Kenaikan Harga Patokan Mineral (HPM) bijih nikel limonit yang berlaku sejak April 2026 dinilai justru mempersulit transaksi bijih di pasar.

Formula HPM yang baru disebut membuat harga acuan pemerintah berada di atas harga yang bersedia dibayar pembeli sehingga transaksi bijih limonit tersendat dan berpotensi mengganggu pasokan bahan baku bagi industri pengolahan nikel hingga rantai pasok industri baterai kendaraan listrik.

Head of Industrial and Transport Decarbonization INDEF Green Transition Institute (GTI), Andry Satrio Nugroho, mengatakan formula HPM yang berlaku saat ini perlu segera dievaluasi agar tidak menghambat kelancaran pasokan bahan baku bagi industri pengolahan nikel.

"Formula HPM yang berlaku April 2026 perlu segera direvisi karena justru menarik sebagian pemasok bijih keluar dari pasar," kata Andry kepada Warta Ekonomi, Jumat (26/6/2026).

Menurut Andry, formula HPM yang baru membuat harga acuan pemerintah berada di atas harga yang bersedia dibayar pembeli.

Akibatnya, pemegang izin usaha pertambangan (IUP) tidak dapat menjual bijih di bawah HPM karena harga tersebut menjadi acuan transaksi sekaligus dasar penghitungan royalti.

Sementara itu, pembeli enggan melakukan transaksi pada harga tersebut sehingga perdagangan bijih limonit menjadi tersendat.

Persoalan itu, kata Andry, mulai muncul setelah pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 144 Tahun 2026 yang berlaku efektif pada 15 April 2026.

Melalui aturan tersebut, HPM bijih nikel limonit berkadar 1,2% naik menjadi sekitar US$40,18 per wet metric ton (wmt) dari sebelumnya sekitar US$16 per wmt, atau meningkat lebih dari dua kali lipat.

"Kondisi itu membuat transaksi macet dan bijih tidak termanfaatkan," ujarnya.

Andry mengatakan dampak tersendatnya perdagangan limonit tidak hanya dirasakan di sektor hulu, tetapi juga mulai menjalar ke industri pengolahan yang menjadi bagian dari rantai pasok baterai kendaraan listrik.

"Dampaknya sampai ke industri rantai prekursor, katoda, dan baterai. Saat ini dialami oleh investasi baru seperti proyek Dragon dan Titan," katanya.

Dragon dan Titan merupakan proyek High Pressure Acid Leach (HPAL) yang bergantung pada pasokan bijih limonit sebagai bahan baku utama. Fasilitas HPAL menghasilkan mixed hydroxide precipitate (MHP) yang selanjutnya diolah menjadi bahan baku prekursor dan katoda baterai kendaraan listrik.

Karena itu, terganggunya pasokan limonit dinilai berpotensi menghambat pengembangan proyek hilirisasi nikel yang memasok bahan baku industri baterai.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Andry mendorong pemerintah segera menyesuaikan formula HPM agar lebih mencerminkan kondisi pasar.

"Revisi formula sebaiknya membedakan patokan menurut kadar agar tidak menetapkan price floor yang lebih tinggi daripada nilai pasar internasional," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek normalisasi jalur pelayaran Selat Hormuz kembali dipenuhi tanda tanya seiring perkembangan terbaru ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Kondisi ini berisiko menahan peluang efisiensi biaya logistik global serta pasokan sulfur bagi industri pengolahan nikel domestik.

Kedua negara sejatinya sempat menyepakati penghentian permusuhan sementara melalui perjanjian 14 poin untuk meredakan tensi di Timur Tengah. Namun, implementasi nota kesepahaman (MoU) kembali diuji seiring munculnya sengketa operasional di Selat Hormuz, yang memaksa pertemuan lanjutan di Qatar.