Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan industri Indonesia mempunyai kapabilitas untuk menjadi bagian dari rantai pasok hijau global.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda Peresmian Gedung Cakrawala dan Nusantara PT McDermott Indonesia di Batam, Kepulauan Riau.

“Sangat penting bagi kami adalah kenyataan bahwa meskipun proyek ini mendukung transisi hijau di Eropa, sebagian besar proses manufakturnya berlangsung di Indonesia. Artinya, pekerja dan insinyur Indonesia terlibat. Kapabilitas industri Indonesia juga menjadi bagian dari rantai pasok hijau global. Hal ini sangat bermakna karena sejalan dengan prioritas pembangunan nasional,” ujar dia sebagaimana dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Pemerintah Indonesia memperkuat dukungan terhadap transformasi ekonomi hijau dan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) melalui pengembangan proyek Tennet 2GW High Voltage Direct Current (HVDC). Proyek tersebut merupakan proyek infrastruktur konversi energi angin menjadi energi listrik pertama di Indonesia.

Secara bertahap, proyek perdana di Indonesia ini diproyeksikan menyerap 6 ribu tenaga kerja lokal hingga 2029, serta meningkatkan daya saing dan kapasitas sumber daya manusia Indonesia dalam penguasaan standar teknologi konstruksi modern Eropa.

Proyek tersebut disebut akan menciptakan investasi dan aktivitas ekonomi, serta memperkuat kapasitas pekerja dan insinyur Indonesia melalui alih teknologi dan pembelajaran industri.

Indonesia mendorong perusahaan-perusahaan global untuk hadir bukan hanya sebagai penjual produk, tetapi juga sebagai mitra yang berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia, menciptakan peluang kerja, serta tumbuh bersama masyarakat lokal.

“Apa yang dilakukan PT McDermott Indonesia di Batam dapat menjadi contoh yang sangat baik bagi investasi asing di Indonesia. Bukan hanya karena besarnya nilai investasi, tetapi juga karena perusahaan ini menunjukkan komitmen jangka panjang, pengembangan tenaga kerja lokal, peningkatan kapasitas industri, serta dukungan terhadap keberlanjutan. Hal tersebut telah dilakukan McDermott selama lebih dari 50 tahun,” kata Menteri PPN.

“Saya berharap proyek ini dapat terus berkembang dan menjadi awal dari kerja sama yang lebih besar di masa mendatang. Mari terus membangun kemitraan yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri, mendukung transformasi energi hijau, serta menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat,” kata Rachmat Pambudy

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad turut menyampaikan bahwa proyek Tennet 2GW memberikan efek berganda (multiplier effect) yang nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau.

Tercatat, perekonomian Kepulauan Riau tumbuh sebesar 7,04 persen di triwulan I tahun 2026, tertinggi di wilayah Sumatra.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengadakan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Ponorogo, Jawa Timur.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi bahwa pihaknya mengadakan giat terhadap kasus di lingkungan Bupati Ponorogo.

Dalam OTT tersebut, Fitroh membenarkan salah satu yang terjaring adalah Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

"Benar," katanya kepada wartawan, Jumat (7/11/2025).

Dilansir dari Antara, sebelumnya KPK melakukan OTT dan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.

Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

Kelima, pada 20 Agustus 2025, OTT terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu.

Keenam, OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid pada 3 November 2025, yakni mengenai dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.