Bisnis.com, JAKARTA—PT Harta Djaya Karya Tbk. (MEJA) mematangkan rencana akuisisi 45% saham tambang batu bara PT Trimitra Coal Perkasa (TCP), yang dilaksanakan mulai kuartal III/2026.

Dalam surat tanggapan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) tertanggal Jumat (13/2/2026), manajemen Harta Djaya Karya memberikan penjelasan mengenai tujuan dan proyeksi aksi korporasi tersebut.

Direktur Utama Harta Djaya Karya Richie Adrian Hartanto S, dalam keterbukaan informasi menjelaskan perseroan akan mengakuisisi 45% saham TCP senilai Rp1,6 triliun. Nilai akuisisi sebesar Rp1,6 triliun didasarkan pada kesepakatan awal yang merujuk pada transaksi serupa dengan pihak lain sebelumnya.

Nilai akuisisi tergolong lebih besar dibandingkan aset perseroan per Juni 2025 senilai Rp107,08 miliar. Manajemen menekankan bahwa angka tersebut masih dapat berubah mengikuti hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang saat ini dalam proses penunjukan.

"Perseroan meyakini akuisisi 45% kepemilikan saham TCP akan memberikan manfaat valuasi yang konkret terhadap perseroan dan pemegang saham," paparnya, dikutip Rabu (19/2/2026).

PT Trimitra Coal Perkasa (TCP), merupakan pemain potensial di sektor batu bara dengan aset skala besar di Sumatera Selatan. Luas konsesi mencapai sekitar 11.640 Hektare.

Sumber daya mencapai 693,7 juta ton berdasarkan laporan konsultan independen Faan Grobelaar & Associates asal Afrika Selatan. Operasional TCP ditargetkan mulai berproduksi pada 2026.

TCP juga sudah memiliki pembeli siaga (standby buyer), yakni Argo Energy Pte. Ltd., yang merupakan bagian dari Banpu Group dengan kontrak selama satu tahun.

Manajemen MEJA menjelaskan bahwa transaksi ini akan dilakukan melalui mekanisme share swap inbreng saham secara bertahap, menyesuaikan dengan perkembangan produksi TCP. Tahap pertama akuisisi ini ditargetkan terlaksana pada kuartal III/2026.

Menanggapi kekhawatiran mengenai potensi reverse acquisition atau backdoor listing, manajemen menyatakan bahwa secara definitif transaksi ini tidak mengubah pengendali perusahaan. Pemegang saham pengendali Harta Djaya Karya saat ini akan tetap memegang kendali setelah akuisisi selesai.

Dalam melakukan valuasi, Harta Djaya Karya menggunakan metode Discounted Cash Flow (DCF) yang dianggap lebih konservatif karena mengandalkan kinerja operasional tanpa terpengaruh volatilitas pasar saham.

Proyeksi tersebut menggunakan asumsi harga jual batubara yang konservatif sebesar US$26 per ton, di bawah informasi harga jual dari pihak TCP yang berkisar antara US$28-US$32 per ton.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Harta Djaya Karya Tbk. (MEJA) tengah mempersiapkan langkah strategis melalui rencana akuisisi saham perusahaan batu bara PT Trimata Coal Perkasa.

Rencana tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian bersyarat antara pemegang saham pengendali MEJA, PT Triple Berkah Bersama (Triple B), dan pemegang saham pengendali PT Trimata Coal Perkasa.

Direktur Utama MEJA Richie Adrian Hartanto S menyampaikan bahwa kesepakatan awal tersebut telah ditandatangani pada 22 Desember 2025. Proses akuisisi selanjutnya akan dijalankan mengikuti mekanisme serta ketentuan yang berlaku di pasar modal.

Direktur PT Triple Berkah Bersama Noprian Fadli menjelaskan bahwa rencana akuisisi ini merupakan bagian dari komitmen pengendali untuk memperkuat fondasi dan pengembangan usaha MEJA ke depan. Dalam kesepakatan awal tersebut, nilai akuisisi 45% saham pengendali PT Trimata Coal Perkasa disepakati sebesar Rp1,6 triliun yang akan direalisasikan melalui beberapa tahapan pembayaran.

Menurut Noprian, porsi saham yang akan diakuisisi tersebut telah memenuhi persyaratan untuk menjadikan MEJA sebagai pemegang saham pengendali di PT Trimata Coal Perkasa. Dia juga menegaskan bahwa tidak terdapat hubungan afiliasi antara PT Triple Berkah Bersama dan PT Trimata Coal Perkasa.

“Saham yang akan diakuisisi tersebut memiliki hak yang memenuhi persyaratan sehingga MEJA nantinya akan menjadi pemegang saham pengendali di PT Trimata Coal Perkasa,” kata Noprian dalam siaran pers, Senin (5/1/2025).

PT Trimata Coal Perkasa memiliki aset batu bara berskala besar di Sumatera Selatan, dengan luas konsesi sekitar 11.640 hektare. Berdasarkan laporan JORC yang disusun konsultan independen Faan Grobelaar & Associates, perusahaan ini memiliki estimasi sumber daya batubara tertambang (mineable coal resources) sekitar 693,7 juta ton, yang hampir seluruhnya memiliki nilai kalori di atas 5.000 kkal/kg.

Selain itu, berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) IUP Operasi Produksi yang telah disetujui instansi berwenang, PT Trimata Coal Perkasa mengantongi izin produksi batu bara untuk periode 2024–2026 dengan total volume sebesar 2,6 juta ton.

Sebagai informasi, Triple B resmi menjadi pemegang saham pengendali baru di PT Harta Djaya Karya Tbk (MEJA) setelah merampungkan transaksi jual beli 878.845.100 saham biasa melalui pasar negosiasi pada 3 Desember 2025. Harga pelaksanaan transaksi di pasar negosiasi adalah sebesar Rp20 per saham. Total nilai transaksinya mencapai Rp17,57 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Harta Djaya Karya Tbk. (MEJA) ancang-ancang untuk mengakuisisi perusahaan batu bara PT Trimata Coal Perkasa dengan nilai diperkirakan mencapai Rp1,6 triliun.

Berdasarkan keterbukaan informasi, Manajemen MEJA menjelaskan bahwa pemegang saham pengendali perseroan yakni PT Triple Berkah Bersama (Triple B) telah menandatangani perjanjian bersyarat dengan pemegang saham pengendali Trimata Coal Perkasa tentang kesepakatan awal rencana akuisisi 45% saham milik pemegang saham pengendali Trimata Coal Perkasa oleh MEJA.

"Akuisisi tersebut akan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku di pasar modal," kata Direktur Utama Harta Djaya Karya, Richie Adrian Hartanto S. dalam suratnya di keterbukaan informasi pada Selasa (23/12/2025).

Direktur Triple Berkah Bersama Noprian Fadli juga menjelaskan bahwa sebagai bagian dari komitmen dan tanggung jawab pemegang saham pengendali dalam mengembangkan usaha MEJA, pada 22 Desember 2025 Triple B telah menandatangani perjanjian bersyarat dengan pemegang saham pengendali Trimata Coal Perkasa.

Perjanjian itu terkait kesepakatan awal rencana akuisisi 45% saham milik pemegang saham pengendali di Trimata Coal Perkasa oleh MEJA.

Nilai akuisisi 45% saham pengendali di Trimata Coal Perkasa tersebut adalah Rp1,6 triliun melalui beberapa tahapan pembayaran.

"45% saham PT Trimata Coal Perkasa yang akan diakuisisi MEJA tersebut memiliki hak yang memenuhi persyaratan untuk menjadikan MEJA sebagai pemegang saham pengendali di PT Trimata Coal Perkasa," tulis Noprian di keterbukaan informasi.

Trimata Coal Perkasa sendiri merupakan perusahaan yang memiliki aset batu bara skala besar di Sumatera Selatan dengan luasan konsesi kurang lebih 11.640 hektar. Berdasarkan data eksplorasi pengeboran dan pemodelan seam batu bara menunjukkan estimasi mineable coal resources mencapai sekitar kurang lebih 693,7 juta ton yang hampir seluruhnya memiliki Gross Caloric Value di atas 5000.

Adapun, Trimata Coal Perkasa telah memiliki izin produksi batu bara selama 2024-2026 sebanyak 2.600.000 ton.

MEJA sendiri baru saja diakuisisi oleh Triple B pada awal Desember 2025. Triple B mengambil alih saham MEJA sebanyak 878,84 juta lembar atau 45,8%.

Dalam pengumumannya dijelaskan bahwa akuisisi itu bertujuan untuk pengembangan usaha dalam rangka investasi dari rencana pengembangan dan ekspansi bisnis grup.

Sebagai informasi, Harta Djaya Karya resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah melakukan IPO pada 12 Februari 2024. Emiten berkode saham MEJA itu melepas sebanyak-banyaknya 480 juta saham atau setara 25,03% dari total modal ditempatkan dan disetor perseroan. Kala itu, MEJA menetapkan harga IPO senilai Rp103 per lembar. Alhasil MEJA meraup dana segar Rp49,44 miliar.

Pada awal pendirian, MEJA memiliki usaha di bidang pembangunan sebagai pemborong pekerjaan bangunan, jasa konsultan desain interior dan perdagangan furnitur pada 2012. Hal ini bermula ketika perseroan berdiri dan membuka workshop di Sawangan, Depok, Jawa Barat dengan luas mencapai 600 meter persegi.

Titik tolak perkembangan MEJA bermula saat diberi kesempatan untuk menjadi vendor di berbagai Instansi seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Pada 2021, perseroan terpilih menjadi salah satu kontraktor di Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki.

Sementara itu, tahun berikutnya, perseroan mendapatkan proyek pengerjaan interior untuk BUMN PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) dan PT Adhi Karya Tbk. (ADHI). Adapun hingga saat ini, perseroan memiliki fokus dalam tiga segmen bisnis, yakni konsultasi desain, pelaksana konstruksi interior dan pabrikasi furnitur.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi menyatakan kasus yang menjeratnya merupakan upaya kriminalisasi terhadap profesional Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Berdasarkan dokumen pleidoi yang diterima Bisnis, Ira memaparkan pembelaan dirinya dalam kasus dugaan korupsi kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) tahun 2019-2022 oleh ASDP. Ira disangkakan merugikan negara Rp893 miliar atau 70% dari nilai akuisisi.

Mulanya, Ira mempertanyakan soal kerugian negara Rp1,25 triliun negara yang didakwakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dirinya.

"Kerugian negara Rp1,253 triliun itu sama sekali tidak benar. Nilai kerugian keuangan itu dibuat sendiri oleh auditor internal berdasar perhitungan dosen konstruksi perkapalan," tulis Ira dalam pledoinya yang dibacakan pada hari ini, Kamis (6/11/2025).

Ira mengatakan dirinya tidak pernah ditunjukkan KPK bukti adanya tindakan korupsi yang dilakukan pihaknya. Lebih lanjut, Ira mengatakan hal dianggap sebagai bukti baru ada dalam Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, LHA-AF-08/DNA/05/2025. Namun, laporan itu bukan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Justru, bukti-bukti tersebut hanya datang dari KPK sendiri yang dikeluarkan pada 28 Mei 2025 atau tiga bulan setelah dirinya ditahan.

Dia juga mengatakan ada perhitungan keliru dari dosen perkapalan yang dibawa KPK saat menghitung valuasi perusahaan. Menurut Ira, ada tiga poin yang diabaikan saat menghitung nilai perusahaan.

Pertama, kapal-kapal JN dianggap sebagai benda mati tidak produktif seperti kursi atau meja, padahal kapal-kapal ini Laik Laut, dan menghasilkan pendapatan. Kedua, setelah diakuisisi, bisnis ASDP dan JN dapat diintegrasikan hingga akan mengefisienkan biaya operasional seperti untuk pembelian suku cadang yang tentu lebih murah karena dibeli dalam jumlah besar secara gabungan.

Ketiga, karena ada pembatasan jumlah kapal pada lintasan komersial, maka izin tidak dikeluarkan lagi. Kapal JN seluruhnya adalah kapal dengan izin komersil. Pihak Ira menilai korupsi dan kerugian negara yang didakwakan KPK itu hanya framing hasil rekayasa sesuai penggambaran berikut ini:

“Suatu keluarga peternak baru saja membeli peternakan tetangganya Rp1,272 miliar. Tiba-tiba sang anak yang mengelola usaha itu ditahan petugas. Ia dituduh korupsi merugikan keluarganya sendiri untuk memperkaya tetangganya itu Rp1,253 miliar atau 98,5% dari harga beli itu. Semua bingung. Apa salah dia? Di mana kerugiannya?” Peternakan yang dibeli itu tetap utuh 100%. Ayam-ayamnya terus bertelur, dan terus menghasilkan pendapatan Rp600 miliar setiap tahun,"

Padahal, kata dia, kapal yang telah diakuisisi ASPD Laik Laut, dan menghasilkan pendapatan. Kemudian, hasil dari akuisisi bisnis JN oleh ASDP telah bisa memberikan efisiensi biaya operasional. Adapun, nilai kapal JN yang seluruhnya memiliki izin komersil bisa mendobrak pembatasan jumlah kapal pada lintasan komersial.

Ira juga mengungkap pembelaan bahwa akuisisi PT JN justru telah menguntungkan ASDP. Pasalnya, kata Ira, dari aset utuh perusahaan bernilai Rp2,09 triliun, ASDP hanya membayar dengan dana Rp1,27 triliun.

"Namun, perusahaan ini bisa dibeli seharga Rp1,272 triliun atau hanya 60% dari nilai kapal. Secara nominal pun ASDP dan negara untung dari akuisisi ini," imbuhnya.

Selain itu, Ira mengemukakan manfaat lain dari akuisisi ini telah membuat keberlangsungan layanan perintis di daerah terdepan, terluar dan tertinggal atau 3T.

Dia menuturkan pada saat ini 70% operasional ASDP telah dimandatkan pemerintah untuk layanan perintis. Namun, subsidi untuk kebutuhan operasional disebut kerap kurang. Alhasil, ASDP selalu mengeluarkan subsidi untuk kekurangan itu dari usaha komersial.

Oleh karena itu, Ira menilai penambahan armada komersial bisa menjadi solusi untuk mengatasi persoalan itu. Hanya saja, penambahan armada komersial ini diklaim sulit.

Sebagai gambaran, jelas Ira, ASDP hanya bisa mendatangkan 10 unit kapal lama, namun hal itu sempat diperkarakan. Kemudian, pengadaan kapal makin sulit sejak berlaku pembatasan/moratorium izin operasional pada tahun 2017.

Alhasil, Ira berkeyakinan bahwa proses akuisisi merupakan salah satu langkah tepat untuk mengatasi persoalan di ASDP.

"Ini adalah kesempatan langka yang sulit terjadi lagi di masa depan, hingga sebut now or never. Lonjakan 70% unit kapal komersil itu tidak ternilai harganya," pungkasnya.

Bahkan, kata Ira, tokoh bisnis Renald Kasali, yang berstatus sebagai saksi ahli, justru mengapresiasi akuisisi yang dilakukan ASDP sebagai langkah sangat strategis pengembangan usaha yang semestinya juga dilakukan banyak BUMN lain.

"Sangat menyedihkan akuisisi menguntungkan itu malah dikriminalisasi, dianggap merugikan negara Rp 1,253 triliun memakai harga scrap yang tidak benar itu," imbuhnya.

Akuisisi Berujung Kriminalisasi

Kepada majelis hakim, Ira mengatakan akuisisi merupakan aksi besar korporasi sehingga wajar jika ada beberapa mispersepsi yang timbul hingga perlu dijernihkan. Mispersepsi tersebut diantaranya ASDP mempercantik kinerja JN dalam KSU dengan membiayai operasional perusahaan itu. Namun, dia menegaskan dalil tersebut tidak benar.

Pasalnya, biaya operasi JN dibayar dari hasil penjualan tiket JN sendiri yang memakai sistem milik Nota Pembelaan Terdakwa I Ira Puspadewi |7ASDP. Fasilitas Ecopay bank dipakai sebagai dana talangan dua bulan. Sementara sisa usaha dibagi ASDP-JN.

Menurutnya, kedua pihak pun diuntungkan dalam kerja sama ini, sebagaimana prinsip kerja sama apapun dalam bisnis.

Namun, lanjutnya, ada kesan ASDP belum berusaha maksimal mendapatkan harga termurah untuk akuisisi. Padahal, kata dia, harga akuisisi perusahaan JN sebesar Rp1,272 triliun wajar bahkan sangat murah karena hanya 60% dari harga kapalnya saja Rp2,092 triliun.

Bila dihitung dari harga akuisisi itu, nilai kapal JN hanya Rp12,7 juta per GT, jauh lebih rendah dari nilai kapal ASDP Rp23,1 juta per GT. Semua kapal itu adalah feri komersil.

"Dengan akuisisi ini, ASDP juga mendapat 53 izin operasi sekaligus, pasar, serta pendapatan tunai langsung. Kesempatan tersebut sangat langka serta tidak ternilai harganya jika harus dinominalkan," imbuhnya.

Ira mengatakan kriminalisasi tersebut telah menghancurkan hidup Ira dalam satu setengah tahun terakhir belakangan. Dalam persidangan, Ira juga mengungkapkan kriminalisasi oleh penyidik juga telah mengorbankan hidup para profesional BUMN dan seperti RJ Lino di Pelindo, Nur Pamuji di PLN, Karen Agustiawan di Pertamina, Hotasi Nababan di Merpati, hingga Milawarma di Bukit Asam, termasuk Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong.

Menurutnya, akibat kriminalisasi begitu sangat fatal. Dampaknya bukan semata pada kehidupan orang yang diperkarakan seperti saya sekarang. Dampaknya harus pula ditanggung bangsa secara menyeluruh. Dunia profesional yang semestinya terus dikembangkan menjadi mati suri; terobosan serta prakarsa-prakarsa baik akan terhenti; iklim bisnis menjadi tidak sehat lagi, bahkan hukum pun akan rusak karena praktiknya malah merancukan kebenaran dan kejahatan.

Di akhir pledoi, Ira kembali menegaskan bahwa dirinya tidak melakukan korupsi dan mengambil uang sepeserpun dalam akuisisi ini. Sampai sekarang dia memastikan tidak ada seorang pun yang sudah terbukti diperkaya karena hal ini.

"Nilai kerugian negara Rp 1,253 triliun atau 98,5% dari harga akuisisi Rp 1,272 triliun itupun sengaja dibuat dengan perhitungan berdasar harga scrap yang jelas tidak benar. Kerugian negara itu juga tidak masuk akal karena JN yang diakuisisi masih utuh, beroperasi, dan telah memberi kontribusi pendapatan Rp2,1 triliun pada ASDP selama tiga setengah tahun setelah diakuisisi. Apakah orang seperti saya ini memang penjahat, Yang Mulia?"

Sekadar informasi, Ira bersama eks Direktur Komersial dan Pelayanan ASDP Yusuf Hadi, serta mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan ASDP Harry Muhammad Adhi Caksono telah didakwa merugikan negara Rp1,25 triliun dalam proses akuisisi PT JN itu.

Adapun, ketiganya telah dituntut dalam perkara ini. Ira telah dituntut 8,5 tahun penjara. Sementara itu, Yusuf Hadi dan Harry Adhi Caksono dituntut 8 tahun penjara.

Bisnis.com, JAKARTA — Manuver PT Harta Djaya Karya Tbk. (MEJA) merancang akuisisi 45% saham PT Trimata Coal Perkasa (TCP) kian mempertegas transformasi perusahaan menjadi emiten investasi.

Berawal dari perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan interior, konstruksi, dan solusi ruang, perusahaan yang tadinya dikenal sebagai Interra tersebut kini fokus pada transisi untuk menjadi perusahaan investasi di berbagai bidang usaha yang prospektif, salah satunya adalah akuisisi perusahaan tambang batu bara.