Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola (BP) BUMN mendorong percepatan integrasi sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri guna meningkatkan efisiensi dan transparansi penerimaan negara di tengah pesatnya ekonomi digital.

Upaya tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Kepala BP BUMN yang juga Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan serta perwakilan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Jalin Pembayaran Nusantara.

Dalam pertemuan tersebut, para pemangku kepentingan membahas penguatan integrasi sistem pembayaran pajak digital lintas negara agar proses transaksi dapat berjalan lebih cepat, real-time, serta mudah diakses masyarakat.

Dony menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun ekosistem pembayaran pajak digital yang terintegrasi dan berkelanjutan.

“Integrasi sistem pembayaran pajak digital luar negeri merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan penerimaan negara, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi secara aman dan real-time,” ujar Dony dalam keterangan resmi, Rabu (15/4/2026).

Integrasi ini dinilai krusial untuk menjawab tantangan administrasi pajak di era digital, terutama dalam memastikan proses yang lebih efisien sekaligus meminimalkan hambatan teknis dalam pelaporan dan pembayaran.

Di sisi lain, BP BUMN menyatakan dukungan terhadap penugasan pemerintah kepada PT Jalin Pembayaran Nusantara dalam mengembangkan ekosistem keuangan digital nasional.

Langkah ini sejalan dengan implementasi Perpres Nomor 68 Tahun 2025 yang menjadi dasar penguatan sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.112/2025 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Pengihindaran Pajak Berganda.

Aturan ini berlaku bagi wajib pajak (WP) dalam negeri yang menerima penghasilan dari luar Indonesia, maupun WP luar negeri yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia.

Beleid tersebut mulai diundangkan pada 31 Desember 2025. Sebagaimana diketahui, WP dalam negeri yang menerima penghasilan dari luar Indonesia, maupun WP luar negeri yang menerima penghasilan dari Indonesia, menjadi subjek dari pajak penghasilan atau PPh.

Pada pasal 2 ayat (2) PMK tersebut, diatur bahwa pengenaan PPh terdapat dua kategori WP dimaksud dilaksanakan sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau P3B apabila terdapat persetujuan antara Indonesia dan Mitra negara atau yurisdiksi P3B.

Untuk diketahui, P3B merujuk pada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara maupu yurisdiksi mitra dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang bersifat bilateral maupun multilateral.

Khusus bagi WP luar negeri yang merupakan penduduk mitra P3B untuk tujuan perpajakan, aturan pengenaan PPh dibuktikan dengan formulir DGT yang diisi oleh pihak berwenang. Formulir itu diisi oleh WP luar negeri dan disahkan oleh pejabat yang berwenang di mitra P3B.

Selanjutnya pada ayat (4), menjelaslan bahwa WP luar negeri berhak memperoleh manfaat P3B dengan syarat WP tersebut bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia, merupakan penduduk mitra P3B untuk tujuan perpajakan, dan tidak melakukan penyalahgunaan P3B.

Beberapa manfaat dari P3B adalah tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah dari tarif pada UU PPh, pemajakan eksklusif di negara domisili, pembebasan dari PPh di Indonesia, serta jangka waktu penentuan bentuk usaha tetap yang berbeda dengan yang diatur pada UU PPh.

"Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak Luar Negeri untuk mengurangi, menghindari, atau menunda pembayaran Pajak Penghasilan yang seharusnya terutang yang bertentangan dengan maksud dan tujuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda," bunyi pasal 2 ayat (7) di PMK No.112/2025, dikutip Selasa (6/1/2025).

Tata Cara Pengaturan

Mengenai tata caranya, penerapan P3B oleh WP dalam negeri salah satunya dilakukan dengan penerbitan surat keterangan domisili WP dalam negeri oleh Direktur Jenderal Pajak. Hal ini diatur dalam pasal 3 ayat (1).

Sementara itu, penerapan P3B oleh WP luar negeri dilakukan dengan di antaranya menyampaikan formulir DGT. Hal tersebut diatur dalam pasal 8 ayat (2). Salah satu poin pernyataan yang harus tercantum dalam formulir DGT yakni WP merupakan pihak yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan (beneficial owner).

Namun demikian, pasal 12 mengatur bahwa kewajiban formulir DGT untuk penerapan P3B WP luar negeri dikecualikan kepada lima kategori: pemerintah mitra P3B; pemerintah daerah mitra P3B; bagian ketatanegaraan mitra P3B; bank sentral mitra P3B; serta lembaga lain yang namanya disebut secara tegas dalam P3B yang disepaati pemerintah Indonesia dan pemerintah mitra.

Kemudian, pada pasal 18, Direktur Jenderal Pajak dinyatakan berwenang untuk menguji kepatuhan pemotongan PPh bagi WP dalam negeri dan WP luar negeri dalam rangka pencegahan praktik penyalahgunaan P3B.

Ketentuan pencegahan itu meliputi enam aspek. Pertama, pihak yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan atau beneficial owner.

Kedua, persentase dan periode minimum kepemilikan saham untuk penerapan manfaat tarif pemotongan atau pemungutan PPh yang lebih rendah atas dividen.

Ketiga, periode dan pemenuhan ambang batas persentase harta tidak bergerak terhadap keseluruhan harta untuk menentukan hak pemajakan atas keuntungan dari pengalihan saham atau hak atas entitas.

Keempat, pencegahan penghindaran penentuan bentuk usaha tetap. Kelima, pembatasan penerima manfaat P3B (limitation on benefits). Keenam, uji tujuan utama (principal purpose test atau main purpose test).

Bisnis.com, PADANG — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatra Barat mencatat realisasi pendapatan negara di wilayah Sumbar Rp5,99 triliun sampai 30 September 2025, setara 77,86% dari target APBN tahun 2025 sebesar Rp7,68 triliun.

Kepala Kanwil DJPb Sumbar Muhammad Dody Fachrudin mengatakan angka ini menunjukkan pendapatan negara di Ranah Minang tumbuh positif sebesar 15,2% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

“Total pendapatan negara yang telah diperoleh di wilayah Sumbar hingga September 2025 ini tumbuh sebesar 15,2% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Adapun Belanja Negara telah direalisasikan sebesar Rp22,55 triliun, jumlah ini terkontraksi sebesar 8,50% dibanding periode yang sama tahun 2024,” katanya, dikutip pada Kamis (29/10/2025).

Dody menjelaskan melihat secara komposisi, pendapatan negara didominasi oleh penerimaan perpajakan yang dipungut dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan porsi 74,28% atau sebesar Rp4,45 triliun.

Penerimaan pajak neto Sumbar sampai dengan September 2025 tercatat sebesar Rp2,79 triliun. Kemudian penerimaan pajak dalam negeri bruto tercatat sebesar Rp4,11 triliun, tumbuh sebesar 1,72% (year on year/YoY) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Adapun sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib tercatat sebagai penyumbang penerimaan pajak terbesar di wilayah Sumbar sebesar Rp864,06 miliar.

“Jadi pada sektor ini tumbuh negatif dibandingkan dengan tahun lalu periode yang sama,” ujarnya.

Penerimaan perpajakan luar negeri mencapai Rp1,66 triliun dan sudah melebihi target sebesar Rp411,55 miliar. Angka penerimaan perpajakan luar negeri meningkat drastis hingga 403,22% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dody menyebutkan kenaikan penerimaan perpajakan luar negeri utamanya berasal dari penerimaan pajak bea keluar yang tercatat tumbuh drastis sebesar 426,4% (YoY) dengan realisasi sebesar Rp1,65 triliun, yang didorong oleh meningkatnya volume ekspor CPO dan turunannya.

Dikatakannya untuk pendapatan negara di Sumbar yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp1,54 triliun atau sudah mencapai 94,8% dari target 2025.

“Pendapatan PNBP sampai 30 September 2025 mengalami peningkatan sebesar 11,02% (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” sebutnya.

Sedangkan untuk kenaikan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang naik sebesar 21,57% (YoY), kata Dody, menjadi pendorong utama kenaikan PNBP sampai dengan akhir September 2025 dengan realisasi tercatat sebesar Rp1,13 triliun.