Ada yang retak dalam bangunan demokrasi kita hari ini. Kaum muda yang digadang sebagai tulang punggung masa depan bonus demografi kini terkungkum dalam kecemasan—khususnya berkaitan dengan partisipasi politik mereka secara substansial. Kaum muda yang digadang menjadi motor perubahan masa depan, kini sedang dilingkupi rasa takut yang akut dalam berdemokrasi.

Fenomena di atas terlihat dari hasil “Survei Q4 Muda Bicara ID” yang mengungkap fakta mencengangkan sekaligus alarm keras. Sebanyak 61,9% kaum muda mengaku takut untuk berpartisipasi dan bersuara dalam pengawalan kebijakan publik.

Ada berbagai alasan ketakutan tersebut yang mereka utarakan berdasarkan data survei tersebut: Pemicu tertinggi adalah ketakutan menghadapi intimidasi atau ancaman fisik dan hukum. Kemudian diikuti oleh kecemasan akan terasingkan dari lingkungan sosial, hingga kekhawatiran atas dampak buruk pada masa depan finansial dan karier mereka.

Ketakutan ini bukan tanpa dasar, data yang sama mengungkap bahwa 4 dari 10 responden mengaku pernah mengalami intimidasi langsung akibat mengutarakan pendapat mereka.

Spiral Keheningan

Ancaman dan ketakutan yang dirasakan oleh kaum muda nampak berwujud nyata. Tidak hanya di ruang luring, tapi juga merambah ke ruang daring. Di ruang fisik misalnya, kita menyaksikan bagaimana ruang publik semakin menyempit dan kerap diwarnai pendekatan represif oleh aparat keamanan.

Aksi BEM UI bersama elemen mahasiswa dan masyarakat pada Jumat, 12 Juni lalu juga menjadi gambaran, bagaimana pengamanan berlebihan oleh aparat bersenjata lengkap dihadirkan—tidak hanya Polisi, tapi juga TNI. Demonstrasi yang sejatinya merupakan hak konstitusional warga negara, justru dihadapi oleh penjagaan berlebihan.

Ketakutan juga ditularkan melalui teror-teror hingga aksi kekerasan yang dirasakan aktivis. Dari kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus hingga pemenjaraan terhadap puluhan aktivis akibat aksi pada Agustus 2025 lalu. Rentetan pola represif ini seolah mengirimkan pesan implisit untuk kaum muda bisa berpikir ulang sebelum bersuara terhadap kebijakan.

Virus ketakutan juga disebar melalui represi di ruang digital—ruang yang dulunya dielukan sebagai oase kebebasan berpendapat. Merujuk data SAFENet, represi digital kini mewujud dalam berbagai bentuk seperti peretasan akun media sosial. Kemudian serangan siber berupa Distributed Denial of Service (DDoS) terhadap media yang kritis, doxing dengan penyebaran data pribadi untuk mengintimidasi, hingga jerat hukum karet UU ITE yang siap menerkam siapa saja yang vokal.

Rentetan represi digital yang dirasakan dan disaksikan langsung menambah ketakutan kaum muda untuk turut serta menyuarakan keresahannya terhadap kebijakan publik.

Fenomena ini selaras dengan teori yang digagas oleh Elisabeth Noelle-Neumann: “The Spiral of Silence” (Spiral Keheningan). Teori ini menjelaskan bahwa individu cenderung menyembunyikan opininya jika mereka merasa pandangan mereka tidak populer atau jika mengekspresikannya akan berujung pada isolasi sosial dan ancaman.

Inilah yang kemudian menciptakan gap besar antara rakyat dan penguasa. Sehingga dirawatlah mitos yang menganggap bahwa kebijakan tidak boleh dikomentari, apalagi dikritik oleh rakyat—mekanisme koreksi publik semakin menghilang dan dianggap tabu.

Di tengah kepungan kecemasan ini, kaum muda secara kolektif harus mengubur dalam-dalam mitos bahwa ada jarak yang memisahkan antara rakyat dan penguasa. Pemerintah dan pemangku kebijakan bukanlah entitas feodal yang kedudukannya tidak boleh disentuh, melainkan pelayan publik yang mandatnya lahir dari rahim rakyat.

Kesadaran akan hak konstitusional ini harus berjalan beriringan dengan rekonstruksi total pada cara pandang pemerintah dalam melihat dialektika publik.

Otoritas negara perlu menyadari bahwa kritik, sanggahan, dan komentar pedas dari generasi muda atas sebuah kebijakan publik bukanlah manifestasi dari kebencian atau upaya makar, melainkan bukti otentik dari kepedulian warga negara yang harus dirawat.

Merawat Api Kritik

Jika ketakutan kaum muda dalam bersuara terus dibiarkan mengkristal, maka kita sedang berjalan menuju kematian demokrasi itu sendiri. Demokrasi Indonesia akan mengalami penyempitan makna, yakni sebatas dimaknai prosedural melalui proses pemilihan umum. Namun, untuk demokrasi substansial yang partisipatif semakin terkubur dalam.

Kaum muda tidak boleh menyerah pada spiral keheningan. Sebagai bagian dari separuh lebih demografi Indonesia, patut dan wajib untuk jeli dan kritis mengawal kebijakan hari ini yang juga akan berdampak 20-30 tahun ke depan.

Negara juga seharusnya merangkul dan melindungi hak kebebasan berpendapat. Bukan justru memperkuat virus ketakutan dan instrumen pembungkaman. Bagi kaum muda, kolektivitas dan nalar kritis menjadi kunci. Apa pun peran dan posisi, kontribusi bagi negara harus terus dirawat.

Seorang kawan mengirimkan pesan melalui media sosial mengenai sebuah petisi tentang isu publik yang sedang menjadi perbincangan hangat. “Mari ikut berpartisipasi,” demikian tulisnya singkat. Saya membuka tautan tersebut, membaca isinya perlahan, lalu ikut menandatanganinya.

Pengalaman semacam itu barangkali tidak asing bagi sebagian besar dari kita. Saat ini, warga dapat memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, menandatangani petisi, mengikuti kampanye politik, bahkan mengorganisasi aksi kolektif hanya melalui telepon genggam.

Politik seolah hadir di ujung jari dan dapat diakses kapan saja tanpa batas ruang maupun waktu. Pada saat yang sama, publik justru semakin pesimistis terhadap institusi politik formal yang dianggap semakin pragmatis, nir-ideologis, dan kurang responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Dalam situasi tersebut, masyarakat mencari saluran politik alternatif di luar institusi politik tradisional. Media sosial dan teknologi informasi kemudian dipandang sebagai instrumen yang mampu mengatasi keterbatasan partai politik, parlemen, maupun organisasi perantara lainnya.

Fenomena ini dapat dipahami melalui konsep cyberpolitics. Mengutip Choucri (2009), cyberpolitics merujuk pada interaksi politik yang berlangsung di ruang siber, yakni arena baru tempat berbagai aktor bersaing memperebutkan pengaruh, membentuk opini publik, dan memperjuangkan kepentingannya.

Perkembangan teknologi digital memang telah memperluas ruang partisipasi politik secara luar biasa. Namun perlu dicatat bahwa meluasnya partisipasi tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan menghasilkan perubahan politik yang nyata.

Justru di sinilah paradoks politik kontemporer mulai terlihat. Masyarakat semakin aktif berbicara tentang politik, tetapi semakin sulit menemukan saluran institusional yang mampu menerjemahkan energi politik tersebut menjadi kebijakan publik.

Paradoks tersebut terlihat jelas dalam berbagai mobilisasi politik beberapa tahun terakhir. Demonstrasi besar pada Agustus 2025 merupakan salah satu contohnya. Ketika itu ribuan orang turun ke jalan dengan berbagai tuntutan yang dirumuskan dalam agenda 17+8. Mobilisasi berlangsung masif, memperoleh perhatian publik luas, dan didukung oleh arus percakapan yang sangat besar di media sosial.

Namun setelah gelombang aksi mereda, muncul pertanyaan mendasar, sejauh mana tuntutan tersebut benar-benar dikawal hingga menjadi agenda politik yang konkret? Serta institusi politik mana yang secara konsisten memperjuangkannya?

Fenomena Hiperpolitik

Jäger (2026) menggambarkan hiperpolitik sebagai kondisi ketika masyarakat terus berbicara, bereaksi, dan merasa terlibat dalam politik, tetapi partisipasi tersebut tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk menghasilkan transformasi politik yang berkelanjutan. Dengan kata lain, terjadi ledakan partisipasi politik yang tidak diimbangi oleh kemampuan institusi untuk menyerap, mengorganisasi, dan memperjuangkannya.

Hiperpolitik pada dasarnya merupakan gejala dari kemerosotan institusi politik modern. Teknologi digital berhasil memperluas partisipasi warga, tetapi partai politik, parlemen, serikat pekerja, dan organisasi masyarakat sipil gagal berkembang dengan kecepatan yang sama.

Akibatnya, energi politik masyarakat lebih banyak berputar dalam siklus mobilisasi, kemarahan, dan percakapan publik tanpa saluran institusional yang cukup kuat untuk mengubahnya menjadi keputusan politik yang mengikat.

Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Berbagai laporan internasional menunjukkan adanya kemunduran kualitas demokrasi secara global.

Laporan V-Dem Institute 2026 menunjukkan bahwa tingkat demokrasi dunia kembali ke posisi yang setara dengan pada 1978 silam. Sebanyak 74% penduduk dunia atau sekitar enam miliar orang hidup di bawah rezim otokrasi. Dalam laporan yang sama, Indonesia dikategorikan sebagai electoral autocracy.

Sementara itu, Democracy Index yang diterbitkan oleh Economic Intelligence Unit (EIU) 2025 menempatkan Indonesia pada skor 6,44 dari 10 dan mengategorikannya sebagai flawed democracy.

Freedom House (2026) juga masih menempatkan Indonesia dalam kategori partly free, dengan 2 dimensi utama political right dan civil liberties, dengan skor total 56 dari 100. Berbagai indikator tersebut menunjukkan bahwa persoalan demokrasi saat ini tidak semata-mata berkaitan dengan partisipasi politik yang rendah, melainkan juga menyangkut melemahnya institusi yang menopang demokrasi itu sendiri.

Kemerosotan institusi politik juga dapat dilihat dari semakin melemahnya posisi partai politik dalam hubungan dengan pemilih. Secara normatif, partai politik merupakan institusi utama demokrasi modern karena berfungsi mengartikulasikan kepentingan masyarakat, merekrut pemimpin politik, serta menghubungkan negara dengan warga negara. Ketika kualitas partai politik menurun, maka kualitas demokrasi juga akan ikut tergerus.

Data Pemilu 2024 menunjukkan kecenderungan tersebut. Pemilih semakin memilih kandidat dibandingkan partai politik. Pada Pemilu 2019 terdapat sekitar 35,5 juta suara yang diberikan langsung kepada partai politik dari total 139,9 juta suara sah.

Pada Pemilu 2024 angka tersebut turun menjadi sekitar 27 juta suara dari total 151,7 juta suara sah. Tren ini menunjukkan bahwa orientasi pemilih semakin bergeser dari organisasi politik menuju figur politik.

Fenomena tersebut sesungguhnya cukup menarik. Dari sisi teknis, memilih partai politik jauh lebih sederhana dibandingkan memilih kandidat individual yang jumlahnya jauh lebih banyak. Namun pemilih tetap lebih tertarik pada figur dibandingkan institusi. Hal ini menunjukkan bahwa identifikasi politik masyarakat semakin berpusat pada personalitas kandidat daripada pada platform, ideologi, atau identitas partai.

Gejala yang sama terlihat dari rendahnya identitas kepartaian atau party identification (party-ID). Berdasarkan survei Politika Research & Consulting (PRC), rata-rata tingkat party-ID di Indonesia dalam lima tahun terakhir hanya berada di kisaran 13,4%. Rendahnya identifikasi terhadap partai menunjukkan semakin renggangnya hubungan psikologis antara warga negara dan institusi politik yang seharusnya mewakili mereka.

Dalam konteks demikian, politik Indonesia semakin bergerak menuju personalisasi politik. Figur individu menjadi lebih penting dibandingkan organisasi yang menopangnya. Media sosial semakin memperkuat kecenderungan tersebut karena komunikasi politik menjadi lebih langsung, emosional, dan berpusat pada tokoh tertentu.

Di sisi lain, penguatan institusi politik justru tertinggal. Akibatnya, politik lebih mudah digerakkan oleh popularitas individu dibandingkan oleh agenda politik yang terorganisasi.

Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh budaya patronase yang telah lama mengakar dalam kehidupan politik Indonesia. Patronase bukanlah fenomena baru, tetapi ia memperoleh ruang yang lebih besar melalui desain kompetisi elektoral yang mendorong kandidat untuk bersaing secara individual.

Dalam sistem proporsional terbuka, kandidat tidak hanya bersaing melawan partai lain, tetapi juga melawan sesama kandidat dalam partainya sendiri. Konsekuensinya, investasi politik lebih banyak diarahkan pada pembangunan popularitas personal daripada penguatan institusi partai.

Di sinilah hiperpolitik menemukan habitat yang ideal. Masyarakat terus berpartisipasi, bereaksi, dan terlibat dalam berbagai isu politik. Namun institusi yang seharusnya mengorganisasi energi tersebut justru semakin lemah.

Akibatnya, demokrasi menghasilkan semakin banyak percakapan politik, tetapi semakin sedikit kapasitas kolektif untuk menghasilkan perubahan yang berkelanjutan.

Memperkuat Institusi Kebutuhan Mendesak

Masa depan demokrasi tidak dapat hanya bergantung pada perluasan partisipasi digital. Demokrasi membutuhkan institusi yang mampu mengubah aspirasi publik menjadi keputusan politik yang nyata.

Tanpa partai politik yang kuat, parlemen yang representatif, serta organisasi masyarakat sipil yang efektif, partisipasi publik berisiko berhenti pada mobilisasi sesaat yang mudah menguap setelah perhatian publik beralih ke isu berikutnya.

Agenda demokrasi ke depan seharusnya tidak hanya berfokus pada bagaimana membuat warga lebih aktif berpartisipasi, melainkan juga bagaimana membangun kembali kapasitas institusional yang selama ini mengalami kemerosotan.

Reformasi partai politik, penguatan kaderisasi, peningkatan akuntabilitas perwakilan politik, serta pembenahan sistem elektoral menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Demokrasi yang sehat membutuhkan keseimbangan antara partisipasi yang luas dan institusi yang kuat.

Pada akhirnya, tantangan terbesar demokrasi Indonesia bukanlah kurangnya partisipasi politik, melainkan bagaimana memastikan partisipasi itu memiliki daya ubah yang nyata.

Hiperpolitik mengajarkan bahwa banyaknya percakapan politik tidak selalu identik dengan kuatnya demokrasi. Demokrasi hanya akan bertahan apabila energi politik warga dapat diterjemahkan ke dalam institusi yang efektif, representatif, dan mampu memperjuangkan kepentingan publik secara berkelanjutan.

Bisnis.com, SURABAYA – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menyebut struktur partainya di Jawa Timur baik dibanding daerah lain.

Hal tersebut disampaikan Kaesang ketika menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PSI Jawa Timur, yang menjadi bagian dari konsolidasi organisasi partai di tingkat daerah.

“Ini salah satu rangkaian kami untuk memperbaiki struktur PSI di tingkat kecamatan. Alhamdulillah, sudah sampai 96%,” kata Kaesang, Jumat (9/1/2026).

Menurutnya, usai struktur kepengurusan partai di tingkat kecamatan rampung sepenuhnya, PSI akan langsung melanjutkan pembentukan kepengurusan hingga tingkat kelurahan. Bahkan, lanjut Kaesang, fungsionaris PSI akan dibentuk hingga tingkat dusun.

“Insya Allah habis ini kita lanjut lagi sampai kepengurusan kelurahan. Kalau bisa sampai dusun juga harus selesai semua,” ucapnya.

Kaesang menegaskan penguatan struktur tersebut bertujuan supaya PSI benar-benar dirasakan kehadirannya secara langsung oleh masyarakat hingga tingkat akar rumput.

“Supaya apa? Kebermanfaatan PSI ini bisa terasa sampai masyarakat paling bawah,” lanjutnya.

Mengenai identitas 'Gajah Jatim Petarung' yang digaungkan, Kaesang secara terbuka mengaku optimistis dengan kekuatan PSI di Jawa Timur. Bahkan dirinya sesumbar bahwa PSI di Jawa Timur akan jauh lebih baik daripada di Jawa Tengah, yang sebelumnya diklaim Kaesang sebagai "kandang gajah".

“Kalau saya jujur ya, struktur PSI di Jawa Timur jauh lebih baik. Jadi ini akan jauh lebih baik daripada Jawa Tengah. Insya Allah,” tutur Kaesang.

Putra bungsu Presiden Joko Widodo ini juga menekankan pentingnya kehadiran generasi muda dalam berjalannya roda demokrasi. Ia menyebut PSI tidak akan memaksakan anak muda untuk terjun langsung ke politik, tapi mendorong agar mereka tidak acuh tak acuh.

“Targetnya anak muda tidak antipati terhadap politik. Mungkin tidak mau berpartisipasi langsung, tetapi setidaknya datang untuk nyoblos di pemilu,” ujarnya.

Menurut Kaesang, preferensi politik dari masing-masing anak muda sepenuhnya bebas, selama tetap berpartisipasi dalam pesta demokrasi.

“Mau nyoblos siapa pun enggak masalah, yang penting datang dan ikut berpartisipasi,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPW PSI Jawa Timur Bagus Panuntun mengungkapkan target besar pihaknya pada gelaran pemilihan umum mendatang, khususnya di tingkat daerah.

“Untuk DPRD kabupaten/kota, kami menargetkan 100 kursi,” ucap Bagus.

Sebagai informasi, saat ini PSI Jatim memiliki 11 kursi di DPRD kabupaten/kota dan satu kursi di DPRD provinsi. Ke depan, PSI Jatim menargetkan peningkatan kursi yang signifikan di tingkat provinsi.

“Di provinsi kami menargetkan delapan kursi,” tutup Bagus.