REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah menyiapkan langkah penertiban besar-besaran terhadap penginapan dan vila yang belum memiliki izin usaha. Mulai 1 Juni 2027, akomodasi yang tidak terdaftar resmi terancam hilang dari platform online travel agent (OTA).

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan, kebijakan itu mengacu pada PP Nomor 28 Tahun 2025 yang mewajibkan seluruh pelaku usaha pariwisata memiliki izin resmi. Pemerintah menilai masih banyak usaha akomodasi beroperasi tanpa legalitas dan tidak tercatat dalam sistem perpajakan.

“Banyak sekali usaha pariwisata yang belum berizin dan ini juga berdampak pada penerimaan pajak pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” kata Widiyanti dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pariwisata, Selasa (26/5/2026).

Kementerian Pariwisata kini menyiapkan sistem verifikasi berbasis Application Programming Interface (API) yang terhubung langsung dengan data Online Single Submission (OSS) dan platform OTA. Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat langsung memverifikasi status legalitas penginapan yang dijual di aplikasi pemesanan online.

“Kami telah sampaikan 12 bulan sejak 1 Juni 2026 hingga 1 Juni 2027. Mulai 1 Juni 2027 berarti secara otomatis bisa terverifikasi mana vila atau akomodasi yang tidak berizin dan berizin. Yang tidak berizin itu harus di-delisting mulai 1 Juni dengan proses menggunakan API,” ujar Widiyanti.

Menurut dia, langkah tersebut ditempuh setelah pemerintah menerima banyak keluhan dari industri hotel terkait turunnya tingkat hunian akibat persaingan dengan vila-vila ilegal yang menawarkan harga lebih murah.

“Kami menerima banyak laporan, hotel-hotel ini akomodasinya, okupansi rate-nya turun karena banyak wisatawan sekarang yang lebih memilih tinggal di vila dan lebih murah karena kebanyakan vila-vila ini tidak berizin dan tidak bayar pajak,” kata Widiyanti.

Pemerintah menilai penataan ulang ekosistem usaha akomodasi diperlukan agar persaingan bisnis berjalan lebih adil. Selain itu, langkah tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di sektor pariwisata.

“Dengan ditatanya usaha akomodasi, kami mengharapkan semua OTA hanya memasarkan usaha yang berizin, membayar pajak tentunya, dan ini membuat even playing field untuk pelaku usaha lainnya yang sudah berizin seperti hotel-hotel,” ujar Widiyanti.

Denpasar, Bali (ANTARA) -

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali menyebutkan sektor pariwisata masih dominan menyumbang penerimaan pajak di Pulau Dewata yang per Februari 2026 mencapai Rp2,25 triliun.

"Pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (pariwisata) berkontribusi sebesar 31,09 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025," kata Kepala DJP Bali Darmawan di Denpasar, Bali, Rabu.

Dengan realisasi itu, kata dia, sektor pariwisata sebagai pilar utama ekonomi Bali, sekaligus mencerminkan kondisi pariwisata yang kian positif berkat tren peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara hingga Februari 2026.

Adapun realisasi penerimaan pajak tersebut setara 9,26 persen dari target pada 2026 mencapai Rp24,31 triliun.

Apabila dibandingkan periode sama 2025, realisasi penerimaan pajak per Februari 2026 itu naik 13,60 persen yang saat itu mencapai Rp1,98 triliun.

Ia merinci sektor perdagangan menyumbangkan penerimaan pajak sebesar Rp383,45 miliar dengan porsi mencapai 17 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum Rp358,33 miliar dengan porsi 15,91 persen.

Kemudian, aktivitas keuangan dan asuransi mencapai Rp300,46 miliar atau 13,34 persen, real estat mencapai Rp182,86 miliar atau 8,12 persen, industri pengolahan mencapai Rp178,18 miliar atau 7,91 persen.

Selanjutnya, administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib sebesar Rp147,70 miliar atau 6,56 persen, aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis mencapai Rp126,45 miliar atau 5,61 persen dan informasi dan komunikasi Rp75,66 miliar atau 3,36 persen.

"Hampir semua jenis pajak mengalami pertumbuhan positif hingga Februari 2026," imbuhnya.

Sementara itu, dari sisi kepatuhan pelaporan SPT tahunan PPh tahun pajak 2025 mencapai 156.037 SPT, terdiri atas 2.575 SPT wajib pajak badan, dan 153.476 SPT wajib pajak orang pribadi (WP OP).

Pemerintah memperpanjang pelaporan SPT tahunan PPh 2025 untuk wajib pajak orang pribadi hingga 30 April 2026 dan diberikan penghapusan sanksi administratif berupa denda atau bunga.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah target total perpajakan yang dikerek naik pada 2026, pemerintah memangkas target setoran pajak karyawan atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 hampir 20%.

Sebaliknya, beban setoran ke kas negara tampaknya akan ditumpukan ke korporasi, tecermin dari target PPh Badan yang melonjak signifikan.

Perinciannya target penerimaan pajak pada tahun ini sendiri terungkap dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) No. 118/2025 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan beleid tersebut, pemerintah menetapkan target PPh Pasal 21 pada 2026 sebesar Rp251,19 triliun. Angka tersebut turun tajam sebesar 19,88% atau menyusut sekitar Rp62,3 triliun apabila dibandingkan dengan target tahun anggaran 2025 yang dipatok sebesar Rp313,51 triliun.

Berbanding terbalik dengan pajak karyawan, pemerintah justru menaruh optimisme tinggi pada pendapatan korporasi. Pasalnya, target PPh Pasal 25/29 Badan dikerek naik double digit.

Dalam Lampiran I Perpres 118/2025, target PPh Badan dipatok senilai Rp434,42 triliun. Angka ini tumbuh 17,43% dibandingkan dengan target tahun sebelumnya yang sebesar Rp369,95 triliun.

Adapun secara total, target Pendapatan Pajak Dalam Negeri diproyeksikan mencapai Rp2.601,24 triliun pada 2026, naik 6,89% dari target 2025 sebesar Rp2.433,50 triliun.

Insentif hingga PHK Massal

Adapun pada 2026, pemerintah memang memberi insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) atau pembebasan pajak karyawan yang bekerja di sektor pariwisata dan manufaktur (khususnya alas kaki; tekstil dan pakaian jadi; furnitur; serta kulit dan barang dari kulit) seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 105/2025.

Dalam PMK tersebut, PPh 21 bagi pekerja yang memiliki gaji atau penghasilan bruto tidak lebih dari Rp10 juta selama tahun 2026. Akibatnya, insentif bisa mempengaruhi penerimaan PPh 21 pada tahun ini.

Di samping itu, pada tahun lalu juga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. Data terbaru yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan alias Kemnaker, jumlah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 88.519 orang pada periode Januari–Desember 2025.

Bahkan, kalau dilihat tren, angka PHK 2025 adalah yang tertinggi sejak tahun 2022 atau dua tahun pasca implementasi UU Ciptaker. Otomatis, jika pekerja berkurang tanpa diimbangi penyerapan tenaga kerja maka setoran PPh 21 juga akan berpengaruh.