Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan peta jalan atau Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025—2030, yang diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat kecil, pelaku UMKM, petani, dan nelayan.

Manajer Eksekutif Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia (PPGI) Guladi Aksiono menegaskan roadmap itu tidak dibentuk untuk memecah dominasi PT Pegadaian di industri pergadaian Indonesia.

“Roadmap tidak ada maksud memecah dominasi Pegadaian, karena roadmap disusun untuk memberikan informasi tentang visi dan arah pengembangan industri pergadaian lima tahun ke depan,” katanya kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (14/10/2025).

Menurut Guladi, justru roadmap ini dibebntuk supaya perusahaan gadai bisa tetap stabil pertumbuhannya dan bisa tetap eksis di sektor keuangan.

Sebab demikian, dirinya pun berharap peta jalan ini bisa menciptakan iklim usaha yang lebih seimbang antara pemain gadai BUMN dan swasta.

“Itu yang diharapkan dengan adanya roadmap, semua perusahaan diperlakukan sama terhadap peraturan yang berlaku, playing field yang sama, tergantung strategi masing-masing perusahaan untuk mencapai target tujuannya,” tegas dia.

Kala ditanyai apakah roadmap membuka ruang yang lebih leluasa kepada bisnis gadai swasta untuk meningkatkan pangsa pasarnya atau tidak, dia hanya berujar semua perusahaan pergadaian memiliki peluang yang sama.

“Perusahaan pergadaian mempunyai peluang yang sama untuk meraih pangsa pasar yang lebih besar,” ujar Guladi.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan peta jalan atau Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025—2030 untuk industri pergadaian. Roadmap ini diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat kecil, pelaku UMKM, petani, dan nelayan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan ini merupakan roadmap kelima yang pihaknya luncurkan sejak bidang PVML hadir pada 9 Agustus 2023.

Agusman menyebut bahwa roadmap ini adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

“Dan kemudian berdasarkan Undang-Undang tersebut, kami buat POJK 39 Tahun 2024 untuk pengembangan dan penguatan industri pergadaian dan juga hari ini kita buatkan, kita luncurkan bersama roadmap dari industri pergadaian ini,” katanya seusai acara peluncuran roadmap industri pergadaian 2025—2030, di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Sementara itu, lanjutnya, ada empat pilar yang diamanatkan oleh roadmap ini. Pertama, permodalan, tata kelola, manajemen risiko dan SDM. Kedua, edukasi dan perlindungan konsumen. Ketiga, ekosistem. Keempat, pengaturan, pengawasan, dan perizinan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Budi Gadai Indonesia berpendapat Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025-2030 yang baru saja diluncurkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dapat memberi ruang bagi perusahaan gadai swasta untuk meningkatkan pangsa pasarnya.

Direktur Budi Gadai Indonesia Budiarto Sembiring mengatakan roadmap itu memberikan aturan yang semakin jelas dan adil, sehingga perusahaan gadai swasta punya kesempatan yang sama untuk bersaing dan dipercaya masyarakat.

“Harapannya, ekosistem yang lebih tertata dan transparan ini bisa membantu perusahaan gadai swasta memperluas jangkauan nasabah dan memperbesar porsi pasar di industri pergadaian,” ungkapnya kepada Bisnis, Senin (13/10/2025).

Tak sampai di situ, Budi menganggap peta jalan ini adalah langkah positif untuk menciptakan iklim usaha yang lebih seimbang antara perusahaan gadai milik negara dan swasta.

“Melalui penerapan standar perizinan, tata kelola, dan pengawasan yang sama oleh OJK, seluruh pelaku industri memiliki kesempatan yang setara untuk tumbuh. Hal ini mendorong kompetisi yang sehat, transparan, dan berkeadilan di industri pergadaian,” ucap dia.

Oleh sebab itu, lanjutnya, PT Budi Gadai Indonesia menyambut baik roadmap untuk lima tahun ke depan ini. Dia berharap ini dapat memperkuat ekosistem pergadaian yang sehat, inklusif, berintegritas, dan mendorong inovasi sesuai zaman.

Untuk diketahui, roadmap ini mengingatkan bahwa dukungan teknologi informasi menjadi aspek krusial yang perlu ditingkatkan. Hal ini karena digitalisasi mempermudah segala hal mulai dari transaksi, data, transparansi, hingga integrasi dengan pengawasan regulator.

Pasalnya, digitalisasi tidak hanya mempermudah proses transaksi dan pembayaran, tetapi juga memperkuat data, meningkatkan transparansi, dan memungkinkan integrasi dengan sistem pengawasan regulator.

Sebab itu, sejalan dengan arah roadmap OJK, Budi membeberkan perusahaannya sedang dalam tahap perencanaan untuk mengembangkan layanan digital. Menurutnya, ini langkah penting supaya layanan gadai bisa mudah diakses dan efisien.

“Ke depannya, kami berencana membangun sistem yang memungkinkan proses gadai dilakukan lebih praktis dan transparan sesuai dengan arah penguatan teknologi informasi yang ditekankan dalam roadmap tersebut,” pungkasnya.

Sebagai informasi hingga September 2025, penyaluran pinjaman di PT Budi Gadai Indonesia telah mencapai sekitar Rp199 miliar, naik 31% dari periode yang sama pada tahun lalu yakni Rp152 miliar.