Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengatakan Indonesia harus secara serius menggarap pasar besar wisatawan muslim yang merupakan salah satu segmen pariwisata dengan pertumbuhan tercepat di dunia didukung oleh besarnya populasi Muslim global yang terus meningkat.

Dalam acara Islamic Financial Dialogue di Jakarta, Rabu, Staf Ahli Menteri Bidang Transformasi Digital dan Inovasi Pariwisata Kementerian Pariwisata Masruroh ​mengatakan berdasarkan data dari Global Muslim Travel Index (GMTI), 71 persen populasi Muslim berusia di bawah 40 tahun atau termasuk kelompok usia produktif yang dapat menjadi penggerak utama konsumsi dan pertumbuhan ekonomi di masa depan.

“Jadi tenaga kerja, pasar, penggerak, ekonomi masa depan itu mereka, (populasi) Muslim. Kalau kita tidak garap dengan baik, pasti kita akan kehilangan pasar besar ini,” kata Masruroh.

Secara lebih spesifik, ia mengatakan wisatawan perempuan Muslim menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan jumlah sekitar 90 juta wisatawan atau hampir 48 persen dari total perjalanan wisatawan Muslim.

Angka tersebut, lanjutnya, didominasi kelompok usia muda dengan usia median sekitar 25 tahun. Mereka umumnya memiliki minat tinggi terhadap aktivitas berbelanja, menikmati budaya lokal, wisata olahraga serta mencari destinasi yang aman dan ramah Muslim.

Karakteristik itu, menurut dia, juga membentuk perilaku wisatawan Muslim yang lebih aktif, mandiri, dan melek teknologi, termasuk memanfaatkan platform digital dan kecerdasan buatan (AI) dalam merencanakan perjalanan.

Jika dilihat dari sisi pengeluaran, konsumsi belanja halal secara global pada tahun 2024 sudah mencapai 2,6 triliun dolar AS, di antaranya untuk wisata ramah muslim yaitu 11,2 persen dari pengeluaran dalam halal market, ujar dia.

Masruroh mengatakan data tersebut menjadi bukti gaya hidup halal bukan lagi hanya ceruk pasar, tapi merupakan arus utama pariwisata dan ekonomi global yang etis dan berkelanjutan.

Karenanya, ia mengatakan Kementerian Pariwisata terus melakukan pedoman layanan dasar pariwisata ramah muslim di tengah keberagaman budaya dan destinasi wisata di Indonesia dengan memperkuat UMKM halal, meningkatkan ekosistem halal di industri, hotel hingga restoran dan atraksi warisan islami.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Usulan perluasan fasilitas bebas visa kunjungan (BVK) guna mendongkrak daya saing pariwisata Indonesia menemui jalan buntu. Bak dua mata pisau, wacana ini dinilai sebagai instrumen penting untuk mendorong kemudahan akses pelancong asing, tetapi di sisi lain terdapat kekhawatiran mengenai risiko keamanan dan efektivitas terhadap penambahan devisa negara.

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memandang bahwa kemudahan akses masuk merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih destinasi. Menurut Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri, hal ini menjadi aspek krusial dalam pertumbuhan sektor pariwisata di tengah persaingan yang makin ketat di kawasan Asia Tenggara.

“BVK bukan sekadar fasilitas visa. BVK adalah instrumen daya saing, instrumen pertumbuhan, dan instrumen penciptaan lapangan kerja,” katanya dalam keterangan resmi Kemenpar, Kamis (25/6/2026).

Pihaknya menukil memiliki pengalaman dalam penerapan kebijakan serupa pada 2016, yakni ketika fasilitasi bebas visa diberikan kepada 169 negara. Mengutip kajian World Travel & Tourism Council (WTTC) bersama Oxford Economics, kebijakan tersebut dia sebut berkontribusi terhadap peningkatan permintaan wisatawan mancanegara sebesar 24% serta mendukung terciptanya sekitar 400.000 lapangan kerja.

Setelah penyempurnaan perhitungan menggunakan realisasi kunjungan wisatawan mancanegara 2018 dilakukan, kajian yang sama memperkirakan dampak peningkatan permintaan wisatawan bahkan mencapai 32,4%. Kemenpar lantas mengutip kajian WTTC yang menunjukkan kebijakan bebas visa memberikan dampak lebih besar dibandingkan bentuk fasilitasi visa lainnya.

Median peningkatan kedatangan wisatawan dari kebijakan visa-free tercatat sebesar 16,6% per tahun, lebih tinggi dibandingkan kebijakan visa baru yang berada di level 8,1% per tahun. Sementara dalam kajian Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), penghapusan persyaratan visa maupun hambatan masuk lainnya disebut dapat meningkatkan kunjungan wisatawan antara 7,2% hingga 27%.

Menurut Kemenpar, data-data tersebut menunjukkan bahwa kemudahan perjalanan memiliki korelasi kuat terhadap peningkatan kunjungan wisatawan, belanja wisatawan, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan ekonomi daerah. Oleh karena itu, formulasi kebijakan BVK ke depan didorong agar tetap menjaga aspek kepentingan nasional, sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata Tanah Air.

“Kementerian Pariwisata berharap sinergi lintas kementerian dan lembaga dapat terus diperkuat untuk mencari formulasi terbaik terkait kebijakan BVK,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Hendarsam Marantoko meminta agar usulan penambahan negara penerima bebas visa kunjungan dievaluasi secara matang dan tak dilakukan terburu-buru. Dia menilai kebijakan BVK yang saat ini berlaku bagi 16 negara masih kompatibel untuk mendukung performa pariwisata nasional.

"Kebijakan bebas visa harus dilihat secara komprehensif, tidak hanya dari sisi jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dampaknya terhadap keamanan, ekonomi, dan kepentingan nasional," kata Hendarsam.

Menurutnya, kualitas pelancong yang masuk ke Tanah Air menjadi aspek penting yang perlu menjadi pertimbangan. Hal ini lantaran banyak wisatawan dinilai tidak memberikan dampak ekonomi optimal, terutama jika menggunakan akomodasi berbiaya rendah atau tidak resmi.

Dia juga menyampaikan bahwa berdasarkan penerapan bebas visa kunjungan pada 2016, devisa negara tak meningkat signifikan. Usai kebijakan tersebut diperketat, pendapatan negara dari sektor itu justru diklaim meningkat.

"Biaya visa masuk ke Indonesia relatif terjangkau. Karena itu, kebijakan bebas visa perlu benar-benar mempertimbangkan manfaat yang diperoleh negara," jelas Hendarsam.

Perlu Selektif

Dari sisi pelaku usaha pariwisata, usulan perluasan bebas visa kunjungan dipandang sebagai masukan positif berdasarkan tren yang terjadi di industri regional. Namun, pelaku usaha juga mewanti-wanti terkait implementasi yang selektif agar tak menambah permasalahan baru di dalam negeri.

Sekretaris Jenderal Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Budijanto Ardiansjah memandang bahwa perluasan bebas visa kunjungan dapat dilakukan sebagai terobosan pemerintah di tengah terdampaknya pariwisata oleh gejolak geopolitik di Timur Tengah. Sejumlah negara pesaing tercatat telah lebih dahulu menerapkan kebijakan serupa.

“Kami berharap pemerintah juga bisa melakukan beberapa hal baru, seperti kemudahan visa dan sebagainya itu harus mulai dilakukan karena beberapa negara lain juga sudah melakukan hal yang sama,” katanya.

Menurut Budijanto, kebijakan BVK berpotensi membantu meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan destinasi wisata yang makin agresif. Selain itu, Indonesia juga pernah menerapkan kebijakan serupa.

Kendati begitu, dia menekankan bahwa perluasan fasilitas tersebut harus tetap dilakukan secara selektif. Pemerintah dinilai perlu memprioritaskan negara-negara yang memiliki potensi pasar besar sekaligus relatif minim risiko.

Dia menyebut sejumlah pasar potensial seperti Jepang, Amerika Serikat (AS), negara-negara Eropa, Rusia, China, dan India sebagai negara yang layak dipertimbangkan memperoleh kemudahan akses lebih besar. Di samping itu, dia mengingatkan pentingnya proses penyaringan wisatawan asing guna mengantisipasi potensi masalah seperti penyelundupan orang, narkotika, maupun kejahatan lintas negara lainnya.

“Boleh lebih banyak, itu lebih baik, tetapi juga harus selektif. Beberapa negara memang harus tetap melaluiscreening,” tegas Budijanto.

Menilik kacamata pelaku wisata global, prospek industri pariwisata Indonesia tetap dinilai positif, kendati dibayangi ketidakpastian global dan dinamika domestik. Executive Director Messe Berlin Asia Pacific Darren Seah menyampaikan bahwa pelaku industri memandang prospek pariwisata Indonesia pada paruh kedua 2026 dengan optimisme yang berhati-hati.

“Pelaku industri mengakui ketidakpastian geopolitik masih menjadi tantangan, terutama terhadap kepercayaan konsumen, biaya penerbangan, nilai tukar, dan permintaan perjalanan jarak jauh,” kata Darren kepadaBisnis, Kamis (25/6/2026).

Meski demikian, Indonesia dinilai tetap memiliki fondasi yang kuat untuk mempertahankan pertumbuhan pariwisata. Faktor tersebut mencakup pasar domestik yang besar, konektivitas penerbangan yang terus berkembang, keragaman destinasi wisata, serta meningkatnya minat wisatawan terhadap pengalaman budaya dan wisata alam yang dinilai autentik.

Terkait dinamika domestik, Darren secara khusus menggarisbawahi faktor daya beli sebagai pertimbangan penting. Menurutnya, pemulihan kepercayaan konsumen dan pengeluaran rumah tangga akan memberikan dukungan tambahan untuk perjalanan wisata dan bisnis di Tanah Air.

“Berdasarkan konsensus dari banyak pelaku industri pariwisata, Indonesia berada pada posisi yang baik untuk terus bertumbuh pada paruh kedua 2026,” imbuhnya.

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI bekerja sama menata kawasan Gurindam 12, Kota Tanjungpinang melalui penandatanganan kerja sama (PKS) kedua belah pihak.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri Misni mengatakan kerja sama mencakup pemanfaatan lahan seluas 6.643 meter persegi yang akan digunakan untuk mendukung penataan lanjutan kawasan Gurindam 12, yang selama ini menjadi salah satu ruang publik strategis sekaligus ikon perkotaan di ibu kota Provinsi Kepri tersebut.

"Kerja sama ini menjadi wujud sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan penataan Kawasan Gurindam 12," kata Misni di Tanjungpinang, Sabtu.

Misni berharap kerja sama tersebut dapat menjadi landasan bagi Pemprov Kepri untuk melakukan penataan kawasan Gurindam 12 secara lebih terpadu, sehingga mampu menghadirkan ruang publik yang tertib, aman, nyaman, bersih, estetis dan representatif.

Ia menyebutkan ke depan kawasan itu akan dikembangkan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang produktif, ruang interaksi sosial yang inklusif, sekaligus destinasi wisata perkotaan yang mencerminkan identitas budaya Melayu dan kemajuan Kepri.

"Dengan begitu, penataan kawasan Gurindam 12 diharapkan jadi magnet kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri," ucap Misni.

Sementara itu, Sekretaris Kemenpar Bayu Aji menyampaikan kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pengembangan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan di Kepri.

Menurutnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing destinasi wisata sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

"Kami melihat Kepri memiliki potensi yang sangat besar untuk terus berkembang sebagai destinasi unggulan nasional maupun internasional, karena itu kolaborasi yang kuat perlu terus dibangun untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah," ujar Bayu.

Bayu berharap pemanfaatan lahan di Kawasan Gurindam 12 dapat mendukung penataan kawasan yang lebih baik sehingga semakin memperkuat daya tarik wisata Kota Tanjungpinang.

Kemenpar siap terus bersinergi dengan Pemprov Kepri guna mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Pewarta: Ogen
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyatakan terus berdiskusi secara intensif dengan Kementerian Perhubungan terkait tingginya harga avtur yang berdampak pada konektivitas angkutan udara, sektor pariwisata, dan aktivitas ekonomi nasional.

"Kami bersama Kementerian Perhubungan melakukan komunikasi dengan industri penerbangan di dalam negeri untuk bersama-sama menjaga ekosistem industri penerbangan nasional, yang akan berdampak positif terhadap pertumbuhan sektor pariwisata secara berkelanjutan," kata Kemenpar di Jakarta, Sabtu (13/6/2026).

Kemenpar menyampaikan telah berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan dan instansi terkait lainnya untuk melakukan berbagai langkah mitigasi guna menahan kenaikan harga tiket pesawat domestik akibat lonjakan harga avtur. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keterjangkauan harga tiket bagi masyarakat dan wisatawan, sekaligus mendorong perjalanan wisata dalam negeri melalui kampanye #BanggaBerwisataDiIndonesia.

Menurut Kemenpar, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem pariwisata yang sehat dengan menjaga harga tiket tetap terjangkau melalui berbagai langkah efisiensi di sektor penerbangan.

Salah satunya melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026 tentang Besaran Biaya Tambahan (surcharge), yang mengizinkan maskapai penerbangan menerapkan fuel surcharge hingga 50 persen dari tarif batas atas (TBA). Kebijakan tersebut diterbitkan menyusul kenaikan harga avtur pada Mei 2026 yang rata-rata mencapai Rp 29.116 per liter.

Luar biasa PKB ini, tahun lalu ada 1,6 juta yang menyaksikan PKB dengan perputaran sampai Rp17 miliar

Denpasar (ANTARA) - Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menginginkan agar kunjungan wisatawan baik lokal, domestik, maupun internasional selama sebulan Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVIII Tahun 2026 melampaui 1,6 juta orang.

“Mudah-mudahan ada peningkatan, kalau target targetnya 1,6 juta wisatawan bisa lebih dari itu," kata Wamenpar di Denpasar, Bali, Sabtu.

Ni Luh Puspa sendiri setelah melihat antusias penonton saat pawai pembukaan PKB 2026 optimistis festival seni terbesar tahunan di tanah kelahirannya itu akan ramai dikunjungi selama 13 Juni-11 Juli 2026.

Sebab, Kementerian Pariwisata mencatat atraksi seni merupakan salah satu daya tarik wisatawan untuk datang ke Indonesia khususnya Bali.

“Dan juga bertepatan dengan libur anak sekolah, summer holiday PKB ini diadakan, jadi kami sangat mengapresiasi Pemprov Bali yang konsisten menggelar ini untuk 48 tahun sudah,” ujar Wamenpar.

Dukungan atas PKB 2026 sendiri ditunjukkan Kementerian Pariwisata lewat masuknya Pesta Kesenian Bali enam kali berturut-turut dalam Karisma Event Nusantara.

Selama enam tahun, pemerintah pusat ikut terlibat dalam promosi ajang tersebut dan tahun 2025 lalu gelaran Pesta Kesenian Bali ditutup dengan total 1,6 juta pengunjung dalam sebulan.

“Luar biasa PKB ini, tahun lalu ada 1,6 juta yang menyaksikan PKB dengan perputaran sampai Rp17 miliar,” ucap Ni Luh Puspa.

Pemprov Bali mencatat tahun 2025 lalu total 1.639.543 orang pengunjung hadir menyaksikan berbagai atraksi seni di Taman Budaya Art Center.

Adapun omset penjualan stan kuliner saat itu mencapai Rp5,1 miliar dan stan kerajinan Rp12 miliar, dengan rata-rata 56.536 pengunjung per hari.

Tahun ini, Pesta Kesenian Bali kembali hadir dengan tema Atma Kerthi: Jiwa Siddha Parishudha atau penyucian jiwa dan penguatan kesadaran diri sebagai landasan membangun kehidupan yang harmonis.

Tema ini diambil Pemprov Bali untuk mengajak seluruh pengunjung yang datang memperkuat nilai-nilai warisan leluhur, seperti gotong royong, saling menghormati, serta menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan tuhan, sesama, dan lingkungan.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pariwisata (Kemenpar) meminta pengelola destinasi wisata memperkuat aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan menjelang periode libur sekolah yang diperkirakan akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di berbagai daerah.

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa mengatakan, kesiapan destinasi menjadi faktor penting untuk memastikan wisatawan dapat berlibur dengan aman selama musim liburan. Hal itu disampaikan saat meninjau atraksi wisata Waterbom Bali menjelang periode libur sekolah.

"Kunjungan ini menjadi langkah kami untuk melihat secara langsung kesiapan destinasi wisata, khususnya di Bali, dalam menghadapi momentum libur sekolah," kata Ni Luh Puspa dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2026).

Menurut Puspa, meningkatnya mobilitas wisatawan harus diimbangi dengan penerapan standar keselamatan yang memadai. Karena itu, pengelola destinasi diminta memastikan seluruh fasilitas, sarana pendukung, dan sistem mitigasi risiko berfungsi dengan baik sebelum menerima lonjakan pengunjung.

Ia menegaskan libur sekolah tidak hanya menjadi peluang meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga momentum untuk menunjukkan kualitas pengelolaan destinasi wisata di Indonesia.

"Kami berharap seluruh pemangku kepentingan pariwisata dapat terus berkolaborasi menghadirkan destinasi yang aman, nyaman, dan berkualitas sehingga wisatawan dapat menikmati liburan dengan tenang," ujar Puspa.

Kesiapan destinasi mencakup berbagai aspek, mulai dari kondisi sarana dan prasarana, manajemen pengunjung, penerapan standar keselamatan, kesiapan petugas, hingga pengelolaan lingkungan dan kebersihan kawasan wisata.

Untuk memperkuat budaya keselamatan wisata, Kementerian Pariwisata juga menjalankan program pelatihan dan sertifikasi bagi pelaku industri pariwisata, terutama pada aktivitas yang memiliki risiko lebih tinggi seperti wisata gunung, wisata tirta, arung jeram, dan snorkeling.

Selain itu, Kementerian Pariwisata telah menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang menjadi acuan dalam pelayanan wisatawan, termasuk aspek keselamatan dan keamanan selama berwisata.

Sementara itu, CEO Waterbom Bali Sayan Gulino mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai persiapan menghadapi periode libur sekolah melalui pemeriksaan rutin terhadap fasilitas dan sarana pendukung.

"Kami memiliki departemen quality control yang secara rutin melakukan pemeriksaan. Dengan pengalaman 33 tahun, kami siap menghadapi peningkatan kunjungan wisatawan," kata Sayan.

Menurut Sayan, pengelolaan kapasitas pengunjung juga menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan dan kenyamanan wisatawan. Karena itu, jumlah pengunjung akan tetap disesuaikan dengan daya dukung fasilitas yang tersedia.

"Dengan manajemen kapasitas yang baik, pengunjung tidak perlu mengantre terlalu lama, fasilitas tetap terjaga, dan pengalaman wisata dapat berlangsung dengan lebih nyaman dan aman," ujarnya.

IDXChannel - Kinerja sektor pariwisata Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif hingga April 2026 di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global. Peningkatan tercermin dari bertambahnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), naiknya penerimaan devisa pariwisata, serta bertumbuhnya pergerakan wisatawan nusantara (wisnus).

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan capaian tersebut menunjukkan daya saing sektor pariwisata nasional yang tetap terjaga di pasar global.

“Pariwisata Indonesia saat ini berada pada jalur pertumbuhan yang sangat positif. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan kunjungan wisman serta meningkatnya rata-rata pengeluaran wisatawan per kunjungan. Ini membuktikan bahwa strategi penguatan kualitas destinasi mulai membuahkan hasil,” ujar Widiyanti dalam Laporan Bulanan Kinerja Kementerian Pariwisata, Jumat (5/6/2026).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisman pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, naik 7,22 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 1,16 juta kunjungan.

Secara kumulatif, jumlah kunjungan wisman sepanjang Januari-April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan atau tumbuh 8,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 4,33 juta kunjungan.

Dari sisi pintu masuk, Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, masih menjadi gerbang utama kedatangan wisatawan asing dengan 552.961 kunjungan pada April 2026. Posisi berikutnya ditempati Bandara Soekarno-Hatta dengan 227.830 kunjungan dan Batam melalui jalur laut sebanyak 110.535 kunjungan.

Sementara berdasarkan negara asal, Malaysia menjadi penyumbang wisatawan terbesar dengan 207.957 kunjungan, disusul Australia 157.960 kunjungan, China 133.986 kunjungan, Singapura 111.439 kunjungan, dan Timor-Leste 75.477 kunjungan.

Peningkatan jumlah wisatawan turut berdampak pada penerimaan devisa sektor pariwisata. Data Bank Indonesia menunjukkan devisa pariwisata pada kuartal I-2026 mencapai USD4,05 miliar atau sekitar Rp68,28 triliun, meningkat 6,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD3,81 miliar.

Di sisi domestik, aktivitas perjalanan wisata juga terus bertumbuh. Hingga April 2026, jumlah perjalanan wisatawan nusantara mencapai 417,06 juta perjalanan atau meningkat 1,48 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Selain mencatat pertumbuhan kunjungan dan devisa, Kementerian Pariwisata juga terus mendorong pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan melalui koordinasi dengan berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata 2026 pada 20-21 Mei 2026 guna menyelaraskan kebijakan menuju target pembangunan pariwisata nasional hingga 2029.

“Melalui Rakornas, Kementerian Pariwisata menegaskan pentingnya penyelarasan kebijakan, penguatan dampak ekonomi program, optimalisasi pembiayaan, serta percepatan pembangunan infrastruktur pariwisata agar pembangunan pariwisata semakin berkualitas, berdaya saing, dan berdampak luas,” kata Widiyanti.

Pemerintah juga terus mendorong penguatan desa wisata dan ekosistem pariwisata ramah Muslim. Hingga 29 Mei 2026, kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menghasilkan 31.548 sertifikat halal bagi pelaku usaha di 1.116 desa wisata yang tersebar di 34 provinsi.

Selain itu, melalui program Karisma Event Nusantara (KEN) 2026, pemerintah mendukung penyelenggaraan 125 event daerah yang diharapkan dapat memperluas dampak ekonomi pariwisata ke berbagai wilayah di Indonesia.

“Program kerja Kementerian Pariwisata tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan angka kunjungan wisatawan, tetapi juga memastikan bahwa pariwisata menjadi penggerak ekonomi yang lebih merata,” ujar Widiyanti.

(Shifa Nurhaliza Putri)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sektor pariwisata Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan di tengah ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global. Sepanjang Januari hingga April 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 4,68 juta atau naik 8,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan, selain peningkatan jumlah wisatawan, sektor pariwisata juga menghasilkan devisa sebesar 4,05 miliar dolar AS atau setara Rp68,28 triliun pada kuartal I 2026. Nilai tersebut meningkat 6,30 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Pariwisata tidak hanya kita dorong untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, devisa, investasi, dan kontribusi terhadap PDB. Yang tidak kalah penting, pertumbuhan pariwisata harus dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Widiyanti dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR, Rabu (3/6/2026).

Widiyanti mengatakan, pemerintah terus mengarahkan pertumbuhan sektor pariwisata agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan melalui penguatan desa wisata sebagai instrumen pemerataan pembangunan.

Widiyanti menjelaskan, Kementerian Pariwisata mendorong pemberdayaan masyarakat dan sertifikasi desa wisata berkelanjutan. Selain itu, Kemenpar bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memperluas sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di desa wisata.

Hingga 30 Mei 2026, Kemenpar bersama BPJPH telah memfasilitasi 31.548 sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di 1.116 desa wisata yang tersebar di 34 provinsi. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus memperkuat kepercayaan wisatawan terhadap layanan pariwisata di daerah.

Selain melalui desa wisata, pemerataan manfaat ekonomi juga didorong lewat penyelenggaraan event daerah. Program Karisma Event Nusantara yang telah digelar di 15 provinsi melibatkan 20.669 pekerja dan 3.936 UMKM dengan nilai perputaran ekonomi mencapai lebih dari Rp45,57 miliar.

“Event bukan hanya ruang promosi destinasi, tetapi juga ruang ekonomi rakyat. Di sana ada UMKM, seniman, pekerja kreatif, komunitas, pelaku transportasi, kuliner, akomodasi, dan berbagai sektor pendukung lainnya yang ikut bergerak,” ujar Widiyanti.

Kemenpar juga memperkuat dukungan kepada daerah melalui program tugas pembantuan di 38 provinsi. Program tersebut mencakup pelatihan keselamatan berwisata, pembuatan konten promosi daerah, hingga dukungan penyelenggaraan event untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata.

Widiyanti menilai pembangunan sektor pariwisata ke depan harus semakin berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Karena itu, Kemenpar akan terus memperkuat kolaborasi dengan DPR, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, pelaku industri, komunitas, serta masyarakat.

“Pekerjaan rumah kita masih besar. Namun arah kita jelas, pariwisata Indonesia harus tumbuh lebih berkualitas, lebih merata, dan lebih berpihak kepada masyarakat. Pariwisata harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh bersama rakyat dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia,” ujar Widiyanti.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menerima apresiasi dari Kementerian Pariwisata (Kemenpar) atas keberhasilan mengakselerasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha desa wisata di seluruh Indonesia. Per 29 Mei 2026, BPJPH telah memfasilitasi penerbitan 31.548 sertifikat halal bagi 20.237 pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang tersebar di 1.116 desa wisata pada 37 provinsi.

Apresiasi itu diserahkan secara simbolis oleh Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana kepada Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam acara Penyerahan Sertifikat Halal secara Simbolis bagi Pelaku Usaha Desa Wisata di Desa Wisata Jatimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (31/5/). Menpar bersama Kepala BPJPH juga menyerahkan sertifikat halal secara simbolis kepada perwakilan pelaku usaha desa wisata.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan (Babe Haikal) mengatakan bahwa capaian tersebut menunjukkan kuatnya kolaborasi pemerintah dalam membangun ekosistem halal nasional, yang juga memperkuat daya saing sektor pariwisata Indonesia. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan langkah awal, mengingat potensi desa wisata dan pelaku usaha di Indonesia masih sangat besar.

"Jaminan Produk Halal bukan sekadar instrumen perlindungan konsumen. Halal juga merupakan instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan nilai tambah produk, memperluas akses pasar, memperkuat kepercayaan konsumen, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro dan kecil," ujar Babe Haikal.

Menurutnya, ketika produk-produk desa wisata telah bersertifikat halal, kepercayaan pasar akan meningkat, peluang usaha bertambah, dan manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa. Karena itu, percepatan sertifikasi halal di desa wisata menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan, memberdayakan UMKM, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Sementara, Menpar Widiyanti menyampaikan apresiasi atas upaya BPJPH menggelar program sertifikasi halal.

"Ke depan, sinergi ini akan terus diperkuat agar destinasi wisata Indonesia semakin berkualitas, berkelanjutan, berdaya saing, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Widiyanti.

Program sertifikasi halal desa wisata merupakan tindak lanjut kerja sama Kemenpar dan BPJPH yang dimulai melalui proyek percontohan di 20 destinasi wisata pada 2025. Hingga 30 Mei 2026, kolaborasi tersebut telah menghasilkan 31.548 sertifikat halal pada 1.119 destinasi wisata di 34 provinsi. Di Desa Wisata Jatimulyo sendiri, terdapat 23 pelaku usaha wisata dengan 139 produk UMKM yang telah memperoleh sertifikat halal.

Menurut Widiyanti, sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan aspek administratif, tetapi juga menjadi bagian dari peningkatan kualitas produk dan layanan wisata, penguatan kepercayaan wisatawan, serta perluasan manfaat ekonomi bagi masyarakat di destinasi wisata.

Sejalan, Babe Haikal menegaskan bahwa penguatan ekosistem halal di desa wisata selaras dengan visi Presiden Prabowo dan arah pembangunan nasional untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta mendukung Indonesia sebagai salah satu pusat industri halal dunia.

Lebih jauh, pengembangan ekosistem halal di desa wisata juga mendukung peningkatan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global, khususnya pada sektor wisata ramah muslim. Semakin luas ketersediaan produk dan layanan halal yang terjamin, semakin kuat pula posisi Indonesia dalam berbagai indikator pariwisata muslim dunia, termasuk Global Muslim Travel Index (GMTI).

"Kami sangat mendukung pariwisata yang ramah pelanggan atau customer friendly tourism. Karena halal itu untuk semua. Halal itu kualitas. Halal itu traceability, transparency, dan trustability. Ketika wisatawan mendapatkan produk yang jelas asal-usulnya, prosesnya transparan, dan dapat dipercaya, maka kepercayaan terhadap destinasi wisata juga akan semakin meningkat," tutur Babe Haikal.

Sejak Oktober 2025 hingga Mei 2026, BPJPH telah mengalokasikan pembiayaan APBN sekitar Rp7,25 miliar melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) untuk mendukung percepatan sertifikasi halal UMK di desa wisata. Dukungan tersebut memungkinkan puluhan ribu pelaku usaha memperoleh sertifikat halal sebagai bekal meningkatkan kualitas dan daya saing usahanya.

Dalam kesempatan tersebut, BPJPH juga mengajak pemerintah daerah untuk memanfaatkan program SEHATI secara optimal. Pasalnya, keberhasilan program sertifikasi halal bukan hanya soal jumlah penerbitan sertifikat, tetapi juga dari peningkatan kesadaran dan kesiapan pelaku usaha dalam menghadapi implementasi Wajib Halal Oktober 2026, dengan memanfaatkan peluang besar pasar halal nasional maupun global.

YOGYAKARTA - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memberikan apresiasi kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) atas keberhasilannya dalam kolaborasi mengakselerasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha desa wisata di seluruh Indonesia. Hingga 29 Mei 2026, BPJPH telah memfasilitasi penerbitan 31.548 sertifikat halal bagi 20.237 pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang tersebar di 1.116 desa wisata pada 37 provinsi.

Apresiasi tersebut disampaikan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana kepada Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam acara Penyerahan Sertifikat Halal secara Simbolis bagi Pelaku Usaha Desa Wisata di Desa Wisata Jatimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (31/5/2026). Pada kesempatan itu, Menpar bersama Kepala BPJPH menyerahkan sertifikat halal secara simbolis kepada perwakilan pelaku usaha desa wisata.

"Kami sangat mengapresiasi BPJPH atas program sertifikasi halal ini. Ke depan, sinergi ini akan terus diperkuat agar destinasi wisata Indonesia semakin berkualitas, berkelanjutan, berdaya saing, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan bahwa capaian tersebut menunjukkan semakin kuatnya kolaborasi pemerintah dalam membangun ekosistem halal nasional sekaligus memperkuat daya saing sektor pariwisata Indonesia. Namun demikian, ia menegaskan bahwa capaian tersebut baru merupakan langkah awal mengingat potensi desa wisata dan pelaku usaha di Indonesia masih sangat besar.

"Jaminan Produk Halal bukan sekadar instrumen perlindungan konsumen. Halal juga merupakan instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan nilai tambah produk, memperluas akses pasar, memperkuat kepercayaan konsumen, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro dan kecil," ujar pria yang akrab disapa Babe Haikal tersebut.

Menurutnya, ketika produk-produk desa wisata telah bersertifikat halal, maka kepercayaan pasar meningkat, peluang usaha bertambah, dan manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa. Karena itu, percepatan sertifikasi halal di desa wisata menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan, memberdayakan UMKM, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Program sertifikasi halal desa wisata merupakan tindak lanjut kerja sama Kementerian Pariwisata dan BPJPH yang dimulai melalui proyek percontohan pada 20 destinasi wisata pada 2025. Hingga 30 Mei 2026, kolaborasi tersebut telah menghasilkan 31.548 sertifikat halal pada 1.119 destinasi wisata di 34 provinsi. Sementara itu, di Desa Wisata Jatimulyo sendiri terdapat 23 pelaku usaha wisata dengan 139 produk UMKM yang telah memperoleh sertifikat halal.

Menurut Widiyanti, sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan aspek administratif, tetapi juga menjadi bagian dari peningkatan kualitas produk dan layanan wisata, penguatan kepercayaan wisatawan, serta perluasan manfaat ekonomi bagi masyarakat di destinasi wisata.

Sejalan dengan itu, Babe Haikal menegaskan bahwa penguatan ekosistem halal di desa wisata selaras dengan visi Presiden Prabowo dan arah pembangunan nasional untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta mendukung Indonesia sebagai salah satu pusat industri halal dunia.

Lebih jauh, pengembangan ekosistem halal di desa wisata juga mendukung peningkatan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global, khususnya pada sektor wisata ramah muslim. Semakin luas ketersediaan produk dan layanan halal yang terjamin, semakin kuat pula posisi Indonesia dalam berbagai indikator pariwisata muslim dunia, termasuk Global Muslim Travel Index (GMTI).

"Kami sangat mendukung pariwisata yang ramah pelanggan atau customer friendly tourism. Karena halal itu untuk semua. Halal itu kualitas. Halal itu traceability, transparency, dan trustability. Ketika wisatawan mendapatkan produk yang jelas asal-usulnya, prosesnya transparan, dan dapat dipercaya, maka kepercayaan terhadap destinasi wisata juga akan semakin meningkat," jelas Babe Haikal.

Sejak Oktober 2025 hingga Mei 2026, BPJPH telah mengalokasikan pembiayaan APBN sekitar Rp7,25 miliar melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) untuk mendukung percepatan sertifikasi halal UMK di desa wisata. Dukungan tersebut memungkinkan puluhan ribu pelaku usaha memperoleh sertifikat halal sebagai bekal meningkatkan kualitas dan daya saing usahanya.

Dalam kesempatan tersebut, BPJPH juga mengajak pemerintah daerah untuk memanfaatkan program SEHATI secara optimal. Menurut Babe Haikal, keberhasilan program sertifikasi halal tidak hanya diukur dari jumlah sertifikat yang terbit, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran dan kesiapan pelaku usaha dalam menghadapi implementasi Wajib Halal Oktober 2026, sekaligus memanfaatkan peluang besar pasar halal nasional maupun global.

Badung (ANTARA) - Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menilai kondisi rupiah yang melemah terhadap dolar AS justru menjadi daya tarik wisatawan datang ke Indonesia.

“Iya kami melihat ini (pelemahan rupiah) menjadi satu peluang bagi Indonesia bahwa ini akan membuat Indonesia memiliki daya tarik yang lebih bagi wisatawan,” kata Wamenpar dalam pameran perjalanan wisata Bali & Beyond Travel Fair (BBTF) 2026.

Ia di Kabupaten Badung, Sabtu, menilai dengan kurs rupiah saat ini maka wisatawan akan memilih Indonesia untuk dikunjungi, bahkan untuk berwisata dalam waktu lebih lama.

Untuk memanfaatkan peluang ini, Kementerian Pariwisata sedang menggencarkan promosi agar semakin banyak wisatawan datang.

Mereka melakukan misi penjualan dan mengikuti berbagai pameran dengan harapan semakin meningkatkan jumlah kunjungan ke Indonesia.

“Jadi saya rasa bahwa situasi yang ada ini menjadi suatu peluang bagi Indonesia bahwa Indonesia menjadi memiliki daya tarik yang lebih untuk dikunjungi dengan lama tinggal yang bisa lebih lama begitu dari biasanya, luar biasa,” ujar Ni Luh Puspa.

Jika dilihat lebih jauh, ia mengatakan pelemahan rupiah ini berkaitan dengan dinamika geopolitik dan konflik di Timur Tengah.

Namun selama Januari hingga Maret 2026, Kementerian Pariwisata melihat situasi kepariwisataan masih terjaga dengan jumlah kunjungan yang meningkat dibanding triwulan 2025.

Harapannya, pada triwulan kedua 2026 nanti, Bank Indonesia dapat mencatatkan hasil positif pula dari sisi kunjungan dan devisa pariwisata.

Untuk menambah kunjungan wisman di tengah situasi global ini, Wamenpar mengajak pelaku usaha pariwisata mulai mengubah pasar, dari yang sebelumnya mentargetkan negara jarak jauh, kini memperkuat kunjungan dari negara-negara tetangga.

“Perkuat bagaimana agar short-haul dan medium-haul ini bisa mengalami peningkatan, tentu ini menjadi substitusi dari pasar Eropa maupun pasar Amerika dan Timur Tengah yang mengalami penurunan akibat situasi geopolitik,” ujarnya.

“Tapi kalau kami lihat dari angka triwulan pertama, memang terlihat bahwa wisatawan dari yang medium-haul dan short-haul ini mengalami peningkatan, tapi beberapa Timur Tengah ini mengalami penurunan,” sambung Ni Luh Puspa.

Untuk itu Wamenpar mengajak pelaku pariwisata tidak pesimistis melainkan terus berkolaborasi dan optimistis meraih pencapaian dari peluang-peluang di setiap situasi.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Badung (ANTARA) - Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menegaskan penindakan terhadap akomodasi ilegal yang ditawarkan di platform agen perjalanan daring (OTA) dilakukan demi keadilan bagi pelaku usaha pariwisata.

“Jadi soal penataan vila ini bukan sekadar soal ekonomi seperti pajak dan lain sebagainya, tetapi ini adalah untuk keadilan bisnis,” ucap Ni Luh Puspa dalam pameran perjalanan wisata Bali & Beyond Travel Fair (BBTF) 2026 di Kabupaten Badung, Sabtu.

Wamenpar menilai tidak adil bagi pelaku usaha pariwisata di bidang perhotelan maupun akomodasi vila yang sudah memiliki izin lengkap dan mematuhi regulasi termasuk membayar pajak atas usahanya, sementara di platform OTA bertebaran akomodasi ilegal.

“Apapun alasannya, patuh dengan regulasi kan menjadi hal yang sangat penting karena menjaga keadilan tadi,” sambungnya.

Ni Luh Puspa menegaskan penindakan terhadap akomodasi ilegal sendiri bukan semata-mata meminta OTA mencoret daftar mereka dari aplikasi.

Hingga Agustus 2026, Kementerian Pariwisata akan membimbing para pemilik akomodasi untuk memproses legalitas, jumlah yang sedang berproses juga dilihat terus meningkat terutama pada akomodasi di Bali.

“Terkait dengan penataan vila ini program yang sudah kita jalankan sejak tahun 2025, kami melakukan penataan dan juga pendampingan, kami tidak hanya meminta mereka untuk mengurus izin secara legal tapi mendampingi mereka,” ujarnya.

“Kami lakukan pelatihan di Bali bahkan sampai mendampingi proses mereka untuk bisa mendapatkan izin atau legal usaha itu, kami kolaborasi dengan Pemprov Bali dan memang ada peningkatan permintaan perizinan untuk vila,” sambungnya.

Selanjutnya, Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan OTA agar hanya menerima anggota yang memiliki legalitas.

Selain untuk keadilan, pada akhirnya seluruh akomodasi yang ada di Indonesia dan ditawarkan melalui platform daring terjamin dari segala hal.

“Kami mintanya OTA bukan menghapus mereka, tetapi meminta OTA agar semua merchant-nya itu sudah punya legalitas, ada NIB-nya, sehingga soal keamanan, keadilan, dan keberlanjutan terjaga,” tuturnya.

Selanjutnya, maka kredibilitas pariwisata Indonesia akan terjaga di mata wisatawan, sebab para pelaku usaha akomodasi ini selalu diawasi pemerintah.

Potensi adanya kejahatan atau penipuan dapat ditekan, dan pariwisata dapat berkelanjutan ke depan, kata dia.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026