Bisnis.com, JAKARTA — Peta persaingan industri pergadaian kian dinamis setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan izin usaha pergadaian skala nasional kepada perusahaan yang sebelumnya hanya beroperasi di tingkat provinsi. Kondisi ini mendorong pelaku usaha gadai untuk memperkuat strategi bisnis guna menarik nasabah dan memperluas pangsa pasar.

Sebelumnya, OJK resmi memberikan persetujuan perubahan lingkup wilayah usaha dari tingkat provinsi menjadi tingkat nasional kepada dua perusahaan pergadaian, yaitu PT Gadai Sakti Jakarta dan PT Gadai Mas Nusantara.

Persetujuan kepada PT Gadai Sakti Jakarta diberikan melalui Surat OJK Nomor S-43/PL.02/2026 tanggal 7 Mei 2026. Sebelum itu, OJK juga telah memberikan persetujuan kepada PT Gadai Mas Nusantara yang berkedudukan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk PT Gadai Mas Nusantara, ada tujuh entitas Gadai Mas yang bergabung (merger) ke dalam PT Gadai Mas Nusantara.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah mengatakan dengan persetujuan itu, PT Gadai Sakti Jakarta dan PT Gadai Mas Nusantara dapat menyelenggarakan kegiatan usaha pergadaian di seluruh wilayah Republik Indonesia.

“Dengan tetap memperhatikan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip tata kelola yang baik,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (19/6/2026).

OJK, katanya, berharap perluasan lingkup wilayah usaha ini dapat meningkatkan kapasitas usaha kedua perusahaan, memperluas jangkauan layanan pergadaian yang legal dan terdaftar, serta memberikan akses pembiayaan yang lebih luas kepada masyarakat di berbagai daerah.

“Langkah tersebut juga sejalan dengan upaya OJK dalam mendorong penguatan industri pergadaian melalui peningkatan skala usaha, penguatan tata kelola, dan perluasan akses layanan keuangan yang aman dan terpercaya bagi masyarakat,” tegas Agus.

Untuk diketahui, OJK mencatat penyaluran pinjaman industri pergadaian meningkat 56,80% (year on year/YoY) menjadi Rp157,20 triliun pada April 2026. Proporsi penyaluran pinjaman terbesar adalah PT Pegadaian konvensional yaitu Rp130,24 triliun atau 82,85% dari total penyaluran pinjaman industri pergadaian.

Adapun, sumber pendanaan pergadaian periode April 2026 mencapai Rp123,31 triliun meningkat 73,07 persen YoY. Sumber pendanaan Perusahaan Pergadaian berasal dari pinjaman yang diterima Rp105,39 triliun (85,46%) dan Surat Berharga Yang Diterbitkan sebesar Rp17,93 triliun (14,54%).

Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia (PPGI) menilai dengan kondisi adanya perusahaan gadai berizin nasional itu membuat peta persaingan industri pergadaian ke depannya akan semakin ketat.

“Namun, persaingan yang sehat tentu yang bisa membuat konsumen atau pengguna jasa gadai diuntungkan, akan memperoleh bunga yang rendah dan layanan yang semakin baik,” kata Sekretaris Umum PPGI, Holilur Rohman kepada Bisnis, Selasa (23/6/2026).

Holilur optimistis bahwa perusahaan gadai itu mampu bersaing di tengah dominasi PT Pegadaian (Persero), meski pangsa pasar yang diambil hanya sekian persen dan segmen yang berbeda.

Cara Gaet Nasabah Gadai

Holilur melanjutkan, untuk memperkuat daya saing dan memperluas pangsa pasar, perusahaan gadai dapat mendirikan outlet di tempat yang tepat, menghadirkan harga yang bersaing, dan layanan yang baik serta transparan.

“Adapun, tantangan yang perlu diwaspadai adalah fluktuasi harga emas, nilai tukar karena akan berpengaruh pada harga barang-barang elektronik yang menjadi jaminan. Perusahaan gadai harus rajin update kedua hal tersebut day to day untuk menetapkan nilai taksiran barang jaminan,” tegasnya.

Sementara itu, PT Budi Gadai Indonesia memandang bertambahnya perusahaan gadai berskala nasional sebagai tantangan sekaligus peluang. Pasalnya, perusahaan meyakini pasar gadai masih terbuka luas dan persaingan akan semakin sehat.

Sebab itu, Direktur Budi Gadai Indonesia Budiarto Sembiring berujar bertambahnya perusahaan gadai yang berizin dan berskala nasional, perusahaannya tidak melihat hal tersebut sebagai ancaman utama.

“Untuk mempertahankan daya saing, perusahaan berfokus pada peningkatan kualitas layanan, proses gadai yang lebih humanis, penguatan jaringan cabang, serta rencana ekspansi cabang secara bertahap menuju skala nasional,” bebernya kepada Bisnis, Selasa (23/6/2026).

Adapun, lanjut Budi, tantangan yang perlu diwaspadai industri pergadaian pada tahun ini adalah fluktuasi harga emas karena penurunan harga emas memengaruhi nilai taksiran, risiko tata kelola dan kepatuhan, serta dinamika ekonomi dan suku bunga.

Sependapat, PT Gadai ValueMax Indonesia berpandangan tantangan industri pergadaian tahun ini antara lain kondisi ekonomi yang masih dinamis serta pergerakan suku bunga, perubahan daya beli masyarakat, persaingan yang semakin meningkat, serta kebutuhan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan ekspektasi nasabah.

Menghadapi hal itu, Direktur Utama Gadai ValueMax Indonesia Brian Wiraatmadja mengemukakan perusahaan terus memperkuat fundamental perusahaan. Mulai dari pengelolaan risiko, kualitas sumber daya manusia, inovasi layanan, hingga menjaga kedekatan dengan nasabah.

“Fokus kami adalah membangun PT Gadai ValueMax Indonesia menjadi perusahaan gadai yang terpercaya, dekat dengan masyarakat, dan memberikan solusi keuangan yang mudah, cepat dan relevan bagi kebutuhan nasabah,” tegasnya kepada Bisnis, Selasa (23/6/2026).

Untuk tetap memperkuat daya saing, Gadai ValueMax Indonesia terus fokus pada beberapa hal utama seperti meningkatkan kualitas layanan cabang, memperkuat proses operasional, meningkatkan customer experience, serta memanfaatkan teknologi untuk memberikan layanan yang lebih mudah dan nyaman bagi nasabah.

“Selain itu, kami juga terus melakukan pengembangan jaringan secara terukur untuk semua cabang kami dengan tetap memperhatikan kualitas portofolio pembiayaan dan prinsip kehati-hatian,” beber Brian.

Semakin Kompetitif

Oleh karena itu, Brian melihat perkembangan industri pergadaian ke depan akan sekami kompetitif, terutama dengan semakin banyaknya perusahaan yang memperluas cakupan wilayah usaha.

Dia menyebut bahwa hal ini adalah hal yang positif karena menunjukkan industri pergadaian semakin dipercaya dan memiliki peluang pertumbuhan yang besar. Bahkan, perusahaannya pun merencanakan ekspansi cabang walaupun secara terencana dan tidak sporadis.

“Bagi kami, persaingan bukan hanya mengenai jumlah cabang atau skala usaha, tetapi bagaimana setiap perusahaan dapat memberikan nilai tambah kepada nasabah melalui layanan yang cepat, aman, nyaman, transparan, serta memiliki pemahaman yang baik terhadap kebutuhan masyarakat,” sebut Brian.

Adapun, PT Indonesia Gadai Oke melihat perkembangan ini adalah sinyal positif bagi industri pergadaian nasional. Dengan adanya perusahaan yang memperoleh izin perluasan wilayah usaha menjadi nasional, tingkat kompetisi tentu akan meningkat.

Kami memandang persaingan tersebut akan mendorong seluruh pelaku industri untuk meningkatkan kualitas layanan, inovasi produk, serta tata kelola perusahaan yang lebih baik,” ucap Direktur Gadai Oke Danioko Sastra Sembiring kepada Bisnis, Rabu (24/6/2026).

Untuk tetap dapat memperkuat daya saing, Danioko membeberkan lima cara yang dilakukan perusahaan. Pertama, transformasi digital, dengan cara mengembangkan aplikasi dan layanan online untuk mempermudah proses pengajuan, pembayaran, dan pemantauan pinjaman.

Kedua, meningkatkan kualitas layanan, dengan mempercepat proses pencairan dana dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Ketiga, diversifikasi produk sehingga tidak hanya fokus pada gadai emas, tetapi juga memperluas pembiayaan berbasis aset bergerak lainnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Keempat, ekspansi jaringan dan kemitraan, baik melalui pembukaan cabang baru di lokasi strategis. Kelima, menguatkan manajemen risiko, guna menjaga kualitas portofolio pembiayaan serta memastikan pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

“Kami optimistis industri pergadaian masih memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan yang cepat, aman, dan mudah akan tetap tinggi. Perusahaan yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, menjaga kualitas layanan, serta menerapkan tata kelola yang baik akan memiliki peluang besar untuk tumbuh secara berkelanjutan,” tutup Danioko.

Bisnis.com, CIREBON —Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Gadai Dwijaya Utama yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.

Pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Keputusan Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Nomor KEP-58/KO.12/2026 tertanggal 4 Mei 2026.

Pencabutan izin usaha dilakukan sebagai tindak lanjut atas permohonan pembubaran mandiri yang diajukan perusahaan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa.

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, mengatakan proses pencabutan izin telah melalui tahapan evaluasi dan pengawasan sesuai ketentuan Peraturan OJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian.

“OJK senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan dalam setiap proses pengawasan industri jasa keuangan. Kami memastikan proses pembubaran perusahaan dilakukan secara tertib, transparan, serta tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan konsumen,” kata Agus, Senin (11/5/2026).

Sebelum izin usaha dicabut, OJK terlebih dahulu memberikan persetujuan atas rencana pembubaran perusahaan melalui surat Nomor SR-165/KO.12/2025 tertanggal 15 Desember 2025.

Persetujuan tersebut diterbitkan setelah OJK melakukan penelaahan terhadap dokumen permohonan dan kelengkapan administratif perusahaan. Dengan demikian, proses penghentian kegiatan usaha dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan regulasi industri pergadaian.

Agus menjelaskan, PT Gadai Dwijaya Utama juga telah memenuhi kewajiban penyampaian laporan dan pengumuman kepada publik sebelum pencabutan izin usaha diberlakukan secara efektif.

"Langkah tersebut penting untuk memastikan seluruh pihak yang berkepentingan memperoleh informasi yang jelas terkait penghentian operasional perusahaan," terangnya.

Dengan dicabutnya izin usaha, kata Agus, PT Gadai Dwijaya Utama tidak lagi diperbolehkan menjalankan kegiatan usaha pergadaian. Perusahaan juga diwajibkan menyelesaikan seluruh hak dan kewajibannya kepada para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban tersebut mencakup penyelesaian hubungan hukum dengan konsumen, mitra usaha, maupun pihak lain yang masih memiliki kepentingan terhadap perusahaan.

OJK menegaskan proses pembubaran perusahaan jasa keuangan harus dilakukan secara tertib agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

"Pengawasan terhadap penyelesaian kewajiban perusahaan juga menjadi bagian dari langkah OJK dalam menjaga kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan, khususnya sektor pergadaian," terang Agus.

Agus mengatakan, OJK Cirebon memastikan akan terus memperkuat pengawasan terhadap industri jasa keuangan di wilayah kerjanya. Langkah tersebut dilakukan guna menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Selain itu, penguatan pengawasan juga diarahkan untuk mendorong terciptanya ekosistem keuangan yang sehat, tertib, dan berintegritas di daerah.

Dalam beberapa tahun terakhir, OJK terus memperketat pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, termasuk perusahaan pergadaian, agar seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan perizinan dan perlindungan konsumen.

"Kami berharap seluruh perusahaan jasa keuangan dapat menjalankan operasional secara transparan dan bertanggung jawab sehingga stabilitas industri tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian nasional," tutupnya.

Bisnis.com,JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan perusahaan pergadaian tidak diperbolehkan mengambil margin keuntungan dari hasil lelang barang jaminan yang tidak ditebus oleh nasabah.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan hal ini mengacu pada ketentuan POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian.

“Hasil lelang hanya digunakan untuk kondensasi pinjaman pokok, bunga, biaya lelang, biaya penyelamatan, dan pajak. Apabila terdapat selisih lebih, perusahaan wajib mengembalikannya kepada nasabah sebagai uang kelebihan serta mencatatnya secara terpisah dari keuangan perusahaan,” jelasnyadalam konferensi pers daring RDKB OJK April 2026, Selasa (5/5/2026).

Agusman menambahkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan nasabah tidak menebus barang jaminannya. Salah satu alasan utama adalah keterbatasan kemampuan keuangan untuk melunasi kewajiban pada saat jatuh tempo.

Dalam hal pengawasan, kata Agusman, OJK secara aktif memantau aktivitas perusahaan pergadaian melalui laporan berkala. Laporan tersebut mencakup informasi terkait barang agunan yang dijual atau dilelang. Tujuan pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa proses lelang berjalan sesuai ketentuan serta hak nasabah, terutama terkait pengembalian kelebihan dana, dipenuhi dengan baik.

Sebagai informasi,tren penyaluran pembiayaan tercatat cukup kuat dari industri pergadaian. Hal ini dinilai menjadi katalis positif bagi prospek industri pada 2026.

OJK mencatat penyaluran pembiayaan oleh pergadaian tumbuh 38,89% (year on year/YoY) menjadi Rp120,45 triliun pada Oktober 2025.

“Prospek industri pergadaian pada 2026 dipandang positif dengan peluang pertumbuhan lanjutan [per Desember 2024 46,76% YoY], sejalan dengan tren penyaluran pembiayaan yang kuat,” kata Direktur Riset Core Indonesia, Etika Karyani Suwondo kepada Bisnis, Selasa (30/12/2025).

Selain hal itu, Etika menyoroti tumbuhnya perusahaan gadai sebesar 12% dengan total aset yang meningkat 23%, dan pendapatan tumbuh 37,5%. Kemudian, ada juga penguatan industri dengan terbitnya Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025–2030 oleh OJK.

Meski demikian, dia tidak menampik masih adanya tantangan yang perlu dihadapi industri pergadaian pada tahun depan. Di antaranya adalah rendahnya kreativitas SDM, keterbatasan modal untuk ekspansi dan digitalisasi, serta rendahnya literasi konsumen terhadap layanan gadai.

“Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan inovasi digital, memperkuat perlindungan konsumen, dan membangun kapabilitas SDM yang adaptif,” sebut Etika.(Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan izin usaha bisnis gadai/pergadaian kepada PT Pergadaian Mas Sinar. Dengan izin itu, PT Pergadaian Mas Sinar bisa melakukan bisnisnya secara resmi.

Izin tersebut diberikan OJK melalui Nomor Keputusan Izin Usaha KEP-50/KO.16/2026, 22 April 2026. Sebagai catatan, PT Pergadaian Mas Sinar memiliki lingkup wilayah usaha di Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara.

“Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dimaksud,” tulis Kepala OJK Provinsi Sulawesi Utara Robert H.P. Sianipar dalam pengumuman resmi pemberian izin usaha tersebut, seperti dikutip pada Jumat (24/4/2026).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Peraturan OJK (POJK) Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian atau POJK Pergadaian, OJK menyebut bahwa PT Pergadaian Mas Sinar wajib mencantumkan keterangan atau informasi yang jelas di kantor pusat dan kantor-kantor cabangnya.

Informasi yang perlu diperlihatkan oleh perusahaan tersebut adalah nama dan/atau logo perusahaan PT Pergadaian Mas Sinar, nomor dan tanggal izin usaha, pernyataan bahwa bisnis gadai tersebut berizin dan diawasi oleh OJK, hari dan jam operasional perusahaan, serta

Selain itu, merujuk pada Pasal 12 ayat (1) POJK Pergadaian, PT Pergadaian Mas Sinar juga diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal izin usaha ditetapkan.

Tidak lupa, dalam pengumuman tersebut OJK mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa pelaku usaha gadai yang sudah terdaftar atau berizin dari OJK.​

Berdasarkan data dari situs resmi OJK, ini merupakan pemberian izin usaha perusahaan pergadaian baru yang kedua oleh OJK pada 2026. Sebelumnya, pada 20 Januari 2026, OJK telah memberikan izin usaha bisnis gadai kepada PT Indo Gadai Madya, yang memiliki lingkup wilayah usaha di Jawa Tengah, melalui KEP-9/KO.13/2026.

Pada 2025, OJK memberikan izin usaha perusahaan pergadaian baru kepada 16 bisnis gadai.

Pada 3 Januari 2025, melalui KEP-1/PL.02/2025, OJK memberikan izin usaha kepada PT Solusi Gadai Jabar. Perusahaan dengan lingkup wilayah usaha di Jawa Barat ini merupakan perusahaan pertama yang menerima izin usaha OJK pada 2025.

Sementara itu, izin usaha gadai baru terakhir yang diberikan OJK pada 2025 adalah kepada PT Juara Gadai Jawa Barat, melalui nomor keputusan izin usaha KEP-346/PL.02/2025. Perusahaan ini, seperti namanya, beroperasi di wilayah Jawa Barat. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA — Tren penyaluran pembiayaan yang kuat dari industri pergadaian dinilai menjadi katalis positif bagi prospek industri pada 2026.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pembiayaan oleh pergadaian tumbuh 38,89% year-on-year (YoY) menjadi Rp120,45 triliun pada Oktober 2025.

“Prospek industri pergadaian pada 2026 dipandang positif dengan peluang pertumbuhan lanjutan [per Desember 2024 46,76% YoY], sejalan dengan tren penyaluran pembiayaan yang kuat,” kata Direktur Riset Core Indonesia, Etika Karyani Suwondo kepada Bisnis, Selasa (30/12/2025).

Selain hal itu, Etika menyoroti tumbuhnya perusahaan gadai sebesar 12% dengan total aset yang meningkat 23%, dan pendapatan tumbuh 37,5%. Kemudian, ada juga penguatan industri dengan terbitnya Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025–2030 oleh OJK.

Meski demikian, dia tidak menampik masih adanya tantangan yang perlu dihadapi industri pergadaian pada tahun depan. Di antaranya adalah rendahnya kreativitas SDM, keterbatasan modal untuk ekspansi dan digitalisasi, serta rendahnya literasi konsumen terhadap layanan gadai.

“Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan inovasi digital, memperkuat perlindungan konsumen, dan membangun kapabilitas SDM yang adaptif,” sebut Etika.

Etika menambahkan, untuk menjaga pertumbuhan penyaluran pembiayaan, perusahaan gadai perlu mengembangkan layanan digital, mendiversifikasi produk, dan berkolaborasi dengan pelaku UMKM sebagai mitra pembiayaan usaha kecil.

“Kemudian, agar industri pergadaian tumbuh lebih sehat, regulasi perlu diperkuat dengan mendukung digitalisasi layanan, perlindungan konsumen dan insentif bagi praktik berkelanjutan, misalnya melalui roadmap terbaru OJK,” jelasnya.

Lebih jauh, dia melihat bahwa perusahaan gadai bisa melakukan pengembangan produk digital dan perluasan jenis agunan, supaya pertumbuhan industri gadai bisa tetap terjaga.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, PMV, LKM, dan LJK lainnya OJK Agusman menyebut momentum akhir tahun, termasuk periode libur panjang, berpotensi meningkatkan kebutuhan pembiayaan jangka pendek masyarakat, sehingga kinerja industri gadai diperkirakan tetap tumbuh positif hingga akhir tahun.

“Ke depan, prospek industri pergadaian masih positif dengan peluang pertumbuhan yang berkelanjutan, sejalan dengan arah pengembangan dan penguatan sebagaimana tertuang dalam Roadmap Pergadaian 2025–2030,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyederhanakan izin usaha gadai di lingkup wilayah kabupaten/kota, melalui penerbitan Peraturan OJK (POJK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pergadaian.

Aturan baru itu merupakan perubahan atas POJK Nomor 39/2024 tentang Pergadaian. Adapun, POJK 29/2025 mulai berlaku sejak diundangkan yaitu pada 26 November 2025.

OJK menjelaskan, regulasi baru ini diterbitkan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, mempercepat inklusi keuangan, dan meningkatkan indeks kemudahan berusaha.

Pasalnya, OJK memandang bahwa kebutuhan akses pembiayaan masyarakat terus meningkat, terutama bagi mereka yang belum terlayani optimal oleh lembaga jasa keuangan formal.

“Selain itu, pelaku usaha pergadaian membutuhkan ruang gerak yang lebih fleksibel agar mampu bersaing dan tumbuh dengan tata kelola yang tetap prudent,” tulis keterangan resmi OJK, Jumat (5/12/2025).

Sebab itu, dilakukan penyesuaian ketentuan POJK 39/2024 untuk menciptakan kemudahan berusaha, menyederhanakan persyaratan administratif, dan menyesuaikan standar pengawasan agar selaras dengan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang efektif.

Berikut 11 Perubahan Pokok Ketentuan dalam POJK 29/2025:

1. Penyederhanaan persyaratan izin usaha untuk lingkup wilayah usaha kabupaten/kota, bagi pelaku usaha pergadaian yang telah beroperasi tetapi belum memiliki izin usaha dari OJK;
2. Penyesuaian ketentuan mengenai rangkap jabatan penaksir;
3. Kemudahan pemberian pinjaman melalui penyesuaian data historis debitur yang tidak material;
4. Penambahan ketentuan untuk pembukaan kantor cabang di luar negeri bagi perusahaan pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional;
5. Penyesuaian masa peralihan pemenuhan ekuitas minimum dan rasio ekuitas terhadap modal disetor;
6. Penyederhanaan mekanisme dan dokumen persyaratan perubahan kepemilikan yang tidak mengubah pemegang saham pengendali;
7. Percepatan jangka waktu pemberian rekomendasi dalam proses pencatatan penerbitan efek;
8. Penyederhanaan penggunaan akad lain pada kegiatan usaha yang menggunakan prinsip syariah;
9. Dukungan perusahaan pergadaian konvensional yang melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) terhadap perusahaan pergadaian syariah baru hasil pemisahan UUS;
10. Perluasan sumber pendanaan perusahaan pergadaian syariah yang berasal dari pihak yang menyelenggarakan kegiatan usaha secara konvensional; dan
11. Perluasan skema kerja sama perusahaan pergadaian konvensional dengan LJK syariah dalam bentuk pinjaman bersama (joint financing).

Lebih jauh, OJK terus mengimbau agar pelaku usaha gadai yang belum memiliki izin usaha segera mengajukan permohonan izin melalui Kantor OJK sesuai tempat/kedudukan pelaku usaha gadai.

Imbauan ini mengacu pada penyederhanaan persyaratan izin usaha pergadaian lingkupkabupaten/kota, serta sesuai amanat Pasal 113 jo. Pasal 319 Undang-Undang Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yangmengatur kewajiban perizinan bagi pihak yang telah menjalankan usaha gadai sebelumberlakunya UU P2SK paling lambat 12 Januari 2026.

“Kepatuhan terhadap ketentuan ini penting untuk memastikan kegiatan usaha gadai berjalan dengan tata kelola yang baik dan menjaga integritas industri pergadaian nasional,” tutup keterangan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Budi Gadai Indonesia berpendapat Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025-2030 yang baru saja diluncurkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dapat memberi ruang bagi perusahaan gadai swasta untuk meningkatkan pangsa pasarnya.

Direktur Budi Gadai Indonesia Budiarto Sembiring mengatakan roadmap itu memberikan aturan yang semakin jelas dan adil, sehingga perusahaan gadai swasta punya kesempatan yang sama untuk bersaing dan dipercaya masyarakat.

“Harapannya, ekosistem yang lebih tertata dan transparan ini bisa membantu perusahaan gadai swasta memperluas jangkauan nasabah dan memperbesar porsi pasar di industri pergadaian,” ungkapnya kepada Bisnis, Senin (13/10/2025).

Tak sampai di situ, Budi menganggap peta jalan ini adalah langkah positif untuk menciptakan iklim usaha yang lebih seimbang antara perusahaan gadai milik negara dan swasta.

“Melalui penerapan standar perizinan, tata kelola, dan pengawasan yang sama oleh OJK, seluruh pelaku industri memiliki kesempatan yang setara untuk tumbuh. Hal ini mendorong kompetisi yang sehat, transparan, dan berkeadilan di industri pergadaian,” ucap dia.

Oleh sebab itu, lanjutnya, PT Budi Gadai Indonesia menyambut baik roadmap untuk lima tahun ke depan ini. Dia berharap ini dapat memperkuat ekosistem pergadaian yang sehat, inklusif, berintegritas, dan mendorong inovasi sesuai zaman.

Untuk diketahui, roadmap ini mengingatkan bahwa dukungan teknologi informasi menjadi aspek krusial yang perlu ditingkatkan. Hal ini karena digitalisasi mempermudah segala hal mulai dari transaksi, data, transparansi, hingga integrasi dengan pengawasan regulator.

Pasalnya, digitalisasi tidak hanya mempermudah proses transaksi dan pembayaran, tetapi juga memperkuat data, meningkatkan transparansi, dan memungkinkan integrasi dengan sistem pengawasan regulator.

Sebab itu, sejalan dengan arah roadmap OJK, Budi membeberkan perusahaannya sedang dalam tahap perencanaan untuk mengembangkan layanan digital. Menurutnya, ini langkah penting supaya layanan gadai bisa mudah diakses dan efisien.

“Ke depannya, kami berencana membangun sistem yang memungkinkan proses gadai dilakukan lebih praktis dan transparan sesuai dengan arah penguatan teknologi informasi yang ditekankan dalam roadmap tersebut,” pungkasnya.

Sebagai informasi hingga September 2025, penyaluran pinjaman di PT Budi Gadai Indonesia telah mencapai sekitar Rp199 miliar, naik 31% dari periode yang sama pada tahun lalu yakni Rp152 miliar.