Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memberi sinyal kuat ekspor produk turunan nikel, termasuk nickel pig iron (NPI), bakal turut dilakukan satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Pelaku industri pun menanti kejelasan ihwal skema dan cakupan produk yang akan masuk dalam skema ekspor tersebut.

Kebijakan ekspor satu pintu melalui perusahaan pelat merah itu merupakan bagian dari langkah penataan ekspor komoditas strategis guna menekan praktik under invoicing, transfer pricing, dan memperkuat pengawasan devisa hasil ekspor.

Presiden Prabowo Subianto lantas menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA). Implementasi kebijakan ditargetkan dilakukan bertahap mulai 1 Juni 2026 dan berlaku penuh pada 1 September 2026.

Saat ini, skema ekspor satu pintu melalui DSI baru berlaku untuk komoditas minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan ferroalloy. Namun, pemerintah memberi sinyal bahwa cakupan itu akan diperluas ke mineral lainnya, termasuk produk hilirisasi nikel.

“Mereka bertahap sekarang, bertahap sekarang,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan, Jakarta, akhir pekan lalu.

Sinyal serupa disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Dia menegaskan bahwa pada akhirnya ekspor mineral kritis akan dilakukan melalui DSI.

“Mineral, semua mineral nanti lewat Danantara, tetapi tahap pertamanya adalah batu bara. Batu bara dan beberapa besi ya, bijih besi ya, dan ada setengah pemrosesan itu. Dua itu dulu yang menjadi transisi, sambil kita akan menyesuaikan dengan mineral yang lainnya,” ujar Bahlil.

NPI dan FeNi Masih Abu-Abu

Di tengah rencana ekspansi kewenangan DSI itu, pelaku industri nikel menilai pemerintah belum memberikan kejelasan terkait cakupan produk yang akan masuk dalam skema ekspor satu pintu.

Ketua Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdana Kusumah mengatakan pihaknya masih menunggu aturan teknis dan penjelasan resmi pemerintah. Ini terutama terkait definisi kelompok ferroalloy yang akan masuk dalam tata kelola baru tersebut.

Menurutnya, industri masih mempertanyakan apakah cakupan ferroalloy hanya mencakup ferronickel (FeNi) atau juga termasuk NPI. Persoalan definisi itu dinilai krusial.

"Sejak lama sudah ada kerancuan definisi pengelompokan kedua produk nikel tersebut di Indonesia," ucap Arif ketika dihubungi, Senin (25/5/2026).

Dia mengaku memahami tujuan pemerintah untuk meningkatkan transparansi perdagangan mineral dan mengoptimalkan penerimaan negara. Namun, pihaknya mengingatkan bahwa perubahan tata niaga ekspor tidak boleh mengganggu ekosistem investasi yang telah terbentuk.

Industri nikel Indonesia, kata Arif, berkembang melalui investasi jangka panjang dengan pola penjualan langsung kepada pembeli global yang kompetitif dan fleksibel. Karena itu, skema baru dikhawatirkan dapat mengganggu kontrak yang sudah berjalan serta menekan margin produsen.

Apalagi, saat ini industri nikel tengah menghadapi tekanan biaya akibat kenaikan harga patokan mineral (HPM) dan lonjakan harga sulfur. Menurutnya, tambahan biaya atau pengurangan margin dinilai bisa mengganggu keberlanjutan operasional sejumlah smelter.

“Pasar nikel dan produk turunannya sangat dinamis. Mekanisme harga, kecepatan transaksi, dan fleksibilitas logistik menjadi kunci daya saing Indonesia di pasar global,” ujar Arif.

FINI juga meminta agar mekanisme penetapan harga, struktur spread, hingga tata kelola ekspor dirumuskan secara transparan dan melibatkan pelaku industri.

Kekhawatiran Investor

Kekhawatiran serupa datang dari Asosiasi Pertambangan Indonesia atau Indonesia Mining Association (API-IMA). Direktur Eksekutif API-IMA Sari Esayanti menilai proses transisi tata kelola ekspor membutuhkan panduan yang jelas agar tidak mengganggu negosiasi bisnis yang sedang berjalan.

“Dibutuhkan kejelasan agar proses negosiasi yang krusial bagi perusahaan dapat tetap berjalan untuk keberlanjutan perusahaan dan menjaga kestabilan pasar,” ujarnya.

Pihaknya berpendapat industri pertambangan membutuhkan kepastian dalam aspek pelaporan maupun koordinasi dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM.

API-IMA pun menegaskan pentingnya menghormati kontrak jangka panjang maupun penjualan jangka pendek yang sudah disepakati perusahaan dengan pembeli luar negeri.

Bagi pelaku usaha, kata Sari, kepastian kontrak menjadi fondasi penting untuk menjaga keberlangsungan investasi yang nilainya mencapai miliaran dolar AS.

Kekhawatiran terbesar industri sebenarnya bukan semata soal mekanisme ekspor satu pintu, melainkan sinyal intervensi negara yang dinilai muncul secara mendadak.

Managing Director Energy Shift Institute (ESI) Putra Adhiguna mengemukakan bahwa pemerintah hingga kini belum menjelaskan secara utuh grand design kebijakan ekspor SDA satu pintu lewat PT DSI.

Tujuan pemerintah untuk menekan praktik under invoicing memang dapat dipahami. Namun, kebijakan itu beririsan langsung dengan iklim investasi industri hilirisasi yang membutuhkan kepastian jangka panjang.

“Kalau hari ini kita lagi ngomong bagaimana kita mendalamkan industri, menciptakan lapangan kerja, kami takutnya imbasnya ke sana,” ujar Putra.

Dia berpendapat praktik manipulasi invoicing sebenarnya dapat ditindak melalui instrumen hukum dan pengawasan perpajakan tanpa harus mengubah struktur perdagangan secara drastis.

Di sisi lain, investor global sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan yang dianggap tidak dapat diprediksi. Menurut Putra, sinyal intervensi negara di beberapa komoditas strategis saat ini berpotensi dibaca sebagai perubahan arah kebijakan Indonesia secara keseluruhan.

"Investasi perlu predictability. Nah, predictability-nya yang kami agak takut dengan yang terjadi sekarang," ucap Putra.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Industri nikel Indonesia diperkirakan mulai memasuki fase baru pada 2026 setelah lima tahun terakhir dibayangi kelebihan pasokan global yang menekan harga dan memicu penutupan tambang di berbagai negara. CEO Eramet Indonesia Jerome Baudelet menilai kebijakan pemerintah Indonesia membatasi volume produksi melalui RKAB serta menaikkan Harga Patokan Mineral (HPM) menjadi faktor utama yang dapat mengubah keseimbangan pasar global.

“Pasar nikel selama 2020 hingga 2025 berada dalam kondisi oversupply. Terlalu banyak produk masuk ke pasar sehingga harga terus tertekan dan persediaan meningkat,” kata Baudelet dalam paparannya mengenai prospek industri nikel 2026, Rabu (20/5/2026).

Menurut dia, kondisi itu mulai berubah pada 2026 karena Indonesia sebagai produsen dominan dunia mulai mengendalikan produksi dan memperbaiki tata kelola harga bahan baku. “Kabar baiknya, pada 2026 situasinya mulai berbeda. Dan itu lagi-lagi karena Indonesia,” ujarnya.

Baudelet menyoroti transformasi besar Indonesia dalam satu dekade terakhir. Pada 2014, Indonesia hanya menyumbang sekitar 8 persen produksi nikel dunia. Namun, pada 2025, pangsa tersebut melonjak menjadi sekitar 65 persen dan diperkirakan masih akan terus meningkat hingga mencapai 75-80 persen dalam beberapa tahun mendatang seiring pembangunan kapasitas baru.

“Indonesia sekarang menjadi pusat kekuatan produksi nikel dunia. Apa yang terjadi di Indonesia akan memengaruhi seluruh pasar nikel global,” katanya.

Ia menjelaskan pertumbuhan industri nikel global masih didorong oleh dua sektor utama, yakni baja nirkarat dan baterai kendaraan listrik. Konsumsi nikel untuk baterai diperkirakan mencapai sekitar 1,8 juta ton dalam 10 tahun ke depan.

Meski pertumbuhannya tidak sebesar ekspektasi awal ketika kendaraan listrik mulai berkembang karena munculnya baterai lithium iron phosphate (LFP) yang tidak menggunakan nikel, permintaan tetap meningkat signifikan.

“Kami masih melihat kenaikan sekitar 200 persen dalam 10 tahun ke depan. Pada 2035, baterai akan mewakili sekitar 30 persen permintaan nikel dunia,” katanya.

Namun, Baudelet menilai pasar baja nirkarat tetap menjadi tulang punggung konsumsi nikel global. Saat ini sektor tersebut menyerap sekitar 65-70 persen konsumsi nikel dunia dengan pertumbuhan sekitar 5 persen per tahun.

“Kadang orang terlalu fokus pada kendaraan listrik dan lupa bahwa stainless steel tetap menjadi pasar utama nikel,” ujarnya.

Baudelet juga menyoroti perubahan struktur industri hilir nikel Indonesia. Pada tahap awal industrialisasi, sebagian besar produksi nasional didominasi Nickel Pig Iron (NPI) yang digunakan untuk industri baja nirkarat.

Namun, dalam tiga tahun terakhir, Indonesia mulai mengembangkan teknologi High-Pressure Acid Leaching (HPAL) untuk menghasilkan nikel murni dan bahan kimia baterai.

“Indonesia memulai pengembangan dengan NPI dan pirometalurgi, lalu memasuki fase kedua melalui HPAL,” katanya.

Perubahan tersebut tercermin pada pola ekspor Indonesia. Jika sebelumnya ekspor didominasi NPI, kini material baterai seperti Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), matte, dan logam nikel mulai mengambil porsi besar.

“Kalau digabungkan, MHP, matte, dan metal sekarang hampir mencapai 30 persen dari profil ekspor nikel Indonesia. Ini perubahan besar dibanding lima tahun lalu,” ujar Baudelet.

Ia menilai kebijakan baru pemerintah mengenai HPM menjadi langkah positif karena memberikan nilai lebih adil terhadap kandungan mineral dalam bijih nikel. Formula HPM terbaru memasukkan unsur tambahan seperti besi, kobalt, dan kromium selain kadar nikel dan kadar air.

Menurut Baudelet, pendekatan tersebut mencerminkan nilai nyata yang dihasilkan industri pengolahan. Dalam produksi NPI, misalnya, selain nikel terdapat kandungan besi dan kromium yang juga memiliki nilai ekonomi bagi industri baja nirkarat. Hal serupa berlaku pada HPAL yang dapat mengekstraksi nikel, kobalt, besi, dan sebagian kromium.

“Intensinya bagus karena perusahaan membeli bijih dan memperoleh nilai dari seluruh unsur yang ada di dalamnya,” katanya.

Meski demikian, ia mengakui penyesuaian HPM memberikan tantangan bagi sejumlah perusahaan HPAL di Indonesia. Selama ini harga limonit sebagai bahan baku HPAL dinilai terlalu rendah dan tidak mencerminkan harga internasional.

Kenaikan HPM membuat harga limonit mendekati standar global, tetapi di saat bersamaan perusahaan juga menghadapi lonjakan biaya sulfur.

“Kombinasi HPM baru dan kenaikan biaya sulfur cukup sulit diserap perusahaan HPAL saat ini, namun kami percaya pada akhirnya kebijakan ini akan tetap berlaku,” katanya.

Baudelet mengatakan tekanan harga selama lima tahun terakhir telah menyebabkan banyak produsen nikel di luar Indonesia menghentikan operasi karena merugi. Karena itu, Eramet mendukung upaya pemerintah Indonesia mengendalikan produksi agar pasar tidak terus mengalami kelebihan pasokan berkepanjangan.

“Kami mendukung pasar yang tidak mendorong overproduksi dan menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab demi menjaga masa depan,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, CEBU -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong integrasi industri nikel ASEAN melalui penguatan Indonesia–Philippines Nickel Corridor. Indonesia dan Filipina saat ini menguasai sekitar 73,6 persen produksi tambang nikel global berdasarkan estimasi United States Geological Survey (USGS) 2025.

Kadin Indonesia bersama Philippine Chamber of Commerce and Industry (PCCI) membahas penguatan rantai pasok mineral kritis dalam Indonesia–Philippines High Level Business Roundtable di Cebu, Filipina. Forum tersebut berlangsung bertepatan dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada KTT ASEAN ke-48 dan turut membahas ketahanan pangan, ekonomi digital, energi, hingga konektivitas industri kawasan.

“Forum tingkat tinggi Kadin Indonesia–PCCI telah meletakkan peta jalan tidak hanya untuk kerja sama bilateral, tetapi juga untuk menjadikan kawasan ASEAN lebih siap menghadapi realitas geoekonomi saat ini,” kata Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Luar Negeri Kadin Indonesia Bernardino Moningka Vega, dikutip Ahad (10/5/2026).

Bernardino mengatakan Indonesia–Philippines Nickel Corridor menjadi arah baru kerja sama ekonomi ASEAN yang tidak lagi hanya bertumpu pada perdagangan komoditas. Menurut dia, integrasi tersebut diarahkan untuk memperkuat posisi ASEAN dalam rantai pasok mineral kritis global.

Indonesia–Philippines Nickel Corridor dirancang untuk menghubungkan kekuatan hilirisasi nikel Indonesia dengan basis pasokan bijih nikel Filipina. Skema tersebut diproyeksikan mendukung kebutuhan industri stainless steel, baterai kendaraan listrik, penyimpanan energi, hingga berbagai aplikasi industri lainnya.

Pada 2025, Indonesia memproduksi sekitar 2,6 juta metrik ton nikel, sedangkan Filipina menghasilkan sekitar 270 ribu metrik ton. Dari sisi cadangan, Indonesia memiliki sekitar 62 juta metrik ton cadangan nikel dan Filipina sekitar 4,8 juta metrik ton.

Kerja sama tersebut dijalankan melalui kolaborasi antara Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Philippine Nickel Industry Association (PNIA). Kolaborasi itu mencakup pertukaran data dan informasi nikel, dialog regulasi, promosi investasi lintas negara, pengembangan metodologi environmental, social, and governance (ESG), hingga program peningkatan kapasitas sumber daya manusia sektor nikel.

“ASEAN akan paling kuat ketika bertindak sebagai satu kesatuan. Dan inti dari persatuan ini adalah hubungan bilateral yang sangat kuat antara Indonesia dan Filipina,” ujar Presiden Philippine Chamber of Commerce and Industry (PCCI) Ferdinand Ferrer.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) bakal menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dengan enam mata acara. Salah satunya adalah persetujuan atas penggunaan laba bersih tahun buku 2025 perseroan.

Melansir keterbukaan informasi, INCO bakal menggelar RUPST pada Selasa (2/6/2026) di Jakarta. Nantinya, para pemegang saham yang namanya telah tercatat pada Daftar Pemegang Saham perseroan selambatnya hingga 4 Mei 2026, menjadi peserta rapatnya.

Agenda pertama dalam RUPST INCO adalah persetujuan atas laporan tahunan yang termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan INCO untuk tahun buku 2025. Selain itu, INCO juga bakal meminta persetujuan pemegang saham untuk memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota direksi dan komisaris atas kepengurusan selama 2025.

Agenda kedua merupakan persetujuan atas penggunaan laba bersih yang telah mampu dibukukan perseroan sepanjang 2025.

Adapun INCO membukukan laba bersih sebesar US$76,1 juta atau setara Rp1,27 triliun (kurs jisdor Rp16.720 per dolar AS) sepanjang 2025, meningkat 32% dibandingkan tahun sebelumnya, seiring kinerja operasional yang tetap solid dan efisiensi biaya yang terjaga di tengah tekanan harga nikel global.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, pada tahun buku 2024, INCO membagikan dividen senilai US$34,65 juta atau setara Rp573,04 miliar (kurs Jisdor Rp16.535 per dolar AS) kepada pemegang sahamnya. Saat itu, INCO hanya mampu membukukan laba bersih senilai Rp931,33 miliar atau setara dengan US$57,76 juta.

Sementara pada tahun buku 2023, absen membagikan dividen. Manajemen saat itu menerangkan bahwa para pemegang saham sepakat untuk tidak membagikan dividen lantaran INCO tengah mengejar tenggat penyelesaian tiga proyek bernilai jumbo di Sulawesi.

Pada tahun buku 2022, dividen yang dibagikan INCO sebesar US$60,12 juta atau sekitar Rp890,38 miliar, sehingga dividen per saham adalah sebesar Rp89,6. Pembayaran dividen ini setara dengan 30% dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, yaitu sebesar US$200,4 juta.

Sementara itu, pada tahun buku 2021, INCO memutuskan untuk tidak membagikan keuntungan kepada pemegang saham. Keputusan ini disetujui dalam RUPST 2021 dengan mempertimbangkan kebutuhan belanja modal untuk tiga proyek yang sedang berlangsung di Bahodopi, Pomalaa, dan Sorowako, serta kebutuhan modal kerja INCO di masa depan.

Lebih lanjut, pada tahun buku 2020, INCO menyetujui pembagian dividen sebesar US$33 juta, yang setara dengan 40% dari laba bersih tahun 2020 sebesar US$82,82 juta. Pembayaran dividen pada tahun 2020 merupakan yang pertama dalam enam tahun terakhir, setelah terakhir kali dividen dibagikan untuk kinerja tahun buku 2014.

Pada RUPST tahun buku 2019, pemegang saham juga memutuskan tidak membagikan dividen. Hal itu lantaran mempertimbangkan kondisi kas perusahaan.

Agenda ketiga dalam RUPST INCO adalah persetujuan atas remunerasi bagi anggota dewan komisaris, beserta gaji, tunjangan, dan bonus bagi anggota direksi untuk tahun buku 2026; agenda keempat merupakan penunjukkan akuntan publik untuk laporan keuangan tahun buku 2026; dan agenda kelima merupakan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUT dalam rights issue pada 2024.

Terakhir, INCO bakal meminta persetujuan atas perubahan susunan pengurus perseroan. Meskipun begitu, belum terang siapa saja yang akan digantikan dalam RUPST kali ini.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten tambang nikel PT PAM Mineral Tbk. (NICL) memutuskan pembagian dividen sebesar Rp63,81 miliar kepada pemegang saham.

Direktur Utama NICL Ruddy Tjanaka mengatakan dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) 2025 yang berlangsung pada Senin (4/5/2026), ada empat mata acara yang dilaksanakan. Salah satunya ialah penggunaan saldo laba untuk pembagian dividen kepada pemegang saham.

“Kami berkomitmen memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan, salah satunya terkait pembagian dividen setiap tahun,” jelasnya dalam Paparan Publik, Senin (4/5/2026).

Pada 2025, NICL mencatatkan volume produksi dan penjualan sebesar 2,56 juta wet metric ton (WMT). Dari capaian tersebut, perseroan membukukan pendapatan Rp1,47 triliun, meningkat 2,12% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari Rp1,44 triliun pada 2024.

Sejalan dengan itu, laba bersih perseroan tumbuh lebih tinggi, yakni 8,27% YoY menjadi Rp345,14 miliar pada 2025, dibandingkan Rp318,76 miliar pada tahun sebelumnya. Kinerja tersebut mencerminkan peningkatan efisiensi operasional serta penguatan tata kelola perusahaan.

Atas raihan kinerja tersebut, RUPST memutuskan penggunaan saldo laba Perseroan tahun buku 2025 sebesar Rp85.092.751.069,00 (Rp85,09 miliar) untuk dua hal.

Pertama, membagikan dividen tunai sebesar Rp63.813.869.442 (Rp63,81 miliar) atau sebesar 74,99% dari saldo laba Perseroan tahun buku 2025. Karena itu, setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp6,00 per lembar saham.

Kedua, sisanya Rp21.278.881.627,00 (Rp21,27 miliar) dimasukkan dan dibukukan sebagai saldo laba Perseroan.

PAM Mineral termasuk emiten yang kerap membagikan cuan dividen kepada pemegang saham. Pada tahun buku 2024, perseroan mengalokasikan dividen Rp127,62 miliar atau Rp12 per saham. Jumlah tersebut mencakup 60,83% dari saldo laba pada 2024.

Ruddy Tjanaka mengatakan capaian kinerja 2025 dipengaruhi tren penurunan harga nikel global, yang berhasil diimbangi melalui peningkatan volume penjualan sebesar 13% sebesar 307.000 ton. Peningkatan kinerja ini didukung oleh efisiensi operasional yang berkelanjutan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya di seluruh lini usaha.

Sejalan dengan strategi pertumbuhan, perseroan menargetkan produksi nikel sebesar 100% dengan proyeksi produksi mencapai 2,6 juta ton pada tahun 2025. Sepanjang tahun berjalan, kapasitas produksi tercatat sebesar 2,6 Wet Metric Ton (WMT), dengan realisasi produksi mencapai 2,56 Juta WMT dan penjualan kumulatif sebesar 10,23 Juta WMT.

“Kinerja tersebut mencerminkan kemampuan perseroan dalam menjaga kesinambungan operasional, meningkatkan daya saing, serta mempertahankan kinerja operasional dan keuangan yang sehat,” tutur Ruddy Tjanaka.

Bisnis.com, JAKARTA — Grup Merdeka dihadapkan oleh ironi ekspansi besar-besaran di sisi penghiliran mineral dengan volatilitas harga dan kebutuhan pendanaan tinggi tahun ini. Namun demikian, perseroan melihat ada potensi titik balik yang dapat mengerek kinerja tahun ini.

Adapun, performa Grup Merdeka sepanjang 2025 tampil tertekan di tengah upaya ekspansi. Tahun lalu, perseroan dapat meningkatkan produksi dan memperkuat fondasi jangka panjang.

Berdasarkan laporan keuangan 2025, PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) mencatatkan pembengkakan rugi bersih yang diatribusikan kepada entitas induk menjadi US$62,06 juta, naik dari US$55,76 juta pada 2024.

Sementara itu, pendapatan perseroan juga mengalami koreksi sebesar 15,4% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi US$1,89 miliar sepanjang 2025.

Sebaliknya, anak usaha perseroan yakni PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) mencetak pertumbuhan laba bersih sebesar 29,77% menjadi US$29,56 juta pada 2025, meskipun pendapatannya turun 22,23% YoY ke US$1,43 miliar.

Kendati kinerja tertekan, manajemen MDKA meyakini adanya titik balik pada tahun ini. Pasalnya, dua tulang punggung pertumbuhan grup yakni Tambang Emas Pani dan proyek HPAL mulai memasuki fase produksi massal.

Presiden Direktur MDKA, Albert Saputro, memberikan sinyal kuat bahwa operasional Tambang Emas Pani yang dimulai sejak 14 Februari 2026 akan menjadi pendorong utama pemulihan arus kas grup. Proyek tersebut ditargetkan memproduksi 100.000 – 115.000 ounce emas pada 2026.

“Dengan kemajuan di seluruh proyek kami dan kontribusi yang semakin kuat dari entitas anak usaha, kami optimistis dapat melanjutkan momentum pertumbuhan dan menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (31/3/2026).

Di sektor nikel, MBMA diketahui tengah memacu efisiensi melalui integrasi vertikal. Proyeksi produksi bijih saprolit ditargetkan naik menjadi 8 juta – 10 juta wmt, sementara limonit melonjak ke kisaran 20 juta – 25 juta wmt.

Adapun target besar MBMA pada tahun ini adalah mencapai swasembada bijih saprolit 100% untuk memasok ketiga pabrik Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) miliknya guna mempertebal margin keuntungan perseroan.

Selain itu, ada juga commissioning lini produksi pertama proyek High Pressure Acid Leach (HPAL) Sulawesi Nickel Cobalt pada semester II/2026. Proyek berkapasitas 90.000 ton nikel per tahun ini disebut akan memperkuat posisi MBMA dalam rantai pasok bahan baku baterai kendaraan listrik global.

Direktur Utama MBMA, Teddy Oetomo, menambahkan bahwa perseroan akan tetap menjaga kinerja yang tangguh di tengah tekanan harga nikel global.

"Kami akan terus mempercepat pengembangan ekosistem hilir terintegrasi untuk memperkuat pertumbuhan jangka panjang perseroan," ucap Teddy.

Dengan dimulainya monetisasi proyek emas dan efisiensi di lini nikel, Grup Merdeka optimistis dapat memulihkan kondisi rugi bersih MDKA menjadi pertumbuhan yang berkelanjutan mulai tahun fiskal 2026.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Anak usaha PT PP (Persero) Tbk., PT PP Presisi Tbk. (PPRE), tengah melakukan efisiensi operasional hingga optimalisasi aset di tengah tekanan industri nikel global yang dilanda kelebihan pasokan, sehingga memicu volatilitas harga dan berdampak pada kinerja perseroan.

Direktur Utama PT PP Presisi Tbk., Rizki Dianugrah mengatakan kinerja periode berjalan mencerminkan fase penyesuaian, seiring dinamika industri dan penerapan pendekatan kehati-hatian untuk menjaga keberlanjutan bisnis.

Dia menuturkan langkah tersebut ditempuh melalui penguatan posisi keuangan dan peningkatan disiplin operasional. Perusahaan juga berupaya menjaga fondasi bisnis tetap solid agar mampu beradaptasi terhadap perubahan kondisi pasar.

"Dari sisi operasional, utilisasi aset mengalami tekanan sepanjang periode berjalan. Perseroan merespons dengan melakukan perbaikan bertahap guna meningkatkan efisiensi dan menjaga stabilitas operasional," katanya dalam siaran pers, Rabu (1/4/2026).

Di saat yang sama, lanjutnya, kondisi eksternal menjadi faktor penekan utama. Industri nikel global saat ini berada dalam kondisi kelebihan pasokan yang memicu fluktuasi harga komoditas.

Merespons situasi tersebut, perusahaan melakukan penyesuaian harga sebagai bagian dari strategi menjaga keberlangsungan proyek sekaligus mempertahankan hubungan jangka panjang dengan pelanggan.

Menurutnya, langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari strategi menjaga stabilitas di tengah siklus industri yang menantang.

“Kami mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap langkah yang diambil. Fase ini kami pandang sebagai momentum untuk memperkuat fundamental, meningkatkan disiplin operasional, serta memastikan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang,” ujarnya.

Ke depan, perseroan akan berfokus pada peningkatan efisiensi operasional, optimalisasi aset, serta penguatan kemitraan strategis.

Manajemen meyakini langkah tersebut dapat menjaga stabilitas kinerja dan menempatkan perseroan dalam posisi lebih siap untuk menangkap peluang pertumbuhan saat kondisi industri membaik.

“Kami tetap percaya pada prospek jangka panjang industri nikel. Dengan langkah strategis yang kami jalankan saat ini, perseroan berada dalam posisi yang tepat untuk bertumbuh secara berkelanjutan,” kata Rizki.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) membukukan laba bersih sebesar US$76,1 juta atau setara Rp1,27 triliun (kurs jisdor Rp16.720 per dolar AS) sepanjang 2025, meningkat 32% dibandingkan tahun sebelumnya, seiring kinerja operasional yang tetap solid dan efisiensi biaya yang terjaga di tengah tekanan harga nikel global.

Berdasarkan laporan kinerja perusahaan, produksi nikel dalam matte INCO sepanjang 2025 mencapai 72.027 metrik ton, meningkat dibandingkan produksi 71.311 ton pada 2024.

Secara triwulanan, produksi pada kuartal IV/2025 tercatat sebesar 17.052 ton, atau sekitar 12% lebih rendah dibandingkan 19.391 ton pada kuartal III/2025. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh dimulainya pembangunan kembali Furnace 3 pada November 2025 yang ditargetkan selesai pada Mei 2026.

Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, ketika produksi mencapai 18.528 ton pada kuartal IV/2024, capaian produksi kuartal IV/2025 memang sedikit lebih rendah. Namun demikian, secara tahunan produksi tetap menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain produksi utama nikel matte, Vale juga memperluas portofolio bisnisnya melalui penjualan bijih nikel saprolit dari blok Pomalaa dan Bahodopi.

Sepanjang 2025, penjualan bijih saprolit mencapai 2,31 juta wet metric tons (wmt), dengan volume bulanan tertinggi terjadi pada Oktober sebesar 516.167 wmt. Secara keseluruhan, Blok Bahodopi memberikan kontribusi terbesar terhadap total penjualan bijih saprolit sepanjang tahun.

Dari sisi pengiriman, volume nikel matte Vale pada 2025 tercatat 73.093 ton, meningkat dibandingkan 72.625 ton pada 2024.

Kinerja operasional tersebut turut menopang EBITDA sebesar US$228,2 juta sepanjang tahun 2025, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun secara triwulanan, EBITDA pada kuartal IV/2025 tercatat US$61,9 juta, turun 17% dibandingkan kuartal sebelumnya, terutama akibat volume produksi yang lebih rendah.

Sementara itu, harga realisasi rata-rata nikel matte pada 2025 tercatat US$12.157 per ton, turun 7% dibandingkan US$13.086 per ton pada tahun sebelumnya.

Meski berada dalam lingkungan harga yang lebih lemah, peningkatan tingkat payability nikel matte yang mulai berlaku sejak Juli 2025 serta kenaikan volume pengiriman berhasil mendorong pendapatan Vale menjadi US$990,2 juta, meningkat 4% dibandingkan US$950,4 juta pada 2024.

Secara triwulanan, pendapatan perusahaan pada kuartal IV/2025 tercatat US$284,8 juta, naik sekitar 2% dibandingkan kuartal sebelumnya, didorong oleh pemulihan moderat harga nikel. Dari sisi biaya, Vale tetap mampu menjaga efisiensi meskipun menjalankan program pemeliharaan besar pada salah satu furnace.

Unit biaya kas penjualan (cash cost) tercatat US$9.339 per ton pada 2025, sedikit lebih rendah dibandingkan US$9.374 per ton pada 2024. Angka tersebut juga menjadi tingkat biaya kas tahunan terendah dalam empat tahun terakhir, turun dari sekitar US$11.201 per ton pada 2022.

Adapun biaya kas untuk bisnis bijih nikel Perseroan relatif stabil di kisaran US$17–US$19 per ton, termasuk biaya royalti dan logistik untuk bijih saprolit campuran.

Sepanjang tahun, Vale mengalokasikan belanja modal sebesar US$485,9 juta, meningkat 46% dibandingkan US$332,1 juta pada 2024. Peningkatan tersebut terutama digunakan untuk proyek-proyek pengembangan serta kebutuhan modal sustaining.

Per 31 Desember 2025, perusahaan memiliki saldo kas sebesar US$376,3 juta, yang dinilai cukup solid untuk mendukung proyek-proyek pertumbuhan ke depan.

Tantangan Operasional

Pada 2025, Vale juga menghadapi sejumlah tantangan operasional, termasuk insiden kebocoran pipa minyak pada Agustus 2025 yang menjadi salah satu ujian bagi operasional perusahaan.

Meski demikian, Vale mencatatkan sejumlah pencapaian penting, termasuk dimulainya penjualan bijih nikel dari Bahodopi pada Juli 2025 yang membuka sumber pendapatan baru selain nikel matte.

Di sisi lain, perusahaan juga mencatat kemajuan dalam negosiasi peningkatan payability nikel matte serta berhasil mengamankan premi penjualan bijih nikel.

Dalam aspek keberlanjutan, Vale mencatat peningkatan kinerja ESG dengan peringkat risiko Sustainalytics sebesar 23,7 per November 2025, yang menempatkan perusahaan sebagai salah satu perusahaan tambang dengan peringkat terbaik di Indonesia.

Ke depan, Vale memperkuat fokus strategis melalui pengembangan proyek pertambangan dan fasilitas hilirisasi bersama mitra usaha patungan.

Salah satunya adalah proyek di Pomalaa, yang saat ini telah mencapai sekitar 60% progres pengembangan tambang. Proyek HPAL Pomalaa juga telah mencapai sekitar 50% tahap konstruksi, dengan kedatangan empat unit autoclave dan pemasangan unit pertama.

Proyek tersebut ditargetkan mencapai penyelesaian mekanis pertama pada kuartal III/2026.

Bisnis.com, JAKARTA—Emiten pertambangan logam PT Ifishdeco Tbk. (IFSH) mencatatkan penjualan Rp1 triliun pada 2025 seiring dengan solidnya bisnis nikel dan pasir silika. Ke depan, diharapkan permintaan nikel global tetap kuat sehingga mendorong performa perseroan.

Pada 2025, IFSH membukukan penjualan bersih konsolidasian sebesar Rp1,00 triliun, meningkat 2,90% dibandingkan Rp972,71 miliar pada 2024. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan produksi dan penjualan silica dari entitas anak, PT Hangtian Nur Cahaya.

Di tengah tantangan fluktuasi harga komoditas, biaya produksi yang variatif, serta dinamika regulasi yang terus berkembang, perseroan mencatat laba kotor sebesar Rp291,25 miliar, turun 3,46%. Namun, kinerja operasional tetap solid dengan laba usaha sebesar Rp149,31 miliar, atau sedikit menurun 1,53% dibandingkan 2024.

Perseroan membukukan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp106,52 miliar, tumbuh 6,40% dari Rp100,11 miliar pada tahun sebelumnya.

Rivka Rotua Natasya, Corporate Secretary IFSH, menegaskan kinerja 2025 mencerminkan ketahanan perseroan dalam menghadapi kompleksitas fundamental bisnis di tengah dinamika industri nikel yang terus berkembang.

“Memasuki 2026, perseroan tetap optimis terhadap pertumbuhan permintaan nikel global yang kuat, didorong oleh ekspansi sektor penyimpanan energi dan kendaraan listrik. Seiring meningkatnya risiko geopolitik yang memengaruhi industri minyak, dorongan terhadap energi bersih dan kemandirian energi menjadi semakin penting,” paparnya dalam keterangan resmi, Kamis (5/3/2026).

Selain itu, IFSH terus mencermati pergerakan Harga Patokan Mineral (HPM) Indonesia yang belakangan menunjukkan tren positif dan berpotensi memperkuat sentimen di sektor nikel nasional.

Dengan struktur permodalan yang semakin solid dan tingkat liabilitas yang menurun, Rivka optimistis IFSH dapat menjaga stabilitas operasional sekaligus menangkap peluang pertumbuhan jangka panjang.

Total aset pada 2025 tercatat sebesar Rp1,06 triliun, meningkat 5,24% dibandingkan posisi akhir 2024 sebesar Rp1,01 triliun. Perseroan berhasil menurunkan total liabilitas menjadi Rp147,62 miliar, turun 13,12% dari Rp169,93 miliar pada tahun sebelumnya, mencerminkan pengelolaan kewajiban dan strategi deleveraging yang lebih konservatif.

Di sisi lain, total ekuitas meningkat menjadi Rp913,16 miliar, atau naik 8,96% dibandingkan Rp838,04 miliar pada 2024. Saldo laba turut menguat 6,85% menjadi Rp733,55 miliar, mencerminkan akumulasi profitabilitas yang berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga nikel global diproyeksi terus melonjak pada 2026. Analis memproyeksi harga mineral tersebut bisa tembus level US$25.000 per ton pada tahun ini.
Harga nikel sendiri belakangan mulai mendaki usai Indonesia berencana memangkas produksi untuk 2026. Meski belum ditetapkan secara resmi, RI berencana memangkas produksi bijih nikel menjadi di level 250 juta ngga 260 juta ton.
Angka tersebut lebih rendah dibanding rencana produksi dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2025, yakni 379 juta ton.
Analis dari Traderindo Wahyu Tri Laksono menuturkan, rencana pemangkasan produksi oleh Indonesia memang tengah menjadi perhatian pasar. Langkah ini dipandang sebagai upaya strategis pemerintah untuk menyeimbangkan pasar dan menyelamatkan harga yang tertekan.
Menurutnya, harga saat ini dianggap sudah mendekati atau bahkan di bawah biaya produksi bagi banyak penambang global di luar Indonesia.
"Pengurangan pasokan dari Indonesia sebagai pemegang pangsa pasar lebih dari 50% akan memaksa harga naik untuk menjaga keberlangsungan industri," kata Wahyu kepada Bisnis, Rabu (21/1/2026).
Adapun saat ini harga nikel berada di level US$18.000 per ton. Angka tersebut cukup melonjak dibanding akhir 2025 yang masih berada di kisaran US$14.000 hingga US$15.000 per ton.
Wahyu memproyeksi harga nikel bakal terus naik. Menurutnya, untuk jangka pendek atau satu bulan ke depan, harga nikel bisa tembus ke level US$20.000 per ton.
Dia menjelaskan, harga nikel bakal terus terkerek tergantung kejelasan RKAB 2026 dari pemerintah. Maklum, hingga saat ini RKAB untuk tahun buku 2026 masih belum terbit.
"Tergantung seberapa lama RKAB 'nyangkut'. Jika dalam 2 minggu belum ada kejelasan, harga bisa melompat ke atas US$18.000," ujarnya.
Sementara itu, untuk jangka menengah atau sepanjang 2026, dia memproyeksi harga nikel tembus US$25.000 per ton. Hal ini tak lepas dari pemangkasan produksi yang bakal dilakukan Indonesia.
"Jika RKAB terbit namun dengan kuota yang dipangkas, harga akan stabil di level tinggi," kata Wahyu.
Di sisi lain, dia mengungkapkan sejumlah implikasi dari pemangkasan produksi dan kenaikan harga nikel. Menurut Wahyu, pemangkasan produksi RI akan meningkatkan ketergantungan smelter domestik pada bijih impor, terutama dari Filipina.
Dia berpendapat, hal tersebut berisiko menaikkan biaya produksi smelter di dalam negeri.
Selain itu, jika harga nikel naik terlalu tinggi akibat pemangkasan ini, produsen EV berpotensi semakin masif beralih ke baterai LFP (Lithium Iron Phosphate) yang tidak menggunakan nikel.
"Dalam jangka panjang bisa mengancam permintaan nikel itu sendiri," ucap Wahyu.

Bisnis.com,JAKARTA — Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) membeberkan untung rugi dari rencana pemerintah produksi bijih nikel pada 2026.
Sejatinya, kuota pemangkasan bijih nikel itu secara resmi memang belum ditetapkan. Namun, Kementerian Energi dan Sumber Mineral (ESDM) menyebut, pemerintah berpotensi mematok produksi menjadi sekitar 250 juta hingga 260 juta ton tahun ini.
Angka tersebut lebih rendah dibanding rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2025 yang sebesar 379 juta ton. Rencana pemerintah itu bakal dieksekusi demi menjaga stabilitas harga nikel di tingkat global dan menyeimbangkan kebutuhan smelter.
Direktur Eksekutif Pushep Bisman Bhaktiar menilai, kebijakan pemangkasan produksi bijih nikel untuk tahun buku 2026 memiliki keuntungan dan kerugian tersendiri.
Dari sisi keuntungan, menurutnya kebijakan itu mampu menstabilkan harga nikel global. Bahkan, pemangkasan produksi nikel di RI yang baru sebatas wacana saja sudah mampu mengerek harga dari sebelumnya sekitar US$14.000 manjadi ke level US$18.000 per ton.
"Pada dasarnya menguntungkan dari sisi stabilisasi harga global dan pengendalian oversupply karena kita tahu hal ini yang menyebabkan harga komoditas nikel turun tidak bagus," tutur Bisman kepada Bisnis, Kamis (15/1/2026).
Dia juga berpendapat, kebijakan ini juga bisa menyehatkan industri smelter. Pasalnya, perlu menyesuaikan pasokan terhadap kebutuhan riil sehingga persaingan bahan baku tidak destruktif.
Di sisi lain, pemangkasan produksi bijih nikel itu juga berpotensi menurunkan pendapatan penambang dan arus kasnya akan tertekan. Ini khususnya mereka yang bergantung pada volume produksi tinggi.
"Bagi smelter ini bisa menimbulkan idle capacity atau kapasitas produksinya nggak kepake karena kurang bahan baku. Jadi, pengurangan volume ini harus dihitung dengan pas," imbuh Bisman.
Lebih lanjut, Bisman mengingatkan pemerintah perlu memastikan ketepatan waktu penerbitan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) untuk tahun ini. Mengingat hingga saat ini RKAB 2026 masih belum terbit.
Dia menyebut, keterlambatan ini telah menciptakan ketidakpastian hukum dan bisnis bagi pelaku usaha tambang maupun smelter.
"Tanpa RKAB, perencanaan produksi, kontrak penjualan, hingga pembiayaan menjadi terganggu dan berisiko menurunkan kepercayaan investor," katanya.
Bisman juga mengingatkan pemerintah perlu memastikan pemangkasan produksi ini hitungannya presisi tepat sesuai kebutuhan smelter.
"Kalau nggak akurat dan hanya kebijakan generalisasi itu risiko idle capacity smelter," ucapnya.
Sebelumnya, Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menyebut, pemerintah bakal memangkas produksi bijih nikel menjadi di level 250 juta hingga 260 juta ton pada tahun ini. Dia mengatakan, patokan produksi nikel tersebut ditetapkan guna mengendalikan harga nikel yang stagnan di level US$14.000 per ton.
"Nikel kita sesuaikan dengan kapasitas produksi dari smelter, kemungkinan sekitar 250-260 [juta ton] tahun ini, kemungkinan sekitar segitu," kata Tri kepada wartawan, Rabu (14/1/2025).
Di sisi lain, Tri juga menerangkan bahwa proses penerbitan RKAB akan berlangsung setelah perusahaan memenuhi persyaratan semua teknis, lingkungan dan lain sebagainya.
Namun, hingga saat ini, dia menyebut proses penerbitan RKAB masih dievaluasi. Terlebih, prosesnya dilakukan pada aplikasi baru yaitu MinerbaOne.
"Ada beberapa memang yang perusahaan itu masukkan angkanya nggak pas dan lain sebagainya, ya biasalah itu. Tapi jangan dianggap ini membuat gangguan terhadap RKAB, itu enggak pas. Semua baik-baik saja. Kan sampai Maret juga kita bisa pakai 25%," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemegang saham PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) atau Harita Nickel, Glencore International Investments Ltd. melakukan aksi penjualan saham secara bertahap dengan nilai mencapai Rp276,9 miliar.

Berdasarkan keterbukaan informasi, dikutip Sabtu (10/1/2026), aksi divestasi dilakukan dalam kurun waktu akhir Desember 2025 hingga awal Januari 2026.

Glencore tercatat melepas sekitar 204,97 juta saham emiten tambang nikel tersebut dalam rentang waktu 29 Desember 2025 hingga 7 Januari 2026.

Transaksi dilakukan secara bertahap melalui lima kali penjualan tidak langsung dengan kisaran harga Rp1.129 hingga Rp1.414 per saham. Jika dikalkulasikan, harga jual rata-rata dari seluruh transaksi berada di level Rp1.351 per saham.

Transaksi dengan volume terbesar tercatat terjadi pada 7 Januari 2026 kala Glencore melepas 122,45 juta saham pada harga Rp1.414 per lembar, diikuti transaksi pada 6 Januari 2026 sebanyak 64,24 juta saham di harga Rp1.288.

Setelah penjualan, porsi kepemilikan Glencore di NCKL susut, dari semula 4,53 miliar saham atau setara dengan 7,20% kini turun menjadi 4,33 miliar saham atau sekitar 6,87% dari total modal ditempatkan dan disetor perseroan.

Dari lantai Bursa Efek Indonesia (BEI), saham NCKL saat ini berada di level Rp1.300 per saham hingga penutupan perdagangan Jumat (9/1/2026). Harga itu mencerminkan pertumbuhan sebesar 15,56% sepanjang tahun berjalan.

Kenaikan harga saham NCKL terjadi seturut kenaikan harga komoditas nikel. Peningkatan nikel saat ini dinilai memiliki dasar struktural setelah pasar global keluar dari fase kelebihan pasokan yang terjadi dalam dua tahun terakhir.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta Utama, menyampaikan bahwa normalisasi pasokan menjadi faktor utama yang menopang pergerakan harga nikel saat ini.

Dia menjelaskan bahwa pada 2023–2024, pasar nikel global berada dalam kondisi oversupply yang tinggi. Kondisi tersebut dipicu oleh melemahnya permintaan dari sektor baja tahan karat serta kendaraan listrik secara global.

“Sifat yang struktural ini lebih dipengaruhi oleh adanya normalisasi pasokan setelah sebelumnya mengalami fase oversupply yang sangat tinggi,” ungkap Nafan saat dihubungi Bisnis, Rabu (7/1/2026).

Di sisi lain, pasar juga sempat tertekan oleh ekspansi kapasitas produksi yang masif di Indonesia, baik melalui penerapan teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL) maupun Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF).

Namun demikian, memasuki tahun 2026, arah kebijakan mulai berubah melalui isu pengetatan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.