JAKARTA - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto, menjelaskan alasan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) ikuti Latihan Dasar Militer (Latsarmil). Ia menuturkan, latsarmil bagi calon manajer tersebut ditujukan untuk melatih kedisiplinan dan kerja sama.

Donny tak pungkiri bahwa pendidikan militer akan melatih nilai kedisiplinan dan kerja sama tim. Menurutnya, pelatihan militer itu baik untuk membentuk karakter, apalagi untuk seorang manajer.

"Jangan sampai nanti manajernya enggak bisa melaksanakan tugasnya, nggak bisa memimpin anak buahnya, sehingga itulah pendidikan-pendidikan seperti disiplin segala macam itu paling tidak kita bisa mengajarkan kepada mereka untuk berlatih disiplin paling tidak waktu ya, " kata Donny saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/7/2026).

Selain itu, Donny berkata, pelatihan militer ini ditujukan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antartim. Kemudian kerja sama, koordinasi dan lain sebagainya itu nilai-nilai yang bisa kita ambil dari pendidikan di Bela Negara ini," ucap Donny.

Donny menuturkan, banyak kementerian dan perusahaan swasta yang mengirimkan pegawai-pegawainya untuk meningkatkan karakter di pusat pendidikan TNI, seperti rindam ataupun di Pusat Bela Negara Kementerian Pertahanan (Kemhan).

"Nilai-nilai itu yang ingin didapatkan oleh para direktur-direktur dari perusahaan-perusahaan tersebut," ujar Donny.

"Kan tentunya direktur juga akan senang juga kalau punya pegawai-pegawai yang disiplin, tepat waktu, punya integritas tinggi dan lain sebagainya. Itulah yang diharapkan ya," pungkasnya.

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) menggandeng Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menginvestigasi gugurnya lima calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Tim investigasi dari dua kementerian itu sudah dibentuk.

"Kami sudah membentuk tim investigasi. Ini adalah gabungan antara Kemhan dan Kemenkes. Kami sudah bentuk," ujar Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (1/7/2026).

Donny menyatakan, pihaknya akan langsung menginvestigasi gugurnya lima calon manajer Koperasi Desa. "Kami nanti akan menindaklanjuti untuk melihat atau mencari data-data tambahan kenapa kok bisa hal ini terjadi," kata Donny.

"Termasuk juga yang kejadian di Halim terkait dengan paru-paru, ini juga karena ada penularan di sana, ini juga kami lakukan tindakan pencegahan bersama dengan Kemenkes," tambahnya.

Lebih lanjut, Donny menuturkan, penyebab meninggalnya lima manajer Koperasi Desa ini berbeda-beda. Salah satunya, kata dia, ada perubahan pola hidup dari semula sipil menjadi militer.

"Pertama adalah karena kelelahan, ya, kemudian juga perubahan pola hidup ya, yang tadinya mungkin kehidupan sipil, masuk kehidupan ya di barak dan sebagainya yang mana semuanya harus disiplin nah itu mungkin juga mengagetkan juga. Selain juga faktor cuaca juga," ucap Donny.

Selain itu, ia berkata, meninggalnya calon manajer Koperasi Desa akibat penyakit bawaan. Menurutnya, penyakit bawaan inj sudah terdeteksi saat awal pelatihan, tetapi masih dalam kadar aman.

"Nah ini yang menyebabkan beberapa dari mereka tidak semuanya, sebetulnya banyak juga yang kondisi kesehatannya tidak baik-baik semuanya, tapi hanya beberapa ini saja karena mungkin ada kasus-kasus tertentu ya kejadian yang tadi itu mungkin cuaca dan sebagainya sehingga menyebabkan dari kondisi yang sudah terbatas tersebut akhirnya yang bersangkutan meninggal dunia," tutur Donny.

Faktor lainnya, kata Donny, akibat paru-paru. Ia mengungkapkan ada 2 dari 5 korban yang meninggal akibat paru-paru. "Yang paru-paru semuanya ada di Jakarta, di Satdik di Halim, tapi yang lainnya yang di Baturaja, yang di Balikpapan dan yang di Singkawang itu terkait dengan penyakit jantung. Itu penyebab itu yang kami sampaikan kepada Anggota Komisi I DPR RI," pungkas Donny.

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyatakan bahwa telah menghapus latihan menembak dalam pendidikan calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP). Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Rico Ricardo menjelaskan, berbagai kegiatan peserta yang bersifat taktis dan teknis militer dikurangi, termasuk kegiatan menembak.

Rico memastikan, kegiatan itu tidak lagi menjadi bagian dalam pelaksanaan latihan pembekalan bela negara dan manajerial. Selain itu, intensitas kegiatan fisik juga dikurangi dan disesuaikan dengan latar belakang peserta sebagai warga sipil.

“Perlu kami sampaikan bahwa dokumentasi atau liputan terkait kegiatan menembak (yang banyak beredar di media massa dan media sosial) tersebut merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada minggu lalu, sebelum adanya evaluasi terbaru terhadap pelaksanaan program,” katanya, Selasa (30/6/2026).

Kemhan juga mengganti nama pendidikan calon manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih dari latihan dasar militer (latsarmil) menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial.

Rico menjelaskan bahwa keputusan itu diambil sebagai tindak lanjut evaluasi bersama. Dia menyatakan bahwa instansinya melakukan penyesuaian pendekatan kegiatan pendidikan.

“Terminologi dan pelaksanaan kegiatan saat ini diarahkan menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial, bukan latsarmil lagi,” ujar Rico.

Rico mengungkapkan bahwa kegiatan para peserta saat ini diarahkan pada pembentukan disiplin, karakter, kepemimpinan, kerja sama, tanggung jawab, wawasan kebangsaan, serta kesiapan manajerial peserta sebagai calon pengelola Kopdes Kelurahan Merah Putih dan KNMP. Sehingga mereka benar-benar siap bekerja saat selesai melaksanakan pendidikan.

Diketahui, dalam proses Latsarmil sebelumnya ada lima orang meninggal dunia. Berdasarkan data dari Kemhan, 5 korban meninggal dunia terdiri atas Yonanda Muhammad Taufiq (meninggal pada 17 Juni 2026), Anisa Muyassaroh (meninggal pada 18 Juni 2026), Novia Rahmadhani Sihotang (meninggal pada 22 Juni 2026), Muhammad Rifki Renaldi Gunawan (meninggal pada 26 Juni 2026), dan Nola Dya Sari (meninggal pada 26 Juni 2026).

JAKARTA - Jenazah mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu disalatkan di rumah duka yang beralamat di Perumahan Puri Wira Bhakti 1/1b Cikeas, Bogor pada Minggu (31/5/2026). Rencananya, Ryamizard Ryacudu dimakamkan di TMPN Kalibata, Jakarta Selatan.

Jenazah almarhum Ryamizard tampak disalatkan di rumah duka pada pukul 18.19 WIB pascasalat Magrib. Keluarga, sanak saudara, hingga kerabat tampak mengikuti salat jenazah tersebut.

Para pelayat sebelumnya melakukan Salat Magrib dahulu secara berjemaah hingga akhirnya menyalatkan almarhum. Tampak jenazah Ryamizard Ryacudu berada di peti jenazah berbalutkan Bendera Merah Putih.

Suasana haru tampak begitu terasa di rumah duka, khususnya saat jenazah baru tiba di lokasi. Keluarga tampak menyambut kedatangan jenazah dengan isak tangis diiringi sholawat.

Sementara itu, Biro Infohan Setjen Kemhan menyebut Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu merupakan sosok pemimpin yang dikenal memiliki dedikasi tinggi, keteguhan prinsip, serta kecintaan yang besar terhadap Tanah Air.

Sebagai bentuk penghormatan terakhir atas jasa dan pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara, Kemhan RI akan melaksanakan upacara penghormatan dan persemayaman jenazah Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu.

Lihat video: Eks Menhan Ryamizard Ryacudu Meninggal Dunia di RSPAD Gatot Soebroto



Jenazah almarhum dijadwalkan tiba di Kementerian Pertahanan dan selanjutnya disemayamkan di depan Aula Bhinneka Tunggal Ika (BTI), Kemhan, Senin, 1 Juni 2026 pada pukul 07.30 WIB. Upacara persemayaman akan dipimpin Wamenhan RI selaku Inspektur Upacara.

Selanjutnya, akan dilaksanakan upacara pelepasan jenazah dari Kementerian Pertahanan pada pukul 11.00 WIB sebelum diberangkatkan menuju Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta. Jenazah almarhum akan dimakamkan secara militer melalui upacara pemakaman militer di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata sebagai penghormatan negara kepada seorang prajurit dan negarawan yang telah mendedikasikan hidupnya untuk Indonesia.Upacara pemakaman militer akan dipimpin oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara.

JAKARTA - Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu, 31 Mei 2026 sekitar pukul 14.03 WIB. Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya Ryamizard.

“Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, Menteri Pertahanan Republik Indonesia periode 2014-2019," tulis Kemhan melalui akun Instagram @kemhanri, Minggu (31/5/2026).

Kemhan menyampaikan bahwa Ryamizard adalah prajurit, pemimpin, dan negarawan yang mengabdikan seluruh hidupnya bagi bangsa dan negara. “Dedikasi, keteguhan, serta kontribusinya dalam memperkuat sistem pertahanan negara menjadi bagian dari warisan pengabdian yang akan terus dikenang dan menginspirasi generasi penerus dalam menjaga kedaulatan NKRI," tulis Kemhan.

Kemhan menyampaikan doa bagi almarhum dan keluarga. “Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan ampunan-Nya, menempatkan almarhum di tempat terbaik di sisi-Nya, serta memberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan kepada keluarga yang ditinggalkan," jelasnya.

Sebelumnya, Kabar duka ini dibenarkan oleh Karo Infohan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait. “Benar, kami mendapat informasi berita duka cita bahwa telah meninggal dunia Bapak Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu,” kata Rico saat dihubungi, Minggu (31/5/2026).

Rico menjelaskan, Ryamizard tutup usia pada pukul 14.03 WIB di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD). “(Meninggal dunia) pada hari ini, Minggu 31 Mei 2026 pukul 14.03 WIB di RSPAD,” ujar dia.

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) buka suara terkait isu Bandara Internasional Kertajati di Majalengka, Jawa Barat bakal menjadi pangkalan udara militer Amerika Serikat (AS). Hal itu menyusul rencana kerja sama antara Indonesia dengan Amerika Serikat untuk memanfaatkan bandara tersebut sebagai bengkel internasional pesawat Hercules/C-130.

“Tidak benar,” ujar Karo Humas Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, Kamis (28/5/2026).

Dia menjelaskan, dalam kerja sama tersebut yang dibahas adalah peluang pengembangan fasilitas Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) pesawat Hercules/C-130 dalam konteks penguatan industri aviasi dan pertahanan nasional, bukan pembangunan pangkalan militer asing di Indonesia.

“Seluruh proses tetap mengedepankan kedaulatan Indonesia, hukum nasional, dan kepentingan nasional. Sampai saat ini pun pembahasannya masih pada tahap penjajakan dan belum ada keputusan final terkait implementasinya,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat dengan Komisi I DPR pada Selasa, 19 Mei 2025 mengungkap pertemuannya dengan Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth pada tahun lalu.

Lihat video: Perkuat Alutsista, Kemenhan Serahkan Pesawat Hercules Baru ke TNI AU



"Dia menawarkan, dan ini tidak ada di negara ASEAN, dia menawarkan bagaimana kalau pemeliharaan C-130 di seluruh Asia saya pusatkan di Indonesia atas biaya kami," katanya.

Sjafrie mengaku tidak langsung menjawab tawaran itu dan melaporkannya ke Presiden Prabowo Subianto. "Saya lapor Bapak Presiden, kasih Kertajati. Kita sedang bekerja untuk itu," katanya.

JAKARTA - Upaya pemerintah memperkuat dan memodernisasi alutsista mendapat apresiasi sejumlah kalangan. Prinsip mission oriented sangat penting dan harus dipegang bersama antara Kementerian Pertahanan (Kemhan), Mabes TNI, dan Mabes Angkatan dalam pengadaan alutsista agar sesuai kebutuhan

Hal itu terungkap dalam talkshow “Masa Depan Alutsista Nasional: Teknologi, Industri Strategis dan Kemandirian Pertahanan Indonesia” yang digelar Marapi Consulting & Advisory, beberapa waktu lalu.

Acara bertajuk “Ngopi” (Ngobrolin Pertahanan Indonesia) the Talkshow dipandu wartawan senior Iwan Hermawan dan menghadirkan sejumlah narasumber yaitu mantan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI sekaligus Rektor Universitas Pertahanan (Unhan), dan Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI AL Laksamana Madya TNI (Purn) Desi Albert Mamahit.

Kemudian, Ketua Harian Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas) Mayjen TNI (Purn) Jan Pieter Ate, dan Pengamat Militer dan Konsultan Bidang Pertahanan Marapi Consulting & Advisory Alman Helvas Ali.

Talkshow membahas upaya Pemerintah mendukung kesiapan operasional Alutsista baru TNI dalam beberapa tahun terakhir ini. Namun pertanyaannya, apakah kekuatan alutsista yang ada sudah cukup untuk optimal digunakan pada saat dibutuhkan. Termasuk dukungan dari sisi perencanaan, anggaran, dan industri pertahanan untuk mendukung perubahan dari sistem yang reaktif menuju sistem yang prediktif.

Pertanyaan ini didasarkan pengalaman pengadaan alutsista yang cenderung mendahulukan platform daripada melengkapinya langsung dengan sistem persenjataan dan memasukkan paket suku cadang dan perawatan.

Lihat video: Prabowo Ungkap Alasan Sebenarnya Beli Alutsista: Bukan Perang, Tapi Misi Kemanusiaan!



Terkait hal itu, Desi Mamahit menyatakan, untuk pengadaan alutsista, sebagai bagian bidang pertahanan, peraturannya sudah jelas. Mulai dari strategi nasional, terdapat Kebijakan Umum Pertanahan Negara (Jakkumhanneg) yang menjelaskan ancaman di masa kini dan masa yang akan datang serta cara menyikapinya.

Salah satunya terkait penambahan kekuatan, termasuk pengadaan alutsista, yang diturunkan ke bawah dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan dan rencana tahunan. Pengadaan alutsista merujuk pada prediksi ancaman yang ada dalam kebijakan strategis dan perkembangan teknologi.

“Seluruh kebijakan pertahanan dan pengadaan telah dibahas oleh pemerintah dan DPR. Keinginan adanya anggaran yang besar dari bawah (matra TNI) harus disesuaikan dengan keterbatasan keuangan negara. Ketika kita membeli platform, kita juga memikirkan sistem persenjataannya, dan untuk mengatasi ancaman tertentu pasti sudah ada senjata yang disesuaikan. Untuk perencanaan, semua sudah tercakup, hanya pelaksanaannya bertahap diisi, mulai dari platform dulu.” ujarnya, Kamis (14/5/2026).

Di sisi lain, Mayjen TNI (Purn) Jan Pieter mengkritisi risiko sistem perencanaan yang parsial, dalam hal ini membeli dahulu platform, baru kemudian memikirkan sistem persenjataannya. Semangat dari pengadaan alutsista adalah menghadirkan operational readiness, yang mensyaratkan adanya platform, sistem persenjataan awaknya, pelatihannya, dan dukungan logistiknya dalam satu sistem.

“Standar militer di dunia menyatakan bahwa kesiapan operasi itu adalah penjumlahan platform dikali senjata, dikali awaknya yang terlatih, dikali integrated logistic support (ILS)nya, dan seterusnya,” katanya.

Jan Pieter menyebut bad lesson dari masa lalu semestinya tidak perlu diulangi. Saat ini masa damai, sehingga tidak ada alasan untuk tidak membuat kontrak perawatan jangan panjang. Komunikasi antara Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebagai pemegang kebijakan dan anggaran dengan TNI sebagai yang membutuhkan alutsista sudah berjalan.

Namun untuk singkronisasi harus dibuktikan dalam praktik, apakah benar alutsista yang dibelanjakan adalah yang dibutuhkan oleh pengguna. Jika hanya mengacu pada ketersediaan anggaran, maka pengadaan dilakukan berdasarkan keputusan-keputusan yang tidak komprehensif.

“Prinsip mission oriented harus dipegang bersama antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan dalam pengadaan alutsista agar sesuai kebutuhan,” tegasnya.

Sementara itu, Alman menjelaskan pengadaan platform menggunakan Pinjaman Luar Negeri (PLN), sedangkan ILS bisa PLN atau Rupiah murni. Sayangnya selama ini masuknya alutsista baru tidak diikuti dengan alokasi anggaran pemeliharaan, sehingga terkadang anggaran pemeliharaan untuk alutsista lama dialihkan untuk alutsista baru agar bisa beroperasi atau sistem tambal sulam.

“Tidak ada jaminan ketika ada alutsista baru anggaran pemeliharaan otomatis naik. Ini perlu menjadi concern pemerintah dan DPR. Karena tidak ada jaminan ketika kita menerima alutsista baru, di tahun berikutnya ada anggaran untuk perawatan dan suku cadang,” ujarnya.

Alman mencontohkan kapal perang terbaru PPA yang sampai sekarang belum ada rudal buatan MBDA. Akibat pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina, masa tunggu pesanan di MBDA menjadi 3-5 tahun dari sebelumnya 2 tahun terhitung sejak kontrak ditandatangani. Banyak faktor yang memengaruhi produksi rudal seperti gangguan suplai bahan baku atau prioritas pada negara yang sudah memesan terlebih dahulu.

Demikian pula dalam kontrak pengadaan PPA tidak disertai kontrak pengadaan suku cadang, masing mengandalkan warranty pabrik yang memiliki masa jam putar.

“Kebijakan penarikan pemeliharaan dan perawatan menjadi di bawah Kemhan harusnya melalui masa transisi karena selama ini di matra. Ini agar Kemhan siap secara total, karena Kemhan sebelumnya tidak pernah melakukan,” ucapnya.

Peran matra dalam mengawasi kegiatan perawatan tetap perlu. Kapasitas industri dalam negeri harus menyesuaikan dengan jenis pemeliharaan dan perawatan yang dibutuhkan. Terkait kebijakan peningkatan kemampuan produksi alutsista canggih, pemerintah perlu menyiapkan rencana jangka panjang, minimal 25 tahun.

“Siapa pun yang menjadi Presiden harus melanjutkan kebijakan tersebut. Untuk kemampuan pemeliharaan dan perawatan, industri pertahanan dalam negeri bisa merintis dengan bekerja sama dengan pabrikan, agar kita tidak setiap saat memanggil technical assistant dari pabrikan. Kita harus memiliki kemampuan ini sendiri agar tingkat kesiapan lebih baik,” katanya.

JAKARTA - Pemerintah Jepang menawarkan sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) kepada Indonesia. Tawaran alutsista tersebut mulai dari kapal fregat hingga kapal selam.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Muhammad Ali membenarkan tawaran tersebut. Menurut Ali, proposal pengadaan datang dari Kementerian Pertahanan Jepang dan saat ini masih dibahas bersama Kementerian Pertahanan RI. Menurut dia, belum ada keputusan final terkait kemungkinan pembelian alutsista tersebut.

“Fregat Mogami dan kapal selam dari Jepang memang ada penawaran dari pihak Kemhan Jepang, tetapi masih terus dibicarakan dengan Kementerian Pertahanan kita,” ujar Ali di kawasan Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta, dikutip Rabu (13/5/2026).

Dalam penawaran itu, Jepang disebut menawarkan kapal fregat kelas Mogami atau FFM Kumano, serta kapal selam kelas Soryu/JS Jingei. Kedua platform tempur tersebut masuk dalam daftar modernisasi alutsista yang dinilai relevan bagi penguatan armada laut Indonesia.

Ali menegaskan, TNI AL hanya bertindak sebagai operator pengguna. Keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Kementerian Pertahanan. “Kami mengikuti kebijakan yang ditetapkan Kementerian Pertahanan,” kata dia.

Pembahasan kerja sama pertahanan ini mengemuka usai Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin bertemu Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi di Jakarta beberapa waktu lalu.

Lihat video: PRABOWO DI JEPANG! Penuhi Undangan Kaisar Naruhito, Indonesia-Jepang Sepakati Kerja Sama



Pertemuan tersebut berlangsung setelah Jepang merevisi aturan ekspor peralatan pertahanannya, yang kini memungkinkan Negeri Sakura menjual alutsista ke 17 negara mitra, termasuk Indonesia.

Selain membahas potensi pembelian kapal perang, kedua negara juga menyepakati penguatan kerja sama pertahanan lewat pembentukan Mekanisme Dialog Pertahanan Terpadu. Forum ini akan mempertemukan pejabat pertahanan kedua negara untuk membahas isu kebijakan hingga operasi militer.

Dalam kesempatan yang sama, Indonesia dan Jepang turut menandatangani Defence Cooperation Agreement (DCA) sebagai landasan peningkatan kolaborasi pertahanan.

Sjafrie sebelumnya menilai kerja sama industri pertahanan dengan Jepang sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemampuan dalam negeri, terutama transfer teknologi dan pengembangan sumber daya manusia pertahanan.

Sjafrie menyebut Jepang memiliki kapabilitas tinggi dalam pengembangan teknologi militer, sehingga kolaborasi ini dinilai dapat mendukung modernisasi alat pertahanan Indonesia dalam jangka panjang.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menyebut Pemerintah Indonesia masih melakukan komunikasi awal dan eksplorasi kerja sama strategis dengan Tokyo di sektor pertahanan. Penegasan itu disampaikan Rico menanggapi adanya ketertarikan Indonesia terhadap sejumlah produk pertahanan Jepang.Berita Indonesia

“Saat ini sifatnya masih dalam tahap penawaran dan penjajakan awal kerja sama. Belum ada keputusan ataupun tahapan pengadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia,” kata Rico.

JAKARTA - KRI Canopus-936 kapal bantu hidro-oseanografi ocean going (BHOD-OG) tiba di Indonesia. Kapal buatan Jerman berteknologi modern ini dirancang untuk memperkuat kemampuan survei, pemetaan, serta pengelolaan data kelautan nasional.

Kedatangan KRI Canopus-936 di Dermaga Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin, 11 Mei 2026 disambut Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Marsekal TNI (HOR) (Purn.) Donny Ermawan Taufanto.

Termasuk Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Danpushidrosal) Laksamana Madya TNI Budi Purwanto beserta sejumlah pejabat tinggi TNI dan TNI AL.

“Kedatangan kapal ini menjadi tonggak penting dalam upaya Indonesia membangun kemandirian data laut, sekaligus memperkuat peran Indonesia sebagai poros maritim dunia,” bunyi keterangan tertulis, Selasa (12/5/2026).

Kapal sepanjang 105 meter ini memiliki daya jelajah hingga 60 hari dengan kemampuan operasi dari perairan dangkal hingga laut dalam mencapai kedalaman 11.000 meter. Kehadiran KRI Canopus-936 menjadi langkah strategis dalam mendukung kebijakan pembangunan maritim nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim dunia.

Lihat video: Pushidrosal Temukan Kerangka Pesawat dan Kapal di Perairan Kate-Kate, Maluku



Komandan KRI Canopus-936 Kolonel Laut (P) Indragiri Y. Wardhonomemulai pelayaran perdana pada 14 Maret 2026 dari galangan Abeking & Rasmussen, Lemwerder, Jerman menuju Indonesia dengan jarak kurang lebih 12.798,5 Nautical mile (Nm) dengan sandi “Operasi Dhruva Samudra-26”.

Selama perjalanan menuju Tanah Air, kapal akan menempuh rute pelayaran jarak jauh dengan beberapa persinggahan di pelabuhan internasional untuk keperluan logistik, koordinasi teknis, serta memastikan kesiapan operasional kapal hingga tiba di Indonesia.

Adapun persinggahan di bagi beberapa etape pelayaran di antaranya etape I jarak 2.031,3 Nm (Lemwerder, Jerman-Las Palmas, Spanyol), etape II jarak 2.481,0 Nm (Las Palmas, Spanyol-Lagos, Nigeria), etape III jarak 2.593,1 Nm (Lagos, Nigeria-Cape Town, Afrika Selatan), etape IV jarak 2.327,8 Nm (Cape Town, Afrika Selatan-Port Louis, Mauritius), etape V jarak 3.245,7 Nm (Port Louis, Mauritius-Lampung), dan etape terakhir jarak 119,5 Nm (Lampung-Jakarta).

Sebagai kapal riset kelautan atau Oceanographic Research Vessel, KRI Canopus-936 dilengkapi teknologi mutakhir seperti Hydrographic Survey Launcher (HSL), Autonomous Underwater Vehicle (AUV), Remotely Operated Vehicle (ROV), Autonomous Surface Vehicle (AUV) serta Unmanned Aerial Vehicle (UAV).

Peralatan ini memungkinkan pelaksanaan survei hidrografi, oseanografi, geofisika, hingga pemetaan detail dasar laut dengan tingkat akurasi tinggi. Selain fungsi ilmiah, kapal ini juga memiliki kemampuan mendukung operasi militer dan keamanan laut, termasuk pemetaan jalur kapal selam, deteksi ranjau laut, patroli keamanan, serta dukungan intelijen maritim.

Dalam operasi kemanusiaan, KRI Canopus-936 mampu melaksanakan misi pencarian dan pertolongan (SAR), termasuk deteksi sinyal darurat dan pencarian objek di dasar laut.

KRI Canopus-936 telah melalui tahapan Sea Acceptance Test (SAT) dengan hasil optimal, termasuk capaian kecepatan maksimal di atas spesifikasi kontrak. Kapal ini direncanakan mulai beroperasi penuh di perairan Indonesia setelah penyelesaian uji fungsi lanjutan pada 2026 di laut dalam Indonesia.

Kehadiran KRI Canopus-936 diharapkan menjadi tulang punggung dalam penyediaan data laut nasional yang akurat, guna menjamin keselamatan pelayaran, mendukung eksplorasi sumber daya laut, serta memperkuat kedaulatan wilayah perairan Indonesia.

“Ksatria Mapaka Samudra”, KRI Canopus-936 siap mengemban tugas sebagai garda terdepan pemetaan dan eksplorasi laut Indonesia.

JAKARTA - Mutasi dan rotasi terjadi di Kementerian Pertahanan (Kemhan) . Letjen TNI Agus Widodo yang sebelumnya menjabat Dirjen Strahan Kemhan mendapat amanah baru sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Agus menggantikan Komjen Pol Imam Sugianto yang memasuki masa pensiun. Kemudian, posisi Dirjen Strahan diisi Mayjen TNI Bagus Suryadi Tayo yang sebelumnya menjabat Pangdivif 3/Kostrad.

Penunjukan Bagus Suryadi sempat disinggung Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat memperkenalkan jajaran pejabat Kemhan kepada Menhan Jepang Shinjiro Koizumi di Aula Bhinneka Tunggal Ika (BTI), Kemhan, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Sjafrie hadir bersama sejumlah pejabat utama Kemhan, termasuk Letjen Agus Widodo dan Mayjen Bagus Suryadi. “Saya juga didampingi calon Dirjen Strahan,” kata Sjafrie ketika memperkenalkan jajaran kepada Menhan Jepang Koizumi.

Sekadar diketahui, Letjen Agus Widodo merupakan jenderal Kopassus lulusan Akademi Militer (Akmil) 1995. Sementara, Mayjen Bagus Suryadi Tayo adalah Perwira Tinggi TNI AD lulusan Akmil 1993 dari kecabangan Infanteri (Raider). Dia juga putra mantan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI (Purn) H Tayo Tarmadi.

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin akan meneken kerja sama Defence Cooperation Arrangement (DCA) dengan Menteri Pertahanan Jepang HE Koizumi Shinjiro, Senin (4/5/2026). Dalam kesepakatan kerja sama pertahanan itu, Sjafrie ingin kedua negara tukar-menukar informasi terkait perkembangan strategis di dunia.

Hal itu disampaikan Sjafrie sebelum membahas kesepakafan DCA di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026). Awalnya, Sjafrie mengucapkan selamat datang pada Koizumi yang telah bertamu ke Jakarta.

"Hubungan antara Indonesia-Jepang bagi kami sudah merupakan historical background yang sudah dilaksanakan sebelum kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945," ucap Sjafrie.

Sjafrie mengatakan, semangat disiplin dari TNI diperoleh saat mendapat pelatihan bersama dari Pembela Tanah Air (PETA) yang juga dididik oleh tentara Jepang.

Lebih lanjut, Sjafrie menyampaikan, pihaknya akan membahas Defense Ministers' Meeting tahun 2026 antara Indonesia-Jepang. Dalam pertamuan itu, Indonesia-Jepang akan melakukan mutual respect dan mutual benefit, mutual advantage.

"Kami akan melakukan pertukaran pandangan secara konstruktif mengenai pembangunan pertahanan kedua negara dan juga kita akan saling bekerja sama di dalam hubungan kemanusiaan dan untuk mengatasi bencana alam," tutur Sjafrie.

Hal itu dituangkan dalam bentuk DCA antara Kementerian Pertahanan Indonesia dengan Kementerian Pertahanan Jepang. Perjanjian ini juga merupakan instrumen dalam memperkuat kerangka kerja sama di bidang kegiatan pertahanan antara kedua negara.

"Kami berdua sudah sepakat untuk mendorong kerja sama secara substantif di bidang industri pertahanan dan juga di bidang pembangunan pengawakan dari personel-personel antara kedua negara Indonesia dan Jepang dengan memperhatikan kepentingan nasional masing-masing," ucap Sjafrie.

Bahkan, Sjafrie menilai, Indonesia-Jepang perlu tukar-menukar informasi terkait perkembangan strategis dinamika global, dengan menghormati konstitusi yang berlaku di negara masing-masing.

"Kami juga sudah melakukan pertukaran pikiran sejak berada di Bali sampai dengan pagi ini bahwa kita memang perlu untuk tukar menukar informasi tentang perkembangan strategis dan kita harus menunjukkan bahwa kita menghormati kepentingan nasional masing-masing dan menghormati konstitusi yang berlaku di negara kami antara Indonesia dan Jepang," ucap Sjafrie.

Sementara itu, Menhan Jepang H.E. Koizumi Shinjiro mengucapkan terima kasih kepada Sjafrie dan seluruh jajaran Kemhan. Ia mengaku pertama kali bertemu Sjafrie pada akhir tahun lalubdi Malaysia. Pertemuan itu, berlanjut di Tokyo dan komunikasi terus dijalin melalui sambungan telepon.

"Tidak banyak mitra kerja yang menjalin komunikasi seerat dan seterbuka ini dalam kurun waktu yang singkat," kata Koizumi.

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan memberikan pengarahan atau taklimat dalam acara Apel Komandan Satuan (Dansat) TNI 2026. Kegiatan apel ini akan berlangsung di Universitas Pertahanan (Unhan), Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (30/4/2026).

Dari video yang dibagikan Sekretariat Presiden, persiapan telah dilakukan untuk menyambut kehadiran Presiden Prabowo. Sejumlah Perwira Tinggi (Pati) dan pejabat teras di lingkungan TNI telah memadati area Unhan. Para jenderal dan pejabat TNI juga tampak mengenakan Pakaian Dinas Lengkap (PDL), siap menerima taklimat langsung dari Presiden Prabowo.

Sebelum memasuki ruangan utama, para peserta apel disambut dengan deretan lukisan presiden-presiden Indonesia terdahulu yang terpajang di area lobi. Beberapa lukisan yang menarik perhatian antara lain potret Presiden pertama RI Ir. Soekarno, Presiden kedua RI Soeharto, hingga lukisan Presiden Prabowo Subianto.

Keberadaan lukisan-lukisan bersejarah ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para perwira tinggi yang hadir. Tak sedikit dari mereka yang menyempatkan diri untuk berhenti sejenak dan berfoto di depan lukisan para pemimpin bangsa tersebut sebelum rangkaian acara dimulai.

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga mengungkap capaian berbagai program unggulan TNI AD yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari penyediaan air bersih, pembangunan jembatan, hingga pengelolaan sampah, dalam Apel Dansat TNI Tahun Anggaran 2026 di Universitas Pertahanan (Unhan) Sentul, Jawa Barat, Rabu, 29 April 2026.

Lihat video: Gebrakan Hilirisasi! Presiden Prabowo Resmikan Proyek Cilacap



Dalam paparannya, Jenderal Maruli menegaskan TNI AD tidak hanya berfokus pada aspek pertahanan, tetapi juga berperan aktif membantu percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo. Program-program tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat, khususnya di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses infrastruktur dan layanan dasar.

Di bidang air bersih, Jenderal Maruli menjelaskan program sumur bor lahir dari pengalaman langsung melihat kesulitan masyarakat dalam memperoleh air, termasuk di wilayah yang mengalami kekeringan. “Jadi terus terang, saya menggali informasi tentang air ini sambil berjalan, jadi bukan karena punya informasi, lalu membuat program-program air ini,” ujarnya.

Hasilnya, berdasarkan data, sejak 2020 telah dibangun 7.217 titik sumber air di berbagai wilayah Indonesia guna meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terkait pembangunan infrastruktur, Jenderal Maruli menyampaikan TNI AD menargetkan untuk membangun 1.244 jembatan demi kepentingan masyarakat, dengan capaian 336 jembatan telah selesai dan 908 jembatan dalam proses pengerjaan dalam kurun waktu sekitar 1,5 tahun.

Program ini merupakan bagian dari upaya memperkuat konektivitas wilayah, termasuk melalui pembangunan jembatan perintis yang ditargetkan lebih dari 7.000 unit di seluruh Indonesia, sejalan dengan program Jembatan Garuda Merah Putih yang diinisiasi Presiden Prabowo.