Puluhan gerai minimarket waralaba seperti Alfamart dan Indomaret di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), kembali beroperasi setelah sempat ditutup pemerintah daerah karena melanggar aturan zonasi.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin membenarkan penutupan tersebut dilakukan lantaran gerai-gerai terkait melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

"Pertama, benar ditutup. Kedua, memang toko-toko tersebut melanggar Perda 7 tahun 2021 mengenai jarak antar pasar dan antar minimarket," ujar Solihin, Selasa (26/5) mengutip detikfinance.

Namun, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akhirnya mengizinkan seluruh gerai kembali beroperasi dengan mempertimbangkan nasib para pekerja di toko-toko tersebut.

"Sehingga atas hal tersebut, di samping juga ada karyawan yang tadi meluapkan kegelisahannya kalau terjadi tutup, akhirnya seluruh toko minggu lalu sudah dibuka kembali," katanya.

Solihin menegaskan penutupan gerai minimarket tersebut tidak berkaitan dengan keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Meski begitu, ia mengatakan relokasi gerai dimungkinkan dilakukan setelah masa kontrak sewa habis agar sesuai dengan aturan daerah.

[Gambas:Youtube]

"Ke depannya nanti setelah masa kontrak habis, tolong disesuaikan lah. Bisa aja (buka gerai baru), tergantung potensinya. Kalau masih ada kita buka," tuturnya.

Ia juga memastikan seluruh gerai yang sempat ditutup kini telah kembali beroperasi dan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan.

"Semua, saya pastikan sudah dibuka semuanya. Nggak ada sama sekali, tidak ada (PHK)," ujar Solihin.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut persoalan penutupan minimarket di Lombok Tengah murni berkaitan dengan perizinan dan penataan wilayah.

"Nah, saya lihat itu pemerintah daerah mungkin sedang melakukan penataan kembali mungkin ya. Jadi, tadi kami sudah koordinasi juga dengan teman-teman. Jadi tidak ada isu lain, isunya hanya kaitannya dengan perizinan saja," kata Budi di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5).

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebelumnya menghentikan operasional 25 gerai supermarket waralaba karena dinilai melanggar ketentuan daerah. Mayoritas gerai tersebut berada kurang dari 1 kilometer dari pasar tradisional.

Kepala Satpol PP Lombok Tengah Zaenal Mustakim mengatakan penutupan dilakukan berdasarkan hasil kajian lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menegakkan Perda Nomor 7 Tahun 2021.

"Jadi, itu adalah hasil tim kajian dari lintas OPD. Yang terdiri dari Dinas Perizinan, Perdagangan, Pol PP, PUPR," ujar Zaenal kepada detikBali beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution mengaku menolak menandatangani sejumlah pengajuan proyek dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut yang dinilai tidak masuk akal dan terkesan di-mark up.

Bobby menyebut, sejak dirinya dinyatakan menang Pilgub Sumut oleh KPU beberapa waktu lalu, banyak pihak mulai mendekat dan mencoba meloloskan berbagai proyek dengan meminta persetujuan darinya.

Namun, sejumlah pengajuan itu justru membuat Bobby geram karena dokumen proyek disebut tiba-tiba sudah berada di mejanya untuk diteken tanpa pernah dipaparkan secara terbuka.
“Ada yang datang ngucapin selamat, habis itu minta tanda tangan. Saya bilang, ini proyek apa? Kok tiba-tiba sudah ada di meja saya,” ujar Bobby dalam keterangannya.

Salah satu yang disorot Bobby yakni proyek pembangunan fisik sebuah gedung dengan nilai anggaran mencapai Rp484 miliar. Menurutnya, proyek tersebut tidak pernah dipresentasikan secara detail, baik soal konsep pembangunan maupun rincian anggarannya.

“Gedungnya nggak pernah dipaparkan, nggak pernah diekspos, tiba-tiba minta diteken. Nilainya sampai ratusan miliar. Saya tolak,” katanya.

Bobby menegaskan dirinya tidak ingin asal menyetujui proyek tanpa kajian yang jelas, terlebih jika anggarannya terkesan dimahalkan.

Ia mengaku akan lebih ketat memeriksa seluruh pengajuan proyek dari OPD agar tidak ada praktik pemborosan anggaran maupun permainan proyek di lingkungan Pemprov Sumut.

“Saya nggak mau tanda tangan kalau prosesnya nggak jelas. Semua harus transparan dan masuk akal,” tegasnya.

Sikap Bobby tersebut sekaligus menjadi sinyal keras bagi OPD di lingkungan Pemprov Sumut agar tidak lagi mengajukan proyek yang dinilai janggal ataupun hanya mengandalkan kedekatan politik untuk mendapatkan persetujuan anggaran.

Menurut Bobby, setiap program pembangunan harus benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran daerah.

PALEMBANG - Asosiasi Pengusaha Advertising Palembang resmi dilantik. Pelantikan ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat peran pelaku usaha periklanan dalam pembangunan daerah.

Momentum ini menjadi titik awal kolaborasi nyata antara asosiasi dan Pemerintah Kota dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor periklanan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Advertising Palembang Indrayani menegaskan komitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah kota, khususnya dalam penataan dan penertiban reklame. Asosiasi siap menjadi mitra aktif dalam memastikan seluruh aktivitas periklanan berjalan sesuai regulasi, berizin resmi, serta memberikan kontribusi maksimal terhadap kas daerah.

“Ke depan, kami tidak hanya fokus pada pertumbuhan usaha anggota, tetapi juga berperan dalam menciptakan ekosistem periklanan yang tertib, transparan, dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan PAD Kota Palembang,” tegasnya, Jumat (10/4/2026).

Selain itu, asosiasi juga akan mendorong percepatan proses perizinan reklame melalui koordinasi intensif dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir praktik ilegal serta meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha.

Pemerintah Kota Palembang menyambut baik terbentuknya asosiasi ini sebagai mitra strategis dalam pengawasan dan penataan reklame. Kolaborasi ini diyakini mampu menciptakan tata kota yang lebih rapi, estetis, serta berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah.

Dengan semangat kolaborasi, Asosiasi Pengusaha Advertising Palembang optimistis mampu menjadi garda terdepan dalam mendorong industri periklanan yang profesional, tertib regulasi, dan berdaya saing tinggi di tingkat daerah maupun nasional.