KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Selasa, 13 Januari 2025. Penggeledahan dilakukan imbas kasus suap pengurangan setoran pajak yang dilakukan oknum pejabat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tak akan ikut campur dengan proses penyidikan yang dilakukan KPK. Meski demikian, ia memastikan pendampingan hukum terhadap pejabat pajak yang tersandung kasus tetap dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

“Dilihat saja proses hukumnya seperti apa. Geledah ya geledah, periksa. Tapi kalau saya ditanya kenapa mendampingi secara hukum, itu kan masih pegawai keuangan,” ucap Purbaya di Jakarta pada Rabu, 14 Januari 2026.

Kementerian Keuangan tetap mendampingi sebelum ada keputusan final di pengadilan. Meski demikian, Purbaya menjamin tak akan mengintervensi kerja KPK. “Sebelum dia diputuskan bersalah di pengadilan, dia masih pegawai Kementerian Keuangan, jadi kan kita dampingi terus. Tapi enggak ada intervensi,” ucapnya.Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan atau (OTT) terhadap 8 orang, termasuk kepala KPP Madya Jakarta Utara, pada Jumat dan Sabtu dini hari, 9-10 Januari 2026. Pada 11 Januari 2026, KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka.

Tiga di antaranya pejabat Direktorat Jenderal Pajak. Mereka adalah Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi, Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin, dan Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara Askob Bahtiar.

Para tersangka dijerat pasal gratifikasi karena diduga menerima suap untuk menurunkan nilai laporan pajak bumi dan bangunan (PBB) PT Wanatiara Persada (PT WP) dari Rp 75 miliar jadi Rp 15 miliar. Ketiganya diduga menerima bagian dari total suap Rp 4 miliar dari PT WP. Berikut detail aset dan kekayaan yang dimiliki tiga pejabat pajak tersebut.

Sementara itu Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan sanksi skors atau pemberhentian sementara terhadap tiga pejabat pajak tersebut.

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal mengevaluasi kinerja pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kasus suap yang melibatkan pejabatnya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan 3 pejabat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara sebagai tersangka kasus suap dan penurunan nilai setoran pajak.

Bendahara Negara itu masih mencari langkah penyelesaian yang tepat. “Kalau yang jelas nanti mungkin pegawai pajak akan dikocok ulang, diputer-puter, lah. Yang kelihatan terlibat akan kita taruh di tempat terpencil atau dirumahkan saja nanti kita lihat seperti apa,” ucapnya di kantor IDN Media, Jakarta, Rabu, 14 Januari 2026.

Purbaya masih memikirkan strategi sanksi bagi pejabat pajak nakal. Opsi rotasi posisi juga jadi pertimbangan khususnya bagi pejabat dengan kesalahan minim atau tidak fatal.

Namun pilihan mutasi tak akan diterapkan ke pejabat yang sudah terlibat pelanggaran berat. “Kalau sudah jahat, dirotasi kan enggak ada gunanya. Saya sedang nilai itu,” ucapnya.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan atau (OTT) terhadap 8 orang, termasuk kepala KPP Madya Jakarta Utara, pada Jumat dan Sabtu dini hari, 9-10 Januari 2026. Pada 11 Januari 2026, KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka.

Mereka adalah tiga pejabat DJP yakni Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi (DWB), Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin (AGS), dan Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara Askob Bahtiar (ASB). Selain itu Abdul Kadim Sahbudin (ABD) yang merupakan konsultan pajak serta Staf PT Wanatiara Persada atau PT WP Edy Yulianto (EY).

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan kasus korupsi bermula ketika PT WP melaporkan kewajiban pajak bumi dan bangunan (PBB) periode 2023 ke KPP Madya Jakarta Utara. KPP Madya menemukan potensi kurang bayar pajak perusahaan itu sekitar Rp 75 miliar.

AGS, selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakut lalu menyarankan PT WP membayar pajak ‘all in’ sebesar Rp 23 miliar. Dari nilai tersebut, Rp 15 miliar dihitung sebagai kekurangan bayar pajak dan Rp 8 miliar sebagai imbalan atau fee bagi pejabat pajak.

PT Wanatiara Persada sempat melakukan tawar menawar kembali agar imbalan turun dari Rp 8 miliar menjadi Rp 4 miliar. Setelah sepakat, pada Desember 2025, akhirnya dikeluarkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP) pajak yang isinya bahwa PT WP hanya punya kekurangan bayar Rp 15,7 miliar.

Imbalan Rp 4 miliar itu dibagi-bagi kepada beberapa pihak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Saat proses distribusi uang suap inilah KPK melakukan penangkapan.

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan tiga pejabat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara yang terlibat kasus suap sebagai tersangka pada Ahad, 11 Januari 2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan juga telah memberhentikan sementara ketiganya dari jabatan.

Mereka adalah Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi, Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin, dan Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara Askob Bahtiar.

Para tersangka dijerat pasal gratifikasi karena diduga menerima suap untuk menurunkan nilai laporan pajak bumi dan bangunan (PBB) PT Wanatiara Persada (PT WP) dari Rp 75 miliar jadi Rp 15 miliar. Ketiganya diduga menerima bagian dari total suap Rp 4 miliar dari PT WP. Berikut detail aset dan kekayaan yang dimiliki tiga pejabat pajak tersebut.

1. Dwi BudiBerdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK yang disampaikan pada 21 Februari 2025, Dwi Budi tercatat memiliki harta berupa bangunan hingga transportasi. Terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 4,74 miliar. Aset properti Dwi tersebar di beberapa wilayah seperti Sukabumi Jawa Barat, Jakarta Selatan, Depok, Tangerang dan Magelang.

Dwi juga memiliki harta berupa alat transportasi dengan nilai total Rp 406 juta. Terdiri dari Mobil Mazda sedan tahun 1987, lalu BMW 3231 sedan tahun 1996, sepeda motor Piaggio 2014, vespa Piaggio Primavera tahun 2017, sepeda motor Honda Rebel CMX500 Tahun 2018, dan mobil Toyota Fortuner keluaran tahun 2016.

Selain itu, Dwi melaporkan kepemilikan harta bergerak lainnya senilai Rp 185 juta, serta kas dan setara kas sebesar Rp 151 juta. Adapun total harta yang dimiliki Dwi adalah Rp 6,02 miliar, namun ia tercatat memiliki utang Rp 1,14 miliar, sehingga total harta kekayaannya Rp 4.874.676.535.

2. Agus SyaifudinSedangkan Agus Syaifudin berdasarkan data e-LHKPN KPK yang disampaikan 25 Februari 2025 memiliki harta kekayaan bersih sebesar Rp 3,23 miliar. Terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 2,36 miliar. Aset properti Agus tersebar di beberapa wilayah seperti Banyuwangi, Pemalang dan Bogor.

Agus juga memiliki harta berupa alat transportasi dengan nilai total Rp 720,9 juta. Terdiri dari sepeda motor Honda Supra X tahun 2024, sepeda motor CBR 150 cc tahun 2009, mobil Honda CRV Jeep tahun 2021, sepeda motor NMAX Yamaha BLS tahun 2024, dan mobil Mitsubishi Xpander Cross tahun 2021.

Selain itu, Agus melaporkan kepemilikan harta bergerak lainnya senilai Rp 2059,5 juta, surat berharga Rp 327 juta, kas dan setara kas sebesar Rp 353,8 juta. Adapun total harta yang dimiliki Agus adalah Rp 4,03 miliar, namun ia tercatat memiliki utang Rp 797 juta, sehingga total harta kekayaannya Rp 3.233.000.415

3. Askob Bahtiar

Berdasarkan data e-LHKPN KPK yang disampaikan 25 Februari 2025 harta miik Askob terdiri dari satu bidang tanah beserta bangunan di Bekasi senilai Rp 2,8 miliar. Ia juga tercatat memiliki harta berupa alat transportasi dengan nilai total Rp 420 juta.

Harta berupa alat transportasi itu terdiri dari sepeda motor Suzuki Skywave tahun 2009, sepeda motor Vario tahun 2009, sepeda motor Honda Forza 2018, Honda PCX 2021, Vespa Bagol 1974, Vespa Excell tahun 1999 dan Mobil Wuling Air EV tahun 2024.

Ia juga melaporkan kepemilikan harta bergerak lainnya senilai Rp 931 juta, kas dan setara kas sebesar Rp 411 juta dan harta lainnya 300 juta. Secara total, ia memiliki harta kekayaan Rp 4,86 miliar, namun Askob tercatat memiliki utang sebesar Rp 2,2 miliar. Sehingga total bersih kekayaannya Rp 2,65 miliar.

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara Dwi Budi Iswahyu sebagai tersangka suap dan pengurangan nilai pajak. Pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ini ditetapkan sebagai tersangka bersama empat orang lainnya.

Dwi Budi terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada Jumat dan Sabtu dini hari, 9-10 Januari 2026. Dalam peristiwa tangkap tangan ini KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti dengan total nilai Rp 6,38 miliar.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang terakhir diunggah pada 31 Desember 2024, Dwi Budi tercatat memiliki harta berupa bangunan hingga transportasi. Total harta kekayaan bersih yang dimilikinya sebesar Rp 4,87 miliar.

Harta pejabat pajak tersebut terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 4,74 miliar. Aset properti Dwi tersebar di beberapa wilayah seperti Sukabumi Jawa Barat, Jakarta Selatan, Depok, Tangerang dan Magelang.

Dwi juga memiliki harta berupa alat transportasi dengan nilai total Rp 406 juta. Terdiri dari Mobil Mazda sedan tahun 1987, BMW 3231 sedan tahun 1996, motor Piaggio 2014, vespa Piaggio Primavera tahun 2017. Lalu motor Honda Rebel CMX500 Tahun 2018 dan mobil Toyota Fortuner keluaran 2016.

Ia juga melaporkan kepemilikan harta bergerak lainnya senilai Rp 185 juta, serta kas dan setara kas sebesar Rp 151 juta. Adapun total harta yang dimiliki Dwi adalah Rp 6,02 miliar namun tercatat memiliki utang Rp 1,14 miliar, sehingga total harta kekayaannya Rp 4.874.676.535.

Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan sanksi pemberhentian sementara terhadap Dwi dan 2 pejabat KPP Madya lainnya yang telah menjadi tersangka. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Rosmauli menyatakan DJP telah menindaklanjuti secara tegas pegawai yang jadi tersangka korupsi pajak tersebut.

“Terhadap pegawai DJP yang ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, DJP menerapkan pemberhentian sementara sesuai Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2023,” ucapnya lewat keterangan resmi, Minggu, 11 Januari 2025.

KOMISI Pemberantasan Korupsi mengungkap kronologi dan modus korupsi pajak yang dilakukan oknum pejabat di Jakarta Utara. Sebelumnya, KPK melakukan kegiatan operasi tangkap tangan atau (OTT) terhadap 8 orang termasuk kepala KPP Madya Jakarta Utara pada Jumat dan Sabtu dini hari, 9-10 Januari 2026.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan para terduga pelaku merupakan pejabat pajak dan orang dari perusahaan berinisial PT WP. “Dalam peristiwa tangkap tangan ini KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti dengan total nilai Rp 6,38 miliar,” ucapnya dalam konferensi pers pada Ahad, 11 Januari 2025, seperti dikutip dari YouTube KPK RI.

Mereka yang diamankan adalah Kepala KPP Madya Jakarta Utara dengan inisial DWB, lalu HRT selaku Kepala Seksi Pemeriksaan Penilaian dan Penagihan KPP Madya Jakut; AGS selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakut; ASB sebagai Tim Penilai di KPP Madya Jakut; ABD sebagai Konsultan Pajak dari PT WP; PS selaku Direktur SDM dan PR PR PT WP; EY selaku Staf PT WP; dan ASP selaku pihak swasta lainnya.

Asep menjelaskan bahwa kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan itu bermula pada September hingga Desember 2025. Saat itu PT WP menyampaikan laporan kewajiban pajak bumi dan bangunan (PBB) periode 2023 yang dilaporkan ke KPP Madya Jakarta Utara pada 2025 sesuai domisili kantor perusahaan mereka.

KPP Madya Jakut kemudian memeriksa laporan itu untuk menelusuri apakah ada potensi kekurangan bayar. Hasilnya terdapat temuan potensi kurang bayar sekitar Rp 75 miliar.

PT WP kemudian menyanggah dan menyatakan bahwa nilai kurang bayar lebih rendah hasil pemeriksaan tersebut. AGS, selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakut lalu menyarankan PT WP membayar pajak ‘all in’ sebesar Rp 23 miliar. Dari nilai tersebut, Rp 15 miliar dihitung sebagai kekurangan bayar pajak dan Rp 8 miliar sebagai imbalan atau fee bagi oknum pejabat pajak.

Asep menambahkan, dengan penurunan potensi pembayaran pajak dari Rp 75 miliar jadi Rp 15 miliar, berarti ada kebocoran sekitar 80 persen. “Ada bargaining, tawar-menawar di situ. Turun Rp 60 miliar, hilang Rp 60 miliar kan seperti itu atau sekitar 80 persen,” ucapnya.

Adapun imbalan atau fee akan dibagi-bagi kepada beberapa pihak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. PT WP sempat melakukan tawar menawar kembali agar fee turun dari Rp 8 miliar menjadi Rp 4 miliar. Setelah sepakat, pada Desember 2025, akhirnya dikeluarkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP) pajak yang isinya bahwa PT WP hanya punya kekurangan bayar Rp 15,7 miliar.

Untuk memenuhi permintaan fee dari AGS, PT WP melakukan pencairan dana dengan skema kontrak fiktif jasa konsultasi keuangan dengan menggunakan perusahaan PT NBK yang dimiliki ABD selaku konsultan pajak. Tujuannya mengelabui pembukuan agar terlihat seolah-olah PT WP bekerja sama dengan konsultan pajak dengan membayar PT NBK. Padahal masuk ke kantong oknum pajak untuk pembayaran imbalan. Di Desember 2025, PT NBK mencairkan dana commitment fee sebesar Rp 4 miliar yang kemudian ditukar ke dalam mata uang dolar Singapura.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan siap mengenakan sanksi tegas kepada pegawai bila terbukti terlibat suap-menyuap pengurangan nilai pajak. “Apabila terbukti terjadi pelanggaran, DJP akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemberhentian kepada seluruh pegawai/pejabat yang terlibat,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli seperti dikutip dari Antara.

DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan angkat bicara soal operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dilakukan di Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara.

"Apabila terbukti terjadi pelanggaran, DJP akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemberhentian kepada seluruh pegawai/pejabat yang terlibat,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli saat dikonfirmasi di Jakarta pada Sabtu, 10 Januari 2026, seperti dikutip dari Antara.

Direktorat Jenderal Pajak menghormati dan mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Saat ini, menurut Rosmauli, proses penanganan perkara masih berlangsung dan menjadi kewenangan KPK. “DJP menghormati proses hukum tersebut serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah."

Dalam kesempatan itu, Rosmauli menyatakan DJP terus berkomitmen dalam memastikan integritas, akuntabilitas, dan zero tolerance terhadap segala bentuk korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, maupun pelanggaran kode etik.

Otoritas pajak juga siap bekerja sama secara kooperatif dengan aparat penegak hukum, termasuk penyediaan data dan informasi yang diperlukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“DJP mengimbau seluruh pegawai untuk menjaga integritas, mematuhi kode etik, serta menjauhi segala bentuk gratifikasi atau praktik yang bertentangan dengan ketentuan,” kata Rosmauli.

Adapun Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto sebelumnya menyatakan OTT terhadap pegawai DJP terkait dengan dugaan suap pengurangan nilai pajak. Namun hingga saat ini, belum ada penjelasan detail duduk perkara kasus tersebut. Yang pasti, komisi antirasuah melakukan OTT di Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara. Dari sana, KPK menangkap sejumlah pegawai pajak dan wajib pajak (WP).

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan tim masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang terjaring OTT. Total ada delapan orang yang diperiksa. Terdiri dari empat pegawai pajak dan empat pihak swasta. “Para pihak diamankan di sejumlah lokasi di wilayah Jabodetabek,” tuturnya.

Dalam operasi itu, kata Budi, tim juga turut menyita barang bukti berupa uang tunai mata uang asing maupun rupiah, hingga logam mulia. “Nilai dari uang dan logam mulia yang diamankan tersebut nilainya mencapai sekitar Rp 6 miliar." KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari pihak yang telah ditangkap tersebut.