Jakarta: Banyak orang memiliki lebih dari satu rekening bank. Ada yang digunakan setiap hari untuk transaksi, ada pula yang dibiarkan menganggur dalam waktu lama.

Namun mulai 7 Mei 2026, nasabah perlu lebih memperhatikan status rekening tabungan dan giro mereka.

Pasalnya, penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening Pada Bank Umum menghadirkan penyesuaian klasifikasi status rekening.

Aturan ini bertujuan meningkatkan tata kelola rekening perbankan sekaligus memberikan kepastian bagi nasabah terkait kondisi rekening yang dimiliki.

Melalui aturan tersebut, rekening tabungan dan giro akan dikelompokkan menjadi tiga status, yakni rekening aktif, rekening tidak aktif, dan rekening dormant.

Status rekening tabungan dan giro

Rekening aktif: Rekening yang memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo. Rekening ini dapat digunakan untuk melakukan transaski debit dan kredit.

Rekening tidak aktif: Rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 360 hari kalender. Rekening dengan status ini tidak dapat digunakan untuk melakukan transaksi keluar (debit). Namun masih dapat menerima dana masuk (kredit).

Rekening dormant: Rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau mengecekan saldo lebih dari 1.800 hari kalender. Rekening ini tidak dapat digunakan untuk melakukan transkasi keluar (debit) maupun menerima dana masuk (kredit).

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah mendapatkan laporan soal temuan uang tidak jelas dari koruptor dan pelaku kriminal senilai Rp39 triliun 'nganggur' di rekening perbankan. Mereka diduga kabur ke luar negeri dan meninggalkan uang bernilai jumbo tersebut.

“Saya juga dapat bisikan akan ada penyerahan Rp11 triliun katanya. Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih Rp39 triliun uang-uang yang tidak jelas,” kata Prabowo dalam Penyerahan Denda Administratif di Kejagung, Rabu (13/5/2026).

Prabowo sempat berkelakar bahwa uang 'nganggur' ini ditinggalkan koruptornya dan tidak diambil oleh 'peliharaan atau istri-istri mudanya'.

“Para koruptor atau kriminal itu mungkin ntah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal uangnya ketinggalan di rekening ngga jelas. Mungkin dia banyak istri muda atau peliharaan-peliharaan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya ngga tahu dia punya uang di bank-bank tersebut,” ujar dia.

Dia menegaskan, uang tersebut nantinya akan gunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia.

“Sudah sekian tahun ngga diurus ya saya katakan, sudah sekian tahun tidak diurus, sudah 1 tahun diumumkan ngga ada yang datang ya sudah pindahin untuk rakyat,” tegas Prabowo.

Penyerahan Uang Rp10,2 Triliun

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan hasil denda administratif dan lahan kawasan hutan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Hasil denda sebesar Rp10,2 triliun dan lahan 2,3 juta hektare disetorkan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Penyerahan uang triliunan dan lahan digelar di kantor Kejagung, Kebayoran, Jakarta Selatan, Rabu (13/4/2026). Penyerahan itu turut disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto.

“Kami melaporkan sekaligus menyerahkan uang hasil tindak lanjut penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH kepada negara melalui Kementerian Keuangan dengan total Rp 10,2 T untuk disetorkan ke kas negara,” kata Burhanuddin.

Ia menjelaskan, hasil denda ini akan digunakan untuk pajak PBB dan non-PBB. Menurut dia, penyerahan uang ini bukan hanya seremoni belaka.

"Tumpukan uang ini, di depan ini, bukan sekadar bagian dari seremonial belaka, melainkan bukti nyata kinerja Satgas PKH yang telah hadir untuk melindungi kepentingan nasional melalui penegakan hukum yang dilaksanakan secara kolaboratif," ujar dia.

Dia menegaskan, tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.

“Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi pengusaha yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ambisi pemerintah mendorong inklusi keuangan dengan memperluas kepemilikan rekening mulai diuji. Di tengah pertumbuhan jumlah nasabah perbankan, fenomena rekening dormantjustru meningkat.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu sebelumnya mengungkapkan terdapat 3 juta tambahan rekening yang dibuka oleh pihak bank pada 2025.

Kendati begitu, jumlah rekening tidak aktif sepanjang 2025 turut menanjak dibandingkan 2024, meski secara pertumbuhan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam paparan yang disampaikan Anggito, pertumbuhan rekening dormant sepanjang 2025 sebesar 9,23% secara tahunan (year on year/YoY), turun dibandingkan 2024 yang sebesar 10,18% YoY.

Namun, dia tidak mengungkapkan angka total jumlah rekening dormant lantaran bersifat konfidensial.

“Kami tidak menyampaikan angkanya karena ini cukup konfidensial, tapi kami bersama dengan OJK memerhatikan ini bahwa saat ini terjadi tambahan rekening yang tidak aktif itu meningkat,” ungkap Anggito dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, dikutip pada Minggu (12/4/2026).

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Perencanaan Strategis, Penganggaran dan Riset LPS Ridwan Nasution mengungkapkan bahwa peningkatan rekening dormant diperkirakan terkait dengan masifnya pembukaan rekening simpanan baru oleh perseorangan, terutama melalui perbankan digital.

“Sebagian rekening baru ini bukan merupakan rekening utama milik nasabah sehingga seringkali tidak banyak digunakan,” ungkap Ridwan kepada Bisnis, Senin (13/4/2026).

Inklusi Keuangan Belum Efektif?

Ridwan mengatakan, meningkatnya jumlah rekening dormant tak serta merta menunjukkan bahwa inklusi keuangan tidak efektif. Menurutnya, kondisi ini lebih mencerminkan bahwa capaian masih terkonsentrasi pada pembukaan akses rekening.

Untuk itu, dia menuturkan bahwa ke depan fokus LPS akan lebih diarahkan pada mendorong pemanfaatan rekening yang telah ada supaya lebih aktif digunakan dan memberikan dampak ekonomi yang lebih nyata.

Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menjelaskan dalam SNLIK 2025, inklusi keuangan didefinisikan bukan sekadar punya akses, melainkan akses dan pemanfaatan produk yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

Karena itu, kata dia, jika rekening pasif ikut meningkat bersamaan dengan pembukaan rekening baru, hal ini memang menjadi sinyal bahwa inklusi keuangan nasional belum sepenuhnya berkualitas.

“Artinya, akses sudah melebar, tetapi penggunaan aktif, kecocokan produk, dan kebiasaan bertransaksi belum tumbuh secepat pertambahan jumlah rekening,” ujar Josua kepada Bisnis, Senin (13/4/2026).

Menurutnya, ini juga sejalan dengan fakta bahwa secara nasional indeks inklusi 2025 sebesar 80,51%, masih lebih tinggi daripada indeks literasi 66,46%, sehingga akses tampak bergerak lebih cepat daripada pemahaman dan perilaku keuangan masyarakat.

Meski demikian, Josua tidak melihat target setiap warga memiliki rekening menjadi tidak relevan. Sebagai catatan, Presiden Prabowo Subianto pada November 2025 menargetkan agar dalam kurun waktu tiga tahun ke depan, setiap warga negara harus memiliki rekening pribadi.

Josua menilai, target itu tetap penting sebagai kondisi minimum, karena rekening tetap menjadi pintu masuk untuk menerima gaji, bantuan sosial, menabung dengan aman, bertransaksi secara digital, dan membangun jejak keuangan.

Di sisi lain, Josua memandang bahwa target itu memang tidak boleh lagi dijadikan ukuran akhir. SNLIK 2025 menunjukkan perbankan masih menjadi penopang utama literasi dan inklusi keuangan, dan pemerintah masih membidik tingkat inklusi 93% pada 2029 dan 98% pada 2045.

“Jadi arah kebijakannya masih benar, tetapi ukuran keberhasilannya harus dinaikkan,” katanya.

Alih-alih mengejar berapa banyak orang yang membuka rekening, Josua menilai bahwa yang perlu dikejar saat ini adalah berapa banyak rekening yang tetap aktif, dipakai menerima dana masuk, dipakai belanja atau transfer, dan tidak mati setelah beberapa bulan.

Selain itu, menurutnya beberapa hal perlu dibenahi agar rekening yang telah dibuka tidak menjadi pasif. Dari sisi perbankan, Josua mendorong agar industri mengubah fokus dari sekadar mengejar pembukaan rekening menjadi mendorong pemakaian aktif.

Di sisi literasi, dia menyarankan agar literasi harus sangat terarah. Dia mengatakan, materi yang diberikan harus praktis, misalnya bagaimana memakai rekening untuk menerima pendapatan, membayar kebutuhan rutin, menabung sedikit demi sedikit, menjaga saldo tetap hidup, dan menghindari penipuan.

“Solusinya bukan meninggalkan target kepemilikan rekening, melainkan mengubah target itu menjadi kepemilikan yang aktif, berguna, dan sesuai kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) memastikan pengelolaan rekening nasabah, termasuk rekening dormant, dilakukan secara pruden, patuh terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku, serta menerapkan manajemen risiko yang disiplin.

EVP Secretariat & Corporate Communication BCA Hera F. Haryn menyampaikan, perseroan akan menerapkan klasifikasi status rekening giro dan tabungan sesuai dengan POJK No. 24/2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum, yang akan berlaku di BCA per 7 Mei 2026.

“Untuk menghindari perubahan status rekening menjadi tidak aktif atau dormant, BCA mengimbau nasabah untuk melakukan transaksi debit ataupun kredit secara berkala, serta melakukan pengecekan saldo melalui berbagai kanal BCA,” tutur Hera kepada Bisnis, Senin (13/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat jumlah rekening tidak aktif alias rekening dormant sepanjang 2025 mengalami peningkatan, meski secara pertumbuhan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika melihat dari grafik jumlah rekening tidak aktif, terdapat peningkatan pada 2025 dibandingkan posisi 2024. Kendati begitu, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyampaikan bahwa LPS tidak mengungkapkan angka total rekening dormant lantaran bersifat konfidensial

“Kami tidak menyampaikan angkanya karena ini cukup konfidensial, tapi kami bersama dengan OJK memerhatikan ini bahwa saat ini terjadi tambahan rekening yang tidak aktif itu meningkat,” ungkap Anggito dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, dikutip pada Minggu (12/4/2026).

Anggito menuturkan, sebuah rekening dikategorikan tidak aktif apabila memiliki saldo tertentu dalam waktu satu tahun, kriteria itu sedikit berbeda dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yakni 3 bulan.

Dalam paparan yang disampaikan Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, pertumbuhan rekening dormant sepanjang 2025 sebesar 9,23% secara tahunan (year on year/YoY), menurun dibandingkan 2024 yang tumbuh sebesar 10,18% YoY.

Sementara itu, LPS mencatat terdapat 3 juta tambahan rekening yang dibuka oleh pihak bank pada 2025. Pada saat yang sama, jumlah rekening tidak aktif turut menanjak.

Kondisi ini lantas menjadi perhatian LPS dan Otoritas Jasa Keuangan. Sebab, rekening-rekening tidak aktif ini berpotensi disalahgunakan.

“Jangan sampai rekening-rekening yang dibuka tersebut tidak aktif. Ini jumlah rekening yang tidak aktif meningkat, meskipun dari sisi pertumbuhannya menurun,” tuturnya.

Di sisi lain, LPS mengungkapkan sebanyak 15,3 juta penduduk belum memiliki rekening pribadi. Kondisi ini lantas menjadi tantangan bagi lembaga tersebut lantaran Presiden Prabowo Subianto pada November 2025 menargetkan agar dalam kurun waktu tiga tahun ke depan, setiap warga negara harus memiliki rekening pribadi.

Untuk itu, kata Anggito, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus melakukan sinergi bersama dengan Komisi XI DPR RI untuk memperkuat literasi dan edukasi kepada masyarakat untuk memiliki rekening perbankan.

“Kami selalu bersama-sama dengan OJK untuk memastikan setiap tahun itu bisa dicapai lebih banyak,” pungkasnya.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Nasabah perbankan BCA, BRI, dan Mandiri dapat mengaktifkan kembali rekening dormant dengan sejumlah cara, baik secara online maupun melalui kantor cabang.

Rekening dormant merupakan rekening yang tidak digunakan untuk transaksi dalam jangka waktu tertentu, umumnya sekitar 180 hari atau enam bulan. Status ini membuat rekening terbatas penggunaannya sehingga perlu diaktifkan kembali agar dapat berfungsi normal.

Pada umumnya, rekening menjadi dormant karena tidak adanya transaksi debit maupun kredit dalam periode tertentu, selain biaya administrasi. Meski demikian, bank tetap memberikan opsi reaktivasi dengan prosedur yang relatif mudah bagi nasabah.

Setiap bank memiliki ketentuan berbeda terkait batas waktu, syarat, serta mekanisme aktivasi kembali rekening dormant. Secara umum, proses aktivasi dapat dilakukan melalui aplikasi mobile banking maupun datang langsung ke kantor cabang dengan membawa dokumen identitas dan bukti kepemilikan rekening.

Simak cara mengaktifkan rekening dormant bank BCA, BRI, dan Mandiri, mengutip dari masing-masing situs bank terkait:

Cara Mengaktifkan Rekening Dormant Bank Mandiri

- Rekening menjadi dormant jika tidak ada transaksi selama kurang lebih 6 bulan (180 hari).

- Aktivasi dapat dilakukan melalui aplikasi Livin’ by Mandiri tanpa perlu ke cabang.

- Fitur aktivasi tersedia bagi nasabah perorangan yang telah mengaktifkan aplikasi Livin’.

- Rekening yang bisa diaktifkan: Rekening pasif yang masih bisa digunakan sebagai sumber dana transaksi, dan rekening tanpa saldo dengan kewajiban (owing) di bawah Rp10.000.

- Tidak dikenakan biaya aktivasi.

- Nasabah wajib melakukan minimal satu transaksi debit di hari yang sama sebelum pukul 22.59 WIB.

- Jika gagal melalui aplikasi, aktivasi bisa dilakukan di cabang.

- Owing merupakan akumulasi biaya admin, kartu debit, denda saldo minimum, dan biaya lain selama rekening pasif.

Cara aktivasi via Livin’ (online):

- Buka aplikasi Livin’,

- Pilih menu “Tabungan yang Tidak Aktif”,

- Klik “Aktivasi Sekarang”,

- Lakukan verifikasi wajah (selfie),

- Masukkan PIN,

- Lakukan transaksi (transfer/top up).

Cara aktivasi di cabang:

- Bawa KTP, buku tabungan, dan kartu ATM,

- Isi formulir reaktivasi,

- Lakukan setoran awal sesuai ketentuan.

Cara Mengaktifkan Rekening Dormant Rekening BRI

- Rekening menjadi dormant jika tidak ada transaksi selama 180 hari.

- Berlaku untuk berbagai produk seperti Simpedes, BritAma, hingga Junio.

- Rekening dengan saldo di bawah minimum dan tidak aktif dapat tertutup otomatis.

- Nasabah tetap dapat mengaktifkan kembali rekening dengan datang ke unit kerja BRI.

Cara aktivasi via BRImo (online):

- Login BRImo,

- Pilih menu “Semua Tabunganmu”,

- Pilih rekening dormant,

- Klik “Aktifkan Sekarang”,

- Verifikasi PIN, OTP, dan e-KYC (selfie KTP),

- Lakukan transaksi setelah aktif.

Cara aktivasi di cabang BRIMo:

- Bawa KTP, buku tabungan, dan kartu ATM,

- Datang ke Customer Service,

- Isi formulir,

- Lakukan setoran tunai jika diperlukan.

Ketentuan tambahan:

- Aktivasi umumnya gratis,

- Nasabah disarankan segera bertransaksi agar tidak kembali dormant,

- Informasi dapat diakses melalui Contact BRI 1500017.

Rekening BCA

- Rekening menjadi dormant jika tidak ada transaksi selama 6 bulan.

- Rekening dormant hanya bisa menerima dana masuk dan tidak bisa transaksi keluar.

- Saldo minimal Rp10.000 diperlukan agar rekening tetap aktif.

- Rekening bisa ditutup otomatis jika tidak aktif 12 bulan dan saldo Rp0.

Cara aktivasi rekening Dormant BCA:

- Wajib datang ke kantor cabang BCA,

- Membawa KTP, kartu ATM, dan buku tabungan,

- Melakukan transaksi debit (setor/tarik tunai) di teller,

- Rekening aktif kembali maksimal dalam 1x24 jam.

Ketentuan tambahan:

- Aktivasi tidak dikenakan biaya, tetapi saldo harus mencukupi kewajiban,

- Jika kartu ATM sudah kedaluwarsa, perlu diganti di CS Digital,

- Proses tidak dapat diwakilkan.

Tips agar tidak dormant:

- Lakukan transaksi rutin (transfer, setor, tarik tunai),

- Jaga saldo minimal sesuai ketentuan,

- Gunakan auto-debit untuk tagihan,

- Pantau rekening melalui mobile banking atau ATM.

Aktivasi rekening dormant di BCA, BRI, dan Bank Mandiri secara umum relatif mudah dilakukan, baik secara digital maupun langsung di cabang.

Nasabah disarankan menjaga aktivitas transaksi secara berkala agar rekening tetap aktif dan dapat digunakan tanpa kendala.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah emiten perbankan antara lain, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA), dan PT Bank Jago Tbk. (ARTO) akan menerapkan klasifikasi status rekening giro dan tabungan mulai Mei 2026 secara bertahap.

Penyesuaian itu dilakukan seiring diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.24/2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum. Melalui beleid ini, OJK menyeragamkan standar pengelolaan rekening di seluruh perbankan nasional ke dalam tiga kategori rekening.

Pertama, rekening aktif yaitu rekening yang memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo. Kedua, rekening tidak aktif yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 360 hari. Ketiga, rekening dormant yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 1.800 hari.

BCA

Sejalan dengan ketentuan tersebut, BCA akan menerapkan klasifikasi tersebut mulai 7 Mei 2026. Perseroan menjelaskan bahwa penyesuaian status rekening Giro dan Tabungan ini dapat memengaruhi penggunaan atau akses ke Rekening Giro dan Tabungan.

Perseroan menuturkan, rekening berstatus aktif dapat digunakan untuk transaksi debit dan kredit, sementara rekening tidak aktif tidak bisa digunakan untuk transaksi debit, namun tetap dapat menerima dana masuk (kredit). Adapun rekening berstatus dormant tidak dapat digunakan untuk transaksi debit maupun kredit.

Untuk mencegah perubahan status menjadi tidak aktif atau dormant, nasabah dapat melakukan transaksi secara berkala, baik debit maupun kredit, serta rutin mengecek saldo melalui berbagai kanal yang tersedia.

Sementara itu, sesuai ketentuan POJK tentang pengelolaan rekening di bank umum, BCA akan menutup secara otomatis rekening giro dan tabungan dengan saldo nol yang tidak aktif selama enam bulan berturut-turut.

“Anda dapat melakukan pengaktifan kembali (reaktivasi) rekening tidak aktif dan dormant melalui kantor Cabang BCA terdekat atau melalui kanal BCA yang telah tersedia,” jelas perseroan, melansir laman resminya pada Minggu (29/3/2026).

CIMB Niaga

CIMB Niaga turut melakukan penyesuaian terhadap status rekening Tabungan dan Giro, seiring diterbitkannya POJK No.24/2025. Penyesuaian tersebut direncanakan mulai dilaksanakan pada 8 Mei 2026 secara bertahap.

“Penyesuaian status rekening tersebut direncanakan mulai 8 Mei 2026 secara bertahap,” tulis perseroan.

Perseroan menuturkan bahwa status rekening nasabah menentukan akses terhadap transaksi. Rekening berstatus aktif masih dapat digunakan untuk penarikan dana atau transaksi debit serta setor tunai dan menerima transfer masuk.

Pada rekening tidak aktif, nasabah tidak dapat melakukan penarikan dana atau transaksi debit, termasuk transaksi terjadwal, kecuali aktivitas yang dihasilkan oleh sistem bank. Meski demikian, rekening tersebut masih dapat menerima dana masuk. Untuk mengaktifkannya kembali, nasabah dapat mengajukan reaktivasi melalui aplikasi OCTO, website OCTO, cabang, atau Digital Lounge.

Sementara itu, rekening berstatus dormant tidak dapat digunakan untuk transaksi debit maupun menerima dana masuk, termasuk transaksi terjadwal, kecuali aktivitas dari sistem bank. Untuk mengaktifkannya kembali, nasabah perlu mengajukan reaktivasi sekaligus melakukan pengkinian data (CDD) melalui aplikasi OCTO, website OCTO, cabang, atau Digital Lounge.

Bank Jago

Sementara itu, Bank Jago akan melakukan penyesuaian status & biaya terkait Rekening Tidak Aktif dan Rekening Dormant per 10 Mei 2026. Penyesuaian dilakukan secara bertahap.

Sebelumnya, Bank Jago menetapkan sebuah Kantong sebagai rekening Dormant oleh Bank, apabila tidak terdapat aktivitas transaksi selama 18 bulan berturut-turut. Kini, Kantong akan berstatus tidak aktif apabila tidak terdapat transaksi selama 360 hari, sedangkan Kantong yang tidak memiliki aktivitas hingga 1.800 hari akan ditetapkan sebagai dormant.

“Untuk melindungi keamanan nasabah, Bank berhak untuk meninjau serta menghapus Kantong yang berstatus Dormant atau Tidak Aktif,” tegas Perseroan.

Bank Jago juga menjelaskan, Kantong Nabung atau Bayar yang berstatus tidak aktif maupun dormant tidak dapat digunakan untuk bertransaksi. Sisa dana pada Kantong tersebut akan otomatis dipindahkan ke Kantong Utama.

Jika Kantong Utama berstatus tidak aktif atau dormant, maka rekening tidak dapat digunakan untuk transaksi dan akan dikenakan biaya Rp10.000 per bulan.

“Sesuai Ketentuan POJK No. 24 Tahun 2025, Kantong yang memiliki saldo nihil dan tidak ada aktivitas transaksi selama 6 bulan berturut-turut akan kami tutup secara otomatis,” jelas Bank Jago.

Nasabah dapat kembali mengaktifkan Kantong melalui aplikasi Jago dengan memilih tombol “aktifkan kembali”. Khusus untuk Kantong berstatus dormant, nasabah perlu melakukan verifikasi ulang data pribadi sebelum rekening dapat digunakan kembali.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklasifikasikan rekening dormant sebagai rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 1.800 hari atau 5 tahun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan pengaturan masa 5 tahun ini merujuk pada KUH Perdata Pasal 467 dan Pasal 468 KUH Perdata.

Kendati begitu, Dian menyebut bahwa bank dapat memberikan pengecualian pada rekening yang dibuka untuk tujuan penerimaan dana antara lain basic saving account (tabungan pelajar), tabungan rencana keagamaan (haji, umroh, kurban), tabungan rencana non keagamaan (pendidikan, pernikahan), dan rekening dana nasabah (RDN) untuk investasi.

“Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa proses penyusunan ketentuan tersebut juga didukung melalui proses kajian yang dilakukan oleh OJK serta merujuk pada praktik pengelolaan rekening di berbagai negara seperti US, UK, Singapore, Hongkong, Australia, dan Malaysia,” jelas Dian dalam keterangannya, dikutip pada Minggu (21/12/2025).

Isi Peraturan OJK

OJK melalui Peraturan OJK No.24/2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum menyeragamkan standar pengelolaan rekening di seluruh perbankan nasional ke dalam tiga kategori rekening.

Pertama rekening aktif, yaitu rekening yang memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo. Kedua, rekening tidak aktif yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 360 hari.

Terakhir rekening dormant, yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 1.800 hari.

Dalam catatan Bisnis, Dian sebelumnya menuturkan bahwa penyamaan definisi ini menjadi fondasi untuk menghilangkan perbedaan perlakuan antarbank yang sebelumnya kerap menimbulkan kebingungan nasabah, termasuk terkait biaya administrasi dan mekanisme penanganan rekening pasif.

Pengawasan Ketat

Selain penyeragaman klasifikasi, POJK 24/2025 juga mengatur pengawasan yang lebih ketat terhadap rekening tidak aktif dan dormant.

Dalam aturan bank diwajibkan memiliki sistem flagging rekening, menyusun kebijakan penatausahaan yang rinci, dan memperkuat kontrol risiko melalui penerapan prinsip perlindungan konsumen, APU–PPT, PPPSPM, hingga strategi anti fraud.

Langkah ini sekaligus menjadi respons terhadap meningkatnya potensi penyalahgunaan rekening pasif dalam kasus penipuan digital dan kejahatan finansial.

Dengan demikian, sektor perbankan diharapkan memiliki tata kelola rekening yang lebih disiplin, seragam, dan aman, sementara nasabah mendapatkan kepastian yang lebih kuat terkait hak dan perlakuan atas rekening mereka di semua bank.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwanya menyatakan bahwa penelantaran rekening dengan sengaja hingga menjadi rekening menganggur, alias dormant, hukumnya haram.

Fatwa haram itu dikeluarkan oleh MUI setelah menggelar audiensi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di kantor pusat MUI, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Pada pertemuan itu, PPATK secara resmi menerima draf asli fatwa terbaru MUI tentang penelantaran harta dan rekening dormant yang telah diakomodasi pada Munas (Musyawarah Nasional) Alim Ulama ke-XI di Jakarta.

Fatwa tersebut menyatakan bahwa sengaja menelantarkan rekening hingga menjadi dormant hukumnya haram karena termasuk israf (perilaku berlebihan/melampaui batas) dan tabdzir (mubazir). Selain itu, rekening dormant dinilai berpotensi menjadi sarang pencucian uang.

Konsekuensinya, saldo wajib disalurkan ke pihak yang berhak, sedangkan rekening harus ditutup agar tidak disalahgunakan sindikat judi online dan TPPU.

"Kami berterima kasih kepada Majelis Ulama Indonesia. Usulan fatwa tentang rekening dormant telah sepenuhnya diakomodasi di munas. Kini kami berharap tiga substansi lain yaitu jual-beli rekening, judi online dari sisi transaksi keuangan, serta penelantaran aset hasil kejahatan— segera bisa diakomodir sebagai senjata syariah melawan pencucian uang," ujar Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK Fithriadi Muslim dikutip dari siaran pers, Senin (1/12/2025).

Selain fatwa haram rekening dormant, PPATK meminta tiga fatwa tambahan yang masih menunggu pendalaman yaitu jual-beli rekening/e-wallet, keterlibatan lembaga keuangan dalam judi online (yang masih memberi bank fee triliunan rupiah per tahun), serta penguatan hukum syariah terhadap aset hasil kejahatan.

Sementara itu, Ketua MUI KH Asrorun Ni’am Sholeh menegaskan, hukum judi online sudah haram mutlak, sehingga fokus kini pada jual-beli rekening dan peran perbankan.

"Hukum judi online sudah haram mutlak sejak dulu, sehingga tidak lagi dibahas ulang. Namun untuk jual-beli rekening dan keterlibatan perbankan yang masih menikmati fee triliunan dari judol, ini perlu fatwa khusus. Kami sepakat mendalami bersama PPATK dalam waktu dekat," ujarnya.

Dalam pertemuan ini, PPATK dan MUI menyepakati dua tindak lanjut konkret yaitu pembentukan task force bersama untuk sosialisasi fatwa dormant ke seluruh dai dan mubalig Indonesia, serta kajian mendalam enam bulan ke depan bersama BI, OJK, dan Komdigi terkait judi online dan perdagangan rekening.

Dengan fatwa ini, umat Islam kini memiliki landasan syariah kuat untuk menolak jual-beli rekening dan aktif melaporkan transaksi mencurigakan. Hal ini merupakan langkah nyata memutus aliran dana haram yang selama ini mengalir lewat ribuan rekening setiap tahunnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan rekening menganggur mencapai 1.800 hari atau sekitar 5 tahun akan dianggap sebagai rekening dormant alias tidak aktif. Hal itu diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum, sebagai upaya mendorong standardisasi dan penguatan tata kelola pengelolaan rekening di sektor perbankan.

“Dengan diberlakukannya POJK ini, pengelolaan rekening harus dilakukan dengan memperhatikan tata kelola yang baik untuk memastikan pelindungan bagi semua nasabah dan mencegah praktik penipuan atau penyalahgunaan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/11/2025).

Dian menjelaskan, berdasarkan POJK tersebut, bank harus memiliki kebijakan dan prosedur, serta melakukan pengawasan dalam pengelolaan rekening. Bank juga perlu memastikan bahwa nasabah mendapatkan kemudahan pengaktifan dan penutupan rekening dari kanal bank melalui jaringan kantor fisik dan jaringan digital.

Ia mengatakan, standarisasi pengelolaan rekening nasabah diharapkan dapat mengurangi perbedaan perlakuan antarbank, memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi nasabah, serta meningkatkan transparansi layanan perbankan.

Lebih lanjut, dalam melakukan pengelolaan rekening, bank perlu membagi klasifikasi rekening menjadi tiga yaitu:

1. Rekening aktif yaitu rekening yang memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo.

2. Rekening tidak aktif yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 360 hari.

3. Rekening dormant yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 1.800 hari.

Dian menegaskan, dalam beleid tersebut diatur secara lebih seimbang terkait hak nasabah dan bank dalam membuka dan mengelola rekening. Nasabah juga diwajibkan memberikan informasi yang benar, memperbarui data, serta memiliki itikad baik dalam hubungan dengan bank. Bank akan menampilkan status rekening nasabah dalam kanal digital dan fisik yang menjadi media komunikasi dengan nasabah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan baru yang mengatur penetapan rekening  yang menganggur lebih dari lima tahun akan menjadi rekening dormant.

OJK menuangkan aturan itu melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum.

"Dengan diberlakukannya POJK ini, pengelolaan rekening harus dilakukan dengan memperhatikan tata kelola yang baik untuk memastikan pelindungan bagi semua nasabah dan mencegah praktik penipuan atau penyalahgunaan," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangan resmi, Rabu (19/11).

Aturan baru itu membagi status rekening ke dalam tiga klasifikasi. Pertama, rekening aktif atau rekening yang memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo.

Kedua, rekening tidak aktif. Rekening dalam kategori ini tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 360 hari atau satu tahun.

Ketiga, rekening dormant. OJK menjelaskan rekening dormant sebagai rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 1.800 hari atau lebih dari lima tahun.

POJK terbaru mewajibkan bank memiliki kebijakan dan prosedur serta melakukan pengawasan dalam pengelolaan rekening. Bank juga harus memastikan nasabah mendapatkan kemudahan pengaktifan dan penutupan rekening melalui kanal bank melalui jaringan kantor fisik dan jaringan digital.

Aturan baru OJK juga mengatur hak nasabah dan bank dalam membuka dan mengelola rekening.

Nasabah juga diwajibkan memberikan informasi yang benar, memperbarui data, serta memiliki itikad baik dalam hubungan dengan bank. Bank akan menampilkan status rekening nasabah dalam kanal digital dan fisik yang menjadi media komunikasi dengan nasabah.

POJK Nomor 24 Tahun 2025 mengatur bank harus memiliki kebijakan dan prosedur penatausahaan rekening nasabah, mencakup penetapan kriteria rekening tidak aktif dan dormant, mekanisme komunikasi kepada nasabah, serta pembebanan biaya administrasi dan bunga.

Bank juga diwajibkan memiliki sistem yang dapat melakukan flagging rekening. Mereka harus menyediakan fitur pengaktifan kembali atau penutupan rekening melalui kanal yang tersedia.

Selain itu, bank harus melakukan perlindungan data pribadi dan kerahasiaan nasabah melalui penerapan prinsip perlindungan konsumen, APU-PPT-PPPSPM, strategi antifraud, dan manajemen risiko dalam setiap aspek pengelolaan rekening termasuk pengawasan yang lebih ketat pada rekening tidak aktif dan dormant untuk mencegah penyalahgunaan rekening.

JAKARTA, KOMPAS.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum. Salah satu ketentuan utama dalam aturan ini yaitu penetapan rekening bank tanpa aktivitas transaksi lebih dari lima tahun sebagai rekening dormant.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan aturan ini menjadi langkah penguatan tata kelola perbankan serta upaya meningkatkan perlindungan konsumen.

"Dengan diberlakukannya POJK ini, pengelolaan rekening harus dilakukan dengan memperhatikan tata kelola yang baik untuk memastikan perlindungan bagi semua nasabah dan mencegah praktik penipuan atau penyalahgunaan," ujar Dian dalam keterangannya, dikutip Minggu (23/11/2025).

Ia menambahkan, penerapan aturan ini juga diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menciptakan standar yang konsisten antarbank dalam pengelolaan rekening.

Dalam regulasi tersebut, OJK menetapkan tiga klasifikasi rekening berdasarkan aktivitasnya.

Pertama, rekening aktif, yakni rekening yang masih digunakan untuk pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo.

Kedua, rekening tidak aktif, yaitu rekening tanpa aktivitas lebih dari 360 hari. Ketiga, rekening dormant, yaitu rekening tanpa aktivitas lebih dari 1.800 hari atau lima tahun.

OJK mewajibkan bank memiliki kebijakan dan prosedur pengelolaan rekening yang mencakup mekanisme komunikasi kepada nasabah, serta fitur untuk mengaktifkan kembali atau menutup rekening baik melalui kantor fisik maupun kanal digital.

Selain itu, aturan tersebut menegaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Nasabah berkewajiban memberikan data yang akurat dan memperbarui informasi secara berkala. Di sisi lain, bank harus menampilkan status rekening secara jelas pada seluruh kanal layanan.

Bank juga diminta mengimplementasikan sistem pelabelan (flagging) untuk rekening tertentu, serta menerapkan mekanisme penatausahaan rekening yang mencakup pengenaan biaya administrasi maupun bunga.

Dalam pelaksanaannya, OJK menekankan kewajiban bank menjaga privasi data nasabah serta menerapkan prinsip perlindungan konsumen, APU-PPT-PPPSPM, strategi anti-fraud, dan manajemen risiko.

Pengawasan ketat diberlakukan terutama pada rekening tidak aktif dan dormant guna mencegah penyalahgunaan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judulAturan Baru OJK: Rekening Menganggur Lebih dari 5 Tahun Bakal Jadi Dormant

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya menerbitkan regulasi terkait pengelolaan rekening nganggur alias lama tidak digunakan (dormant).

Aturan ini lahir untuk menyeragamkan kebijakan pengelolaan rekening dormant antarbank, melindungi nasabah, serta menjamin stabilitas sistem keuangan.

Di dalamnya, ada definisi rekening dormant, syarat rekening itu menjadi dormant hingga cara untuk mengaktifkannya kembali.