JAKARTA - Buku berjudul Laku Spiritual Pak Harto, Indonesia, dan Kejawen, Analisis SWOT Negara ala Jawa, resmi diluncurkan di Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026). Buku ini ditulis berdasarkan penelitian lapangan, wawancara, dan pustaka oleh wartawan senior, Bambang Wiwoho.

"Buku Laku Spiritual Pak Harto ini adalah pengamatan saya semenjak menjadi wartawan Istana tahun '72. Saya menjadi wartawan Istana tahun '72, tapi sesudah itu masih berkecimpung di dekat Istana juga lah ya, tapi tugas-tugas lain," ucap Wiwoho dalam jumpa persnya, Senin (8/6/2026).

Di waktu senggang, Wiwoho mengaku melakukan aktivitas tapak tilas ke sejumlah lokasi yang kerap dikunjungi Presiden ke-2 Soeharto . Ia menjelaskan isi buku ini tentunya akan berbeda dengan pandangan umum masyarakat tentang mistis yang selalu dikaitkan dengan sosok gaib.

Dia menjelaskan, isi buku ini berupaya mengungkap bagaimana laku spiritual membentuk sikap hidup, cara berpikir, hingga perilaku Soeharto dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bagaimana cara Soeharto memilih para pembantunya untuk menjalankan roda pemerintahan.

"Kalau mistis itu gambarannya selama ini kita kenal ada makhluk gaib, segala macam gitu ya. Tapi kalau di gambaran ini, nanti akan ketemu hal-hal lain," ucap dia.

Menurutnya, dalam buku ini dituliskan tentang laku spiritual Pak Harto yang mempengaruhi sikap hidup, cara pandang, perilaku dalam kehidupan sehari-hari. "Termasuk di antaranya yang mempengaruhi bagaimana Pak Harto merekrut para pembantunya, itu saya gambarkan singkat."

Ia menyebut bahwa kiprah Soeharto telah ditulis melalui buku berjudul Tonggak-Tonggak Orde Baru yang total mencapai hampir 1.500 halaman. Namun, terdapat masukan dari sejumlah pihak agar khusus masalah laku spiritual diterbitkan terpisah.

"Jadi buku (Laku Spiritual Pak Harto) yang lebih simpel, lebih kecil, lebih praktis, lebih enak dibaca, karena yang trilogi itu tebal-tebal. Tapi kalau hanya laku spiritual saja kok terlalu tipis, kemudian dari diskusi dengan Pak Tra, ditambahlah analisis SWOT ala Jawa," ucapnya.

JAKARTA - Buku sejarah kolektif tentang gerakan mahasiswa resmi diluncurkan di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis 21 Mei 2026. Peluncuran ini bertepatan dengan 28 tahun jatuhnya Orde Baru (Orba).

Buku berjudul Kampus Pergerakan: Dinamika Perjuangan Mahasiswa Universitas Janabadra 1986–2026 menjadi salah satu dari sedikit catatan tertulis tentang pergerakan mahasiswa yang disusun langsung dari perspektif para aktivis yang menjalaninya.

Buku Kampus Pergerakan diterbitkan oleh komunitas alumni UJB yang tergabung dalam Janabadra Club. Hampir seratus aktivis berpartisipasi dalam penulisan buku ini, di antaranya Joe Hoo Gi, Firman Jaya Daeli, Heri Sebayang, Lidwina Riestanti, Hary Wisnuadji, Jemmy Setiawan, Aris Sutiyono, hingga aktivis mahasiswa yang saat ini masih aktif kuliah

"Buku ini menjelaskan bahwa gerakan yang berujung pada jatuhnya Soeharto pada 21 Mei 1998 bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul. Ia adalah perjalanan panjang dari tahun-tahun sebelumnya. Kegelisahan, konsolidasi, aksi, penangkapan, dan tekanan terhadap gerakan mahasiswa di kampus-kampus di seluruh Indonesia," ungkap Ketua Umum Pergerakan Advokat, Heroe Waskito, Jumat (22/5/2026).

Heroe menyatakan buku ini ditulis dari sudut pandang aktivis mahasiswa Universitas Janabadra (UJB). Penyusunannya melalui proses kolektif yang ketat. Kesaksian para aktivis lintas angkatan dikumpulkan lewat grup WhatsApp, lalu diverifikasi silang dengan dokumen internal gerakan, kliping koran sezaman, dan laporan berbagai lembaga baik nasional maupun internasional.

Heroe juga menegaskan bahwa Reformasi belum selesai. "Dua puluh delapan tahun setelah Reformasi, penegakan hukum harus menjadi fokus nyata. Inilah akar masalah yang belum terselesaikan hingga hari ini," ujarnya.

Lihat video: 28 Tahun Reformasi: Kebebasan Dinilai Mundur, Bayang-Bayang Militerisasi Muncul Lagi



Buku setebal lebih dari 300 halaman itu juga merekam keterlibatan langsung mahasiswa dalam advokasi rakyat. Heru Sahararita, salah satu aktivis era ‘80an, dalam buku, menceritakan bagaimana mahasiswa ketika itu bergerak melakukan advokasi dalam berbagai kasus seperti kasus Kedung Ombo, kasus di Cilacap, hingga mendampingi warga di kampung-kampung di Yogyakarta sendiri.

Sementara itu, aktivis ‘98 Eko Prastowo, yang kini dikenal sebagai advokat dan pakar AI (kecerdasan buatan), menjelaskan buku ini ditulis dengan gaya naratif historis sehingga pembaca tidak perlu berkerut dahi saat membaca.

"Buku ini juga berusaha memotret bagaimana masyarakat saat itu. Karena mahasiswa dan kampus tidak terpisah dari realitas sehari-hari masyarakat. Apa yang terjadi di jalanan saat aksi, hubungan dengan warga sekitar mahasiswa tinggal, semua ada di sini. Termasuk cerita-cerita lucu yang dialami kawan-kawan," ungkapnya.

JAKARTA - 21 Mei 1998 tercatat sebagai peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal tersebut, Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun akhirnya menyatakan berhenti dari jabatan Presiden Republik Indonesia.

Pengunduran diri Soeharto dari jabatan Presiden RI tersebut merupakan puncak dari beberapa peristiwa yang terjadi terjadi seperti Tragedi Penembakan Mahasiswa Trisakti pada 12 Mei 1998, Kerusuhan Mei 1998, mahasiswa yang menduduki Gedung DPR/MPR, gagalnya pembentukan Komite Reformasi , hingga mundurnya 14 menteri Kabinet Pembangunan VII.

Amien Rais yang dikenal sebagai Tokoh Reformasi, mengetahui kabar tentang pengunduran diri Soeharto tersebut. "Selamat tinggal pemerintahan lama, selamat datang pemerintahan era baru," kata Amien dikutip dari buku Mohammad Amien Rais Putra Nusantara.

Kamis, 21 Mei 1998 pukul 09.05 WIB di Istana Merdeka, Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan Presiden RI. Soeharto pun menunjuk Habibie sebagai penggantinya untuk mengisi kekosongan kepemimpinan.

Berikut ini pidato pengunduran diri Soeharto

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut, dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai, dan konstitusional demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional, saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan VII.

Namun demikian, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud, karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan Komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan VII menjadi tidak diperlukan lagi.

Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 UUD 1945, dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pimpinan Fraksi-Fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan Pernyataan ini, pada hari ini, Kamis, 21 Mei 1998.

Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia, saya sampaikan di hadapan Saudara-saudara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga adalah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, pagi ini pada kesempatan silaturahmi.

Sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Dasar '45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. Ing.B J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden/Mandataris MPR 1998–2003. Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin Negara dan Bangsa Indonesia ini, saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangan-kekurangannya. Semoga Bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45 nya.

Mulai hari ini pula Kabinet Pembangunan VII demisioner dan pada para menteri saya ucapkan terima kasih.

Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kiranya saudara Wakil Presiden sekarang juga agar melaksanakan pengucapan sumpah jabatan presiden di hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Jakarta, 21 Mei 1998.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

JAKARTA - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengungkapkan, proyek penulisan ulang sejarah menghasilkan buku bertajuk "Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global." Buku ini terdiri dari 10 jilid yang menceritakan perkembangan sejarah Republik Indonesia, termasuk tenyang pembangunan dan stabilitas nasional era Orde Baru .

Fadli mengaku, penulisan sejarah yang tertulis dari tiap jilid buku ini masih belum sempurna. Ia menyadari, sejarah Indonesia tak bisa dimuat dalam buku yang terdiri dari 10 jilid saja.

"Kalau sejarah kita ditulis secara lengkap mungkin harusnya 100 jilid kalau mau ditulis secara lengkap. Jadi ini adalah highlight dari perjalanan," ungkap Fadli saat memberi sambutan dalam peluncuran buku di kantornya, Jakarta Selatan, Minggu (14/12/2025).

Ia pun menjelaskan tema besar ke-10 jilid buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global. Jilid pertama adalah Akar Peradaban Nusantara.

"Akar Peradaban Nusantara saja itu panjang sekali. Termasuk saya kira yang dimaksud di sini peristiwa kembalinya Java Man. Java Man ini adalah fosil homo erectus yang dulu dibawa oleh Dubois 135 tahun yang lalu ke Belanda," tutur Fadli.

10 jilid buku penulisan ulang sejarah sebagai berikut:

Jilid 1: Akar Peradaban Nusantara.

Jilid 2 dan 3: Nusantara dalam Jaringan Global.

Jilid 4: Interaksi Awal dengan Barat.

Jilid 5: Masyarakat Indonesia dan Terbentuknya Negara Kolonial.

Jilid 6: Pergerakan Kebangsaan.

Jilid 7: Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan (1945-1950).

Jilid 8: Konsolidasi Negara Bangsa: Konflik, Integrasi, dan Kepemimpinan Internasional (1950-1965).

Jilid 9: Pembangunan dan Stabilitas Nasional Era Orde Baru (1967-1998).

Jilid 10: Reformasi dan Konsolidasi Demokrasi (1998-2024).

Jakarta, CNBC Indonesia - Sejarah mencatat, nama Soeharto lekat dengan sebutan Bapak Pembangunan. Julukan itu menggambarkan keberhasilan membangun Indonesia lewat berbagai program ekonomi dan infrastruktur selama dia menjabat sebagai presiden ke-2 RI.

Namun, di balik gelar itu, tersimpan kisah yang tak banyak diketahui. Ternyata sebutan "Bapak Pembangunan" adalah strategi intelijen yang justru dimaksudkan agar Soeharto segera turun dari kekuasaan. Fakta ini diungkap oleh Kepala BAKIN (kini BIN), Yoga Sugomo, dalam autobiografinya Jenderal Yoga: Loyalis di Balik Layar (2018).

Dia menulis bahwa pada awal 1980-an, dirinya bersama sahabat sekaligus rekan intelijen yang sudah jadi Menteri Penerangan, Ali Moertopo, menilai Soeharto sudah terlalu lama berkuasa. Saat itu, Soeharto sudah berkuasa selama tiga periode atau sekitar 15 tahun (1968-1983) dan dianggap sudah berhasil membangun Indonesia lewat program pemerataan.

Mereka menilai, sudah waktunya Indonesia dipimpin oleh generasi berikutnya. Alasannya Soeharto kala itu memang sudah menua. Usianya 62 tahun. Yoga dan Ali juga melihat penguasa yang terlalu lama memimpin akan berdampak buruk bagi situasi politik nasional dan demokrasi.

"Bahkan yang lebih mengkhawatirkan adalah bila timbul perasaan dan sikap yang mencampuradukkan masalah pribadi dengan pemerintahan, bahkan negara," ungkap Yoga (Hlm 289).

Dari situlah tercetus operasi super rahasia. Mereka sepakat menciptakan citra "Bapak Pembangunan Nasional" sebagai cara halus memberi pesan bahwa Soeharto sudah mencapai puncak pengabdiannya. Alias waktunya mundur dengan terhormat. Namun tentu saja, operasi ini harus dijalankan dengan sangat hati-hati. Sebab, meminta Soeharto berhenti secara langsung bisa dianggap pembangkangan.

"Cara Jawa memangku Pak Harto itu adalah dengan menggulirkan pemberian gelar "Bapak Pembangunan", sebagai puncak prestasi, pengabdian, dan sekaligus penghargaan rakyat. Tentu saja ini adalah sebuah operasi yang sangat-sangat rahasia dan peka karena menyangkut masalah perasaan yang berkelindan dengan kekuasaan," tulis Yoga dalam autobiografinya (Hlm. 290).

Strategi ini mulai dijalankan pada 1981, tepatnya saat Festival Film Indonesia (FFI). Untuk pertama kalinya, publik melihat spanduk besar bergambar Soeharto dengan tulisan "Bapak Pembangunan Nasional." Tak lama kemudian, media arus utama, seperti Berita Yudha (20 Oktober 1981) juga turut menyebarluaskan gelar itu, sembari menyampaikan suara dari rakyat dan berbagai kelompok agar Soeharto diberi gelar tersebut.

Ali Moertopo sendiri mengklaim gelar Bapak Pembangunan layak diberikan sebab pemerintah Orde Baru sudah menggiatkan pembangunan di pelosok Tanah Air. Ali pun menyebut kondisi RI sudah berbeda dari zaman Orde Lama.

"Indonesia 15 tahun lalu tidak mempunyai apa-apa, adanya hanya kesulitan saja. Tapi, sekarang ini kita bisa menunjukkan masyarakat Indonesia melakukan serangkaian pembangunan dalam era Orde Baru," ungkap Ali Moertopo, dikutip Berita Yudha (20 Oktober 1981).

Namun, rencana Yoga dan Ali justru berbalik arah. Alih-alih menjadi jalan keluar yang elegan, Soeharto memanfaatkan gelar itu untuk memperkuat kekuasaannya karena seakan-akan mendapat dukungan dari akar rumput. Terlebih, menurut Yoga, banyak orang ikut-ikutan memanfaatkan momentum untuk dekat dengan presiden.

"Gagasan yang sifatnya sangat peka dan tertutup ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang mencari muka dan berupaya "Asal Bapak Senang"," jelasnya.

Puncaknya, MPR lewat TAP MPR RI Nomor V/MPR/1983, mengukuhkan Soeharto sebagai Bapak Pembangunan Nasional. Abidin Kusno dalamDi Balik Pascakolonial: Arsitektur, Ruang Kota dan Budaya Politik di Indonesia(2006), gelar itu kemudian jadi instrumen legitimasi kekuasaan. Sejak saat itu, Soeharto semakin mantap memegang tampuk kekuasaan. Bahkan, hingga 15 tahun ke depan atau tujuh periode, meskipun pada 1998 kekuasaannya berhenti di tengah jalan.

(mfa/mfa)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menilai sistem ekonomi Indonesia selama dua dekade terakhir terlalu liberal dan tak berpihak pada rakyat kecil. Ia menegaskan, setelah 24 tahun reformasi, arah ekonomi nasional justru dikuasai pemilik modal akibat persaingan bebas yang tak terkendali.

"Dalam 24 tahun kita reformasi ini semua bebas. Semua terbuka, persaingan bebas. Tentu kalau persaingan bebas, maka pemilik modal lah yang akan mengendalikan," ujar Zulhas dalam acara Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Auditorium Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Zulhas menyebut, kondisi tersebut membuat kesenjangan ekonomi semakin lebar dan pelaku usaha kecil makin sulit berkembang. Ia menilai perusahaan besar kini justru bersaing dengan rakyat kecil, bukan memperkuat industri nasional.

"Perusahaan-perusahaan besar kita bersaingnya ke dalam. Yang besar bersaingnya sama emak-emak, sama petani. Itu tidak boleh. Itu usaha rakyat," tegasnya.

Menurut Zulhas, sistem ekonomi Indonesia perlu kembali ke semangat kebersamaan dan gotong royong seperti masa Orde Baru, ketika arah ekonomi masih berlandaskan Pancasila dan kesejahteraan rakyat.

"Saya kira inilah yang dilakukan, diluruskan kembali oleh Pak Prabowo. Karena kita ingin mengembalikan cita-cita Indonesia Merdeka itu. Ekonomi Pancasila, gotong royong, kebersamaan, negara mesti kuat, kesetaraan," tukas dia.

Zulhas memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang disebutnya tengah membenahi struktur ekonomi nasional agar negara kembali kuat dan berdaulat. Salah satu upayanya adalah membentuk lembaga Danantara, yang bertugas mengelola sumber daya strategis dan memperkuat hilirisasi.

"Oleh karena itu lahirlah Danantara, negara harus kuat. Yang tadi sumber daya dikuasai oleh namanya pasar bebas, tentu pemilik modal. Oleh karena itu lahirlah Danantara, diambil dulu sebagian itu. Itu Danantara untuk hilirisasi, negara mesti kuat," jelasnya.

Menurut Zulhas, langkah itu mengingatkan pada masa kejayaan Indonesia di era 1980-an, ketika negara mampu berdiri di atas kaki sendiri dan disegani dunia.

"Kalau dulu kita mampu membangun Krakatau Steel, bangun IPTN (Industri Pesawat Terbang Nusantara) dan lain-lain, kenapa tidak? Maka sebagian keuntungan mereka diambil untuk membangun hilirisasi, sehingga negara menjadi kuat," kata dia.

Zulhas kemudian mengenang masa sebelum reformasi, ketika Indonesia disebut sebagai "Macan Asia".

"Kalau kita lihat ya, mundur sejenak sebelum reformasi, Indonesia itu disebut macan Asia," sebutnya.

Ia menceritakan pengalamannya berdagang dengan China, Korea Selatan, Hong Kong, dan Taiwan pada 1980-an, saat Indonesia masih lebih maju dari negara-negara tersebut.

"Saya tahun 1984 itu sudah biasa berdagang dengan China, berdagang dengan Korea Selatan, Hongkong, Taiwan. Kita kalau datang ke China pada tahun 1984, 1985, 1986, itu kita disambut dengan hormat, karena kita dianggap bawa angpao pada waktu itu. Karena kita lebih tinggi (dari mereka)," kenangnya.

Menurutnya, kala itu Indonesia sudah punya fondasi industri yang kuat dan berorientasi nasional. "Kita sudah punya IPTN, kita mampu bikin pesawat terbang pada waktu itu. Kita sudah bisa bikin PT PAL kapal laut, kita punya Pindad, Bulog, Krakatau Steel, bahkan satelit Palapa. Pendek kata, pada waktu itu kita disebut macan Asia," tuturnya.

Namun, kemajuan itu tak berlanjut setelah reformasi. Ia menilai politik yang terlalu berorientasi pada kekuasaan jangka pendek membuat arah pembangunan kehilangan fokus.

"Politik kita setelah 28 tahun reformasi ini selalu jangka pendek. Bagaimana bertahan agar tidak jatuh, kemudian bisa terpilih kembali. Sedangkan mereka (negara lain) politik untuk jangka panjang untuk membangun negaranya," pungkas dia.

(wur)
[Gambas:Video CNBC]