REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengapresiasi penyelenggaraan Travel Meet Asia 2026 sebagai platform strategis bagi industri perjalanan di Asia untuk membangun kemitraan, bertukar ide, dan membentuk masa depan pariwisata. Di tengah lanskap global yang berkembang pesat, ujar Widi, sektor pariwisata terus menunjukkan ketangguhannya serta kemampuannya dalam menyatukan masyarakat, pelaku bisnis, dan negara.

"Lebih dari sekadar pasar, acara ini berfungsi sebagai wadah untuk membangun kemitraan, bertukar ide, dan membentuk masa depan pariwisata di kawasan kita dan sekitarnya," ujar Widi saat membuka Travel Meet Asia 2026 di Swissotel PIK Avenue, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Widi mengatakan Travel Meet Asia 2026 yang dilaksanakan pada 23-24 Juni 2026 merupakan bursa pariwisata internasional business-to-business (B2B) yang diselenggarakan oleh Messe Berlin Asia Pacific serta didukung oleh ITB Asia dan Association of The Indonesia Tours and Travel Agencies (ASITA).

Widi menyampaikan ajang ini mempertemukan agen perjalanan, operator tur, pelaku industri perhotelan, maskapai penerbangan, serta berbagai pemangku kepentingan pariwisata untuk menjajaki peluang kerja sama sekaligus memperluas akses pasar. Tahun ini, forum tersebut diikuti sekitar 1.500 peserta, 500 buyers, 100 eksibitor dari 16 negara, dan 60 pembicara.

Widi mengatakan pariwisata merupakan salah satu sektor paling dinamis di dunia. Menurut UN Tourism (Organisasi Pariwisata Dunia), kedatangan wisatawan internasional mencapai 1,52 miliar secara global pada 2025, yang menunjukkan peningkatan sebesar empat persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, sektor pariwisata Indonesia tumbuh dengan kecepatan yang jauh di atas rata-rata global, mencatat peningkatan sebesar 10,8 persen dalam kedatangan wisatawan mancanegara pada 2025.

Pada tahun yang sama, pariwisata Indonesia menghasilkan devisa sebesar 18,27 miliar dolar AS. Sektor ini juga menyerap 25,9 juta tenaga kerja serta menjadi salah satu sektor penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.

Pariwisata pun tetap menjadi sektor yang inklusif dengan melibatkan partisipasi masyarakat luas, termasuk UMKM, perempuan, dan pemuda. Saat ini, pariwisata mampu memperkuat mata pencaharian, menciptakan peluang ekonomi baru, serta mendorong komunitas dan masyarakat lokal untuk melestarikan alam dan budaya di lebih dari 6.200 desa wisata Indonesia.

Dengan potensi pariwisata yang besar, Indonesia menawarkan peluang luas untuk bisnis, kemitraan, dan investasi. Peluang tersebut ditemukan di berbagai segmen pariwisata, termasuk gastronomi, kebugaran (wellness), bahari, budaya, petualangan, dan MICE.

"Keragaman penawaran ini menciptakan potensi signifikan. Tidak hanya peluang investasi dalam infrastruktur dan layanan pariwisata, tetapi juga pengembangan produk dan paket perjalanan yang inovatif, bernilai tinggi, serta sesuai dengan tren global dan permintaan pasar yang terus berkembang," lanjut Widi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia dapat mencapai 19,1 juta pada 2027.

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri menjelaskan bahwa dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, sektor pariwisata memiliki prioritas dalam pelaksanaan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, khususnya di 10 destinasi pariwisata prioritas dan 3 destinasi regeneratif.

Sejalan dengan RKP 2027 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, sektor pariwisata disebutnya mendapatkan mandat untuk meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Hal ini tecermin dari peningkatan seluruh target indikator kinerja utama Kemenpar dibandingkan dengan target 2026.

“Yang pertama, kunjungan wisatawan mancanegara ditargetkan mencapai 17,6 hingga 19,1 juta kunjungan, meningkat sekitar 8,5% hingga 10%,” kata Widiyanti dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Selain jumlah kunjungan, Kemenpar menargetkan rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara per kedatangan atau average spending per arrival (ASPA) sebesar US$1.447 hingga US$1.497 pada 2027. Angka tersebut meningkat sekitar 5,5% hingga 6,6% dibandingkan target tahun sebelumnya.

Dari sisi devisa, sektor pariwisata ditargetkan menghasilkan US$25,5 miliar hingga US$28,6 miliar pada 2027 atau tumbuh sekitar 15%. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) diproyeksikan mencapai sedikitnya 1,28 miliar perjalanan.

“Keempat, perjalanan wisatawan Nusantara ditargetkan mencapai setidaknya 1,28 miliar perjalanan, meningkat 8,5% dibandingkan tahun 2026,” imbuhnya.

Kemenpar juga menargetkan sektor pariwisata mampu menyerap 27,33 juta tenaga kerja pada 2027 atau meningkat sekitar 3% dibandingkan tahun sebelumnya.

Adapun kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) ditargetkan berada pada kisaran 4,7% hingga 4,8%, naik sekitar 0,4 poin persentase.

Dari sisi investasi, nilai investasi sektor pariwisata pada 2027 ditargetkan mencapai Rp71 triliun atau meningkat sekitar 11,8% dibandingkan target 2026.

Widiyanti mengatakan target tersebut disusun dengan mempertimbangkan sasaran pertumbuhan ekonomi nasional yang dipatok pada kisaran 5,8% hingga 6,5% pada 2027.

Di sisi lain, lapangan usaha yang berkaitan erat dengan sektor pariwisata, seperti akomodasi serta penyediaan makan dan minum, ditargetkan tumbuh 8,7% hingga 9,3% pada tahun depan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengatakan sertifikasi halal bagi pelaku usaha di desa-desa wisata turut memperluas manfaat ekonomi masyarakat yang berada di ekosistem tersebut.

“Sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan aspek administratif, tetapi juga menjadi bagian dari peningkatan kualitas produk dan layanan wisata, penguatan kepercayaan wisatawan, serta perluasan manfaat ekonomi bagi masyarakat di destinasi wisata,” kata Menpar dalam keterangan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Jakarta, Kamis.

Adapun program sertifikasi halal desa wisata merupakan tindak lanjut kerja sama Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan BPJPH yang dimulai melalui proyek percontohan pada 20 destinasi wisata pada 2025.

Hingga 30 Mei 2026, kolaborasi tersebut telah menghasilkan 31.548 sertifikat halal pada 1.119 destinasi wisata di 34 provinsi.

Menpar Widiyanti pun memberikan apresiasi kepada BPJPH yang telah mengakselerasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha desa wisata di seluruh Indonesia.

Hingga 29 Mei 2026, BPJPH telah memfasilitasi penerbitan 31.548 sertifikat halal bagi 20.237 pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang tersebar di 1.116 desa wisata pada 37 provinsi.

“Kami sangat mengapresiasi BPJPH atas program sertifikasi halal ini. Ke depan, sinergi ini akan terus diperkuat agar destinasi wisata Indonesia semakin berkualitas, berkelanjutan, berdaya saing, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan bahwa capaian tersebut menunjukkan semakin kuatnya kolaborasi pemerintah dalam membangun ekosistem halal nasional sekaligus memperkuat daya saing sektor pariwisata Indonesia.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa capaian tersebut baru merupakan langkah awal mengingat potensi desa wisata dan pelaku usaha di Indonesia masih sangat besar.

“Jaminan Produk Halal (JPH) bukan sekadar instrumen perlindungan konsumen. Halal juga merupakan instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan nilai tambah produk, memperluas akses pasar, memperkuat kepercayaan konsumen, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro dan kecil,” ujar Haikal.

Menurutnya, ketika produk-produk desa wisata telah bersertifikat halal, maka kepercayaan pasar meningkat, peluang usaha bertambah, dan manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa.

“Karena itu, percepatan sertifikasi halal di desa wisata menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan, memberdayakan UMKM, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sektor pariwisata Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan di tengah ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global. Sepanjang Januari hingga April 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 4,68 juta atau naik 8,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan, selain peningkatan jumlah wisatawan, sektor pariwisata juga menghasilkan devisa sebesar 4,05 miliar dolar AS atau setara Rp68,28 triliun pada kuartal I 2026. Nilai tersebut meningkat 6,30 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Pariwisata tidak hanya kita dorong untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, devisa, investasi, dan kontribusi terhadap PDB. Yang tidak kalah penting, pertumbuhan pariwisata harus dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Widiyanti dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR, Rabu (3/6/2026).

Widiyanti mengatakan, pemerintah terus mengarahkan pertumbuhan sektor pariwisata agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan melalui penguatan desa wisata sebagai instrumen pemerataan pembangunan.

Widiyanti menjelaskan, Kementerian Pariwisata mendorong pemberdayaan masyarakat dan sertifikasi desa wisata berkelanjutan. Selain itu, Kemenpar bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memperluas sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di desa wisata.

Hingga 30 Mei 2026, Kemenpar bersama BPJPH telah memfasilitasi 31.548 sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di 1.116 desa wisata yang tersebar di 34 provinsi. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus memperkuat kepercayaan wisatawan terhadap layanan pariwisata di daerah.

Selain melalui desa wisata, pemerataan manfaat ekonomi juga didorong lewat penyelenggaraan event daerah. Program Karisma Event Nusantara yang telah digelar di 15 provinsi melibatkan 20.669 pekerja dan 3.936 UMKM dengan nilai perputaran ekonomi mencapai lebih dari Rp45,57 miliar.

“Event bukan hanya ruang promosi destinasi, tetapi juga ruang ekonomi rakyat. Di sana ada UMKM, seniman, pekerja kreatif, komunitas, pelaku transportasi, kuliner, akomodasi, dan berbagai sektor pendukung lainnya yang ikut bergerak,” ujar Widiyanti.

Kemenpar juga memperkuat dukungan kepada daerah melalui program tugas pembantuan di 38 provinsi. Program tersebut mencakup pelatihan keselamatan berwisata, pembuatan konten promosi daerah, hingga dukungan penyelenggaraan event untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata.

Widiyanti menilai pembangunan sektor pariwisata ke depan harus semakin berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Karena itu, Kemenpar akan terus memperkuat kolaborasi dengan DPR, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, pelaku industri, komunitas, serta masyarakat.

“Pekerjaan rumah kita masih besar. Namun arah kita jelas, pariwisata Indonesia harus tumbuh lebih berkualitas, lebih merata, dan lebih berpihak kepada masyarakat. Pariwisata harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh bersama rakyat dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia,” ujar Widiyanti.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menerima apresiasi dari Kementerian Pariwisata (Kemenpar) atas keberhasilan mengakselerasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha desa wisata di seluruh Indonesia. Per 29 Mei 2026, BPJPH telah memfasilitasi penerbitan 31.548 sertifikat halal bagi 20.237 pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang tersebar di 1.116 desa wisata pada 37 provinsi.

Apresiasi itu diserahkan secara simbolis oleh Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana kepada Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam acara Penyerahan Sertifikat Halal secara Simbolis bagi Pelaku Usaha Desa Wisata di Desa Wisata Jatimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (31/5/). Menpar bersama Kepala BPJPH juga menyerahkan sertifikat halal secara simbolis kepada perwakilan pelaku usaha desa wisata.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan (Babe Haikal) mengatakan bahwa capaian tersebut menunjukkan kuatnya kolaborasi pemerintah dalam membangun ekosistem halal nasional, yang juga memperkuat daya saing sektor pariwisata Indonesia. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan langkah awal, mengingat potensi desa wisata dan pelaku usaha di Indonesia masih sangat besar.

"Jaminan Produk Halal bukan sekadar instrumen perlindungan konsumen. Halal juga merupakan instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan nilai tambah produk, memperluas akses pasar, memperkuat kepercayaan konsumen, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro dan kecil," ujar Babe Haikal.

Menurutnya, ketika produk-produk desa wisata telah bersertifikat halal, kepercayaan pasar akan meningkat, peluang usaha bertambah, dan manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa. Karena itu, percepatan sertifikasi halal di desa wisata menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan, memberdayakan UMKM, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Sementara, Menpar Widiyanti menyampaikan apresiasi atas upaya BPJPH menggelar program sertifikasi halal.

"Ke depan, sinergi ini akan terus diperkuat agar destinasi wisata Indonesia semakin berkualitas, berkelanjutan, berdaya saing, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Widiyanti.

Program sertifikasi halal desa wisata merupakan tindak lanjut kerja sama Kemenpar dan BPJPH yang dimulai melalui proyek percontohan di 20 destinasi wisata pada 2025. Hingga 30 Mei 2026, kolaborasi tersebut telah menghasilkan 31.548 sertifikat halal pada 1.119 destinasi wisata di 34 provinsi. Di Desa Wisata Jatimulyo sendiri, terdapat 23 pelaku usaha wisata dengan 139 produk UMKM yang telah memperoleh sertifikat halal.

Menurut Widiyanti, sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan aspek administratif, tetapi juga menjadi bagian dari peningkatan kualitas produk dan layanan wisata, penguatan kepercayaan wisatawan, serta perluasan manfaat ekonomi bagi masyarakat di destinasi wisata.

Sejalan, Babe Haikal menegaskan bahwa penguatan ekosistem halal di desa wisata selaras dengan visi Presiden Prabowo dan arah pembangunan nasional untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta mendukung Indonesia sebagai salah satu pusat industri halal dunia.

Lebih jauh, pengembangan ekosistem halal di desa wisata juga mendukung peningkatan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global, khususnya pada sektor wisata ramah muslim. Semakin luas ketersediaan produk dan layanan halal yang terjamin, semakin kuat pula posisi Indonesia dalam berbagai indikator pariwisata muslim dunia, termasuk Global Muslim Travel Index (GMTI).

"Kami sangat mendukung pariwisata yang ramah pelanggan atau customer friendly tourism. Karena halal itu untuk semua. Halal itu kualitas. Halal itu traceability, transparency, dan trustability. Ketika wisatawan mendapatkan produk yang jelas asal-usulnya, prosesnya transparan, dan dapat dipercaya, maka kepercayaan terhadap destinasi wisata juga akan semakin meningkat," tutur Babe Haikal.

Sejak Oktober 2025 hingga Mei 2026, BPJPH telah mengalokasikan pembiayaan APBN sekitar Rp7,25 miliar melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) untuk mendukung percepatan sertifikasi halal UMK di desa wisata. Dukungan tersebut memungkinkan puluhan ribu pelaku usaha memperoleh sertifikat halal sebagai bekal meningkatkan kualitas dan daya saing usahanya.

Dalam kesempatan tersebut, BPJPH juga mengajak pemerintah daerah untuk memanfaatkan program SEHATI secara optimal. Pasalnya, keberhasilan program sertifikasi halal bukan hanya soal jumlah penerbitan sertifikat, tetapi juga dari peningkatan kesadaran dan kesiapan pelaku usaha dalam menghadapi implementasi Wajib Halal Oktober 2026, dengan memanfaatkan peluang besar pasar halal nasional maupun global.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah menyiapkan langkah penertiban besar-besaran terhadap penginapan dan vila yang belum memiliki izin usaha. Mulai 1 Juni 2027, akomodasi yang tidak terdaftar resmi terancam hilang dari platform online travel agent (OTA).

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan, kebijakan itu mengacu pada PP Nomor 28 Tahun 2025 yang mewajibkan seluruh pelaku usaha pariwisata memiliki izin resmi. Pemerintah menilai masih banyak usaha akomodasi beroperasi tanpa legalitas dan tidak tercatat dalam sistem perpajakan.

“Banyak sekali usaha pariwisata yang belum berizin dan ini juga berdampak pada penerimaan pajak pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” kata Widiyanti dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pariwisata, Selasa (26/5/2026).

Kementerian Pariwisata kini menyiapkan sistem verifikasi berbasis Application Programming Interface (API) yang terhubung langsung dengan data Online Single Submission (OSS) dan platform OTA. Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat langsung memverifikasi status legalitas penginapan yang dijual di aplikasi pemesanan online.

“Kami telah sampaikan 12 bulan sejak 1 Juni 2026 hingga 1 Juni 2027. Mulai 1 Juni 2027 berarti secara otomatis bisa terverifikasi mana vila atau akomodasi yang tidak berizin dan berizin. Yang tidak berizin itu harus di-delisting mulai 1 Juni dengan proses menggunakan API,” ujar Widiyanti.

Menurut dia, langkah tersebut ditempuh setelah pemerintah menerima banyak keluhan dari industri hotel terkait turunnya tingkat hunian akibat persaingan dengan vila-vila ilegal yang menawarkan harga lebih murah.

“Kami menerima banyak laporan, hotel-hotel ini akomodasinya, okupansi rate-nya turun karena banyak wisatawan sekarang yang lebih memilih tinggal di vila dan lebih murah karena kebanyakan vila-vila ini tidak berizin dan tidak bayar pajak,” kata Widiyanti.

Pemerintah menilai penataan ulang ekosistem usaha akomodasi diperlukan agar persaingan bisnis berjalan lebih adil. Selain itu, langkah tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di sektor pariwisata.

“Dengan ditatanya usaha akomodasi, kami mengharapkan semua OTA hanya memasarkan usaha yang berizin, membayar pajak tentunya, dan ini membuat even playing field untuk pelaku usaha lainnya yang sudah berizin seperti hotel-hotel,” ujar Widiyanti.

JAKARTA - Menteri Pariwisata (Menpar), Widiyanti Putri Wardhana memaparkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan asing pada Maret 2026 menyentuh angka 1,09 juta. Angka ini mencatatkan kenaikan sebesar 10,50% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni 984.769 kunjungan.

Pada Triwulan I Tahun 2026, sektor pariwisata disebutkan ikut mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional . Hal ini terlihat dari meningkatnya aktivitas ekonomi di bidang pariwisata yang berkorelasi langsung dengan lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara serta frekuensi perjalanan wisatawan domestik.

Jika dilihat secara year-to-date untuk periode Januari hingga Maret 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pun mengalami peningkatan sebesar 8,62% dibanding tahun 2025.

Target 17 Juta Wisman di Tengah Krisis Global, Menpar: Pariwisata Harus Adaptif!



Guna menyiasati potensi penurunan kunjungan akibat dinamika geopolitik di Timur Tengah, Indonesia mengandalkan strategi pariwisata yang adaptif. Pendekatan ini membuahkan hasil positif, terlihat dari lonjakan wisatawan mancanegara asal Oseania yang melesat 19,32%, disusul Asia Tenggara dengan pertumbuhan 18,84%, serta wilayah Asia lainnya sebesar 8,03% pada Maret 2026 secara tahunan.

Di sisi lain, BPS juga melaporkan bahwa rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara per kunjungan (Average Spending per Arrival/ASPA) pada Triwulan I 2026 berada di angka 1.345,61 dolar AS, atau sekitar Rp22,87 juta (dengan kurs Rp16.992 per dolar AS pada 31 Maret 2026). Capaian ini tergolong signifikan karena tumbuh 5,36% dibandingkan tahun sebelumnya.

"Kementerian Pariwisata akan konsisten melakukan pengembangan produk serta paket wisata yang relevan. Langkah ini diambil untuk mendorong pariwisata berkualitas yang memberikan dampak menguntungkan bagi ekonomi, sosial budaya, hingga pelestarian lingkungan," ujar Menpar Widiyanti dalam keterangan resmi, dikutip Senin (11/5/2026).

Beralih ke sektor domestik, jumlah perjalanan wisatawan nusantara sepanjang Maret 2026 tercatat mencapai 126,34 juta, melonjak 42,10% dibandingkan Maret 2025. Kenaikan ini dipicu oleh libur panjang Nyepi dan Idul Fitri di bulan tersebut, yang dibarengi dengan peningkatan konsumsi masyarakat.

Secara akumulatif pada kuartal pertama tahun 2026, perjalanan wisatawan lokal naik 13,14% menjadi 319,51 juta perjalanan. Kementerian Pariwisata turut mencermati tren perjalanan masyarakat Indonesia ke luar negeri.

Tercatat ada 793.158 perjalanan wisatawan nasional selama Maret 2026, yang meningkat 36,26% dibandingkan Maret 2025; angka ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh periode libur hari raya.

Profil Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Terkaya Prabowo Berharta Rp5,4 Triliun



Kendati demikian, arus kunjungan wisatawan asing baik pada Maret 2026 maupun akumulasi kuartal pertama masih lebih besar dibandingkan perjalanan wisatawan nasional ke luar negeri jika dibandingkan dengan periode serupa di 2025.

Tercatat surplus 0,30 juta kunjungan pada Maret 2026, dan surplus 0,94 juta kunjungan untuk periode Januari–Maret 2026. Situasi ini memberikan kontribusi positif terhadap net devisa sektor pariwisata Indonesia.

Secara makro, ekonomi Indonesia pada Triwulan I 2026 tumbuh solid sebesar 5,61% (year-on-year). Momentum ini ditopang oleh kinerja lapangan usaha pendukung pariwisata, yakni sektor akomodasi serta makan minum yang tumbuh 13,14% (kontribusi Rp172,7 triliun).

Jasa lainnya yang tumbuh 9,91% (kontribusi Rp136,4 triliun), sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh 8,04% (kontribusi Rp378,3 triliun), serta jasa perusahaan yang mencatatkan pertumbuhan 4,91% (kontribusi Rp122 triliun).

"Capaian pada Triwulan I ini menjadi bukti ketangguhan industri pariwisata kita serta tingginya kepercayaan dunia internasional terhadap destinasi wisata di Indonesia. Hal ini sejalan dengan tren pertumbuhan ekonomi nasional," tukas Menpar Widiyanti.

IDXChannel - Menteri Pariwisata (Menpar), Widiyanti Putri Wardhana, mengatakan perjalanan wisatawan ke Bali menunjukkan peningkatan selama periode libur Lebaran 2026. Dia pun mengapresiasi seluruh pihak yang memberikan layanan kepada wisatawan.

Berdasarkan laporan yang diberikan oleh Posko Siaga Idul Fitri Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Kamis (26/3/2026), Menpar mengatakan jumlah perjalanan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Bali melalui pintu masuk udara pada periode libur Lebaran (H-8 hingga H+3) sebesar 807.360 orang, meningkat 3,7 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.

"Untuk kunjungan wisatawan nusantara, saya mendengar adanya peningkatan jumlah penumpang 13,4 persen pada periode yang sama, atau sebesar 358.356 orang," ujar Menpar dalam keterangan tertulis, Kamis (26/3/2026).

Dia turut mengapresiasi seluruh pihak atas dedikasi dan upaya dalam memberikan layanan yang optimal kepada wisatawan, khususnya di Bali, sepanjang periode libur Hari Raya Nyepi dan Lebaran 2026.

"Kami mengapresiasi sekali untuk TNI, Polri, ASN, dan juga semua pelaku industri pariwisata yang telah memberi pelayanan yang sangat baik kepada wisatawan selama mereka berada di Bali pada liburan Lebaran dan liburan Nyepi," katanya.

Menpar berharap layanan terbaik dapat terus diberikan di sisa periode libur Lebaran atau arus mudik yang masih akan berlangsung hingga akhir pekan ini. Termasuk di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai sebagai salah satu gerbang utama pariwisata nasional.

Dalam visitasi tersebut, Menpar meninjau Terminal Keberangkatan Domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai. Didampingi General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai, Nugroho Jati, Menpar kemudian mengunjungi booth information (counter CS) untuk memastikan para petugas memberikan pelayanan prima dan inklusif bagi wisatawan yang memerlukan bantuan informasi.

Kemudian Menpar meninjau alur pelayanan di area self check-in dan gerai check-in Garuda Indonesia. Dari hasil pantauannya, Menpar mengapresiasi pihak pengelola atas upaya dalam mengurai kepadatan penumpang selama berlangsungnya periode arus balik.

Menpar juga berinteraksi langsung dan menyapa wisatawan yang sedang menunggu keberangkatan (domestik) untuk mendengar kesan dan pengalaman mereka selama berlibur di Bali, sekaligus memastikan kepuasan mereka terhadap fasilitas bandara.

Menpar kemudian meninjau Sarinah, etalase yang menghadirkan sederet produk lokal terkurasi mulai dari wastra, kerajinan, hingga kuliner UMKM yang bisa menjadi buah tangan. Selain Sarinah, Menpar juga mengunjungi tenant lainnya seperti Bali Banana dan Falala Chocolate Bali.

General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai, Nugroho Jati, menjelaskan bahwa berdasarkan data InJourney Airports per 26 Maret 2026, terdapat peningkatan jumlah penerbangan pada periode Lebaran tahun ini dibandingkan tahun lalu.

Terutama pada periode yang sama (H-8 hingga H+3 libur Lebaran), total penerbangan domestik meningkat 13,5 persen menjadi sekitar 2.417 penerbangan, dengan peningkatan jumlah penumpang mencapai 13,4 persen atau sebesar 358.356 penumpang.

Kemudian, jumlah penerbangan domestik terbanyak terjadi pada H-4 Lebaran (17 Maret 2026) sebanyak 205 penerbangan dengan jumlah penumpang 32.337 dan H-3 Lebaran (18 Maret 2026) sebanyak 205 penerbangan dengan jumlah penumpang 31.657.

Nugroho menambahkan arus mudik masih berlangsung hingga kini dan perhitungan periode Lebaran akan ditutup pada 30 Maret 2026. Untuk pascalebaran pada H+2 (24 Maret 2026), terjadi kenaikan penerbangan domestik 23,3 persen menjadi 212 penerbangan dengan total penumpang 33.782.

"Untuk periode Lebaran nanti akan ditutup 30 (Maret). Jadi untuk sementara H+2 adalah hari puncak arus balik untuk pesawat maupun untuk penumpang," kata Nugroho.

Turut mendampingi Menpar, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Hariyanto.

(Febrina Ratna Iskana)

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana untuk memanfaatkan momen libur Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi untuk meningkatkan jumlah pelancong, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Oleh karena itu, Presiden Prabowo pun meminta Menpar Widi untuk aktif turun langsung ke tempat-tempat wisata unggulan guna memastikan kesiapan mereka menyambut wisatawan selama periode libur hari raya.

"Menteri Pariwisata saya minta aktif turun di setiap wisata, mengajak serta mempromosikan setiap aspek wisata di tanah air," kata Presiden Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat.

Presiden Prabowo, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang membahas secara khusus kesiapan pemerintah di berbagai sektor menjelang Lebaran.

Sidang Kabinet Paripurna hari ini juga menjadi yang pertama digelar di Istana pada tahun 2026.

Di hadapan jajaran menteri dan pejabat negara lainnya, Presiden Prabowo juga menyoroti imbas perang di kawasan Asia Barat, utamanya yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan zionis Israel terhadap Indonesia.

Menurut Presiden, krisis harus dihadapi dengan tenang.

"Dunia penuh ketidakpastian. Kita lihat bahwa krisis melanda banyak negara, kita sikapi krisis ini, tetapi ekonomi harus berjalan, rakyat harus tenang. Kita masih (punya) kekuatan dan kemampuan sehingga roda kehidupan jangan sampai terhenti. Situasi secara garis besar masih bisa kita kendalikan," kata Presiden Prabowo.

Kepala Negara kemudian berpesan kepada seluruh kementerian/lembaga, terutama yang terlibat dalam urusan perjalanan mudik dan arus balik.

"Untuk semua kementerian dan badan, saya berharap bahwa kita laksanakan persiapan menghadapi lebaran. Kita yakinkan bahwa mudik tahun ini berjalan dengan baik, aman, nyaman, dan penuh kegembiraan. Utamakan keselamatan di jalan, dan persiapkan segala aspek dengan matang," kata Presiden.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi, Maria Cicilia Galuh
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Holding BUMN sektor aviasi dan pariwisata, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney memaparkan sejumlah tantangan strategis yang dihadapi industri pariwisata di Bali, disertai usulan dan solusi.

Hal ini disampaikan Direktur Utama InJourney, Maya Watono dalam dialog bersama pemerintah dan pelaku usaha pariwisata di Bali, Jumat (13/2). Partisipasi ini diharapkan memberikan kontribusi untuk meningkatkan pariwisata Indonesia yang berdaya saing global.

Dialog tersebut turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Gubernur Bali Wayan Koster, serta Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa.

Selain itu, hadir pula seluruh kepala daerah di Bali dan perwakilan asosiasi industri pariwisata. Atara lain PHRI (pariwisata); ARKI (jasa perjalanan wisata); GAHAWISRI (usaha wisata tirta); ASPERAPI, INCCA, IVENDO (penyelenggara kegiatan MICE); INACA (jasa transportasi wisata), GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia) dan sebagainya.

Pertemuan ini bertujuan menyerap aspirasi langsung pelaku usaha guna memperkuat daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global.

Maya dalam kesempatan ini menyampaikan tiga tantangan utama yang dihadapi sektor aviasi dan pariwisata Indonesia yang perlu ditangani secara terintegrasi untuk memperkuat daya saing ekosistem aviasi dan pariwisata Indonesia.

Pemetaan ini menempatkan tiga prioritas utama, yakni konektivitas, infrastruktur dan akomodasi, serta pembangunan destinasi dan promosi.

Maya menjelaskan, dari sisi konektivitas, tantangan utama meliputi keterbatasan armada penerbangan domestik, masih terbatasnya penerbangan langsung internasional ke berbagai bandara di Indonesia, serta belum optimalnya skema insentif untuk menarik maskapai asing membuka rute baru maskapai internasional.

"Untuk menjawab hal tersebut, InJourney mendorong langkah-langkah penguatan konektivitas melalui evaluasi beberapa regulasi terkait konektivitas yang dapat meningkatkan inbound traffict di destinasi pariwisata prioritas serta pemberian insentif pembukaan rute baru yang dikombinasikan dengan program joint promotion bersama maskapai inbound," kata Maya dalam keterangannya dikutip Minggu (15/2).

Pada aspek infrastruktur dan akomodasi, peningkatan trafik di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai (DPS) belum sepenuhnya diimbangi dengan akses menuju bandara yang memadai. Selain itu, konektivitas darat antar destinasi prioritas masih dibatasi oleh infrastruktur jalan yang belum optimal.

Sebagai solusinya, InJourney menekankan pentingnya penyelarasan pembangunan transportasi intermoda terintegrasi sebagai akses utama menuju bandara, percepatan peningkatan infrastruktur di destinasi prioritas seperti jalan, utilitas, dan alternatif aksesibilitas darat seperti water taxi, dukungan jalan tol serta aksesibilitas untuk kawasan pariwisata.

Sementara pada pembangunan destinasi dan promosi, penguatan branding dan pemasaran destinasi, khususnya anchor attraction, masih membutuhkan dukungan promosi yang lebih kuat untuk menciptakan daya tarik berkelanjutan dan meningkatkan length of stay.

Selain itu, skema pendanaan dan insentif untuk menarik dan mempertahankan event internasional berskala global masih terbatas.

InJourney mengusulkan pemberian insentif bagi travel agent sebagai katalis promosi dan pengembangan kawasan, pemberian insentif finansial untuk aktivitas eksternal yang mempromosikan destinasi utama seperti produksi film, kolaborasi dengan travel agent global, serta promosi berbasis industri kreatif.

Selanjutnya, InJourney mendorong pembentukan Quality Tourism Fund sebagai dukungan pendanaan bagi event internasional seperti MotoGP, konser, dan berbagai global event lainnya.

"Melalui pemetaan isu ini, InJourney menegaskan kebutuhan kolaborasi lintas pemangku kepentingan agar penguatan konektivitas, aksesibilitas, dan promosi destinasi berjalan dalam satu orkestrasi kebijakan," kata Maya.

"Target akhirnya jelas menciptakan pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi ekonomi lokal dan nasional," tambah Maya.

Pertemuan ini menjadi ruang dialog untuk memperkuat sinergi pemerintah dan pelaku usaha. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus bermitra erat dengan pelaku wisata dari berbagai sektor.

Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing global pariwisata Indonesia dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan dan ketangguhan ekonomi bagi bangsa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kunjungan wisatawan lokal ke Bali tercatat mengalami penurunan di tengah lonjakan wisatawan mancanegara (wisman) pada periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

Kementerian Pariwisata menilai derasnya informasi soal cuaca, serta sejumlah faktor lain, memengaruhi keputusan pelancong domestik untuk tidak berlibur ke Pulau Dewata.

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana, mengatakan penurunan jumlah wisatawan dalam negeri ke Bali bukan disebabkan oleh melemahnya daya tarik destinasi.

Kondisi tersebut lebih dipengaruhi oleh persepsi publik terhadap cuaca dan munculnya pilihan destinasi alternatif.

Berdasarkan data terbaru yang diterimanya, jumlah wisatawan mancanegara ke Bali justru terus meningkat.

Hingga saat ini, kunjungan wisman telah mencapai 6,8 juta orang dari target 7 juta hingga akhir periode. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Bali masih menjadi magnet utama bagi turis asing.

Namun kondisi berbeda terjadi pada wisatawan domestik.

Widiyanti mencatat kunjungan wisatawan nusantara ke Bali memang sedikit menurun. Ia menilai, hal itu kemungkinan besar dipicu oleh gencarnya pemberitaan dan informasi di masyarakat mengenai cuaca yang dinilai kurang mendukung untuk liburan ke Bali, serta faktor lain yang mempengaruhi preferensi perjalanan.

“Mengenai Bali, jadi kami sudah mendapatkan data bahwa wisatawan mancanegara tetap meningkat, sekarang 6,8 juta tapi targetnya mencapai 7 juta. Tapi memang wisatawan nusantaranya sedikit menurun mungkin dikarenakan gencarnya informasi bahwa cuaca kurang baik dan juga hal yang lain ya,” ujar Widiyanti saat ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).

Wisatawan dalam negeri yang tidak memilih Bali pada periode libur Nataru 2025/2026 cenderung mengalihkan tujuan liburan ke sejumlah daerah di Pulau Jawa.

Pergerakan wisatawan domestik terlihat lebih banyak menuju Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, serta Yogyakarta.

Bahkan, Yogyakarta mencatat peningkatan kunjungan yang cukup signifikan.

Pergeseran ini menunjukkan bahwa wisatawan lokal tetap aktif bepergian, hanya saja memilih destinasi yang dinilai lebih sesuai dengan kondisi dan preferensi mereka saat ini.

“Jadi mereka berjalan-jalan di Jawa kebanyakan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Yogyakarta. Yogyakarta terlihat ada peningkatannya luar biasa,” paparnya.

Meski demikian, Widiyanti menegaskan Bali tidak dalam kondisi sepi. Aktivitas pariwisata di Pulau Dewata tetap ramai, dengan penurunan kunjungan wisatawan nusantara yang relatif kecil, yakni sekitar 2 persen.

“Nah tapi Bali tidak sepi, tetap ramai, tapi hanya ada penurunan sedikit saja sekitar 2 persen,” beber Widiyanti.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, mengatakan jumlah wisatawan mancanegara ke Bali masih mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2024.

Namun tokoh yang akrab disapa Cok Ace tersebut menambahkan, terdapat tren pergeseran wisatawan ke daerah-daerah lain, yang tidak lepas dari pengaruh media sosial.

“Untuk (wisatawan) domestik memang mengalami penurunan. Ini tidak lepas dari adanya bencana alam di Bali dan potensi bencana alam lainnya yang diekspos berulang-ulang,” kata Cok Ace.

Lebih lanjut, ia menyampaikan di satu sisi, objek wisata di Pulau Jawa, termasuk Yogyakarta, lebih mudah dijangkau dengan infrastruktur yang semakin baik.

Di sisi lain, pembangunan akomodasi, khususnya vila, terus bertambah sehingga berdampak pada tingkat okupansi hotel yang menurun dibandingkan tahun lalu.

“Jadi mohon pemerintah daerah lebih memperhatikan fenomena ini, termasuk tentang kenyamanan dan keamanan wisatawan selama di Bali,” harapnya.

Ia juga meminta masyarakat, khususnya penggiat media sosial, agar tidak kembali mengunggah ulang video atau foto bencana banjir yang sempat menimpa Bali beberapa waktu lalu.

“Saya sampaikan terimakasih atas berita-berita atau informasinya selama ini kepada masyarakat dan pemerintah, namun demikian hal-hal yang berpotensi dijadikan senjata oleh kompetitor kita untuk menjatuhkan Bali, kiranya perlu kita sikapi secara lebih bijak,” ujar dia.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana membantah anggapan Bali mengalami penurunan signifikan kunjungan wisatawan.

Ia menyebut data terbaru menunjukkan jumlah wisatawan mancanegara di Bali masih mengalami peningkatan, meski terdapat sedikit koreksi pada pergerakan wisatawan domestik.

"Jadi kami sudah mendapatkan data bahwa wisatawan mancanegara tetap meningkat sekarang 6,8 juta tapi targetnya mencapai 7 juta," ujar Widiyanti dalam konferensi pers di Pondok Indah Mall 1, Jakarta Selatan, Jumat (26/12).

"Tapi memang wisatawan nusantaranya sedikit menurun mungkin dikarenakan gencarnya informasi bahwa cuaca kurang baik dan juga hal-hal yang lain ya, jadi mereka berjalan-jalan di Jawa kebanyakan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Yogyakarta," tambahnya.

Menurutnya, pergeseran tujuan wisata domestik tersebut membuat sejumlah daerah di Pulau Jawa justru mencatatkan lonjakan kunjungan. Yogyakarta disebut menjadi salah satu wilayah yang mengalami peningkatan wisatawan cukup tinggi.

"Yogyakarta terlihat ada peningkatannya luar biasa, nah, tapi Bali tidak sepi, tetap ramai, tapi hanya ada penurunan sedikit saja, sekitar 2 persen," kata Widiyanti.

Widiyanti menegaskan secara umum kondisi pariwisata Bali masih terjaga dengan baik. Ia menilai dinamika kunjungan yang terjadi lebih dipengaruhi oleh faktor cuaca dan preferensi perjalanan wisatawan nusantara, bukan karena menurunnya daya tarik Bali sebagai destinasi utama.

Isu Bali sepi kunjungan wisata saat momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026 sebelumnya juga mendapat respons dari Gubernur Bali Wayan Koster. Ia menyebut narasi yang beredar di media sosial tidak sesuai dengan data yang dimiliki pemerintah daerah.

"Bohong, saya punya data. Setiap hari totalnya meningkat. Sekarang per harinya 17 ribu wisatawan asing, sebelumnya 20 ribu (wisatawan asing)," kata Koster usai Rapat Paripurna DPRD Bali di Denpasar, Senin (22/12).

Koster menyampaikan hingga pertengahan Desember 2025 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali telah mencapai 6,7 juta orang, meningkat dibandingkan 2024 yang tercatat 6,3 juta wisatawan. Ia memperkirakan angka tersebut masih akan bertambah hingga akhir periode Nataru dengan target 7 juta kunjungan pada 2025.

Meski jumlah wisatawan meningkat, Koster mengakui tingkat okupansi hotel belum sepenuhnya sebanding. Hal itu dipengaruhi oleh peralihan wisatawan ke akomodasi non-hotel seperti Airbnb yang tidak seluruhnya tercatat dalam pajak daerah.

"Kalau itu soal lain. Jadi ada yang menggunakan fasilitas penginapan melalui Airbnb, yang tidak bayar pajak. Akibatnya, adalah peningkatan jumlah wisatawan tidak sebanding dengan peningkatan hunian hotel dan pajak hotel dan restoran," ujarnya.

Ia juga menyebut cuaca buruk seperti hujan lebat dan banjir turut memengaruhi aktivitas wisatawan, termasuk keluhan sebagian pelaku transportasi pariwisata.

Menurut Koster, data dari otoritas bandara dan Dinas Pariwisata Bali tetap menunjukkan tren kunjungan yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.