Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat jumlah rekening tidak aktif alias rekening dormant sepanjang 2025 mengalami peningkatan, meski secara pertumbuhan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika melihat dari grafik jumlah rekening tidak aktif, terdapat peningkatan pada 2025 dibandingkan posisi 2024. Kendati begitu, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyampaikan bahwa LPS tidak mengungkapkan angka total rekening dormant lantaran bersifat konfidensial

“Kami tidak menyampaikan angkanya karena ini cukup konfidensial, tapi kami bersama dengan OJK memerhatikan ini bahwa saat ini terjadi tambahan rekening yang tidak aktif itu meningkat,” ungkap Anggito dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, dikutip pada Minggu (12/4/2026).

Anggito menuturkan, sebuah rekening dikategorikan tidak aktif apabila memiliki saldo tertentu dalam waktu satu tahun, kriteria itu sedikit berbeda dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yakni 3 bulan.

Dalam paparan yang disampaikan Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, pertumbuhan rekening dormant sepanjang 2025 sebesar 9,23% secara tahunan (year on year/YoY), menurun dibandingkan 2024 yang tumbuh sebesar 10,18% YoY.

Sementara itu, LPS mencatat terdapat 3 juta tambahan rekening yang dibuka oleh pihak bank pada 2025. Pada saat yang sama, jumlah rekening tidak aktif turut menanjak.

Kondisi ini lantas menjadi perhatian LPS dan Otoritas Jasa Keuangan. Sebab, rekening-rekening tidak aktif ini berpotensi disalahgunakan.

“Jangan sampai rekening-rekening yang dibuka tersebut tidak aktif. Ini jumlah rekening yang tidak aktif meningkat, meskipun dari sisi pertumbuhannya menurun,” tuturnya.

Di sisi lain, LPS mengungkapkan sebanyak 15,3 juta penduduk belum memiliki rekening pribadi. Kondisi ini lantas menjadi tantangan bagi lembaga tersebut lantaran Presiden Prabowo Subianto pada November 2025 menargetkan agar dalam kurun waktu tiga tahun ke depan, setiap warga negara harus memiliki rekening pribadi.

Untuk itu, kata Anggito, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus melakukan sinergi bersama dengan Komisi XI DPR RI untuk memperkuat literasi dan edukasi kepada masyarakat untuk memiliki rekening perbankan.

“Kami selalu bersama-sama dengan OJK untuk memastikan setiap tahun itu bisa dicapai lebih banyak,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklasifikasikan rekening dormant sebagai rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 1.800 hari atau 5 tahun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan pengaturan masa 5 tahun ini merujuk pada KUH Perdata Pasal 467 dan Pasal 468 KUH Perdata.

Kendati begitu, Dian menyebut bahwa bank dapat memberikan pengecualian pada rekening yang dibuka untuk tujuan penerimaan dana antara lain basic saving account (tabungan pelajar), tabungan rencana keagamaan (haji, umroh, kurban), tabungan rencana non keagamaan (pendidikan, pernikahan), dan rekening dana nasabah (RDN) untuk investasi.

“Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa proses penyusunan ketentuan tersebut juga didukung melalui proses kajian yang dilakukan oleh OJK serta merujuk pada praktik pengelolaan rekening di berbagai negara seperti US, UK, Singapore, Hongkong, Australia, dan Malaysia,” jelas Dian dalam keterangannya, dikutip pada Minggu (21/12/2025).

Isi Peraturan OJK

OJK melalui Peraturan OJK No.24/2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum menyeragamkan standar pengelolaan rekening di seluruh perbankan nasional ke dalam tiga kategori rekening.

Pertama rekening aktif, yaitu rekening yang memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo. Kedua, rekening tidak aktif yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 360 hari.

Terakhir rekening dormant, yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 1.800 hari.

Dalam catatan Bisnis, Dian sebelumnya menuturkan bahwa penyamaan definisi ini menjadi fondasi untuk menghilangkan perbedaan perlakuan antarbank yang sebelumnya kerap menimbulkan kebingungan nasabah, termasuk terkait biaya administrasi dan mekanisme penanganan rekening pasif.

Pengawasan Ketat

Selain penyeragaman klasifikasi, POJK 24/2025 juga mengatur pengawasan yang lebih ketat terhadap rekening tidak aktif dan dormant.

Dalam aturan bank diwajibkan memiliki sistem flagging rekening, menyusun kebijakan penatausahaan yang rinci, dan memperkuat kontrol risiko melalui penerapan prinsip perlindungan konsumen, APU–PPT, PPPSPM, hingga strategi anti fraud.

Langkah ini sekaligus menjadi respons terhadap meningkatnya potensi penyalahgunaan rekening pasif dalam kasus penipuan digital dan kejahatan finansial.

Dengan demikian, sektor perbankan diharapkan memiliki tata kelola rekening yang lebih disiplin, seragam, dan aman, sementara nasabah mendapatkan kepastian yang lebih kuat terkait hak dan perlakuan atas rekening mereka di semua bank.

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum.

Aturan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola dan standarisasi pengelolaan rekening di seluruh industri perbankan.

“Dengan diberlakukannya POJK ini, pengelolaan rekening harus dilakukan dengan memperhatikan tata kelola yang baik untuk memastikan pelindungan bagi semua nasabah dan mencegah praktik penipuan atau penyalahgunaan," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangan tertulis yang dikutip Kamis, 20 November 2025.

Standar baru untuk semua bank

Dalam penerapannya, OJK mewajibkan setiap bank memiliki kebijakan, prosedur, serta mekanisme pengawasan dalam pengelolaan rekening.

Selain itu, bank juga harus memastikan nasabah dapat mengaktifkan atau menutup rekening dengan mudah melalui kanal fisik maupun digital.

Dian menegaskan, aturan ini menjadi bentuk komitmen OJK untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional.

Standarisasi ini juga bertujuan meminimalkan perbedaan layanan antarbank, memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi nasabah, serta meningkatkan transparansi.

Tiga klasifikasi rekening

POJK terbaru menetapkan klasifikasi rekening nasabah sebagai berikut:

1. Rekening Aktif
Rekening yang masih memiliki aktivitas seperti pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo.

2. Rekening Tidak Aktif
Rekening tanpa aktivitas selama lebih dari 360 hari.

3. Rekening Dormant
Rekening yang tidak memiliki aktivitas selama lebih dari 1.800 hari.

Kategori ini mendapat pengawasan ekstra ketat karena paling rentan terhadap penyalahgunaan.

Hak dan kewajiban nasabah tetap dilindungi

Dalam POJK ini diatur secara lebih seimbang terkait hak nasabah dan bank dalam membuka dan mengelola rekening. Nasabah juga diwajibkan memberikan informasi yang benar, memperbarui data, serta memiliki itikad baik dalam hubungan dengan bank. Bank akan menampilkan status rekening nasabah dalam kanal digital dan fisik yang menjadi media komunikasi dengan nasabah.

Selain itu, dalam ketentuan ini diatur bahwa bank harus:

- Memiliki kebijakan dan prosedur penatausahaan rekening nasabah, mencakup: penetapan kriteria rekening tidak aktif dan dormant, mekanisme komunikasi kepada nasabah, serta pembebanan biaya administrasi dan bunga.
- Memiliki sistem yang dapat melakukan flagging rekening. Bank juga menyediakan fitur pengaktifan kembali atau penutupan rekening melalui kanal yang tersedia.
- Melakukan pelindungan data pribadi dan kerahasiaan nasabah melalui penerapan prinsip pelindungan konsumen, APU–PPT–PPPSPM, strategi anti fraud, dan manajemen risiko dalam setiap aspek pengelolaan rekening termasuk pengawasan yang lebih ketat pada rekening tidak aktif dan dormant untuk mencegah penyalahgunaan rekening.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)