Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution mengaku menolak menandatangani sejumlah pengajuan proyek dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut yang dinilai tidak masuk akal dan terkesan di-mark up.

Bobby menyebut, sejak dirinya dinyatakan menang Pilgub Sumut oleh KPU beberapa waktu lalu, banyak pihak mulai mendekat dan mencoba meloloskan berbagai proyek dengan meminta persetujuan darinya.

Namun, sejumlah pengajuan itu justru membuat Bobby geram karena dokumen proyek disebut tiba-tiba sudah berada di mejanya untuk diteken tanpa pernah dipaparkan secara terbuka.
“Ada yang datang ngucapin selamat, habis itu minta tanda tangan. Saya bilang, ini proyek apa? Kok tiba-tiba sudah ada di meja saya,” ujar Bobby dalam keterangannya.

Salah satu yang disorot Bobby yakni proyek pembangunan fisik sebuah gedung dengan nilai anggaran mencapai Rp484 miliar. Menurutnya, proyek tersebut tidak pernah dipresentasikan secara detail, baik soal konsep pembangunan maupun rincian anggarannya.

“Gedungnya nggak pernah dipaparkan, nggak pernah diekspos, tiba-tiba minta diteken. Nilainya sampai ratusan miliar. Saya tolak,” katanya.

Bobby menegaskan dirinya tidak ingin asal menyetujui proyek tanpa kajian yang jelas, terlebih jika anggarannya terkesan dimahalkan.

Ia mengaku akan lebih ketat memeriksa seluruh pengajuan proyek dari OPD agar tidak ada praktik pemborosan anggaran maupun permainan proyek di lingkungan Pemprov Sumut.

“Saya nggak mau tanda tangan kalau prosesnya nggak jelas. Semua harus transparan dan masuk akal,” tegasnya.

Sikap Bobby tersebut sekaligus menjadi sinyal keras bagi OPD di lingkungan Pemprov Sumut agar tidak lagi mengajukan proyek yang dinilai janggal ataupun hanya mengandalkan kedekatan politik untuk mendapatkan persetujuan anggaran.

Menurut Bobby, setiap program pembangunan harus benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran daerah.

Secara total sebelumnya sekitar Rp2,1 triliun, kemudian ada penambahan kurang lebih Rp600 miliar,

Trenggalek, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah menambah alokasi anggaran pembangunan Bendungan Bagong di Kabupaten Trenggalek sebesar Rp600 miliar sehingga total nilai proyek strategis nasional (PSN) tersebut meningkat menjadi sekitar Rp2,7 triliun dari sebelumnya Rp2,1 triliun.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bendungan Bagong, Senna Ananggadipa Adhitama mengatakan, penambahan anggaran tersebut diperlukan untuk mempercepat penyelesaian proyek yang telah berjalan sejak 2021.

“Secara total sebelumnya sekitar Rp2,1 triliun, kemudian ada penambahan kurang lebih Rp600 miliar,” ujarnya.

Ia memastikan pembangunan bendungan tetap berlanjut dengan progres fisik saat ini telah mencapai sekitar 60 persen. Pemerintah juga membuka peluang percepatan penyelesaian dari target awal 2029 apabila dukungan anggaran dan teknis memungkinkan.

Menurut dia, fokus pengerjaan saat ini berada pada struktur utama bendungan (main dam) dan pelimpah (spillway). Hingga kini, serapan anggaran dari pagu awal telah mencapai sekitar 80 persen.

Senna menjelaskan, kendala utama proyek terjadi pada tahap awal, terutama terkait pembebasan lahan yang sempat menghambat pekerjaan sejak kontrak ditandatangani pada 2018 dan baru efektif berjalan pada 2021–2022.

“Untuk lahan saat ini tinggal sekitar 2 persen, terutama pada tanah kas desa dan lahan wakaf yang masih dalam proses,” katanya.

Selain faktor lahan, keterbatasan anggaran pada periode sebelumnya juga sempat mempengaruhi laju pembangunan. Namun, ia menegaskan secara teknis tidak terdapat kendala signifikan, termasuk pada kondisi longsoran yang terjadi di area tertentu.

“Longsoran itu karena karakter tanah, tetapi bukan kendala utama karena tidak berdampak pada struktur utama bendungan,” ujarnya.

Bendungan Bagong dirancang memiliki kapasitas tampung sekitar 17 juta meter kubik dengan luas genangan mencapai 200 hektare. Infrastruktur ini diharapkan mendukung ketahanan air dan pertanian di wilayah Trenggalek dan sekitarnya.

Dengan tambahan anggaran tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan Bendungan Bagong dapat diselesaikan lebih cepat dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) yang mengawal proyek pembangunan Giant Sea Wall (GSW) di kawasan Pantura memproyeksikan anggaran proyek mencapai USD100 miliar atau setara Rp1.684 triliun (asumsi kurs Rp16.840)

Beban anggaran proyek direncanakan, selain menggunakan APBN, pemerintah juga membuka jalan untuk keterlibatan investor baik dari dalam maupun luar negeri.

"Secara keseluruhan sudah ada hitungannya sekitar USD80-100 miliar. Kami sedang dalami ini secara mendalam, apa keuntungannya untuk Indonesia, dalam arti kata tidak terlalu memberatkan pemerintah," kata Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf saat ditemui di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (23/2/2026).

Didit memastikan sampai saat ini belum ada investasi asing maupun dalam negeri yang memasukkan dana untuk proyek GSW. Meski begitu, pihaknya tetap memetakan pesisir Pantura sebagai prioritas terlebih dulu dimulai pembangunan tanggul laut raksasa.

"Kami tidak generalize semuanya harus dengan APBN, harus dengan investor. Kami (harus) pelajari betul mana-mana daerah yang memang dibutuhkan untuk pelaksanaan (pembangunan GSW) oleh pihak dalam negeri sendiri (atau) pihak luar negeri," ucap dia.

Pelaksanaan proyek GSW ditekankan Didit bukan hanya untuk kepentingan sesaat, tetapi demi waktu jangka panjang. Bahkan, diharapkan GSW dapat bertahan sampai 300 tahun. Sehingga segala proses pembangunan proyek, termasuk pembiayaan menjadi atensi pemangku kepentingan agar dijalankan secara hati-hati.

Adapun GSW kawasan Pantura direncanakan mencakup wilayah sepanjang 535 kilometer yang tersebar di lima provinsi mulai dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta lima wilayah kota dan 25 wilayah kapubaten.

Didit mencontohkan GSW di pesisir Jakarta bakal dibagi menjadi dua bagian, tanggul raksasa laut di timur dan barat. Di antara dua GSW itu, dibangun jembatan. Lalu, di sisi GSW pun dibuat waduk retensi, yang digadang-gadang bakal berpotensi menjadi pasokan air baku bagi ibu kota.

Dalam proses pembangunan GSW, Didit menjelaskan BOPPJ yang disupervisi Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menjalin sinergi dengan tenaga ahli dari kalangan universitas dan ahli lingkungan, yang mengetahui betul soal akar masalah adanya abrasi di pesisir.

Saat ini, sedang diproses master plan proyek. Dari kajian yang dibangun bersama para ahli, proyek GSW yang diawasi BOPPJ bakal memulai penulisan naskah akademik sebagai landasan dalam tahap perencanaan, termasuk mematangkan eksekusi proyek secara simultan di kawasan Pantura. Peranan ahli dari luar Indonesia juga turut dilibatkan dalam perencanaan proyek GSW.

Kematangan dalam merumuskan kajian akademik berkorelasi langsung dengan keberhasilan proyek ke depan. Didit menitikberatkan proyek GSW memiliki urgensi dalam menjaga masyarakat dari kerugian akibat kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, yang berujung terjadinya banjir rob hingga penurunan permukaan tanah.

"Bukan hanya penduduk 17 sampai 20 juta jiwa yang kami harus lindungi, tapi seluruh aset-aset nasional yang ada di Pantura Jawa ini lebih kurang sekitar USD368 miliar," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, rencana pembangunan proyek kereta cepat Jakarta–Surabaya memerlukan pendekatan yang tepat. AHY menyebut, kereta cepat Jakarta–Surabaya akan memangkas waktu tempuh perjalanan menjadi hanya tiga jam.

“Kadang-kadang, kalau lagi macet-macetnya, itu saja kita bisa sekian jam kan di Jabodetabek ini. Ini tiga jam jarak tempuh sampai Surabaya,” ujar AHY saat konferensi pers terkait capaian satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo dalam sektor infrastruktur dan pembangunan kewilayahan (IPK) di kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Kendati begitu, AHY menilai durasi singkat yang menghubungkan dua kota besar tersebut bukan menjadi satu-satunya faktor bagi pemerintah untuk menjalankan proyek itu. AHY menyampaikan, pemerintah tentu juga memikirkan persoalan anggaran yang akan digunakan untuk proyek tersebut.

“Tentu seperti tidak sensitif terhadap kebutuhan pemerataan pembangunan wilayah. Ini saya sering bicarakan, kita tidak bisa hanya fokus pada satu hal, tapi kita juga selalu dihadapkan pada keterbatasan anggaran,” sambung AHY.

AHY menilai perlunya keseimbangan pemerataan dalam setiap program pemerintah. Ia menyebut, megaproyek kereta cepat Jakarta–Surabaya harus disertai dengan kajian yang komprehensif.

“Kita harus hitung dengan baik. Tapi semangat mereaktivasi, meningkatkan kapasitas kereta api, bukan kereta cepat saja, ini juga harus dikawal bersama-sama agar industri perkeretaapian ini semakin maju dan berkembang,” ucap AHY.

AHY juga mendorong proyek kereta cepat Jakarta–Surabaya dapat memberikan nilai tambah bagi industri perkeretaapian nasional dan juga ekonomi sekitar. Ia mengatakan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, hingga BUMN perlu duduk bersama dalam melakukan kajian menyeluruh untuk mengoptimalkan rencana proyek kereta cepat Jakarta–Surabaya.

“Kita tidak hanya ingin membeli sesuatu dari luar, tapi kita juga ingin menghidupkan industri perkeretaapian nasional. Kalau ada demand, pasti ada supply dan ini akan menggerakkan kembali ekonomi. Jangan sampai pemerintah hanya membangun jalurnya, kereta apinya, tapi kemudian tidak mendapatkan benefit yang lebih luas,” lanjut AHY.

AHY juga mengingatkan, rencana proyek kereta cepat Jakarta–Surabaya harus melihat kemampuan PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai satu-satunya operator perkeretaapian di Indonesia. AHY tak ingin proyek tersebut semakin membebani kondisi perusahaan KAI.

“Terkait dengan kereta cepat maupun kereta api secara umum. Intinya, KAI juga harus sehat karena KAI tidak hanya mengurusi kereta cepat, KAI bertanggung jawab pada sektor perkeretaapian di seluruh Indonesia. Ribuan kilometer harus juga bisa kita jaga,” kata AHY.