Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang juga Juru Bicara Presiden RI, merespons isu Mukhamad Misbakhun yang saat ini Ketua Komisi XI DPR RI, masuk ke dalam bursa calon ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK).

Prasetyo menjelaskan ketua DK OJK definitif saat ini belum diputuskan, karena panitia seleksi (pansel) masih bekerja menjaring nama-nama kandidat yang potensial dan menjadwalkan tahapan-tahapan seleksi untuk mereka.

"Belum ada (nama ketua DK OJK yang ditetapkan, red.) kan baru pembentukan pansel (panitia seleksi, red.)," kata Mensesneg Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa, setelah menghadiri pengumuman program stimulus ekonomi untuk Triwulan I Tahun 2026.

Dalam kesempatan yang sama, sejauh ini ada beberapa nama yang telah masuk daftar bursa calon ketua DK OJK. Namun, Pras belum dapat mengungkap nama-nama kandidat yang potensial tersebut. Beberapa kandidat, Pras melanjutkan, berasal dari Kementerian Keuangan.

Pras, saat ditanya mengenai harapannya untuk ketua DK OJK yang baru, menjelaskan dirinya berharap pimpinan Otoritas Jasa Keuangan definitif yang baru nanti menguasai bidangnya.

"Harapannya, kita harus berhasil menemukan pimpinan OJK yang betul-betul, satu, jelas, menguasai bidangnya, yang kedua, harus mengerti bahwa OJK peranannya sangat penting di dalam menjaga ekosistem keuangan kita supaya kejadian seperti kemarin, bursa kita ada sedikit masalah itu, tidak terulang kembali," kata Prasetyo Hadi.

Otoritas Jasa Keuangan saat ini dipimpin oleh seorang pejabat sementara (pjs), mengingat penetapan ketua dewan komisioner definitif yang baru harus melalui tahapan-tahapan pemilihan yang diselenggarakan oleh panitia seleksi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, saat ditanya wartawan di Jakarta, Jumat (6/2) minggu lalu, menjelaskan mekanisme pemilihan pimpinan OJK harus sesuai dengan amanat Undang-Undang karena berkaitan langsung dengan integritas pengelolaan pasar keuangan dan penyusunan regulasi di sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap aturan tersebut dinilai penting untuk menjaga kredibilitas proses seleksi maupun kredibilitas pimpinan OJK yang terpilih.

"Kita justru harus mengikuti Undang-Undang yang ada, karena berkaitan dengan integritas kita mengelola pasar dan peraturan-peraturan di sana. Kalau kita melanggar Undang-Undang yang ada, itu akan mengganggu kredibilitas kita sendiri, kredibilitas hasil panselnya nanti, atau kredibilitas hasil ketua OJK-nya nanti," kata Purbaya.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi, Immatul Silfia
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BOGOR — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa proses pembentukan panitia seleksi (pansel) untuk memilih Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) definitif telah resmi dimulai.

Hal tersebut disampaikan Menkeu usai menghadiri taklimat Presiden Prabowo Subianto dalam agenda Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

Purbaya mengatakan hingga saat ini belum ada nama yang ditetapkan sebagai Ketua OJK definitif. Menurutnya, proses seleksi masih berjalan dan akan dilakukan secara cepat mengingat pentingnya kepastian kepemimpinan di OJK.

“Siapa Ketua OJK definitif mungkin masih menunggu. Tapi kalau saya sih pengen serok ke bawah, kenapa? Fondasi ekonomi kita masih bagus dan akan membaik terus ke depan,” ujar Purbaya.

Dia menegaskan bahwa mekanisme pemilihan Ketua OJK akan melalui panitia seleksi. Proses pansel tersebut, kata dia, sudah resmi dimulai pada hari ini.

“Sudah dimulai prosesnya hari ini,” katanya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan nama-nama calon yang muncul atau bocoran kandidat, Purbaya menegaskan bahwa hingga kini belum ada. Ia juga memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak memberikan arahan khusus terkait sosok yang akan dipilih.

“Belum-belum. Tidak ada arahan dari Presiden,” ujarnya.

Mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengatakan proses ini bersifat pra-perantara dan ditargetkan berlangsung cepat. Pemerintah menargetkan dalam waktu satu hingga dua pekan ke depan sudah dapat ditetapkan Ketua OJK definitif.

“Ini pra perantara, kita mesti cepat. Seminggu dua minggu harus ada Ketua OJK yang baru yang definitif,” tegasnya.

Terkait jadwal pendaftaran calon Ketua OJK, Menkeu menyebutkan bahwa hal tersebut akan diumumkan setelah pansel bekerja dan proses seleksi resmi berjalan.

“Nanti-nanti, kan pansel baru dimulai,” pungkasnya.

Pada Sabtu (31/1), Anggota Dewan Komisioner OJK telah mengadakan Rapat Dewan Komisioner yang menyepakati penunjukan Friderica Widyasari Dewi sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK serta Hasan Fawzi sebagai Pjs. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon (PMDK) OJK.

Penunjukan tersebut menyusul mundurnya Mahendra Siregar dari jabatan Ketua Dewan Komisioner OJK; Mirza Adityaswara dari jabatan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK; Inarno Djajadi dari jabatan Kepala Eksekutif PMDK; serta I.B. Aditya Jayaantara dari jabatan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK).

Adapun di OJK, baik Friderica maupun Hasan, tetap memegang amanah pada bidangnya seperti semula, yakni masing-masing Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen; serta Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.

Pengunduran diri empat petinggi OJK diumumkan secara beruntun pada Jumat malam (30/1). Sedangkan mundurnya Iman Rachman dari jabatan Direktur Utama BEI diumumkan pada Jumat pagi (30/1).