Bisnis.com, JAKARTA — Seniman Riar Rizaldi menghadirkan tiga karya baru yang mempertanyakan narasi sejarah teknologi modern dalam pameran bertajuk Period Piece di Museum MACAN, Jakarta.

Melalui instalasi dan karya video, perupa asal Bandung itu menyoroti bahwa teknologi tidak pernah lahir terpisah dari sejarah tenaga kerja, kolonialisme, dan pengetahuan masyarakat lokal.

Salah satu karya yang ditampilkan ialah Bioskop Asymptotic (2026). Melalui karya ini Riar merekonstruksi lobi bioskop Indonesia era 1990-an yang berangkat dari ingatan pribadi Riar terhadap Pasundan Theatre di Bandung.

Melalui instalasi tersebut, pengunjung diajak merasakan kesunyian yang ganjil di ruang lobi yang tampak seperti ditinggalkan waktu.

"Karya ini sebenarnya menceritakan tentang bagaimana ketertarikanku sama lobi-lobi bioskop di Indonesia pada tahun 1990-an. Dan juga semacam refleksiku terhadap isu nostalgia," kata Riar.

Selain itu, Riar menampilkan Fanfictie: Volcanology (2025) yang mengangkat sosok ahli geologi Franz Wilhelm Junghuhn.

Melalui karya tersebut, dia menyoroti bahwa pengetahuan mengenai gunung berapi di Jawa telah lama dimiliki masyarakat lokal sebelum berkembang dalam tradisi ilmiah Eropa.

"Masyarakat-masyarakat lokal di Jawa itu sudah punya pengetahuan yang lebih dulu, jauh lebih panjang tentang kegunungapian dibandingkan ilmuwan dari Eropa," ujarnya.

Sementara itu, karya video Tropenkolder (2026) menghubungkan sejarah sinema kolonial dengan jaringan perkeretaapian di Jawa pada awal abad ke-20.

Dalam karya ini, Riar menggeser perhatian dari kemajuan teknologi menuju peran buruh kereta api yang membangun sekaligus mengalami dinamika kolonial.

"Ada dinamika di antara bagaimana teknologi sinema dan kereta api itu dibangun pada saat kolonial dengan juga kerja-kerja kuli Jawa," imbuhnya.

Melalui ketiga karya tersebut, Riar mengajak publik mempertanyakan siapa yang membangun teknologi, siapa yang menghasilkan pengetahuan, dan siapa yang selama ini terpinggirkan dalam sejarah kemajuan.

Pameran Period Piece merupakan bagian dari program utama Museum MACAN bertajuk Where Are We in Time: A Season Across Shifting Landscapes yang berlangsung hingga Oktober 2026.

Selain pameran Riar Rizaldi, Museum MACAN juga menghadirkan pameran kolektif Menelan Cakrawala yang menampilkan karya Raden Saleh hingga I Nyoman Masriadi yang berlangsung hingga 5 September 2026.

Pengunjung juga dapat menyaksikan pameran Marcos Kueh bertajuk Kenyalang Circus, Dawn Ng melalui Atlantis II, serta Ruth Marbun yang menghadirkan instalasi interaktif Beradu Padu hingga 4 Oktober 2026.

JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat (AS), di bawah Presiden Donald Trump, sedang mempertimbangkan proposal untuk membeli Kepulauan Chagos dari Mauritius.

Menurut laporan The Telegraph, para pejabat Amerika sedang mencari cara untuk berurusan langsung dengan Mauritius daripada melalui Inggris. Tujuannya adalah untuk mengamankan kendali atas Diego Garcia, sebuah pulau kunci di gugusan Chagos.

3 Fakta Kepulauan Chagos yang Akan Dibeli AS

1. Jadi Kekuatan Militer AS-Inggris

Diego Garcia, pulau kunci di Kepulauan Chagos, telah lama menjadi lokasi pangkalan militer AS-Inggris yang penting. Pangkalan tersebut digunakan untuk operasi di seluruh Samudra Hindia, Timur Tengah, dan sebagian Asia.

Inggris dan Mauritius telah menyepakati rencana untuk Kepulauan Chagos. Inggris akan terus mengoperasikan pangkalan militer gabungan AS-Inggris di Diego Garcia selama 99 tahun. Setelah itu, perjanjian dapat diperpanjang selama 40 tahun lagi jika Inggris dan Mauritius setuju.

Sekarang, AS berupaya menempuh jalur pintas untuk mengendalikan pangkalan Diego Garcia, yakni membeli langsung dari Mauritius tanpa melibatkan Inggris. Bagi Amerika, pangkalan itu sangat penting terlebih Mauritius sekarang ini dikenal sebagai sekutu China—negara rival utama Amerika.

2. Awal Mula Kepulauan Chagos Terpisah dari Mauritius

Inggris telah mengendalikan Kepulauan Chagos, juga dikenal sebagai British Indian Ocean Territory (Wilayah Samudra Hindia Britania), sejak tahun 1814.

Pada tahun 1965, pulau-pulau tersebut dipisahkan dari Mauritius ketika masih menjadi koloni Inggris. Inggris membeli pulau-pulau tersebut seharga 3 juta poundsterling Inggris, tetapi Mauritius kemudian mengatakan bahwa pemisahan ini tidak adil dan terjadi di bawah tekanan.

Antara tahun 1967 hingga 1973, penduduk yang tinggal di pulau-pulau tersebut dipindahkan secara paksa oleh pemerintah Inggris. Hal ini dilakukan untuk membuka jalan bagi pangkalan militer.

Mauritius merdeka pada tahun 1968, tetapi terus mengeklaim bahwa Kepulauan Chagos secara hukum miliknya. Mereka berpendapat bahwa pulau-pulau tersebut diambil sebelum kemerdekaan dengan cara yang tidak adil.

Pada tahun 2025, Inggris setuju untuk mengembalikan kendali atas pulau-pulau tersebut kepada Mauritius. Namun, beberapa pemimpin sekutu, termasuk Presiden AS Donald Trump, mengkritik langkah tersebut.

Kepulauan Chagos dihuni selama bertahun-tahun setelah Belanda dan Prancis membawa orang Afrika dan orang Malagasy yang diperbudak untuk bekerja di perkebunan kelapa. Orang-orang ini dan keturunan mereka mengembangkan budaya, bahasa, makanan, dan musik mereka sendiri. Komunitas ini dikenal sebagai orang Chagossian.

Sebelum pangkalan militer AS-Inggris dibangun di Diego Garcia pada tahun 1971, AS ingin pulau-pulau tersebut dibersihkan dari penduduk setempat. Pejabat Inggris setuju bahwa penduduk tersebut bukanlah pemukim tetap dan menyebut mereka sebagai beberapa "Tarzan atau Man Friday".

Setelah itu, seluruh penduduk Chagossian dipindahkan dari pulau-pulau tersebut. Orang-orang dibawa dengan kapal dan dipindahkan ke Mauritius dan Seychelles. Banyak yang tidak diberi tempat tinggal, uang, atau dokumen yang layak, dan mereka berjuang untuk membangun kembali kehidupan mereka. Inggris kemudian meminta maaf atas cara pemindahan tersebut dilakukan.

Setelah orang-orang dipindahkan, pulau-pulau tersebut sebagian besar dibiarkan kosong dan diubah menjadi hutan. Pada tahun 2010, daerah tersebut dinyatakan sebagai Kawasan Lindung Laut.

3. Kesepakatan Inggris-Mauritius Senilai 3,4 Miliar Poundsterling

Inggris dan Mauritius telah menyepakati rencana untuk Kepulauan Chagos. Inggris akan terus mengoperasikan pangkalan militer gabungan AS-Inggris di Diego Garcia selama 99 tahun. Setelah itu, perjanjian dapat diperpanjang selama 40 tahun lagi jika Inggris dan Mauritius setuju.

Jika perjanjian berakhir setelah 99 tahun, maka Inggris masih akan memiliki hak pertama untuk menggunakan pangkalan tersebut selama 40 tahun ke depan jika Mauritius memutuskan untuk menawarkannya kepada negara lain. Mauritius tidak dapat mengakhiri perjanjian tersebut secara bebas. Mereka hanya dapat melakukannya jika Inggris tidak melakukan pembayaran yang diperlukan atau jika Inggris menyerang Mauritius.

Inggris akan membayar Mauritius setiap tahun untuk penggunaan Diego Garcia. Selama 99 tahun, pembayaran ini diperkirakan akan mencapai total sekitar 3,4 miliar poundsterling Inggris.

Perjanjian tersebut juga mencakup dana untuk penduduk Chagos. Inggris akan menyetor 40 juta poundsterling Inggris ke dalam dana perwalian untuk mereka. Perjanjian tersebut tidak secara jelas menjamin bahwa penduduk Chagos akan diizinkan untuk kembali dan tinggal di pulau-pulau tersebut lagi.

Pada bulan April, pemerintah Inggris menunda rencananya untuk mentransfer kendali Kepulauan Chagos ke Mauritius setelah Trump mengkritik langkah tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Museum Bank Indonesia menghadirkan pameran temporer bertajuk In Lakon: Wayang Orang Dadi Saksi yang mengungkap bagaimana simbol budaya digunakan sebagai bagian dari strategi kolonial melalui desain uang seri wayang De Javasche Bank pada 1933–1939

Melalui pameran yang berlangsung hingga 30 Agustus 2026 itu, museum menyoroti penggunaan wayang tidak hanya sebagai elemen visual, tetapi juga sebagai medium komunikasi untuk membangun kedekatan dengan masyarakat.

Pameran tersebut menampilkan delapan nominal lengkap uang seri wayang, mulai dari 5 hingga 1.000 gulden. Koleksi tersebut dipadukan dengan hasil penelitian kuratorial yang menelusuri latar sejarah, sosial, dan budaya, sehingga setiap lembar uang hadir sebagai dokumen sejarah, bukan sekadar objek visual.

Kepala Museum Bank Indonesia Rio Wardhanu mengatakan pameran ini dirancang sebagai ruang edukasi yang menghubungkan sejarah uang dengan perkembangan budaya di Indonesia. “Pameran ini tujuannya melestarikan, mengedukasi, dan membangun sinergi lintas budaya,” ujarnya.

Salah satu temuan yang diangkat adalah peran Presiden De Javasche Bank saat itu, L.C.J. Burting Houwink, dalam kemunculan figur wayang pada mata uang. Ketertarikannya terhadap kebudayaan Nusantara serta kedekatannya dengan lingkungan Keraton Yogyakarta disebut memengaruhi pilihan desain tersebut.

“Burting Houwink memang memiliki minat terhadap kebudayaan Nusantara dan pertunjukan wayang,” kata kurator pameran Ide Nada Imandiharja.

Pameran ini tidak berhenti pada kisah ketertarikan personal. Di baliknya, terdapat konteks yang lebih luas terkait kondisi kolonial pada dekade 1930-an yang diwarnai tekanan ekonomi dan gejolak sosial.

Dalam situasi tersebut, simbol yang dekat dengan masyarakat menjadi penting. Wayang dipilih karena memiliki kedekatan budaya yang kuat dan mudah diterima publik.

“Wayang sangat dekat dengan masyarakat pada masa itu. Karena itu, kemunculannya di uang dapat menjadi daya tarik agar masyarakat mau menggunakan uang tersebut,” ujar curator pameran, Ide Nada Imandiharja.

Selain uang seri wayang, pameran juga menampilkan mata uang Hindia Belanda dan uang pendudukan Jepang. Rangkaian ini memperlihatkan bagaimana simbol budaya terus digunakan dalam desain uang sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi dengan masyarakat.

Melalui pendekatan tersebut, Museum Bank Indonesia mengajak pengunjung melihat uang sebagai lebih dari alat pembayaran. Setiap lembar menyimpan jejak bagaimana budaya digunakan untuk membangun kepercayaan dan legitimasi pada masanya.

Bisnis.com, JAKARTA--Museum Bank Indonesia menggelar pameran temporer In Lakon: Wayang Orang Dadi Saksi yang mengungkap cerita di balik mata uang bergambar wayang terbitan De Javasche Bank (DJB) pada 1933–1939.

Berlangsung pada 3 Juni hingga 30 Agustus 2026, pameran ini mengajak pengunjung melihat uang bukan sekadar alat pembayaran, melainkan juga medium budaya, politik, dan propaganda pada masa kolonial.

Kurator pameran, Ide Nada Imandiharja, menjelaskan bahwa pameran temporer memiliki pendekatan berbeda dibandingkan pameran tetap di Museum Bank Indonesia.

Jika pameran permanen menyajikan sejarah kelembagaan, arsitektur, dan koleksi numismatik secara umum, pameran temporer berfokus pada tema tertentu yang diangkat secara lebih mendalam.

Pameran ini menampilkan delapan nominal lengkap uang DJB seri wayang, mulai dari 5 hingga 1.000 gulden. Sejumlah replika uang juga dipamerkan untuk kebutuhan edukasi.

Pengunjung juga dapat melihat uang Hindia Belanda sebelum seri wayang serta mata uang pendudukan Jepang yang memperlihatkan perubahan penggunaan simbol budaya dalam desain uang.

Tema Wayang Orang dipilih karena museum tengah melakukan penelitian mendalam mengenai uang seri wayang yang menjadi salah satu koleksi penting dalam sejarah numismatika Indonesia.

“Melalui pameran temporer, kami ingin masyarakat mempelajari cerita yang lebih spesifik dari sebuah koleksi,” ujar Ide. Menurutnya, pendekatan ini memberi pengalaman baru bagi pengunjung.

Mata Uang sebagai Propaganda

Penelitian ini juga mengungkap alasan di balik penggunaan gambar wayang. Salah satunya adalah minat Presiden DJB, L.C.J. Burting Houwink, terhadap budaya Nusantara dan seni wayang.

Selain menggemari wayang, Burting Houwink memiliki hubungan dekat dengan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Kedekatan itu diduga ikut mendorong penggunaan figur wayang pada uang DJB.

Namun, gambar wayang pada uang tidak hanya berkaitan dengan minat pribadi. Penerbitan uang seri wayang juga berlangsung pada masa krisis ekonomi dan gejolak sosial pada dekade 1930-an.

Wayang dipilih sebagai sarana propaganda karena merupakan bagian penting dari budaya yang akrab di tengah masyarakat. Simbol tersebut dinilai mudah diterima dan dikenali publik.

“Wayang sangat dekat dengan masyarakat pada masa itu. Karena itu, kemunculannya di uang dapat menjadi daya tarik agar masyarakat mau menggunakan uang tersebut,” kata Ide.

Menariknya, strategi serupa kemudian diterapkan oleh Jepang. Mereka sempat menggunakan gambar pemandangan umum Asia Tenggara pada mata uang yang diedarkan di wilayah jajahannya.

Jepang kemudian mulai menampilkan simbol-simbol budaya Nusantara seperti Gatotkaca, rumah adat, dan figur masyarakat daerah untuk mendekatkan diri kepada penduduk setempat.

Ide menegaskan pameran ini bukan sekadar menampilkan koleksi lama. “Yang ingin kami sampaikan adalah bahwa setiap uang punya cerita,” ujarnya.

Melalui pameran ini, Museum Bank Indonesia mengajak publik melihat bagaimana selembar uang dapat merekam sejarah, budaya, hingga kepentingan politik pada zamannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Setiap tanggal 2 Mei, Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) sebagai momentum nasional untuk menegaskan pentingnya pendidikan dalam membentuk masa depan bangsa. Hardiknas ditetapkan berdasarkan hari lahir Ki Hajar Dewantara, tokoh yang dikenal sebagai pelopor pendidikan nasional.

Penetapan tanggal ini dilakukan oleh pemerintah setelah kemerdekaan, dengan mempertimbangkan peran besar Ki Hajar Dewantara dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif dan berakar pada nilai kebangsaan.

Jika menelusuri sejarah, ada dua arus besar sejarah pendidikan yaitu Muhammadiyah dan Taman Siswa. Muhammadiyah sebenarnya lebih dahulu aktif dalam mengembangkan pendidikan modern di Indonesia.

Sejak 1911, Ahmad Dahlan telah mendirikan Madrasah Ibtidaiyah di Yogyakarta. Bahkan, melalui Muhammadiyah, berbagai institusi pendidikan didirikan, mulai dari sekolah agama hingga sekolah umum dengan sistem modern.

Beberapa lembaga yang lahir dari gerakan ini antara lain:

1. Muallimin dan Muallimat
2. Diniyah Ibtidaiyah dan Diniyah Wustho
3. Sekolah Tabligh dan Kuliyatul Muballighin
4. Volkschool, HIS, MULO, hingga AMS

Gerakan pendidikan Muhammadiyah dikenal sebagai representasi Islam modernis, dengan fokus pada pembaruan pemikiran, literasi, dan penguatan sosial. Namun dalam praktiknya, pendidikan ini cenderung berkembang di kalangan tertentu, khususnya kelompok elit religius di wilayah Kesultanan Yogyakarta.

Di sisi lain, pada 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem pendidikan kolonial. Berbeda dengan Muhammadiyah, pendekatan Taman Siswa lebih menekankan pada pendidikan yang berakar pada budaya pribumi, inklusif, dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.

Faktor Kolonial dan Politik Pendidikan

Pada masa kolonial Belanda, pendidikan bukan sekadar soal transfer ilmu, tetapi juga alat kontrol sosial. Pemerintah kolonial membatasi akses pendidikan bagi pribumi dan menentukan siapa yang layak mendapatkan pendidikan formal.

Dalam konteks ini model pendidikan Muhammadiyah dianggap terlalu kental dengan dakwah Islam, sehingga kurang mendapat dukungan dari pemerintah kolonial. Sementara pendekatan Taman Siswa, yang bersifat non-pemerintah dan tidak berorientasi pada agama tertentu, dinilai lebih “aman” dalam konteks keberagaman masyarakat Hindia Belanda. Selain itu, terjadi juga benturan ideologis antara nasionalisme Islam modernis yang diusung Muhammadiyah dengan nasionalisme berbasis budaya lokal yang dibawa Ki Hajar Dewantara.

Menurut sejumlah kajian sejarah, termasuk yang dibahas oleh M. C. Ricklefs dalam kajian sejarah Indonesia modern, kehadiran Taman Siswa dapat dilihat sebagai respons terhadap dinamika tersebut yakni menciptakan sistem pendidikan alternatif yang lebih sesuai dengan identitas kebangsaan yang inklusif.

Mengapa Hardiknas Ditetapkan 2 Mei?

Penetapan 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional tidak lepas dari peran besar Ki Hajar Dewantara dalam memperjuangkan akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Beberapa alasan utama:

1. Ki Hajar Dewantara memperjuangkan pendidikan inklusif di tengah diskriminasi kolonial
2. Mendirikan Taman Siswa sebagai lembaga pendidikan untuk pribumi
3. Aktif mengkritik kebijakan Belanda melalui tulisan dan gerakan politik
4. Menjadi simbol pendidikan nasional pasca kemerdekaan

Selain itu, ia juga dikenal melalui filosofi pendidikan yang masih relevan hingga kini:

1. Ing Ngarsa Sung Tulada (di depan memberi teladan)
2. Ing Madya Mangun Karsa (di tengah membangun semangat)
3. Tut Wuri Handayani (di belakang memberi dorongan)

Pasca kemerdekaan, Ki Hajar Dewantara bahkan diangkat sebagai Menteri Pendidikan pertama Indonesia, memperkuat posisinya sebagai simbol pendidikan nasional.

Cara Memperingati Hari Pendidikan Nasional

Peringatan Hardiknas tidak hanya menjadi rutinitas tahunan berupa upacara atau lomba di sekolah. Lebih dari itu, momen ini menjadi refleksi tentang arah pendidikan Indonesia di tengah tantangan zaman mulai dari digitalisasi, kesenjangan akses, hingga kualitas pembelajaran.

Beberapa cara memperingati Hardiknas yang tetap relevan antara lain:

1. Mengadakan lomba bertema pendidikan, seperti pidato, karya tulis, atau cerdas cermat
2. Menulis surat untuk guru sebagai bentuk apresiasi terhadap peran mereka
3. Kampanye di media sosial, termasuk berbagi refleksi, twibbon, dan konten edukatif

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi juga diharapkan terus mendorong transformasi pendidikan melalui berbagai kebijakan, termasuk penguatan ekosistem Merdeka Belajar yang masih menjadi bagian dari agenda besar pendidikan nasional.

Baik Ahmad Dahlan maupun Ki Hajar Dewantara memiliki kontribusi besar dalam sejarah pendidikan Indonesia, meskipun melalui pendekatan yang berbeda. Muhammadiyah membuka jalan bagi modernisasi pendidikan berbasis agama, sementara Taman Siswa memperluas akses pendidikan berbasis kebangsaan dan budaya.

Penetapan 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional bukan berarti mengesampingkan peran tokoh lain, melainkan menegaskan simbol perjuangan pendidikan yang inklusif dan menyeluruh.

Di tahun 2026, Hardiknas menjadi pengingat bahwa pendidikan bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana Indonesia menyiapkan generasi masa depan yang lebih adil, cerdas, dan berdaya saing.

FAQ

1. Mengapa Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap 2 Mei?

Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap 2 Mei karena bertepatan dengan hari lahir Ki Hajar Dewantara, tokoh yang dianggap sebagai pelopor pendidikan nasional. Penetapan ini merupakan bentuk penghormatan atas jasanya dalam memperjuangkan akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama pada masa penjajahan.

2. Apa peran Ahmad Dahlan dalam sejarah pendidikan Indonesia?

Ahmad Dahlan merupakan pendiri Muhammadiyah yang berperan besar dalam mengembangkan pendidikan modern berbasis Islam di Indonesia. Ia telah mendirikan berbagai lembaga pendidikan sejak 1911, jauh sebelum lahirnya Taman Siswa, dengan fokus pada pembaruan pemikiran, pendidikan, dan kegiatan sosial.

3. Bagaimana cara memperingati Hari Pendidikan Nasional?

Peringatan Hari Pendidikan Nasional biasanya diisi dengan berbagai kegiatan, seperti upacara bendera di sekolah, lomba bertema pendidikan, penulisan surat atau apresiasi untuk guru, serta kampanye edukatif melalui media sosial untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan.

Bisnis.com, CIREBON- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Cirebon melakukan evaluasi menyeluruh atas pembongkaran eks jembatan kereta api peninggalan era kolonial di Sungai Sukalila, Kota Cirebon menyusul reaksi luas dari masyarakat dan pemerhati budaya.

Kepala Disbudpar Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya, menyatakan pihaknya telah menghimpun berbagai masukan yang berkembang di ruang publik, baik melalui pemberitaan media maupun media sosial.

Menurutnya, respons tersebut menjadi dasar untuk menggelar forum lintas pemangku kepentingan guna mengkaji ulang keputusan pembongkaran.

“Masukan dari masyarakat sangat beragam dan perlu disikapi secara serius. Karena itu, kami mengundang seluruh pihak terkait untuk duduk bersama dan membahas persoalan ini secara komprehensif,” ujar Agus di Cirebon, Jumat (10/4/2026).

Pertemuan awal tersebut melibatkan sejumlah instansi teknis, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Perhubungan, PT KAI Daop 3 Cirebon, Tim Ahli Cagar Budaya, serta perwakilan masyarakat.

Forum ini difokuskan pada pengumpulan data dan informasi sebagai bahan evaluasi yang nantinya akan dilaporkan kepada pimpinan daerah.

Agus menegaskan, hasil diskusi awal belum menghasilkan keputusan final. Namun, terdapat kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan melalui forum yang lebih formal bersama DPRD Kota Cirebon.

Rapat lanjutan tersebut direncanakan turut menghadirkan wali kota dan jajaran terkait guna memastikan keputusan yang diambil mempertimbangkan seluruh aspek.

Di sisi lain, Disbudpar juga menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang timbul akibat pembongkaran tersebut. Agus mengapresiasi tingginya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian warisan budaya, yang dinilai sebagai sinyal positif bagi upaya menjaga identitas sejarah kota.

Sebagai langkah preventif, Disbudpar mendorong percepatan inventarisasi objek yang diduga memiliki nilai cagar budaya. Upaya ini dinilai penting untuk mencegah potensi hilangnya aset bersejarah akibat belum adanya perlindungan hukum yang jelas.

“Kami akan mempercepat pendataan objek-objek yang memiliki nilai sejarah agar ke depan tidak terjadi kasus serupa. Ini menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak,” katanya.

Selain itu, Disbudpar menyiapkan skema edukasi publik di kawasan Sungai Sukalila. Edukasi tersebut akan diwujudkan dalam bentuk papan informasi yang memuat foto serta narasi sejarah jembatan yang telah dibongkar, sehingga masyarakat tetap dapat mengakses informasi terkait nilai historisnya.

Sementara itu, pihak PT KAI Daop 3 Cirebon turut menyampaikan permohonan maaf atas polemik yang terjadi. Vice President PT KAI Daop 3 Cirebon, Sigit Winarto, menjelaskan bahwa pembongkaran dilakukan atas permintaan Pemerintah Kota Cirebon dalam rangka mendukung program penataan Sungai Sukalila.

Menurut Sigit, kondisi jembatan yang sudah dangkal dinilai menghambat aliran air dan berpotensi memperparah risiko banjir di kawasan tersebut. Oleh karena itu, pembongkaran dianggap sebagai langkah teknis untuk memperlancar aliran sungai.

Ia juga memastikan, material hasil pembongkaran tetap aman sebagai aset dan tidak akan dialihkan atau dipindahtangankan.

"Jembatan tersebut disebut belum tercatat sebagai objek cagar budaya, sehingga secara administratif tidak memiliki status perlindungan khusus," kata Sigit.

LONDON - Pengadilan Nigeria memerintahkan Inggris membayar 420 juta poundsterling (USD570 juta atau Rp9,6 triliun) sebagai kompensasi kepada keluarga para penambang batu bara yang dibunuh oleh otoritas kolonial di negara Afrika Barat tersebut lebih dari tujuh dekade lalu.

Polisi kolonial Inggris menembak mati 21 penambang batu bara Nigeria selama protes di Tambang Batu Bara Lembah Iva di Enugu pada 18 November 1949, setelah para pekerja mogok kerja karena kondisi kerja yang buruk, perbedaan upah berdasarkan ras, dan tunggakan upah yang belum dibayar.

Pada hari Kamis, Hakim Pengadilan Tinggi Enugu Anthony Onovo memutuskan pembunuhan tersebut merupakan pelanggaran hak hidup yang melanggar hukum dan memerintahkan pemerintah Inggris untuk membayar 20 juta poundsterling per korban “sebagai ganti rugi dan kompensasi yang efektif.”

“Para penambang batu bara yang tidak berdaya ini meminta perbaikan kondisi kerja, mereka tidak melakukan tindakan kekerasan apa pun terhadap pihak berwenang, namun tetap ditembak dan dibunuh,” kata hakim tersebut, menurut Kantor Berita Nigeria (NAN).

Pengadilan juga memerintahkan pembayaran bunga pasca putusan sebesar 10% per tahun hingga kompensasi dibayar penuh.

Lebih lanjut, pengadilan memerintahkan agar permintaan maaf tertulis dipublikasikan di surat kabar Nigeria dan Inggris dalam waktu 60 hari, dengan kompensasi dibayarkan dalam waktu 90 hari.

Kasus ini diajukan oleh aktivis hak asasi manusia Nigeria, Greg Onoh, yang meminta permintaan maaf resmi dan kompensasi atas nama keluarga korban. Media lokal melaporkan pihak tergugat Inggris tidak hadir di pengadilan.

Yemi Akinseye-George, salah satu pengacara penggugat, memuji putusan tersebut sebagai "tonggak penting dalam upaya penegakan akuntabilitas historis," dengan mengatakan putusan itu menegaskan "hak untuk hidup melampaui waktu, batas negara, dan perubahan kedaulatan."

Putusan ini muncul di tengah perselisihan yang berkepanjangan mengenai keluhan era kolonial dan perdebatan yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir tentang ganti rugi atas perbudakan dan kolonialisme di seluruh Afrika.

Pihak berwenang Inggris belum memberikan tanggapan publik terhadap putusan pengadilan Nigeria tersebut.

Inggris sebelumnya telah menyelesaikan beberapa klaim penyiksaan historis sambil bersikeras mereka tidak menerima tanggung jawab hukum atas tindakan pemerintahan kolonial.

Pada tahun 2013, London setuju untuk membayar 19,9 juta poundsterling untuk biaya dan kompensasi kepada lebih dari 5.000 warga Kenya lanjut usia yang menderita penyiksaan dan pelecehan selama pemberontakan Mau Mau pada tahun 1950-an.

LONDON - Para anggota parlemen di Aljazair telah mulai membahas rancangan undang-undang yang akan mengkriminalisasi penjajahan Prancis di negara Afrika Utara tersebut di tengah periode hubungan yang tegang antara kedua negara, menurut Majelis Nasional Rakyat.

Pemerintahan kolonial Prancis di Aljazair berlangsung selama lebih dari 130 tahun, yang ditandai dengan penyiksaan, penghilangan paksa, pembantaian, eksploitasi ekonomi, dan marginalisasi penduduk asli Muslim.

Aljazair memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1962, tetapi hal itu menelan korban jiwa yang besar: diperkirakan hingga 1,5 juta orang tewas, ribuan orang hilang, dan jutaan orang mengungsi.

Ingin Cari Keadilan, Aljazair Ingin Mengkriminalisasi Penjajahan Prancis selama 130 Tahun

1. Menuntut Keadilan

Rancangan undang-undang tersebut, yang berupaya mengkriminalisasi pemerintahan kolonial Prancis di Aljazair antara tahun 1830 dan 1962, diperkenalkan di Majelis Nasional Rakyat, majelis rendah parlemen Aljazair, pada hari Sabtu.

RUU tersebut akan diajukan untuk pemungutan suara pada hari Rabu, menurut laporan.

Stasiun penyiaran publik AL24 News melaporkan bahwa rancangan tersebut, yang berisi lima bab yang terdiri dari 27 pasal, didasarkan pada “prinsip-prinsip hukum internasional yang menegaskan hak rakyat atas keadilan hukum” dan “pencapaian keadilan historis”.

Tujuannya adalah untuk “menetapkan tanggung jawab, mengamankan pengakuan dan permintaan maaf atas kejahatan kolonialisme sebagai landasan untuk rekonsiliasi dengan sejarah dan perlindungan memori nasional,” lapor saluran tersebut.

2. Wujud Sikap Moral yang Jelas

Saat memperkenalkan RUU tersebut, Ketua Parlemen Ibrahim Boughali mengatakan bahwa itu bukan hanya teks hukum, tetapi “tonggak penting dalam perjalanan Aljazair modern”.

“Ini adalah tindakan kedaulatan tertinggi, sikap moral yang jelas, dan pesan politik yang tidak ambigu, yang menyatakan komitmen Aljazair terhadap hak-haknya yang tidak dapat dicabut dan kesetiaannya kepada pengorbanan rakyatnya,” kata Boughali, menurut kantor berita Anadolu.

Ia mencatat bahwa penjajahan Prancis atas negara itu “tidak terbatas pada penjarahan kekayaan”.

“Itu juga meluas ke kebijakan pemiskinan sistematis, kelaparan, dan pengucilan yang bertujuan untuk menghancurkan kemauan rakyat Aljazair, menghapus identitas mereka, dan memutuskan ikatan mereka dengan akar mereka,” katanya.

3. Prancis Tidak Akan Meminta Maaf pada Rakyat Aljazair

Pemerintah Prancis belum menanggapi perdebatan tersebut.

Namun Presiden Prancis Emmanuel Macron sebelumnya mengatakan bahwa ia tidak akan meminta maaf atas penjajahan negara itu.

Ia mengatakan kepada majalah Le Point pada tahun 2023 bahwa ia tidak akan meminta maaf kepada Aljazair tetapi bermaksud untuk berupaya menuju rekonsiliasi dengan Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune.

“Bukan tugas saya untuk meminta maaf,” katanya dalam wawancara tersebut, seperti yang dilaporkan oleh kantor berita AFP.

“Hal terburuk adalah memutuskan: ‘kita meminta maaf dan masing-masing pergi sendiri-sendiri’,” kata Macron. “Upaya untuk mengingat dan merekonstruksi sejarah bukanlah penyelesaian semua masalah.”

4. 1,5 Juta Rakyat Aljazair Tewas

Prancis memerintah Aljazair dari tahun 1830 hingga diusir sebagai kekuatan kolonial dalam perang kemerdekaan brutal yang berkecamuk dari tahun 1954 hingga 1962.

Sekitar 1,5 juta warga Aljazair tewas dalam perang tersebut, dengan pasukan Prancis dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang berat, termasuk penyiksaan sistematis, eksekusi tanpa pengadilan, dan penghilangan paksa. Pasukan kolonial Prancis juga menghancurkan ribuan desa, memaksa sekitar dua juta warga Aljazair mengungsi.

Pada tahun 2018, Prancis mengakui bertanggung jawab atas penyiksaan sistematis selama perang tersebut.

5. Diplomasi yang Turun Naik

Aljazair dan Prancis mempertahankan hubungan yang langgeng, terutama melalui imigrasi, tetapi debat parlemen terjadi di tengah gesekan dalam hubungan tersebut.

Ketegangan telah tinggi selama berbulan-bulan sejak Paris mengakui rencana otonomi Maroko untuk menyelesaikan konflik Sahara Barat pada Juli 2024. Sahara Barat telah menyaksikan pemberontakan bersenjata sejak dianeksasi oleh Maroko setelah kekuatan kolonial, Spanyol, meninggalkan wilayah tersebut pada tahun 1975.

Aljazair mendukung hak rakyat Sahrawi untuk menentukan nasib sendiri di Sahara Barat dan mendukung Front Polisario, yang menolak proposal otonomi Maroko.

Pada bulan April, ketegangan meningkat menjadi krisis setelah seorang diplomat Aljazair ditangkap bersama dua warga negara Aljazair di Paris. Krisis diplomatik itu terjadi hampir seminggu setelah Macron dan Tebboune menyatakan komitmen mereka untuk menghidupkan kembali dialog.

NEW YORK - Duta Besar Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Vassily Nebenzia menjelaskan mengapa negaranya abstain dari pemungutan suara resolusi Amerika Serikat (AS). Ia mengungkapkan kekhawatirannya tentang bagaimana resolusi tersebut mengesampingkan partisipasi rakyat Palestina dan menuduh AS tidak bertindak dengan "itikad baik" untuk meloloskannya.

"Yang terpenting, dokumen ini tidak boleh menjadi dalih bagi eksperimen tak terkendali yang dilakukan AS di Israel, di wilayah Palestina yang diduduki," tegas Nebenzia.

Nebenzia menyatakan kekhawatirannya bahwa resolusi tersebut tidak memuat informasi tentang bagaimana Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) akan bekerja sama dengan Otoritas Palestina.

Berdasarkan resolusi yang diadopsi, Nebenzia mengatakan, “Pasukan tersebut tampaknya dapat bertindak secara otonom tanpa mempertimbangkan posisi maupun pendapat Ramallah."

"Hal ini dapat memperkokoh pemisahan Jalur Gaza dari Tepi Barat. Hal ini mengingatkan kita pada praktik kolonial dan Mandat Inggris untuk Palestina di Liga Bangsa-Bangsa, ketika pendapat rakyat Palestina sendiri tidak diperhitungkan," ujar utusan Rusia tersebut kepada Dewan Keamanan PBB.

Ia juga menyatakan kekhawatiran bahwa mandat pasukan tersebut dalam rencana Presiden AS Donald Trump masih dipertanyakan, termasuk apakah "tugas penegakan perdamaian" yang dimilikinya dapat "benar-benar mengubahnya menjadi pihak dalam konflik yang melampaui batas-batas penjagaan perdamaian".

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul menyebut dukungan terhadap proposal Trump terkait Gaza sebagai "kabar baik", dan menambahkan, “Jerman siap memainkan peran konstruktif dalam rekonstruksi Gaza."

Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper juga memuji dukungan DK PBB terhadap resolusi tersebut, dengan mengatakan komunitas internasional kini perlu bekerja sama untuk mewujudkan rencana 20 poin presiden AS tersebut menjadi "perdamaian yang adil dan abadi".

Cooper mencatat, “Resolusi tersebut menyoroti pentingnya peningkatan bantuan kemanusiaan yang masih sangat dibutuhkan di Gaza."

"Kita sekarang harus mengambil tindakan segera untuk membuka semua penyeberangan, mencabut pembatasan, dan membanjiri Gaza dengan bantuan," ujarnya.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyambut resolusi ini sebagai kemenangan bagi Trump dan kemenangan bagi agenda pemerintah Israel yang menginginkan demiliterisasi Gaza.

Yair Lapid, yang memimpin oposisi di Knesset, terdengar seperti berada di sisi kanan Netanyahu.

Beberapa mantan pejabat AS dan pejabat yang masih menjabat mengatakan resolusi tersebut dirancang dengan cara yang tidak akan sepenuhnya memuaskan siapa pun.

Bahkan penyebutan samar tentang negara Palestina dalam teks resolusi tersebut telah memicu badai perdebatan di Israel.

Ingatlah bahwa ini adalah pemerintahan paling sayap kanan dalam sejarah Israel. Knesset Israel telah mengadopsi resolusi yang menyatakan Israel berkomitmen memastikan tidak ada negara Palestina yang pernah ada.

Jakarta, CNBC Indonesia - Sebelum melancarkan serangan besar yang menewaskan ratusan warga Aceh, tentara Amerika Serikat diam-diam menyusun strategi penyamaran sebagai pedagang. Fregat USS Potomac yang dipimpin Kapten John Downes menerima pesan langsung dari Presiden Andrew Jackson (1767-1845) agar bersiaga tempur dan siap mengambil tindakan tegas di wilayah Hindia Timur.

Instruksi itu muncul setelah kapal dagang Amerika, Friendship, diserang warga Kuala Batu, Aceh, pada Februari 1831, sehingga membuat Presiden Jackson murka. Sebagai panglima tertinggi militer, ia memerintahkan Downes untuk menilai situasi dan, bila perlu, melakukan operasi balasan demi menjamin keamanan kapal-kapal dagang AS.

Sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, dia memerintahkan Downes untuk segera bertindak. Tugasnya adalah menilai situasi hingga diperbolehkan mengambil langkah apa pun demi memberi pelajaran agar kapal-kapal dagang AS di perairan Hindia Timur terjamin keselamatannya.

John Downes sendiri bukan perwira sembarangan. Dalam buku America's Forgotten Wars (2021) diketahui, dia dikenal sebagai komandan tempur tangguh yang telah berkali-kali memimpin dan memenangi operasi militer di kawasan Pasifik.

Maka, begitu perintah diterima, Downes langsung bergerak. Dia memuat 300 tentara dan meriam ke dalam kapal. Dari Brasil, kapal Potomac melanjutkan pelayaran ribuan kilometer menuju Afrika Selatan, lalu menyeberangi Samudra Hindia demi mencapai Aceh.

Downes sadar betul tak bisa tiba di perairan Aceh dengan meriam terbuka di geladak dan bendera AS berkibar di tiang kapal. Pendekatan semacam itu hanya akan memicu perlawanan. Maka, strategi pun diubah.

"Seluruh meriam ditarik ke belakang geladak dan pintu meriam ditutup," tulis Farish A. Noor dalam "Attack, Reprisal and Dealing with the Media Fall-Out: The Battle of Quallah Battoo in 1832" (2014).

Sebagai gantinya, USS Potomac akan menyamar sebagai kapal dagang milik Belanda. Ini merupakan pilihan cerdik sebab Belanda memang sudah terbiasa berdagang dengan Aceh. Hubungan dagang itu membuat kehadiran kapal asing berbendera Belanda tak akan menimbulkan kecurigaan.

Perlu dicatat, meskipun Belanda punya koloni besar di Nusantara, Aceh bukan bagian dari jajahan mereka. Aceh saat itu adalah kerajaan independen yang tangguh dan berdaulat.

Bahkan, seperti dijelaskan Lee Kam Hing dalam The Sultanate of Aceh (1995), Kesultanan Aceh memiliki hubungan resmi dengan Kesultanan Ottoman di Turki dan Kerajaan Inggris pada abad ke-19.

Saat USS Potomac tiba di Aceh, Kapten Downes menjalankan siasatnya. Kapal perang itu disamarkan sebagai kapal dagang Belanda. Tak ada yang curiga.

Setelah merapat, tentara disuruh turun dengan dalih berdagang. Padahal, mereka sedang memetakan wilayah dan menculik pedagang lokal untuk mengukur kekuatan pertahanan Kuala Batu.

Dari sini, Downes menyusun serangan. Tepat pada fajar, 6 Februari 1832, 300 tentara Amerika Serikat melancarkan serbuan mendadak ke permukiman warga Kuala Batu.

Warga jelas tak siap perang. Mereka mengira tamu asing itu datang untuk berdagang. Meski akhirnya sempat melawan, mereka tetap kalah total.

"Kapten Downes mendaratkan 300 orang ke kota, dan dalam waktu kurang dari tiga jam berhasil merebut tiga benteng serta menewaskan antara 80 hingga 100 warga lokal," tulis New York Observer (7 Juli 1832).

Dalam laporan itu disebutkan, korban di pihak AS hanya dua orang tewas dan 80-100 warga lokal. Meski begitu, laporan lain menyebut jumlah korban jauh lebih besar, yakni 500 warga sipil.

Disebut Biadab

Menurut Farish A. Noor, serangan USS Potomac ke permukiman di Sumatra memicu perubahan mengejutkan dalam opini publik Amerika Serikat. Awalnya, tentara AS dipuji sebagai pahlawan, tapi kemudian dikecam sebagai pembunuh biadab.

Ini disebabkan tentara AS melakukan strategi penyamaran sebagai pedagang, melakukan serangan saat penduduk tertidur, tidak melakukan negosiasi, serta membunuh perempuan dan anak-anak.

Meski gelombang kritik sempat membesar, Presiden Andrew Jackson berhasil meredamnya. Namun, sejarah tetap mencatat luka itu. Baru ratusan tahun kemudian diketahui, warga Aceh tidak sepenuhnya bersalah.

Dalam Death on an Empire (2011), sejarawan Robert Booth menjelaskan bahwa serangan terhadap kapal Friendship dipicu sikap frustrasi warga atas praktik dagang yang curang. Pedagang AS kerap mengurangi takaran dan merugikan warga Aceh. Ketika Friendship datang, kemarahan yang lama terpendam akhirnya meledak.

Ironisnya, serangan balasan dari USS Potomac justru membuka jalan bagi invasi Belanda ke Aceh beberapa tahun kemudian. Serangan itu menjadi awal dari perang panjang dan berdarah yang mengubah lantas mengubah sejarah Aceh.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Para peneliti menemukan koloni laba-laba raksasa yang tinggal di dalam jaring berukuran besar, sebanding dengan luas satu lapangan bulu tangkis.

Temuan ini berada jauh di dalam gua belerang (sulfur cave) di perbatasan Albania dan Yunani, dan disebut sebagai salah satu jaringan laba-laba terbesar yang pernah tercatat.

Penelitian yang diterbitkan di jurnal Subterranean Biology itu menyebut jaring tersebut membentang sekitar 106 meter persegi di sepanjang lorong sempit dalam gua. Jaring ini tersusun dari ribuan anyaman kecil berbentuk corong yang saling terhubung dan menciptakan formasi seperti koloni besar.

Koloni ini dihuni oleh lebih dari 111.000 laba-laba dari dua spesies umum, yakni Tegenaria domestica (laba-laba rumah) dan Prinerigone vagans. Yang mengejutkan, kedua spesies ini biasanya tidak hidup bersama dalam skala besar, apalagi berbagi struktur jaring yang sama.

Peneliti memperkirakan ada sekitar 69.000 ekor T. domestica dan lebih dari 42.000 ekor P. vagans. Analisis DNA juga mengonfirmasi bahwa dua spesies inilah yang mendominasi koloni tersebut.

"Ini merupakan bukti pertama perilaku kolonial pada kedua spesies ini, dan kemungkinan merupakan jaring laba-laba terbesar di dunia," kata peneliti utama, István Urák dari Sapientia Hungarian University of Transylvania, Romania, dikutip dari Live Science, Senin (10/11/2025).

Menurut penelitian, keadaan di dalam gua yang gelap total menjadi kunci terbentuknya koloni unik ini. Biasanya, T. domestica justru akan memangsa P. vagans. Namun, minimnya cahaya diduga membuat pola berburu berubah.

Alih-alih saling memangsa, kedua spesies ini justru berbagi sumber makanan yang sama, yaitu lalat kecil non-penyengat yang hidup dari biofilm mikroba belerang dalam gua tersebut.

Air kaya belerang yang mengalir melalui gua menciptakan ekosistem yang memungkinkan bakteri, lalat, dan laba-laba bertahan hidup secara berantai. Namun, kondisi ini juga membuat laba-laba dalam gua memiliki mikrobioma berbeda dan genetik yang telah beradaptasi terhadap lingkungan ekstrem tersebut.

[Gambas:Youtube]

Para ilmuwan menilai temuan ini menunjukkan bahwa masih banyak perilaku dan kemampuan adaptasi hewan yang belum terungkap.

"Seringkali kita mengira telah memahami suatu spesies sepenuhnya, namun tetap saja ada penemuan yang tak terduga," ujar Urák.

"Beberapa spesies memiliki kemampuan genetika yang sangat fleksibel, yang hanya muncul ketika berada dalam kondisi ekstrem. Kondisi ini dapat memunculkan perilaku yang tidak terlihat dalam keadaan 'normal'," imbuhnya

Urák menekankan pentingnya melestarikan koloni ini, meski lokasi gua berada di antara dua negara yang dapat menimbulkan tantangan tersendiri.

Sementara itu, para peneliti tengah mengerjakan studi lanjutan untuk mengungkap lebih banyak informasi tentang kehidupan di gua belerang.

(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Pajak hampir dikenakan di setiap bagian hidup kita. Mulai dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Ternyata sistem pajak atau pungutan kepada rakyat diperkenalkan sejak lama. Tepatnya pada peradaban Mesir yang dipimpin Firaun pada 300 SM.

Saat itu, Firaun mengenakan pajak atas barang-barang seperti gandum, tekstil, tenaga kerja serta sejumlah komoditas lain.

Namun pengenaan pajaknya tak menggunakan mekanisme sama rata. Firaun menetapkan sistem penyesuain, yakni disesuaikan dengan kemampuan finansial objek pajak.

Sebagai contoh, Firaun akan menetapkan pajak tinggi pada ladang yang sangat produktif dengan hasil panen melimpah. Sebaliknya pajak rendah dibayarkan pemilik ladang yang tidak produktif.

Hasil pungutan pajak ini menjadi tambahan pendapatan negara. Beribu-ribu tahun kemudian sistem pajak ini diterapkan oleh banyak pemerintah di negara modern.

Orang Pertama yang Kenalkan Sistem Pajak di Indonesia

Di Indonesia sendiri, sistem pajak baru hadir tahun 1811. Thomas Stanford Raffles jadi sosok pertama memperkenalkan sistem itu.

Saat itu dia datang ke Hindia Belanda atas nama Kerajaan Inggris. Sejarawan Ong Hok Ham dalam Wahyu yang Hilang, Negeri yang Guncang (2018) mengungkapkan peran Raffles dalam penetapan konsep pajak di wilayah Indonesia.

"Raffles (1811-1816) adalah penguasa Barat pertama yang meletakkan dasar finansial negara kolonial baru di Indonesia. Inggris, dan koloninya, menurut dia, harus dibiayai dengan pajak. Konsep pajak dilahirkan olehnya," tulis Ong Hok Ham.

Raffles menyebutkan Inggris, secara teori, punya hak atas semua tanah yang menggantikan kepemilikan raja-raja di Jawa. Jadi petani yang memiliki tanah atau bekerja di tanah orang wajib membayarkan pajak.

"Pajak tanah Raffles adalah atas petani individual dan bukan atas desa atau wilayah. Dan berupa uang," tulis Ong Hok Ham.

Meski ide penerapan sistem pajak itu darinya, Raffles tak pernah merasakan hasil dari idenya itu. Dia pergi lima tahun setelah sampai di Hindia Belanda, pada 1816.

Baru pada 1870, pemerintah kolonial memperkenalkan berbagai jenis, dari pajak pribadi, pajak usaha, hingga pajak jual beli.

Sasaran pajak bukan hanya masyarakat biasa, namun juga orang Eropa dan pribumi kaya raya. Namun pribumi tetap menyumbang pajak terbesar saat itu.

"Kira-kira dasawarsa pertama abad ke-20, penduduk pribumi yang sebagian besar terkena pajak tanah, menyumbang 60% penghasilan Hindia Belanda," tulis Ong.

Namun sistem pajak kolonial ini pada akhirnya dinilai negatif. Sebab negara tak memberikan apapun pada rakyat yang memberikan uangnya sebagai pajak.

Terkesan, pemerintah kolonial kala itu memeras masyarakat lewat pengenaan pajak.

Bertahun-tahun kemudian, para negara modern berupaya untuk mengubah konsep pajak. Jadi bukan hanya untuk pendapatan, namun untuk pemerataan dan peningkatan kesejahteraan.

Sayangnya tujuan itu masih jauh dari harapan. Masih banyak masyarakat yang teriak karena tak mendapatkan timbal balik yang sepadan.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]