Bisnis.com, JAKARTA — PT Envy Technologies Indonesia Tbk. (ENVY) mengumumkan telah memiliki calon pemegang saham pengendali (PSP) baru seiring upaya restrukturisasi dan pemenuhan kewajiban perseroan.

Direktur Utama ENVY Dato Sri Mohd Sopiyan Bin Mohd Rashdi mengatakan perseroan telah menerima Letter of Interest (LOI) resmi dari John Veter Firdaus yang akan disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia sebagai bagian dari proses restrukturisasi perusahaan.

"PT Envy telah memiliki calon Pemegang Saham Pengendali baru. Kami melampirkan Letter of Interest (LOI) resmi dari Jhon Veter Firdaus sebagai calon Pemegang Saham Pengendali yang akan kami berikan kepada Bursa Efek Indonesia sebagai bagian dari proses restrukturisasi dan pemenuhan kewajiban perusahaan," ujar Dato Sri Mohd Sopiyan Bin Mohd Rashdi dalam keterbukaan informasi, Kamis (18/6/2026).

Berdasarkan surat pernyataan minat tersebut, John Veter Firdaus berencana mengakuisisi 7,24% saham ENVY di luar porsi saham publik dan tidak dalam kapasitas sebagai anggota direksi maupun komisaris perseroan.

John menjelaskan transaksi yang direncanakan merupakan skema zero asset and zero liabilities. Meskipun saham ENVY saat ini masih berstatus suspensi, dia menyebut harga akuisisi telah disepakati dengan pihak penjual dan akan dituangkan lebih lanjut dalam term sheet maupun Conditional Shares Purchase Agreement (CSPA).

"Dalam menawarkan harga pembelian, telah diperoleh kesepakatan harga dengan pihak penjual dan akan didetilkan secara terpisah di dalam Term Sheet maupun CSPA," tulis John dalam LOI tersebut.

Sebelum transaksi diselesaikan, John akan melakukan uji tuntas (due diligence) untuk memverifikasi kondisi finansial, operasional, hukum, dan aspek komersial ENVY guna memastikan kelayakan transaksi.

Selama proses tersebut, pihak penjual diminta tidak melakukan negosiasi ataupun menerima penawaran dari pihak lain terkait transaksi saham. Ketentuan eksklusivitas tersebut berlaku selama 90 hari kalender sejak tanggal surat dibuat dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

Masuknya calon pengendali baru itu menjadi bagian dari langkah restrukturisasi yang ditempuh ENVY di tengah status perdagangan saham perseroan yang masih disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan porsi saham publik atau free float seiring pembaharuan ketentuan dari bursa efek Indonesia.

Wakil Direktur Utama OK! Bank Hendra Lie mengatakan, saat ini porsi free float perseroan telah mencapai 9,49% atau berada di atas ketentuan minimum yang berlaku saat ini bagi emiten dengan kapitalisasi pasar di bawah Rp5 triliun.

“Kami saat ini sudah 9,49% dan di atas regulasi saat ini,” ujar Hendra dalam paparan publik di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Meski demikian, dia menyebut terkait regulasi baru OJK agar perusahaan memiliki saham publik minimal 15%, pihaknya masih memiliki waktu pemenuhan sebelum 2029.

Direktur Kepatuhan DNAR Efdinal Alamsyah mengatakan, pemegang saham pengendali (PSP) tengah mempertimbangkan sejumlah strategi yang dapat berdampak pada peningkatan free float perseroan untuk memenuhi target minimum yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

Salah satu opsi yang dipertimbangkan ialah aksi korporasi melalui right issue dengan skema injeksi modal yang tidak berasal dari pemegang saham pengendali.

Selain itu, perseroan juga membuka peluang masuknya investor strategis sebagai bagian dari upaya memperbesar kepemilikan publik.

Efdinal menambahkan, opsi lain yang turut menjadi pertimbangan ialah delisting dari bursa. Namun, ia menyebut belum ada keputusan yang diambil terkait beragam opsi aksi korporasi tersebut.

Sementara itu, dari sisi pengembangan bisnis, OK! Bank juga memperkuat layanan digital melalui pengembangan mobile banking. Perseroan berencana menambah fitur pembayaran berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Menurut Hendra, persetujuan regulator untuk pengembangan fitur QRIS pada mobile banking ditargetkan dapat diperoleh pada semester II 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Likuiditas perdagangan saham perbankan kembali menjadi sorotan setelah masih banyak emiten bank di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memiliki porsi saham publik atau free float di bawah ketentuan minimum bursa.

Kondisi itu terutama terlihat pada sejumlah bank besar yang free float-nya bahkan masih berada di bawah ambang transisi 12,5% yang ditetapkan BEI. PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA), misalnya, tercatat memiliki free float 7,5%, disusul PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) sebesar 7,5%, PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (BTPN) 7,9%, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) 9,3%, hingga PT Bank Permata Tbk. (BNLI) sebesar 10%.

Selain itu, sejumlah bank lain juga masih berada di bawah batas minimum 15%, seperti PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) sebesar 11,2%, PT Bank Raya Indonesia Tbk. (AGRO) 13%, PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) 14,1%, dan PT Bank Amar Indonesia Tbk. (AMAR) sebesar 7,7%.

Berdasarkan pengumuman Bursa Efek Indonesia mengenai status pemenuhan kewajiban jumlah saham free float dan jumlah pemegang saham per 31 Maret 2026, emiten dengan kapitalisasi pasar di atas Rp5 triliun yang memiliki free float di bawah 12,5% diwajibkan memenuhi free float minimum 12,5% paling lambat 31 Maret 2027 dan meningkat menjadi 15% pada 31 Maret 2028.

Sementara itu, perusahaan dengan kapitalisasi pasar di bawah Rp5 triliun diberi tenggat hingga 31 Maret 2029 untuk memenuhi ketentuan free float minimal 15%.

Dalam beleid tersebut, BEI juga menegaskan perusahaan tercatat di papan utama dan pengembangan wajib memiliki saham free float sedikitnya 15% dari total saham tercatat atau minimal 50 juta saham dimiliki publik.

Kecilnya porsi saham publik dinilai membuat ruang transaksi investor menjadi terbatas sehingga likuiditas perdagangan saham relatif lebih tipis. Di sisi lain, saham dengan free float kecil juga cenderung lebih mudah bergerak volatil karena jumlah saham yang beredar di pasar tidak besar.

Menurut catatan Bisnis, Direktur Kepatuhan PT Bank Oke Indonesia Tbk. Efdinal Alamsyah sebelumnya menilai strategi “sekalian jalan” menjadi pendekatan yang realistis.

"Memang realistis untuk menjalankan strategi ‘sekalian jalan’ melalui kombinasi right issue, masuknya strategic investor, atau konsolidasi, sehingga penambahan modal, penguatan struktur permodalan, dan pemenuhan free float dapat tercapai secara bersamaan,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Sabtu (9/5/2026).

Dia menjelaskan, jika peningkatan free float dilakukan melalui right issue, likuiditas bank akan meningkat seiring masuknya tambahan modal. Sebaliknya, apabila free float dipenuhi melalui pelepasan saham oleh pemegang saham pengendali, langkah tersebut tidak berdampak langsung terhadap likuiditas bank.

Dari sisi kepemilikan, right issue berpotensi menimbulkan dilusi apabila tidak sepenuhnya diserap pemegang saham lama, sedangkan pelepasan saham pengendali tidak mengubah jumlah saham beredar.

Efdinal menegaskan, secara finansial kewajiban free float 15% tidak memengaruhi kesehatan keuangan Bank Oke. Tantangannya justru lebih terasa bagi emiten dengan kapitalisasi pasar kecil yang relatif sulit menarik investor strategis untuk menyerap saham baru.

Ketika ditanya soal rencana right issue, Efdinal mengatakan bahwa right issue ini hanya salah satu opsi untuk pemenuhan kewajiban free float, sehingga belum ada rencana dari perseroan mengenai hal tersebut.

"Menurut publikasi yang kami baca bahwa untuk emiten yang ada saat ini akan diberikan tenggang waktu pemenuhan ketentuan tersebut, jika sudah diberlakukan," sebutnya.

Adapun sejumlah bank besar lain tercatat sudah memiliki free float relatif tinggi, seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) sebesar 46,28%, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) 42,45%, serta PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) sebesar 38,44%.

Berikut daftar lengkap free float saham bank berdasarkan data Stockbit yang diakses Sabtu (9/5/2026):

1. PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) : 7,50%

2. PT Bank QNB Indonesia Tbk. (BKSW) : 7,50%

3. PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) : 7,51%

4. PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) : 7,53%

5. PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) : 7,54%

6. PT Bank IBK Indonesia Tbk. (AGRS) : 7,55%

7. PT Bank Amar Indonesia Tbk. (AMAR) : 7,67%

8. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. (PNBS) : 7,68%

9. PT Bank of India Indonesia Tbk. (BSWD) : 7,68%

10. PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (BTPN) : 7,87%

11. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. (SDRA) : 8,21%

12. PT Bank Bumi Arta Tbk. (BNBA) : 8,22%

13. PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (BCIC) : 8,74%

14. PT Bank Bisnis Internasional Tbk. (BBSI) : 8,74%

15. PT Bank Mestika Dharma Tbk. (BBMD) : 8,98%

16. PT Bank Multiarta Sentosa Tbk. (MASB) : 9,01%

17. PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) : 9,32%

18. PT Bank Permata Tbk. (BNLI) : 9,97%

19. PT Bank Multiarta Sentosa Tbk. (BMAS) : 10,52%

20. PT Bank Pan Indonesia Tbk. (PNBN) : 10,62%

21. PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) : 11,18%

22. PT Bank Supra Buana Tbk. (SUPA) : 11,53%

23. PT Bank MNC Internasional Tbk. (BABP) : 12,71%

24. PT Bank Raya Indonesia Tbk. (AGRO) : 12,95%

25. PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) : 13,97%

26. PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) : 14,06%

27. PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP) : 15,26%

28. PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. (MCOR) : 17,33%

29. PT Bank Victoria International Tbk. (BVIC) : 18,54%

30. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM) : 20,68%

31. PT Bank Mayapada Internasional Tbk. (MAYA) : 20,98%

32. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) : 24,69%

33. PT Bank Capital Indonesia Tbk. (BACA) : 25,56%

34. PT Bank Sinarmas Tbk. (BSIM) : 27,03%

35. PT Bank Jago Tbk. (ARTO) : 27,20%

36. PT Bank BTPN Syariah Tbk. (BTPS) : 30,29%

37. PT Bank Ganesha Tbk. (BGTG) : 34,01%

38. PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. (BEKS) : 34,13%

39. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) : 35,24%

40. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) : 38,44%

41. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) : 38,85%

42. PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. (INPC) : 39,42%

43. PT Bank Mega Tbk. (MEGA) : 42,39%

44. PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) : 42,45%

45. PT Bank Aladin Syariah Tbk. (BANK) : 43,78%

46. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) : 46,28%

47. PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) : 47,66%

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten produsen keju merek Prochiz PT Mulia Boga Raya Tbk. (KEJU) berkomitmen untuk memenuhi ketentuan batas free float minimal 15% yang baru-baru ini ditetapkan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Melansir laporan bulanan kepemilikan saham yang dilaporkan KEJU, sampai dengan Maret 2026 persentase pemegang saham KEJU dengan kepemilikan kurang dari 5% sebesar 11,45% atau sebanyak 642,68 juta saham yang dimiliki 3.110 pemegang saham. Jumlah tersebut tidak berubah sejak Januari 2026.

Sementara itu, untuk kepemilikan saham di atas 5% ada PT Garudafood Putra Putri Jaya sebesar 66,07% sebagai pemegang saham pengendali, serta perusahaan asal Prancis yang tahun lalu membeli sebagian kepemilikan KEJU, BEL S.A dengan porsi sebesar 22,50%. Dengan demikian, kepemilikan saham KEJU oleh pemegang saham lebih dari 5% sebesar 88,57% atau mencapai 4,98 miliar saham.

Hingga Maret 2026 terdapat sebagian anggota direksi dan komisaris yang memiliki saham KEJU. Mereka adalah Komisaris Utama Hardianto Atmadja dengan kepemilikan 0,23%, Komisaris Paulus Tedjosutikno (0.11%), Komisaris E Maurits Klavert (0,01%), Direktur Utama Indrasena Patmawidjaja (0,03%), Direktur Jeffry Halim (0,01%), dan Direktur Ari Sutanto (0,07%).

"Karena PT Mulia Boga Raya Tbk. itu nilai kapitalisasi saham kami masih di bawah Rp5 triliun, berarti secara aturan dari peraturan dari BEI, free float perseroan harus mencapai 15% dalam waktu sampai dengan 31 Desember 2029," ujar Sekretaris Perusahaan KEJU, Jeffry Halim dalam online public expose, Selasa (21/4/2026).

Berdasarkan Peraturan BEI Nomor I-A, yang tergolong saham free float adalah saham tanpa warkat (scripless) dan telah tercatat di bursa yang dimiliki oleh pemegang saham kurang dari 5%, bukan dimiliki pengendali atau afiliasi, bukan dimiliki anggota komisaris dan direksi, bukan saham yang dibeli kembali oleh perusahaan, dan bukan saham yang harus dibatasi pengalihan kepemilikannya.

Menilik aturan main free float berdasarkan regulasi BEI terbaru, emiten diberikan waktu masa transisi untuk peningkatan free float bertahap sampai 15%. Periode transisi ini dibedakan antara emiten yang memiliki kapitalisasi saham Rp5 triliun ke atas dan di bawah Rp5 triliun.

Bagi emiten dengan nilai kapitalisasi saham Rp5 triliun ke atas yang memiliki free float di bawah 12,5% per 31 Maret 2026, mereka wajib memenuhi free float minimal 12,5% pada 31 Maret 2027 dan minimal 15% pada 31 Maret 2028. Sementara untuk emiten dengan free float 12,5% sampai 15% per 31 Maret 2026, wajib memenuhi minimum free float sebesar 15% pada 13 Maret 2027.

Sementara itu, emiten yang memiliki kapitalisasi saham di bawah Rp5 triliun, wajib memenuhi jumlah free float minimum 15% pada 31 Maret 2029. Adapun, kapitalisasi saham KEJU saat ini mencapai Rp3,12 triliun dengan free float 10,22%.

"Tentunya kami akan mengikuti dan mematuhi peraturan BEI. Hingga saat ini free float perusahaan ada di level sekitar 10%. Tentunya kami akan melakukan peningkatan free float bertahap hingga pada akhirnya di 31 Maret 2029," pungkasnya.

Pada perdagangan intraday Selasa (21/4/2026) pukul 13.41 WIB, saham KEJU menguat 1,83% ke Rp555. Secara year to date (YtD), harga tersebut mencerminkan koreksi 18,38%.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pasar saham diperkirakan bergejolak sementara seiring dengan pemberlakuan aturan minimum free float 15% yang akan segera berlaku.

Pelaku pasar diimbau mewaspadai potensi volatilitas harga pada sejumlah emiten dengan tingkat likuiditas rendah menyusul persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap revisi Peraturan 1-A tentang kenaikan batas minimum saham publik atau free float menjadi 15%.

Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi mengatakan implementasi aturan baru ini berpotensi memicu koreksi harga dalam jangka pendek.

Adapun tekanan jual diperkirakan muncul seiring kewajiban pemegang saham pengendali pada emiten dengan free float rendah untuk melepas kepemilikannya ke publik guna memenuhi ambang batas minimum.

“Pemegang saham pengendali harus merilis sahamnya ke publik baik melalui secondary offering atau private placement untuk memenuhi kuota batas minimum,” pungkas Wafi saat dihubungi Bisnis pada Kamis (26/3/2026).

Meski demikian, Wafi menilai risiko terjadinya fenomena dumping atau aksi jual agresif yang merusak harga pasar relatif minim. Pasalnya, regulator telah merancang penerapan aturan ini secara bertahap melalui evaluasi berkala.

Skema itu memberikan napas bagi emiten untuk mencari pembeli strategis dari investor institusi, alih-alih langsung membuang saham ke pasar reguler.

Di sisi lain, kebijakan tersebut dipandang sebagai katalis positif bagi efisiensi pembentukan harga dalam jangka panjang. Dengan bertambahnya pasokan saham riil di publik, risiko manipulasi pergerakan harga pada saham-saham yang sebelumnya kurang likuid dapat ditekan secara signifikan.

Wafi menyatakan peningkatan free float hingga 15% juga menjadi syarat penting untuk meningkatkan daya tarik pasar modal domestik di mata investor global.

Menurutnya, likuiditas yang mumpuni atau deep market merupakan persyaratan mutlak bagi investor institusi besar untuk melakukan eksekusi posisi tanpa memicu lonjakan harga yang drastis.

“Hal ini juga memperbesar peluang emiten domestik untuk masuk atau meningkatkan bobotnya di indeks global bergengsi, seperti MSCI dan FTSE yang secara otomatis akan memicu passive fund inflow,” ucap Wafi.

Untuk diketahui, OJK resmi menyetujui perubahan Peraturan 1-A yang diajukan oleh BEI. Salah satu poin penting dalam revisi tersebut adalah peningkatan batas minimum saham publik atau free float menjadi 15% bagi perusahaan tercatat.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menyampaikan bahwa persetujuan tersebut telah diberikan kepada bursa dengan beberapa catatan penyesuaian.

“Peraturan 1A-nya baru saja hari ini kami setujui dengan catatan, kan sudah diajukan oleh bursa perubahan peraturan 1A, yang isinya itu adalah salah satunya mengatur minimum free float yang akan meningkat secara bertahap menjadi 15%,” ujarnya di Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Hasan menuturkan regulasi anyar tersebut ditargetkan bakal efektif berlaku sebelum akhir Maret 2026. Dia menambahkan pemenuhan ambang batas 15% tidak akan dilakukan secara mendadak, melainkan melalui tahapan terukur.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan Bursa Efek Indonesia (BEI), yang membuka data kepemilikan saham di atas 1%, menjadi babak baru bagi transparansi pasar modal dalam negeri. Hal tersebut dinilai mampu menyingkap tingkat konsentrasi kepemilikan oleh kelompok usaha besar yang selama ini tidak terdeteksi publik.

Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per 27 Februari 2026, sejumlah konglomerat terpantau mendekap kepemilikan saham secara signifikan di berbagai perusahaan tercatat, mulai dari AADI hingga RAJA.

Garibaldi Thohir, misalnya, menggenggam saham AADI (5,83%) dan ADRO (6,73%), Prajogo Pangestu di BRPT (71,37%) dan CUAN (84,10%), Anthoni Salim di BBCA (1,15%) dan DNET (25,30%), hingga Happy Hapsoro yang mengoleksi saham RAJA (27,52%) serta emiten lainnya dengan porsi yang bervariasi.

Analis Infovesta Kapital Advisori, Ekky Topan, mengatakan bahwa setelah melihat komposisi kepemilikan di beberapa emiten, struktur pasar saham Indonesia memang relatif terkonsentrasi. Kelompok usaha atau pemegang saham pengendali (PSP) sering kali memiliki posisi material di berbagai emiten.

“Dengan keterbukaan data pemegang saham di atas 1% seperti sekarang, investor mendapat informasi baru yang lebih jelas mengenai tingkat konsentrasi kepemilikan suatu perusahaan, hal yang sebelumnya tidak terlalu terlihat secara transparan,” ujarnya, Kamis (5/3/2026).

Sementara itu, terkait pola kepemilikan sejumlah konglomerat yang masuk di porsi minoritas, Ekky menilai tujuannya bisa beragam. Strategi yang digunakan juga sangat bergantung pada tujuan masing-masing investor besar.

Dia melihat ada kecenderungan investor masuk sebagai strategic stake untuk kepentingan jangka panjang dan sinergi bisnis. Namun, tidak menutup kemungkinan posisi diambil sebagai bagian dari investasi portofolio.

Dari sisi pendalaman pasar, keterbukaan ini dinilai berdampak sehat karena mampu meningkatkan kualitas transparansi. Pelaku pasar juga dapat menilai siapa pemilik material di balik sebuah emiten yang tengah dipantau.

“Investor bisa melihat seberapa terkonsentrasi struktur kepemilikannya dan apakah ada potensi konflik kepentingan. Ini juga sejalan dengan praktik terbaik global dan kebutuhan peningkatan kualitas data pasar,” ujar Ekky.

Perihal dampak terhadap pasar sekunder, kepemilikan di atas 1% oleh figur atau grup besar memang berpotensi memengaruhi likuiditas. Namun, dampaknya tidak selalu negatif karena bergantung pada karakter kepemilikannya.

Menurut Ekky, jika saham dipegang sebagai strategi jangka panjang dan jarang diperdagangkan, maka free float efektif bisa mengecil. Akibatnya, likuiditas harian cenderung lebih "kering" dan volatilitas bisa menjadi lebih tinggi.

Sebaliknya, pada saham yang dasarnya sudah likuid dan kepemilikannya tetap beredar, dia menyatakan bahwa dampak ke likuiditas cenderung lebih terbatas.

“Dengan keterbukaan data 1% ini, investor bisa mengukur risiko konsentrasi lebih dini termasuk potensi pergerakan harga yang lebih sensitif karena pasokan saham yang benar-benar beredar tidak sebesar yang terlihat,” kata Ekky.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA—Daftar emiten yang bersiap berganti pemegang saham pengendali (PSP) kian bertambah. Terkini, Dragonmine Mining (Hong Kong) Limited akan menjadi PSP baru PT Berkah Prima Perkasa Tbk. (BLUE).

Dragonmine Mining berencana membeli 334,4 juta saham BLUE atau setara 80% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Perkembangan ini merupakan kelanjutan proses akuisisi yang telah disampaikan perseroan sebelumnya pada November 2025.

Dragonmine Mining merupakan perusahaan private berkantor pusat di Hong Kong, milik Huayou Hongkong Limited. Huayou merupakan anak usaha Zhejiang Huayou Cobalt Co.,Ltd, yang difokuskan sebagai unit investasi luar negeri di bidang pertambangan dan mineral.

Huayou memiliki lima pilar bisnis utama yang mencakup seluruh rantai industri material baterai lithium-ion, di mana industri nikel Indonesia menjadi salah satu sektor strategisnya. Perusahaan asal Cina tersebut kian ekspansif di Indonesia dalam mengembangkan ekosistem baterai terintegrasi.

Salah satunya melalui Proyek Titan yang bekerjasama dengan Antam dan Indonesia Battery Corporation (IBC).

Head of Research NH Korindo Sekuritas Indonesia Ezaridho Ibnutama mengatakan, terdapat potensi bagi BLUE untuk mengubah haluan model bisnisnya pasca perubahan PSP. Langkah ini berpotensi memungkinkan perusahaan berkualitas untuk masuk ke Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui skema backdoor listing.

“Sebagai referensi, sekitar 30% dari seluruh perusahaan di BEI saat ini mencatatkan kerugian bersih. Dengan adanya reformasi pasar modal yang mewajibkan porsi saham publik (free float) lebih tinggi berdasarkan ukuran kapitalisasi pasar, regulasi baru ini memicu kemacetan baru pada aksi IPO,” ujar Ezar.

Menurutnya, langkah Dragonmine terhadap BLUE serupa dengan akuisisi CNGR terhadap PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. (PACK), yang dahulu bernama PT Solusi Kemasan Digital Tbk.

Perusahaan yang awalnya bergerak di bidang kemasan ini dicaplok oleh PT Eco Energi Perkasa, yang dimiliki oleh Deng Weiming, pendiri CNGR, salah satu produsen prekursor baterai terbesar dunia.

Setelah berganti PSP, PACK berubah nama menjadi PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. dan mengumumkan rencana rights issue jumbo untuk menyerap aset tambang dan smelter nikel.

BLUE yang bergerak di industri tinta dan alat tulis, kini menghadapi prospek akuisisi 80% saham oleh Dragonmine. Mengingat Dragonmine dimiliki secara langsung oleh Huayou yang sudah memiliki investasi miliaran dolar di Morowali dan Pomalaa, transmisi aset nikel ke dalam BLUE diprediksi tinggal menunggu waktu.

IDXChannel- PT Multi Makmur Indonesia (PIPA) mengumumkan bahwa perusahaan di bawah kendali manajemen baru dan pemegang saham pengendali (PSP) Meris Capital Indonesia (MCI).

Dalam langkah strategis ini, perseroan menegaskan pemisahan total dari manajemen lama serta melakukan reposisi bisnis ke sektor minyak dan gas (oil and gas).

Di bawah kendali MCI, PIPA tidak lagi hanya bergantung pada manufaktur pipa PVC. Perseroan kini tengah membangun ekosistem bisnis yang mencakup fasilitas produksi, trading, hingga infrastruktur transportasi energi.

Direktur PIPA Noprian Fadli memaparkan bahwa sektor oil and gas akan menjadi tulang punggung utama pendapatan perusahaan ke depan. Strategi ini dirancang untuk menciptakan stabilitas keuntungan melalui recurring revenue.

"Bisnis oil and gas akan dominan, lebih dari 50 persen porsinya karena itu core bisnis yang akan menjadi pendorong utama. Sementara manufaktur akan menjadi complimentary yang justru bisa lebih besar lagi karena adanya dukungan proyek dari sisi energi," kata Noprian dalam keterangan pers Selasa (10/2/2026).

Noprian merinci tiga pilar utama transformasi bisnis PIPA di antaranya fasilitas Produksi: Fokus pada pendapatan berulang dengan margin keuntungan yang tinggi.

Lalu, trading dan distribusi: Mengincar volume transaksi dan arus kas yang besar untuk memperkuat ekosistem independen.

Kemudian, Tansportasi dan Infrastruktur: Membangun armada dan fasilitas penyimpanan sendiri untuk meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas.

lSebagai bagian dari penguatan struktur modal, PIPA berencana melakukan aksi korporasi berupa Rights Issue yang ditargetkan rampung pada Kuartal III atau Kuartal IV-2026. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung ekspansi lini bisnis baru serta memperkuat fundamental perusahaan.

Selain itu, dalam waktu dekat perseroan akan melakukan perubahan identitas, mulai dari nama perusahaan, logo, hingga domisili, guna mencerminkan nilai baru yang diusung oleh manajemen MCI. "Segera kita akan melakukan perubahan nama, logo, domisili, dan administrasi lainnya untuk mempertegas transformasi ini," kata Noprian.

Direktur Utama PIPA, Firrisky Ardi Nurtomo, mengatakan, manajemen saat ini tidak lagi terafiliasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus hukum di masa lalu. Ia menggarisbawahi pentingnya klarifikasi hukum untuk memberikan kepastian bagi pasar dan investor.

"Kami tidak memiliki keterkaitan hubungan pemilikan, baik operasional maupun penduduk digital, dan tidak lagi terafiliasi dengan pemegang saham pemerintahan lama atau direksi lama terkait kasus-kasus yang melibatkan tersangka baru dalam perkara manipulasi saham," ujarnya.

Lebih lanjut, Firrisky menjelaskan bahwa segala sanksi administratif yang muncul akibat tata kelola di masa lalu akan menjadi tanggung jawab penuh manajemen sebelumnya.

Manajemen baru berkomitmen untuk kooperatif terhadap proses hukum yang berjalan dan mengutamakan transparansi. "Artinya dengan segera klarifikasi hukum yang ada, itu sudah terkuat dan hukum tetap, clean and clear, kita maju dengan visi baru," tuturnya.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (INET) akhirnya tercatat sebagai pemegang saham pengendali PT Personel Alih Daya Tbk. (PADA) dengan porsi kepemilikan sebanyak 53,57%.

Mengacu pada keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), INET tercatat telah melakukan transaksi akuisisi 1,68 miliar (1.687.455.000) lembar saham PADA milik Koperasi Pegawai PT Indosat Tbk. (Kopindosat) pada 2 Februari 2026.

“Tujuan transaksi adalah akuisisi, status kepemilikan langsung, dengan harga Rp63 [per lembar],” demikian bunyi laporan tersebut, Rabu (4/2/2026).

Setelah transaksi tersebut, INET yang sebelumnya tidak memiliki hak suara di Personel Alih Daya kini menggenggam sebanyak 1,68 miliar lembar saham PADA.

Pada saat yang sama, kepemilikan Koperasi Pegawai ISAT di Personel Alih Daya berkurang dari 1,88 miliar (1.885.452.800) lembar atau setara dengan 59,86% menjadi 197,99 juta (197.997.800) lembar atau setara dengan 6,29%.

Setelah proses transaksi divestasi tersebut, Koperasi Pegawai ISAT sebagai pengendali saham PADA tidak akan mempertahankan pengendalian di Personel Alih Daya.

Untuk diketahui, PADA merupakan emiten milik Koperasi Karyawan Indosat (ISAT) yang didirikan pada 2006. Perusahaan ini menawarkan lima layanan utama untuk kebutuhan kantor, yakni jasa teknikal dan pemeliharaan alat telekomunikasi, jasa layanan perkantoran, jasa call center, jasa keamanan, dan jasa sumber daya manusia.

PADA mencatatkan saham perdana (IPO) di BEI pada 2 Desember 2022 dengan harga penawaran Rp100 per saham. Melalui IPO, Personel Alih Daya menawarkan sebanyak 900 juta saham atau sebanyak–banyaknya 28,57% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah IPO.

Hingga 30 Desember 2025, komposisi pemegang saham Personel Alih Daya terdiri atas Kopindosat 59,86%, Sigit Kuntjahjo 11,57%, dan masyarakat 28,57%.

---

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten teknologi PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (INET) siap mengakuisisi saham PT Personel Alih Daya Tbk. (PADA) sebesar 53,57% dengan nilai transaksi mencapai Rp106,39 miliar. Aksi korporasi ini dilakukan dalam rangka mendukung ekspansi dan pengembangan bisnis perseroan.

Direktur INET Willy Usulangi mengatakan transaksi tersebut merupakan langkah strategis untuk memperluas portofolio usaha perseroan, sekaligus menciptakan sinergi antara layanan digital dan layanan operasional berbasis sumber daya manusia.

“Melalui akuisisi PADA, perseroan dapat memperluas portofolio bisnis dari layanan digital dan teknologi ke layanan outsourcing dan manajemen SDM berbasis teknologi, sehingga menciptakan ekosistem layanan human-tech yang terintegrasi,” ujar Willy dalam keterbukaan informasi, Selasa (3/2/2026).

Willy menambahkan, INET akan membeli sebanyak 1.687.455.000 saham PADA dari Koperasi Pegawai PT Indosat Tbk. (Kopindosat). Jumlah tersebut setara dengan 53,57% dari modal ditempatkan dan disetor PADA.

Nilai transaksi tercatat sebesar Rp106.390.655.000 atau setara dengan 29,41% dari total ekuitas INET berdasarkan laporan keuangan konsolidasian per 30 September 2025 yang telah diaudit. Dengan nilai tersebut, transaksi dikategorikan sebagai transaksi material sesuai POJK No.17/2020, namun tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) karena nilainya di bawah 50% dari ekuitas perseroan.

Willy menegaskan tidak terdapat hubungan afiliasi maupun benturan kepentingan antara INET selaku pembeli dan Kopindosat selaku penjual dalam transaksi tersebut.

Transaksi pembelian saham ini telah dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Bersyarat (Conditional Share Purchase Agreement/CSPA) yang ditandatangani pada 28 Januari 2026. Penyelesaian transaksi akan dilakukan melalui mekanisme crossing di pasar negosiasi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Setelah transaksi rampung, INET akan menjadi pemegang saham pengendali PADA dengan kepemilikan 53,57%, sementara Kopindosat akan memiliki 6,29% saham PADA.

Menurut Willy, akuisisi ini diharapkan dapat memperkuat ekspansi operasional perseroan, termasuk mendukung proyek pengembangan jaringan fiber to the home (FTTH) di Bali, Lombok, dan Kalimantan Barat, sekaligus membuka peluang diversifikasi pendapatan jangka panjang.

“Perseroan tidak hanya memperluas lini bisnis, tetapi juga meningkatkan daya saing melalui sinergi teknologi, platform digital, dan sumber daya manusia,” ujarnya.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA—Setelah berganti pemegang saham pengendali (PSP), PT Leyand International Tbk (LAPD) menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (PPJB) terkait rencana akuisisi perusahaan kontraktor pertambangan PT Bersaudara Sinergi Sejahtera (BSS).

Kesepakatan awal ini dilakukan dengan tiga pemegang saham BSS, yakni PT JSI Sinergi Mas sebagai pemilik mayoritas, PT Sapta Sinergy Saguna, dan PT Mineral Sumber Rejeki.

Berdasarkan struktur kepemilikan saat ini, JSI Sinergi Mas menggenggam 52.500 saham atau setara 87,5%, Sapta Synergy Saguna memiliki 4.500 saham atau 7,5%, serta Mineral Sumber Rejeki sebanyak 3.000 saham atau 5%.

Setelah seluruh persyaratan dalam PPJB terpenuhi, Leyand International akan menguasai 59.400 saham atau setara 99% kepemilikan BSS.

Sementara itu, kepemilikan JSI Sinergi Mas akan terdilusi menjadi 0,875%, Sapta Sinergy Saguna menjadi 0,075%, dan Mineral Sumber Rejeki tersisa 0,050%. Seluruh pihak telah menyepakati nilai transaksi sebesar Rp59,43 miliar.

Rinciannya, pembelian saham milik JSI Sinergi Mas senilai Rp51,975 miliar, Sapta Sinergy Saguna Rp4,455 miliar, dan Mineral Sumber Rejeki Rp3 miliar. Pembayaran akan dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan para pihak.

Adapun syarat pendahuluan yang wajib dipenuhi sebelum penutupan transaksi antara lain persetujuan pemegang saham perusahaan target serta diperolehnya seluruh izin, otorisasi, dan persetujuan pihak ketiga yang relevan.

“Jangka waktu pemenuhan syarat tersebut dibatasi paling lambat tiga bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian,” papar manajemen LAPD dalam keterangan resminya, Senin (2/2/2026).

Perjanjian ini ditandatangani oleh Direktur Utama LAPD Jamal Abdul Nasir Bamadhaj, Direktur JSI Sinergi Mas Agus Subiyanto, Presiden Direktur Sapta Sinergy Saguna Muhammad Haikel Anies, serta Direktur Mineral Sumber Rejeki Sayed Noval.

Sebagai informasi, BSS merupakan perusahaan kontraktor pertambangan full service dengan wilayah operasi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. BSS dikendalikan oleh PT JSI Sinergi Mas yang juga merupakan pengendali baru LAPD.

Rencana akuisisi ini sejalan dengan strategi JSI Sinergi Mas untuk mengembangkan lini usaha LAPD ke sektor energi dan pertambangan setelah resmi menguasai 51% saham perseroan. Integrasi bisnis tersebut diharapkan mampu menciptakan sumber pendapatan baru yang lebih prospektif bagi LAPD.

Bisnis.com, JAKARTA—PT Harta Djaya Karya Tbk. (MEJA) mematangkan rencana akuisisi PT Trimata Coal Perkasa senilai Rp1,6 triliun.

Berdasarkan perjanjian bersyarat yang telah ditandatangani pada 22 Desember 2025 lalu, pemegang saham pengendali MEJA, PT Triple Berkah Bersama (Triple B), telah menyepakati pengambilalihan 45% saham pengendali perusahaan batu bara PT Trimata Coal Perkasa dengan nilai mencapai Rp1,6 triliun.

Direktur PT Triple Berkah Bersama, Noprian Fadli, menegaskan bahwa akuisisi ini bukan sekadar investasi biasa. Rencana akuisisi ini adalah bagian dari komitmen pengendali untuk memperkuat fondasi dan pengembangan usaha MEJA ke depan.

“Porsi 45% ini telah memenuhi syarat untuk menjadikan MEJA sebagai pemegang saham pengendali baru di PT Trimata Coal Perkasa," ujar Noprian dalam keterangan resmi, Selasa (20/1/2026).

Memasuki 2026, menurutnya MEJA berada di ambang transformasi bisnis paling signifikan dalam sejarah perseroan. Dengan katalis pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil dan prospek sektor bisnis yang cerah, perusahaan akan melakukan ekspansi yang jauh lebih masif melalui langkah strategis akuisisi dan penguatan struktur modal.

Seiring dengan rencana besar tersebut, pasar merespons dengan volatilitas transaksi yang cukup tinggi. Menanggapi hal ini, manajemen MEJA telah memberikan klarifikasi resmi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI).

Direktur Utama MEJA, Richie Adrian Hartanto S, menyatakan bahwa saat ini tidak ada informasi material yang disembunyikan selain dari rencana strategis yang sudah dipublikasikan. Perseroan menegaskan bahwa fluktuasi harga saham sepenuhnya merupakan mekanisme pasar di tengah optimisme investor terhadap masa depan MEJA.

Untuk memuluskan langkah ekspansi tahun ini, MEJA tengah bersiap menjalankan protokol ketat sesuai regulasi pasar modal. Dalam waktu dekat, perseroan akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk meminta restu dari para pemegang saham terkait akuisisi ini.

“Sementara untuk realisasi akuisisi senilai Rp1,6 triliun, akan dilakukan melalui beberapa tahapan pembayaran yang terstruktur untuk menjaga rasio keuangan perseroan tetap sehat,” jelasnya.

Dengan masuknya MEJA ke dalam ekosistem PT Trimata Coal Perkasa, perseroan memiliki peluang besar untuk mendulang keuntungan dari sektor energi yang masih sangat prospektif, sekaligus memperkuat lini bisnis eksistingnya.

Dia menambahkan, manajemen melihat sinergi antara Triple B dan MEJA akan menciptakan value creation yang tinggi, mengingat tidak adanya hubungan afiliasi sebelumnya antara pihak pengendali dan perusahaan yang diakuisisi, sehingga transaksi ini bersifat murni untuk pertumbuhan nilai perusahaan (growth oriented).