulai melandai bahkan turun cukup signifikan ke level US$80-an per barel.
Indonesia sebagai net importir minyak sangat terpengaruh terhadap volatilitas harga minyak. Simulasi sementara pemerintah, jika harga minyak bertahan angka US$92 per barel, defisit anggaran akan berada di kisaran 3,6% - 3,7%. Kondisi itu telah melampaui batas yang diatur dalam Undang-undang Keuangan Negara yakni di angka 3% dari PDB.
Tidak hanya dari sisi fiskal, melonjaknya harga minyak akan memiliki efek rentetan terhadap perekonomian mulai dari kenaikan harga BBM subsidi, harga pangan, hingga pada akhirnya akan berpengaruh terhadap inflasi yang trennya mulai menanjak. Ujung-ujungnya, target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,4% - 6% berada di persimpangan jalan.
Pemerintah sejauh ini cukup optimistis bisa memitigasi risiko melonjaknya harga minyak. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, misalnya, menjelaskan bahwa fenomena lonjakan harga minyak sejatinya bukan hal yang baru bagi pemerintah.
Pasalnya, kondisi serupa pernah terjadi pada saat Arab Spring tahun 2012-2013 yang memicu de-stabilisasi bahkan perang saudara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Harga minyak pada waktu itu tembus US$150 per barel.
“Kita udah ngalamin harga minyak tinggi berapa kali, kan banyak. Enggak hancur negaranya, kan? Kenapa? Karena kebijakannya pas,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, belum lama ini.
Meski demikian, Purbaya tidak menampik bahwa lonjakan harga minyak akan berpengaruh terhadap outlook APBN yang ditetapkan pemerintah. Dia mengemukakan bahwa, pemerintah masih memantau perkembangan yang terjadi, sembari menyiapkan strategi jika perang yang masih berkecamuk membuat harga minyak semakin tidak terkendali.
"Kita lihat kondisi APBN kita seperti apa. Yang jelas, kita coba absorb shock [menyerap guncangan] semaksimal mungkin," katanya.
Pemasok BBM Indonesia
Negara-negara di kawasan Teluk sejatinya bukanlah pemasok utama bahan bakar minyak (BBM) secara langsung ke Indonesia. Pasalnya kalau mengacu kepada data Badan Pusat Statistik (BPS), importasi BBM mayoritas berasal dari Singapura dan Malaysia. Nilai importasi di kedua negara itu bahkan mencapai miliaran dolar selama 2022-Januari 2026.
Sekadar catatan, untuk importasi bahan bakar solar atau automotive diesel fuel dari Singapura dengan kode harmonized system (HS) 271019971 menembus angka US$7,58 miliar. Impor solar dari Singapura paling tinggi terjadi pada tahun 2024 lalu, nilainya mencapai US$2,65 miliar.
Selain solar, Indonesia juga mengimpor bahan bakar bensin dari Singapura. Nilainya untuk bahan bakar bensin dengan nilai oktan atau RON 90 sampai di bawah RON 97 kode HS 27101224, selama periode 2022-Januari 2026 menembus angka US$29,77 miliar. Angka importasi tertinggi terjadi pada tahun 2024 senilai US$7,7 miliar.
Sementara itu, importasi RI untuk bensin RON 90 sampai di bawah RON 97 dari Malaysia menembus angka US$13,22 miliar. Sedangkan untuk solar, nilainya mencapai US$5 miliar selama tahun 2022 hingga Januari 2026.
Adapun untuk negara teluk, pemasok utama solar dan bensin secara langsung ke Indonesia adalah Uni Emirat Arab. Namun demikian, nilai impor bahan bakar solar maupun bensin jauh lebih rendah dibandingkan dengan Singapura maupun Malaysia. Pada periode yang sama, impor solar dari UEA hanya sebesar US$642,24 juta dan bensin dengan nilai oktan yang sama hanya US$563,82 juta.
Impor Solar RI 2022-Januari 2026 (HS 271019971 & HS 27101224)
| Jenis BBM | Singapura | Malaysia | Korsel | China | UEA |
| Solar | US$7,58 Miliar | US$5 miliar | US$2 miliar | US$322,47 juta | US$642,24 juta |
| Bensin | US$29,77 miliar | US$13,22 miliar | US$865,64 | US$922,59 | US$563,82 juta |
Sumber: Badan Pusat Statistik
Meski demikian, negara di kawasan teluk seperti Arab Saudi, adalah pemasok utama minyak mentah ke Indonesia. Impor minyak mentah dengan kode HS 27090010 mencapai 15,04 juta ton atau senilai US$9,38 miliar selama 2022-Januari 2026. Angka ini setara 23,5% dari total importasi minyak mentah senilai US$39,78 miliar pada periode yang sama.
Selain Arab, impor minyak mentah Indonesia banyak dipasok oleh negara-negara Afrika, utamanya Nigeria dan Angola. Total importasi minyak mentah dari Nigeria bahkan menembus angka US$13,4 miliar. atau 21,47 juta ton. Sementara Angola memasok minyak mentah senilai US$5,88 miliar atau 10,12 juta ton selama 2022-Januari 2026.
Pasokan BBM Cukup
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM cukup di tengah kondisi perang AS-Israel vs Iran yang membuat harga minyak dunia meroket. Bahlil pun meminta masyarakat tidak perlu panic buying.
Bahlil mengatakan pemanggilannya ke Istana Negara kemungkinan terkait persiapan momen Lebaran, ketersediaan pangan, BBM, dan upaya pemerintah menyikapi perkembangan terkini terkait dengan ketegangan di Timur Tengah.
Sebab, kata dia, harga minyak mengalami fluktuasi. Pada Senin (9/3/2026), harga minyak dunia telah mencapai di atas US$100 per barel. Kemudian, hari ini harga minyak dunia melorot.
Namun, menurut Bahlil, di tengah tantangan geopolitik global itu, pemerintah telah melakukan ancang-ancang terhadap dampak terhadap ekonomi dalam negeri. "Saya juga dapat memastikan untuk menyangkut subsidi BBM sampai dengan hari raya insyaallah tidak ada kenaikan apa-apa. Jadi, negara hadir untuk memastikan bahwa sekalipun ada kenaikan harga minyak mentah dunia, tapi subsidi tetap sama," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (10/3/2026).
Negara Pemasok Minyak Mentah RI 2022-Januari 2026
| Negara | US$ Miliar | Juta Ton |
| Nigeria | 13,4 | 21,47 |
| Arab Saudi | 9,38 | 15,04 |
| Angola | 5,88 | 10,12 |
| Aljazair | 1,31 | 2,03 |
| Gabon | 2,95 | 4,8 |
Sumber: Badan Pusat Statistik
Ketua Umum Partai Golkar tersebut memastikan stok BBM di dalam negeri saat ini aman, meskipun ada tantangan perang di Timur Tengah antara Iran dan AS-Israel. "Saya menyarankan dan meminta agar tidak perlu ada panic buying karena memang stok BBM kita cukup," ujar Bahlil.
Dia menjelaskan bahwa stok BBM cukup sampai dengan kapasitas atau storage penuh hingga 21 hari sampai 25 hari ke depan. "Tapi itu kan dia pergi dan datang lagi. Industri kita jalan terus dan impor kita enggak ada masalah, apalagi di Timur Tengah itu kita cuma impor crude minyak mentahnya," jelas Bahlil.
Rasionalisasi Belanja?
Adapun, pemerintah diminta untuk mendahulukan rasionalisasi belanja untuk menghindari pelebaran defisit APBN karena anggaran subsidi BBM yang berpeluang membengkak.
Opsi ini dinilai perlu lebih didahulukan sebelum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan menerapkan APBN Perubahan atau APBN-P seiring dengan potensi kenaikan harga BBM efek lonjakan harga minyak mentah dunia.
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai opsi APBN-P memang relevan untuk dipertimbangkan di tengah kondisi harga minyak global yang meningkat dan rupiah yang sudah melampaui asumsi makro APBN.
Akan tetapi, opsi tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai respons otomatis. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurrahman menjelaskan bahwa tekanan fiskal terutama datang dari kenaikan beban subsidi sekaligus kompensasi energi serta meningkatnya biaya impor BBM akibat depresiasi rupiah.
Opsi APBN-P dinilai dapat menjadi instrumen koreksi fiskal agar kredibilitas kebijakan tetap terjaga. Hal ini bisa dilakukan apabila deviasi terhadap asumsi makro berlangsung cukup dalam dan persisten sehingga menyebabkan postur APBN mengalami tekanan pada sisi defisit dan pembiayaan.
"Namun APBN-P seharusnya menjadi opsi terakhir setelah pemerintah melakukan rasionalisasi belanja secara serius. Banyak program belanja yang efektivitasnya rendah, tumpang tindih, atau lebih bersifat populis daripada produktif sehingga ruang efisiensi sebenarnya masih cukup besar," terang Rizal kepada Bisnis, Selasa (10/3/2026).
Menurut Rizal, prioritas kebijakan pemerintah seharusnya bukan sekadar menyesuaikan angka melalui revisi APBN, melainkan realokasi belanja ke sektor dengan efek pengganda alias multiplier effect ekonomi yang lebih tinggi.
Apalagi, kala situasi fiskal semakin ketat dengan ditandai oleh rasio pajak yang masih terbatas dan kebutuhan pembiayaan yang meningkat. Oleh karena itu, Rizal menilai penerbitan APBN-P hanya masuk akal apabila tekanan eksternal benar-benar mengubah fondasi makro secara signifikan dan berkelanjutan.
Adapun langkah yang dinilai lebih tepat justru memperkuat disiplin fiskal melalui evaluasi program, efisiensi belanja kementerian/lembaga, serta penajaman prioritas pembangunan. "Tanpa koreksi pada kualitas belanja, APBN-P berisiko hanya menjadi mekanisme administratif yang menyesuaikan angka fiskal, tetapi tidak menyelesaikan persoalan struktural dalam pengelolaan APBN," ujar pria yang juga Dosen pada Universitas Trilogi itu.
Purbaya Belum Rencana Naikkan Harga, Ini Daftar Negara Pemasok BBM RI
Indonesia menghadapi potensi krisis energi akibat perang Iran-AS-Israel, namun belum ada rencana kenaikan harga BBM. Pemasok utama BBM RI adalah Singapura dan Malaysia. [1,343] url asal
#purbaya #harga-bbmharga-minyak #krisis-energi #perang-iran #selat-hormuz #harga-bbm #impor-bbm #pemasok-bbm #singapura-malaysia #minyak-mentah #arab-saudi #nigeria-angola #stok-bbm #subsidi-bbm #volat
(Bisnis.Com - Ekonomi) 11/03/26 11:35
v/161530/
Bisnis.com, JAKARTA – Perang Iran dengan koalisi Amerika Serikat (AS) dan Israel berpotensi memicu krisis energi. Apalagi jika aksi blokade Selat Hormuz, jalur utama distribusi minyak dari negara teluk, terus terjadi, rantai pasok dan harga minyak bisa tidak terkendali.
Meskipun, pascapernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump soal kemungkinan de-eskalasi pertempuran, harga minyak mulai melandai bahkan turun cukup signifikan ke level US$80-an per barel.
Indonesia sebagai net importir minyak sangat terpengaruh terhadap volatilitas harga minyak. Simulasi sementara pemerintah, jika harga minyak bertahan angka US$92 per barel, defisit anggaran akan berada di kisaran 3,6% - 3,7%. Kondisi itu telah melampaui batas yang diatur dalam Undang-undang Keuangan Negara yakni di angka 3% dari PDB.
Tidak hanya dari sisi fiskal, melonjaknya harga minyak akan memiliki efek rentetan terhadap perekonomian mulai dari kenaikan harga BBM subsidi, harga pangan, hingga pada akhirnya akan berpengaruh terhadap inflasi yang trennya mulai menanjak. Ujung-ujungnya, target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,4% - 6% berada di persimpangan jalan.
Pemerintah sejauh ini cukup optimistis bisa memitigasi risiko melonjaknya harga minyak. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, misalnya, menjelaskan bahwa fenomena lonjakan harga minyak sejatinya bukan hal yang baru bagi pemerintah.
Pasalnya, kondisi serupa pernah terjadi pada saat Arab Spring tahun 2012-2013 yang memicu de-stabilisasi bahkan perang saudara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Harga minyak pada waktu itu tembus US$150 per barel.
“Kita udah ngalamin harga minyak tinggi berapa kali, kan banyak. Enggak hancur negaranya, kan? Kenapa? Karena kebijakannya pas,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, belum lama ini.
Meski demikian, Purbaya tidak menampik bahwa lonjakan harga minyak akan berpengaruh terhadap outlook APBN yang ditetapkan pemerintah. Dia mengemukakan bahwa, pemerintah masih memantau perkembangan yang terjadi, sembari menyiapkan strategi jika perang yang masih berkecamuk membuat harga minyak semakin tidak terkendali.
"Kita lihat kondisi APBN kita seperti apa. Yang jelas, kita coba absorb shock [menyerap guncangan] semaksimal mungkin," katanya.
Pemasok BBM Indonesia
Negara-negara di kawasan Teluk sejatinya bukanlah pemasok utama bahan bakar minyak (BBM) secara langsung ke Indonesia. Pasalnya kalau mengacu kepada data Badan Pusat Statistik (BPS), importasi BBM mayoritas berasal dari Singapura dan Malaysia. Nilai importasi di kedua negara itu bahkan mencapai miliaran dolar selama 2022-Januari 2026.
Sekadar catatan, untuk importasi bahan bakar solar atau automotive diesel fuel dari Singapura dengan kode harmonized system (HS) 271019971 menembus angka US$7,58 miliar. Impor solar dari Singapura paling tinggi terjadi pada tahun 2024 lalu, nilainya mencapai US$2,65 miliar.
Selain solar, Indonesia juga mengimpor bahan bakar bensin dari Singapura. Nilainya untuk bahan bakar bensin dengan nilai oktan atau RON 90 sampai di bawah RON 97 kode HS 27101224, selama periode 2022-Januari 2026 menembus angka US$29,77 miliar. Angka importasi tertinggi terjadi pada tahun 2024 senilai US$7,7 miliar.
Sementara itu, importasi RI untuk bensin RON 90 sampai di bawah RON 97 dari Malaysia menembus angka US$13,22 miliar. Sedangkan untuk solar, nilainya mencapai US$5 miliar selama tahun 2022 hingga Januari 2026.
Adapun untuk negara teluk, pemasok utama solar dan bensin secara langsung ke Indonesia adalah Uni Emirat Arab. Namun demikian, nilai impor bahan bakar solar maupun bensin jauh lebih rendah dibandingkan dengan Singapura maupun Malaysia. Pada periode yang sama, impor solar dari UEA hanya sebesar US$642,24 juta dan bensin dengan nilai oktan yang sama hanya US$563,82 juta.
Impor Solar RI 2022-Januari 2026 (HS 271019971 & HS 27101224)
| Jenis BBM | Singapura | Malaysia | Korsel | China | UEA |
| Solar | US$7,58 Miliar | US$5 miliar | US$2 miliar | US$322,47 juta | US$642,24 juta |
| Bensin | US$29,77 miliar | US$13,22 miliar | US$865,64 | US$922,59 | US$563,82 juta |
Sumber: Badan Pusat Statistik
Meski demikian, negara di kawasan teluk seperti Arab Saudi, adalah pemasok utama minyak mentah ke Indonesia. Impor minyak mentah dengan kode HS 27090010 mencapai 15,04 juta ton atau senilai US$9,38 miliar selama 2022-Januari 2026. Angka ini setara 23,5% dari total importasi minyak mentah senilai US$39,78 miliar pada periode yang sama.
Selain Arab, impor minyak mentah Indonesia banyak dipasok oleh negara-negara Afrika, utamanya Nigeria dan Angola. Total importasi minyak mentah dari Nigeria bahkan menembus angka US$13,4 miliar. atau 21,47 juta ton. Sementara Angola memasok minyak mentah senilai US$5,88 miliar atau 10,12 juta ton selama 2022-Januari 2026.
Pasokan BBM Cukup
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM cukup di tengah kondisi perang AS-Israel vs Iran yang membuat harga minyak dunia meroket. Bahlil pun meminta masyarakat tidak perlu panic buying.
Bahlil mengatakan pemanggilannya ke Istana Negara kemungkinan terkait persiapan momen Lebaran, ketersediaan pangan, BBM, dan upaya pemerintah menyikapi perkembangan terkini terkait dengan ketegangan di Timur Tengah.
Sebab, kata dia, harga minyak mengalami fluktuasi. Pada Senin (9/3/2026), harga minyak dunia telah mencapai di atas US$100 per barel. Kemudian, hari ini harga minyak dunia melorot.
Namun, menurut Bahlil, di tengah tantangan geopolitik global itu, pemerintah telah melakukan ancang-ancang terhadap dampak terhadap ekonomi dalam negeri. "Saya juga dapat memastikan untuk menyangkut subsidi BBM sampai dengan hari raya insyaallah tidak ada kenaikan apa-apa. Jadi, negara hadir untuk memastikan bahwa sekalipun ada kenaikan harga minyak mentah dunia, tapi subsidi tetap sama," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (10/3/2026).
Negara Pemasok Minyak Mentah RI 2022-Januari 2026
| Negara | US$ Miliar | Juta Ton |
| Nigeria | 13,4 | 21,47 |
| Arab Saudi | 9,38 | 15,04 |
| Angola | 5,88 | 10,12 |
| Aljazair | 1,31 | 2,03 |
| Gabon | 2,95 | 4,8 |
Sumber: Badan Pusat Statistik
Ketua Umum Partai Golkar tersebut memastikan stok BBM di dalam negeri saat ini aman, meskipun ada tantangan perang di Timur Tengah antara Iran dan AS-Israel. "Saya menyarankan dan meminta agar tidak perlu ada panic buying karena memang stok BBM kita cukup," ujar Bahlil.
Dia menjelaskan bahwa stok BBM cukup sampai dengan kapasitas atau storage penuh hingga 21 hari sampai 25 hari ke depan. "Tapi itu kan dia pergi dan datang lagi. Industri kita jalan terus dan impor kita enggak ada masalah, apalagi di Timur Tengah itu kita cuma impor crude minyak mentahnya," jelas Bahlil.
Rasionalisasi Belanja?
Adapun, pemerintah diminta untuk mendahulukan rasionalisasi belanja untuk menghindari pelebaran defisit APBN karena anggaran subsidi BBM yang berpeluang membengkak.
Opsi ini dinilai perlu lebih didahulukan sebelum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan menerapkan APBN Perubahan atau APBN-P seiring dengan potensi kenaikan harga BBM efek lonjakan harga minyak mentah dunia.
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai opsi APBN-P memang relevan untuk dipertimbangkan di tengah kondisi harga minyak global yang meningkat dan rupiah yang sudah melampaui asumsi makro APBN.
Akan tetapi, opsi tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai respons otomatis. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurrahman menjelaskan bahwa tekanan fiskal terutama datang dari kenaikan beban subsidi sekaligus kompensasi energi serta meningkatnya biaya impor BBM akibat depresiasi rupiah.
Opsi APBN-P dinilai dapat menjadi instrumen koreksi fiskal agar kredibilitas kebijakan tetap terjaga. Hal ini bisa dilakukan apabila deviasi terhadap asumsi makro berlangsung cukup dalam dan persisten sehingga menyebabkan postur APBN mengalami tekanan pada sisi defisit dan pembiayaan.
"Namun APBN-P seharusnya menjadi opsi terakhir setelah pemerintah melakukan rasionalisasi belanja secara serius. Banyak program belanja yang efektivitasnya rendah, tumpang tindih, atau lebih bersifat populis daripada produktif sehingga ruang efisiensi sebenarnya masih cukup besar," terang Rizal kepada Bisnis, Selasa (10/3/2026).
Menurut Rizal, prioritas kebijakan pemerintah seharusnya bukan sekadar menyesuaikan angka melalui revisi APBN, melainkan realokasi belanja ke sektor dengan efek pengganda alias multiplier effect ekonomi yang lebih tinggi.
Apalagi, kala situasi fiskal semakin ketat dengan ditandai oleh rasio pajak yang masih terbatas dan kebutuhan pembiayaan yang meningkat. Oleh karena itu, Rizal menilai penerbitan APBN-P hanya masuk akal apabila tekanan eksternal benar-benar mengubah fondasi makro secara signifikan dan berkelanjutan.
Adapun langkah yang dinilai lebih tepat justru memperkuat disiplin fiskal melalui evaluasi program, efisiensi belanja kementerian/lembaga, serta penajaman prioritas pembangunan. "Tanpa koreksi pada kualitas belanja, APBN-P berisiko hanya menjadi mekanisme administratif yang menyesuaikan angka fiskal, tetapi tidak menyelesaikan persoalan struktural dalam pengelolaan APBN," ujar pria yang juga Dosen pada Universitas Trilogi itu.
#50 tag sepekan
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/u1731472/public_html/sub/ekbisblog/inc.dashboard.php on line 56