Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution mengaku menolak menandatangani sejumlah pengajuan proyek dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut yang dinilai tidak masuk akal dan terkesan di-mark up.

Bobby menyebut, sejak dirinya dinyatakan menang Pilgub Sumut oleh KPU beberapa waktu lalu, banyak pihak mulai mendekat dan mencoba meloloskan berbagai proyek dengan meminta persetujuan darinya.

Namun, sejumlah pengajuan itu justru membuat Bobby geram karena dokumen proyek disebut tiba-tiba sudah berada di mejanya untuk diteken tanpa pernah dipaparkan secara terbuka.
“Ada yang datang ngucapin selamat, habis itu minta tanda tangan. Saya bilang, ini proyek apa? Kok tiba-tiba sudah ada di meja saya,” ujar Bobby dalam keterangannya.

Salah satu yang disorot Bobby yakni proyek pembangunan fisik sebuah gedung dengan nilai anggaran mencapai Rp484 miliar. Menurutnya, proyek tersebut tidak pernah dipresentasikan secara detail, baik soal konsep pembangunan maupun rincian anggarannya.

“Gedungnya nggak pernah dipaparkan, nggak pernah diekspos, tiba-tiba minta diteken. Nilainya sampai ratusan miliar. Saya tolak,” katanya.

Bobby menegaskan dirinya tidak ingin asal menyetujui proyek tanpa kajian yang jelas, terlebih jika anggarannya terkesan dimahalkan.

Ia mengaku akan lebih ketat memeriksa seluruh pengajuan proyek dari OPD agar tidak ada praktik pemborosan anggaran maupun permainan proyek di lingkungan Pemprov Sumut.

“Saya nggak mau tanda tangan kalau prosesnya nggak jelas. Semua harus transparan dan masuk akal,” tegasnya.

Sikap Bobby tersebut sekaligus menjadi sinyal keras bagi OPD di lingkungan Pemprov Sumut agar tidak lagi mengajukan proyek yang dinilai janggal ataupun hanya mengandalkan kedekatan politik untuk mendapatkan persetujuan anggaran.

Menurut Bobby, setiap program pembangunan harus benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP) atau KB Bank menilai program Percepatan Intermediasi Nasional (PINISI) yang diluncurkan Bank Indonesia berpotensi memperkuat fungsi intermediasi perbankan sekaligus meningkatkan pembiayaan ke sektor riil.

Direktur Utama KB Bank Kurnady mengatakan program tersebut dapat membantu meningkatkan bankability proyek-proyek prioritas melalui kurasi proyek yang lebih baik, transparansi yang lebih kuat, hingga koordinasi lintas pemangku kepentingan yang lebih terintegrasi.

“Program ini berpotensi meningkatkan bankability proyek-proyek prioritas melalui kurasi proyek yang lebih baik, transparansi yang lebih kuat, serta koordinasi lintas pemangku kepentingan yang lebih terintegrasi,” ujar Kurnady kepada Bisnis, Sabtu (9/5/2026).

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mendukung kejelasan kelayakan kredit dan kepastian arus kas proyek, terutama pada sektor-sektor prioritas seperti hilirisasi, ketahanan pangan, dan perumahan.

Kendati demikian, dia menilai keberhasilan program PINISI tetap akan sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi, kualitas pipeline proyek, serta dukungan mitigasi risiko dari pemerintah dan regulator.

Di tengah dinamika global yang masih dibayangi suku bunga tinggi dan potensi capital outflow, KB Bank mengaku masih memiliki ruang untuk melakukan ekspansi kredit secara selektif dan prudent.

Kurnady menjelaskan perseroan akan tetap fokus pada sektor-sektor dengan fundamental kuat dan arus kas yang sehat, didukung disiplin underwriting serta manajemen risiko yang konsisten.

“Pendekatan ini memungkinkan pertumbuhan kredit berjalan seiring dengan terjaganya kualitas aset, sesuai prinsip risk-adjusted growth yang menjadi dasar strategi pembiayaan kami,” katanya.

Lebih lanjut, KB Bank memandang optimalisasi intermediasi melalui PINISI membutuhkan sinergi berkelanjutan antara regulator, pemerintah, dan industri perbankan.

Perseroan menilai penguatan kesiapan proyek, harmonisasi kebijakan lintas sektor, serta skema mitigasi risiko menjadi dukungan konkret yang diperlukan agar pembiayaan ke sektor riil dapat berjalan lebih efektif.

Selain itu, koordinasi lintas kementerian dan regulator juga dinilai penting guna memberikan kepastian dalam pelaksanaan berbagai inisiatif baru, sehingga perbankan memiliki kejelasan dalam menyalurkan kredit ke sektor yang sejalan dengan prioritas pemerintah.