JAKARTA - Kubu Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat (Keraton Solo) Pakoe Boewono (PB) XIV Purbaya mengajukan keberatan kepada Menteri Kebudayaan, Fadli Zon. Langkah diambil sebagai respons atas terbitnya Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026.

Keputusan mengatur tentang penunjukan pelaksana pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional.

Melalui kuasa hukumnya, kubu PB XIV Purbaya juga menyatakan keberatan atas penerbitan Surat Keputusan Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Nomor: 21/L/KB.09.06/2026, tanggal 15 Januari 2026 tentang Undangan Penyerahan Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026.

Kuasa hukum PB XIV Purboyo, Sionit Tolhas Martin mengatakan, surat keberatan telah dilayangkan ke Kementerian Kebudayaan. Jika dalam 90 hari tidak ditanggapi ataupun tidak ada perubahan, maka pihaknya menilai hal itu adalah melawan hukum.

"Kami akan mengajukan gugat ke PTUN apabila surat keberatan tidak ditanggapi Kementerian Kebudayaan," kata Sionit Tolhas Martin Gea.

Anggota kuasa hukum Raja PB XIV Purbaya, Billy Suryowibowo menambahkan, penerbitan Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026 dan Surat Keputusan Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Nomor: 21/L/KB.09.06/2026 tanggal 15 Januari 2026, secara nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sebab secara formil, lanjutnya, pembentukan keputusan-keputusan tidak transparan, tidak akuntabel, tidak aspiratif. Sebab materi muatan yang terkandung dalam keputusan tidak mencerminkan keadaan hukum yang sesungguhnya.

Argumentasi hukum yang dipakai adalah Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia, menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya Pasal 28I ayat (3), menjelaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban;

"Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat adalah salah satu cagar budaya yang diakui keberadaannya di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya," ucap Billy Suryowibowo.

Dia menegaskan, raja adalah pemimpin masyarakat adat Keraton Solo, serta merupakan pemilik sah dari cagar budaya Keraton Solo yang memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikannya.

Dikatakannya, kedudukan Keraton Solo bukan merupakan cagar budaya yang dimiliki dan atau dikuasai oleh negara. Sebab sebelumnya telah dimiliki secara turun temurun oleh masyarakat adat Keraton Solo.

Hal ini diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya yang menentukan bahwa kawasan cagar budaya hanya dapat dimiliki dan atau dikuasai oleh negara, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

Oleh karena itu, penunjukkan Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tedjowulan sebagai Pelaksana Pelindungan, Pengembangan, dan atau Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Juga Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Solo dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 430-2933 Tahun 2017 tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Keraton Solo.

Ditegaskannya, masa waktu jabatan/penugasan Kanjeng Gusti Pangeran Harya Panembahan Agung Tedjowulan selaku Maha Menteri Keraton Solo sebagaimana tercantum dalam SK PB XIII Nomor 02/PB XIII/01/2013, dan masa waktu kedudukan hukum GRAy Koes Moertiyah Wandansari sebagai pengageng Sasana Wilopo yang diangkat berdasarkan SK No. 70/D.13.S.W.10/2004, tanggal 26 Oktober 2004, secara hukum negara maupun paugeran (adat Keraton Solo) sesungguhnya telah berakhir seiring dengan wafat PB XIII Hangabehi.

Untuk itu, pihaknya mendesak Menteri Kebudayaan untuk membatalkan, sekaligus mencabut kedua keputusan tersebut. Kerabat Raja PB XIV Purbaya, GKR Panembahan Timoer Rumbai Kusuma Dewayani mengatakan, pihaknya melihat ketidakadilan terkait proses yang diputuskan oleh Menteri Kebudayaan.

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon menyampaikan, penunjukan KGPHPA Tedjowulan sebagai Pelaksana Pelindungan, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Kasunanan Hadiningrat sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional, dilihat dari sisi pemerintah untuk melakukan penjagaan terhadap cagar budaya.

Dari tinjauannya di lingkungan Keraton Solo, Fadli Zon melihat bangunan-bangunan yang kurang terawat dengan baik. Diharapkan nantinya dapat direvitalisasi, sehingga ke depan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat (Keraton Solo) dapat menjadi objek wisata budaya, wisata sejarah, wisata kuliner, dan wisata religi.

Dirinya menilai hal itu sangat potensial, dan baik untuk keraton, keluarga besar keraton, dan Solo. Pihaknya sebenarnya sudah berupaya menjalin komunikasi dengan pihak Raja PB XIV Purbaya. Hanya saja saat diundang ternyata tidak datang.

KGPHPA Tedjowulan sebagai Pelaksana Pelindungan, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Kasunanan Hadiningrat sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional, kata Fadli Zon, beliau yang nantinya yang akan mengundang terkait musyawarah mufakat semua kerabat.

"Harus kita tunjuk dulu siapa pelaksananya. Semacam penanggung jawab, supaya kalau kita mau menghibahkan ada dana, kepada siapa?. Kalau nanti nggak ada dukungan bantuan, pemerintah nanti yang disalahkan," kata Fadli Zon.

Sebelumnya, acara seremonial penyerahan Surat Keputusan (SK) Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026 di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat (Keraton Solo) diwarnai kericuhan, Minggu (18/1/2026). Salah satu kerabat keraton, GKR Panembahan Timoer Rumbai Kusuma Dewayani mendadak menyampaikan protes saat acara berlangsung.

Protes dilontarkan usai Menteri Kebudayaan, Fadli Zon menyampaikan pidato sambutan. Kala itu, GKR Panembahan Timoer Rumbai Kusuma Dewayani memegang microfon dan mulai menyampaikan uneg-unegnya.

Bisnis.com, SOLO - Berikut adalah duduk perkara ribut-ribut terbaru di Kraton Solo.

Viral di media sosial konflik Kraton Solo yang masih memanas. Kali ini, melibatkan kakak tertua dari Paku Buwono (PB) XIV Purboyo, GKRP Timoer Rumbai.

Dilansir dari Solopos, GKRP Timoer Rumbai menyebut keberatan atas SK dari Kemenbud. Alasannya, pihaknya tidak dilibatkan dalam proses musyawarah penerbitan SK tersebut.

“Pak Menteri masuk ke rumah orang tanpa izin dari pemilik rumah dalam hal ini PB XIV. Kami berharap setelah ini ada kebijaksanaan Pak Menteri untuk meninjau ulang SK tersebut,” kata dia kepada wartawan.

Sementara itu, berdasarkan penelusuran Espos, dalam SK tersebut diketahui bahwa SK yang ditetapkan pada 12 Januari 2026 dan setidaknya berisi tujuh keputusan beserta turunannya.

Putusan pertama menunjuk KGPHPA Tedjowulan sebagai pelaksana pelindung, pengembangan, dan atau pemanfaatan kawasan cagar budaya.

Keputusan lainnya menyebut tugas lain yang harus dilakukan KGPHPA Tedjowulan seperti melakukan musyawarah rekonsiliasi dengan kerabat Keraton Solo, melakukan koordinasi dengan pemangku kebijakan di tingkat daerah hingga pusat, dan sebagainya.

Menbud dan SK

Sebagaimana diketahui, Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon telah menyerahkan Surat Keputusan (SK) Menbud Nomor 8 Tahun 2026 Tentang Penunjukan Pelaksana Pelindungan, Pengembangan, dan atau Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Karaton Kasunanan Hadiningrat sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional di Keraton Solo, Minggu (18/1/2026).

Bersamaan dengan itu diserahkan pula Surat Keputusan (SK) Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi kepada Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

SK tersebut menetapkan KGPHPA Tedjowulan sebagai pelaksana pelindung, pengembangan, dan atau pemanfaatan kawasan cagar budaya Keraton Solo.

Acara penyerahan digelar di Sasana Parasdya Keraton Solo.

Meskipun sempat terhenti dan ada keributan, penyerahan bisa dilakukan hingga selesai secara simbolis.

Kepada awak media, Menteri Fadli menyebut SK itu sebagai bagian upaya pemerintah dalam merawat warisan budaya yang ada di Keraton Solo.

“Pemerintah, melalui rapat lintas kementerian dan lembaga, telah bersepakat menunjuk Panembahan Agung Tedjowulan sebagai pelaksana. Beliau figur senior yang sarat pengalaman. Kami yakin beliau bisa menjadi bagian dari solusi untuk menyelesaikan persoalan di internal keraton,” kata Menteri Fadli.

Menteri Fadli menegaskan tugas utama KGPHPA Tedjowulan adalah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap bangunan-bangunan yang mendesak untuk direvitalisasi.

Dalam menjalankan tugasnya, pelaksana diwajibkan bekerja sama dengan lembaga adat, keluarga besar keraton, serta pemerintah daerah.

SOLO - Menteri Kebudayaan Fadli Zon buka suara atas keberatan kubu Raja Paku Buwono (PB) XIV Purbaya mengenai Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026. Keputusan terkait penunjukan KGPHPA Tedjowulan sebagai Pelaksana Pelindungan, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Kasunanan Hadiningrat sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional.

"Kita melihat dari sisi pemerintah untuk melakukan penjagaan terhadap cagar budaya," kata Fadli Zon usai menyerahkan Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026 kepada Tedjowulan di Sasana Handrawina, Minggu (18/1/2026).

Dari tinjauannya di lingkungan Keraton Solo, Fadli Zon melihat bangunan-bangunan yang kurang terawat dengan baik. Diharapkan nantinya dapat direvitalisasi, sehingga ke depan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat (Keraton Solo) dapat menjadi objek wisata budaya, wisata sejarah, wisata kuliner, serta wisata religi.

Hal itu sangat potensial dan baik untuk keraton, keluarga besar keraton, dan Solo. Pihaknya sebenarnya sudah berupaya menjalin komunikasi dengan pihak Raja PB XIV Purbaya. Hanya saja saat diundang ternyata tidak datang.

KGPHPA Tedjowulan sebagai Pelaksana Pelindungan, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Kasunanan Hadiningrat sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional, beliau yang nantinya mengundang terkait musyawarah mufakat semua kerabat.

"Harus kita tunjuk dulu siapa pelaksananya. Semacam penanggung jawab supaya kalau kita mau menghibahkan ada dana, kepada siapa? Kalau nanti nggak ada dukungan bantuan, pemerintah nanti yang disalahkan," katanya.

Sebelumnya, acara seremonial penyerahan Surat Keputusan (SK) Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026 di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat (Keraton Solo) diwarnai kericuhan, Minggu (18/1/2026). Salah satu kerabat keratin GKR Panembahan Timoer Rumbai Kusuma Dewayani mendadak menyampaikan protes saat acara berlangsung.

Protes dilontarkan usai Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan pidato sambutan. Kala itu, GKR Panembahan Timoer Rumbai Kusuma Dewayani memegang mikrofon dan mulai menyampaikan uneg-unegnya.

SOLO - Acara penyerahan Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026 di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat (Keraton Solo) diwarnai kericuhan. Salah satu kerabat keraton, GKR Panembahan Timoer Rumbai Kusuma Dewayani mendadak menyampaikan protes saat acara berlangsung.

Protes disampaikan usai Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan pidato sambutan. Kala itu, GKR Panembahan Timoer Rumbai Kusuma Dewayani memegang microphone dan mulai menyampaikan uneg-unegnya.

Namun sesaat kemudian, microphone kemudian mati. Sehingga tidak terlalu jelas apa yang disampaikan sosok yang mendukung penobatan KGPAA Hamengkunegoro (Gusti Purbaya) sebagai Raja Keraton Solo Paku Buwono (PB) XIV ini. Seketika, suasana berubah menjadi kacau karena banyak yang merangsek ke depan acara.

Suara sorakan terdengar ketika Timoer Rumbai bicara. Kericuhan mulai mereda sekitar 15 menit kemudian. Sementara acara seremonial penyerahan Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026 menjadi tertunda. Suasana kembali normal setelah dibacakan doa penutup.

Usai acara, Fadli Zon lalu melanjutkan peninjauan ke dalam lingkungan internal keraton. Sedangkan seremonial Penyerahan Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026 kepada Kanjeng Gusti Pangeran Harya Panembahan Agung Tedjowulan, dilaksanakan di Sasana Handrawina.

Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026, terkait tentang Penunjukan Pelaksana Pelindungan, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Kasunanan Hadiningrat sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional.

"Kalau tadi melihat ada sedikit insiden, saya kira itu hal yang biasa. Ini bagian yang memang perlu diselesaikan," kata Fadli Zon menanggapi kericuhan yang terjadi saat acara.

Fadli Zon berharap Tedjowulan sebagai Pelaksana Pelindungan, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Kasunanan Hadiningrat sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional dapat menyelesaikan persoalan ini.

Fadli Zon yakin Tedjowulan merupakan sosok yang bijaksana, sehingga dapat mengundang semua kerabat dan keluarga besar keraton. Fadli Zon mengemukakan SK Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026 tersebut sebenarnya sudah diserahkan. Namun acara yang berlangsung di keraton hanya untuk kepentingan seremonial saja.

Terpisah, GKR Panembahan Timoer Rumbai Kusuma Dewayani menyampaikan, dirinya menyela saat acara karena merasa tidak dihargai sebagai tuan rumah.

"Kami sebagai tuan rumah tidak diberi tahu, tidak memberikan izin untuk acara tersebut. Jadi kami benar-benar tidak tahu," ucap Timoer Rumbai.

Oleh karena itu, pihaknya telah melayangkan surat keberatan kepada Kementerian Kebudayaan dan tembusan kepada Presiden RI. Pihaknya melihat ketidakadilan terkait proses yang diputuskan oleh Menteri Kebudayaan.

Ketua Eksekutif Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Solo, KPH Eddy Wirabhumi sangat menyayangkan dan memohon maaf atas insiden yang terjadi. Sebab acara kenegaraan harus ternodai oleh hal-hal yang semestinya tidak perlu.

'Tapi nasi sudah menjadi bubur, sudah terjadi. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita untuk mencintai kebudayaan. Seperti yang disampaikan Pak Menteri, Keraton Surakarta merupakan bagian penting dari tapak sejarah perjalanan kebudayaan bahkan konstitusi negara," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, suasana Keraton Solo memanas pascamangkatnya Raja Paku Buwono XIII dengan munculnya raja kembar. Putra PB XIII, KGPAA Hamengkunegoro (Gusti Purbaya) mendeklarasikan diri sebagai Raja Paku Buwono (PB) XIV.

Sementara itu, Maha Menteri Keraton Solo, KGPA Tedjowulan menyatakan telah terjadi kekosongan kekuasaan keraton sejak PB XIII mangkat, Minggu 2 November 2025.

Pada sisi lain, digelar Rembug Keluarga Keraton Solo pada Kamis (13/11/2025). Adik mendiang Raja PB XIII, GRAy Koes Murtiyah Wandansari (Gusti Moeng) yang juga merupakan Ketua LDA Keraton Solo, menegaskan pertemuan bertujuan menyatukan keluarga besar dan menjaga kelestarian Keraton Solo.

Dalam pertemuan, juga menetapkan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Hangabehi sebagai raja penerus tahta Solo bergelar Paku Buwono (PB) XIV.

Bisnis.com, Jakarta - Film Indonesia terus menunjukkan daya saing yang kuat di tengah persaingan ketat dengan film impor dan platform digital.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan bahwa film lokal masih menjadi pemain utama di pasar dalam negeri.

Menurut data Kementerian Kebudayaan, jumlah penonton film Indonesia sepanjang 2025 mencapai sekitar 80,27 juta orang, dengan dua tahun terakhir Indonesia mampu menjaga angka penonton di kisaran 80 juta.

"Jadi, paling tidak penonton Indonesia stabil. Ini juga menunjukkan film Indonesia sudah jadi tuan rumah di negerinya sendiri, ditonton sekitar 60-70% ya film Indonesia itu," kata Fadli Zon.

Film Indonesia juga berhasil memecahkan rekor penonton, dengan film Agak Laen Menyala Pantiku menjadi nomor satu film Indonesia terlaris dengan capaian 10,6 juta penonton.

Fadli Zon berharap ke depan jumlah penonton film Indonesia akan makin stabil dan terus bertumbuh, dengan mendorong budaya masyarakat menonton di bioskop terus membesar.

"Saya tahu, di banyak negara sekarang semakin sedikit orang yang datang ke bioskop dan lebih banyak menunggu film melalui layanan over-the-top (OTT). Namun, saya kira menonton film di bioskop masih sangat penting bagi ekonomi budaya kita," jelasnya.

JAKARTA - Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) meluncurkan buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global di Jakarta, Minggu 14 Desember 2025. Buku ini disusun dalam sepuluh jilid utama serta satu jilid faktaneka dan indeks yang melibatkan 123 sejarawan dari 34 perguruan tinggi di Indonesia.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon mengatakan sepuluh jilid buku ini tidak dimaksudkan untuk menuliskan sejarah Indonesia secara menyeluruh dan detail, melainkan menghadirkan sorotan utama perjalanan bangsa dalam bingkai dinamika global.

“Kalau sejarah kita ditulis secara lengkap, mungkin harusnya seratus jilid. Jadi ini adalah highlight dari perjalanan bangsa, dari masa prasejarah sampai era Reformasi,” ujar Fadli Zon, Selasa (16/12/2025).

Buku ini dibuka dengan Jilid 1 tentang Akar Peradaban Nusantara, yang membahas fondasi awal peradaban di wilayah Nusantara, mulai dari dinamika prasejarah hingga terbentuknya masyarakat awal. Jilid ini menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu wilayah dengan peradaban tertua di dunia, termasuk melalui pembahasan kembalinya fosil Java Man (Homo erectus) ke Indonesia sebagai bagian dari kedaulatan budaya dan peradaban.

Jilid 2 dan Jilid 3 tentang Nusantara dalam Jaringan Global mengulas perjumpaan intensif Nusantara dengan dunia luar, terutama India, Tiongkok, dan Persia. Interaksi ini membentuk jaringan perdagangan maritim, pertukaran budaya, serta fondasi pluralitas yang menjadi ciri khas Indonesia.

Periode kedatangan bangsa Barat dibahas dalam Jilid 4 yang membahas tentang Interaksi Awal dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi, yang merekam dinamika pertemuan, persaingan, dan kerja sama antara kekuatan Eropa dan entitas politik lokal.

Selanjutnya, Jilid 5 tentang Masyarakat Indonesia dan Terbentuknya Negara Kolonial, yang menggambarkan perubahan struktur sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi dalam proses kolonialisasi.

Kesadaran kebangsaan dan perjuangan menuju kemerdekaan menjadi fokus Jilid 6 yakni tentang Pergerakan Kebangsaan, sementara Jilid 7 mencatatkan Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan (1945-1950), yang mengkaji dinamika pascaproklamasi hingga terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masa awal kemerdekaan dibahas dalam Jilid 8 tentang Konsolidasi Negara Bangsa: Konflik, Integrasi, dan Kepemimpinan Internasional (1950-1965), yang menyoroti upaya konsolidasi negara, konflik internal, serta peran Indonesia di panggung global.

Periode Orde Baru diulas dalam Jilid 9 yang menuliskan Pembangunan dan Stabilitas Nasional Era Orde Baru (1967-1998), sementara dinamika Reformasi hingga era kontemporer disajikan dalam Jilid 10 tentang Reformasi dan Konsolidasi Demokrasi (1998-2024).

Seluruh jilid buku ini disunting oleh para sejarawan senior dari berbagai perguruan tinggi, mulai dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Hasanuddin, Universitas Andalas, Universitas Diponegoro, hingga Universitas Islam Internasional Indonesia dan Masyarakat Sejarawan Indonesia. Keberagaman latar belakang editor dan penulis mencerminkan upaya menghadirkan perspektif yang inklusif dan kaya secara akademik.

Guru Besar Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Amelia Fauzia menilai kehadiran buku ini sebagai capaian penting dalam penulisan sejarah nasional.

“Ini luar biasa dan bersifat historis. Kita sudah lama membutuhkan buku yang lebih komprehensif dengan data-data baru. Buku ini merupakan refleksi yang baik dan diharapkan bisa menjadi pedoman, terutama bagi mahasiswa,” ujarnya.

Menurut Amelia, tantangan ke depan adalah memastikan buku ini dapat diakses dan dimanfaatkan oleh generasi muda yang cara belajarnya semakin melampaui ruang kelas konvensional. “Generasi Z banyak belajar sejarah dari luar teks, terutama melalui media digital. Ini tantangan besar sekaligus peluang bagi sejarah publik,” tambahnya.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menambahkan bahwa penerbitan buku ini merupakan bagian dari rangkaian menuju 80 tahun Indonesia merdeka. Ke depan, Kementerian Kebudayaan berencana melanjutkan penulisan buku-buku sejarah tematik lainnya, termasuk sejarah kerajaan-kerajaan besar dan berbagai fase penting perjuangan bangsa Indonesia.

Fadli juga menegaskan bahwa buku Sejarah Indonesia ini bukan kepentingan politik, melainkan untuk kepentingan bangsa ke depannya. “Dan ini untuk merawat kolektif, saya kira pro dan kontra itu biasa dalam demokrasi kita,” pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengungkapkan, proyek penulisan ulang sejarah menghasilkan buku bertajuk "Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global." Buku ini terdiri dari 10 jilid yang menceritakan perkembangan sejarah Republik Indonesia, termasuk tenyang pembangunan dan stabilitas nasional era Orde Baru .

Fadli mengaku, penulisan sejarah yang tertulis dari tiap jilid buku ini masih belum sempurna. Ia menyadari, sejarah Indonesia tak bisa dimuat dalam buku yang terdiri dari 10 jilid saja.

"Kalau sejarah kita ditulis secara lengkap mungkin harusnya 100 jilid kalau mau ditulis secara lengkap. Jadi ini adalah highlight dari perjalanan," ungkap Fadli saat memberi sambutan dalam peluncuran buku di kantornya, Jakarta Selatan, Minggu (14/12/2025).

Ia pun menjelaskan tema besar ke-10 jilid buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global. Jilid pertama adalah Akar Peradaban Nusantara.

"Akar Peradaban Nusantara saja itu panjang sekali. Termasuk saya kira yang dimaksud di sini peristiwa kembalinya Java Man. Java Man ini adalah fosil homo erectus yang dulu dibawa oleh Dubois 135 tahun yang lalu ke Belanda," tutur Fadli.

10 jilid buku penulisan ulang sejarah sebagai berikut:

Jilid 1: Akar Peradaban Nusantara.

Jilid 2 dan 3: Nusantara dalam Jaringan Global.

Jilid 4: Interaksi Awal dengan Barat.

Jilid 5: Masyarakat Indonesia dan Terbentuknya Negara Kolonial.

Jilid 6: Pergerakan Kebangsaan.

Jilid 7: Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan (1945-1950).

Jilid 8: Konsolidasi Negara Bangsa: Konflik, Integrasi, dan Kepemimpinan Internasional (1950-1965).

Jilid 9: Pembangunan dan Stabilitas Nasional Era Orde Baru (1967-1998).

Jilid 10: Reformasi dan Konsolidasi Demokrasi (1998-2024).

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo hingga Menteri Kebudayaan Fadli Zon ke kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan pada Minggu (9/11/2025) sore hari ini.

Berdasarkan pantauan di lokasi, terlihat sejumlah pejabat masih terus berdatangan ke kediaman pribadi presiden tersebut. Terlihat Kapolri mengenakan pakaian batik berwarna kuning.

Selain keduanya juga terlihat Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Ketua MPR Ahmad Muzani.

Meski begitu, hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi terkait agenda rapat yang dilakukan pada sore hari ini.

JAKARTA - Nama Menteri Kebudayaan Fadli Zon tengah menjadi sorotan publik di tengah polemik pemberian gelar pahlawan nasional tahun ini. Gelar tersebut diberikan oleh pemerintah bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2025.

Fadli Zon sebelumnya menyampaikan bahwa terdapat 40 nama calon pahlawan nasional baru yang diusulkan, serta 9 nama tambahan hasil lanjutan dari tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 24 nama menjadi usulan prioritas setelah melalui proses seleksi, kajian, serta penelitian oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK). Menurut Fadli, seluruh nama yang diusulkan telah memenuhi syarat secara akademik dan ilmiah.

Ia menambahkan bahwa seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk latar belakang daerah, peran gender, serta keberagaman kontribusi dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa.

Dua nama yang memunculkan perdebatan publik adalah mantan Presiden Soeharto dan aktivis buruh Marsinah. Fadli Zon menilai keduanya memenuhi sejumlah syarat berdasarkan penilaian dari Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan.

Menurutnya, Soeharto memiliki peran besar dalam pembangunan nasional, sedangkan Marsinah merupakan sosok buruh yang memperjuangkan hak-hak pekerja dan menjadi inspirasi perjuangan kesejahteraan di Indonesia.

Riwayat Pendidikan Menteri Kebudayaan Fadli Zon

Di balik sorotan terhadap pandangannya mengenai gelar pahlawan nasional, Fadli Zon dikenal sebagai sosok yang memiliki perjalanan akademik panjang dan berprestasi. Ia menempuh pendidikan dari tingkat dasar di Bogor hingga meraih gelar doktor di Universitas Indonesia serta gelar master dari kampus ternama di Inggris.

Fadli Zon lahir di Jakarta pada 1 Juni 1971. Sejak kecil, ia telah menunjukkan ketertarikan yang kuat terhadap dunia ilmu pengetahuan dan sosial. Pendidikan dasarnya ditempuh di SDN Cibeureum 3 Bogor, Jawa Barat, dan lulus pada tahun 1984.

Setelah itu, ia melanjutkan ke SMP Fajar, Jakarta Timur, pada periode 1984–1987. Masa remajanya kemudian dihabiskan di SMA Negeri 31 Jakarta Timur, tempat ia menimba ilmu hingga tahun 1989.

Ikut Pertukaran Pelajar ke Amerika Serikat

Selepas SMA, Fadli mendapatkan kesempatan langka untuk menempuh pendidikan internasional di Amerika Serikat. Ia menjadi peserta program pertukaran pelajar AFS di Harlandale High School, Texas, USA, pada tahun 1989–1990. Pengalaman ini memperluas wawasannya terhadap dunia global dan memperkuat minatnya pada bidang politik serta kebudayaan.

Alumnus S1 Rusia UI hingga S3 UI

Sekembalinya ke Indonesia, Fadli Zon melanjutkan pendidikan tinggi di Program Studi Rusia, Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Indonesia (UI). Ia meraih gelar sarjana pada tahun 1997, sekaligus aktif dalam kegiatan kemahasiswaan dan penelitian kebudayaan.

Ketertarikannya pada isu-isu global kemudian membawanya ke Inggris untuk menempuh studi pascasarjana di The London School of Economics and Political Science (LSE), salah satu universitas ternama dunia. Dari kampus bergengsi ini, Fadli meraih gelar Master of Science (MSc) dalam bidang Development Studies pada tahun 2003.

Tak berhenti di sana, Fadli Zon melanjutkan pendidikannya ke jenjang doktoral. Ia menempuh S3 Program Studi Sejarah di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (UI) dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2016. Disertasinya membahas topik sejarah dan kebangsaan, sejalan dengan kiprahnya di bidang politik dan kebudayaan nasional.

Perjalanan Karier Fadli Zon

Selain aktif di dunia akademik, Fadli Zon juga dikenal sebagai tokoh yang aktif di organisasi alumni. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (ILUNI FIB UI) periode 2010–2013.

Karier politiknya dimulai sejak ia menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) periode 1997–1999. Fadli kemudian turut mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014–2019, bahkan sempat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR RI sebanyak dua kali. Pada periode 2019–2024, ia kembali dipercaya menjadi Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) dan anggota Komisi Pertahanan, Luar Negeri, dan Informasi DPR RI.

Kini, Fadli Zon mengemban amanah baru sebagai Menteri Kebudayaan di kabinet Presiden Prabowo Subianto sejak tahun 2024.

SOLO - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menekankan pentingnya membangun ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan khususnya wayang dan gamelan. Sebab keduanya merupakan warisan budaya tak benda Indonesia.

Hal itu disampaikan Fadli Zon saat menghadiri malam puncak Pekan Wayang dan Gamelan 2025 dalam rangka memperingati Hari Wayang Nasional di Balai Kota Solo, Jumat, 7 November 2025 malam.

Fadli Zon mengatakan penguatan ekosistem kebudayaan itu sangat diperlukan agar pelestarian tidak berhenti pada seremonial saja. Tapi bagaimana mampu melahirkan regenerasi, inovasi dan nilai ekonomi bagi masyarakat.

"Kebudayaan jangan hanya dilestarikan. Tapi juga harus dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina agar bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Itulah pentingnya membangun ekosistem yang hidup," katanya, Sabtu (8/11/2025) malam.

Fadli Zon menegaskan wayang dan gamelan itu merupakan dua di antara 16 Intangible Cultural Heritage (ICH) Indonesia yang telah diakui Unesco. "Wayang itu menjadi warisan budaya pertama yang diakui pada 2003, selanjutnya disusul keris, batik, angklung dan gamelan," katanya.

Fadli Zon menyebut keberadaan komunitas dalang, sinden, dan perajin gamelan itu menjadi bagian penting dalam ekosistem budaya. Pemerintah akan terus mendorong pembinaan dan kolaborasi antara pelaku seni, akademisi, pemerintah daerah dan masyarakat.

"Kita berharap generasi muda, dalang-dalang cilik, dan sinden-sinden cilik menjadi penerus dan pejuang kebudayaan digaris depan," ungkapnya.

Fadli Zon menjelaskan Kementerian Kebudayaan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendorong terus agar kebudayaan dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui industri kreatif dan pop culture. "Wayang dan gamelan perlu terus dibuat relevan dengan kekinian. Ini agar menjadi bagian dari kehidupan modern tanpa kehilangan ruh tradisinya," ujar dia.

Fadli Zon juga menyoroti meningkatnya minat dunia terhadap gamelan dan wayang. Saat ini tercatat ada sekitar 300 set gamelan berada diberbagai universitas di Amerika Serikat, kelompok gamelan juga tumbuh di Rusia, Inggris, China hingga Argentina. "Banyak orang asing itu mainkan gamelan. Ini bukti warisan budaya kita sudah mendunia. Tugas kita memastikan keberlangsungan di tanah sendiri," jelasnya.

Fadli Zon mengajak seluruh pihak-pihak untuk memperkuat ekosistem seni tradisi melalui kolaborasi lintas sektor. "Mari terus hidupkan panggung-panggung wayang, dengarkan denting gamelan di setiap penjuru negeri. Karena bangsa yang besar dan beradab adalah bangsa yang mencintai budayanya," ucapnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menyatakan Presiden ke-2 RI Soeharto hingga Marsinah memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Menurut Fadli, hal ini mengacu penilaian dari sejumlah pihak, yang masuk dalam dewan gelar dan tanda kehormatan, baik dari tokoh agama, akademisi, hingga dari aktivis.

Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia, Kamis (06/11/2025).

JAKARTA - Kementerian Kebudayaan menggelar Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Museum Sumpah Pemuda, Selasa (28/10/2025). Menteri Kebudayaan Fadli Zon bertindak sebagai inspektur upacara.

Upacara dilakukan dengan pengibaran bendera Merah Putih di pelataran Museum Sumpah Pemuda yang dilakukan oleh para paskibra. Upacara dilanjutkan dengan mengheningkan cipta untuk merenung dan mendoakan arwah para pahlawan pejuang bangsa agar diterima di tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa.

Setelah itu, Fadli Zon pun membacakan teks Pancasila. Upacara dilanjutkan dengan pembacaan teks Pembukaan UUD tahun 1945. Lantas, upacara berlanjut pada pembacaan teks Keputusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928 dilanjutkan dengan pembacaan amanat oleh Fadli Zon.

Dalam amanatnya, Fadli Zon menekankan agar Indonesia berdiri tegak. "Hari ini tugas kita berbeda, kita tak lagi mengangkat bambu runcing, tapi mengangkat ilmu, kerja keras, dan kejujuran. Namun semangatnya tetap sama, Indonesia harus berdiri tegak, Indonesia tak boleh kalah," ujar Fadli Zon.

Fadli Zon mengatakan, hari ini, semua masyarakat Indonesia berdiri di langit merah putih, langit yang dahulu menaungi para pemuda 1928. Mereka tak banyak bicara, mereka berani, mereka bersumpah dan menepatinya dengan darah dan nyawa.

"Kita hidup di zaman yang berat, dunia bergerak cepat, namun kita tak boleh takut karena kita harus percaya di setiap kampung, di setiap kota masih ada anak muda Indonesia yang jujur, tangguh, dan berani. Itulah kekuatan bangsa kita. Kita butuh pemuda patriotik, gigih, dan empati, yang mencintai tanah air dengan tindakan nyata, tetap berdiri ketika badai datang," tuturnya.

Dia melanjutkan, seperti yang selalu dinyatakan dan dicerminkan oleh Presiden Prabowo Subianto, jangan takut bermimpi besar, jangan takut gagal. "Kalian bukan pelengkap sejarah, kalian adalah penentu sejarah berikutnya."

Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 itu diikuti oleh jajaran Kemenbud RI. Meski ada upacara di kawasan Museum Sumpah Pemuda, jalanan di depan museum tersebut tak dilakukan penutupan.

Polisi hanya melakukan pengaturan arus lalu lintas agar tak terjadi kemacetan. Arus lalu lintas di Jalan Kramat Raya dari arah Cipinang menuju Kemayoran tampak padat, begitu juga sebaliknya.