Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menerbitkan obligasi berdenominasi renminbi di pasar domestik China alias Panda Bond pada Juni 2026, sebagai diversifikasi instrumen pembiayaan sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasar modal Barat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa penerbitan surat utang di negeri Panda tersebut menawarkan tingkat imbal hasil (yield) yang jauh lebih efisien bagi kas negara.

"Kita tetap diversifikasi supaya tidak bergantung kepada pendanaan dari Amerika Serikat atau negara-negara Barat saja, dan yield-nya juga lebih rendah, sekitar 2,3% sampai 2,5%," ujar Purbaya di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026).

Lebih lanjut, dia mengklaim bahwa pemerintah telah menjalin komunikasi dengan lembaga keuangan seperti OCBC serta para calon investor di Tiongkok yang menunjukkan minat tinggi.

Dalam proses eksekusinya, Kemenkeu juga telah menjalin koordinasi dengan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Bank raksasa asal China tersebut dikabarkan telah menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi dan menjalankan penawaran obligasi pemerintah Indonesia di sana.

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu turut memberikan penekanan terkait perbedaan instrumen ini dengan penerbitan obligasi sebelumnya.

"Yang kemarin Dim Sum Bond itu pasarnya di Hong Kong, sedangkan ini Panda Bond diterbitkan di China [daratan]," jelasnya.

Bagi pemerintah, pasar obligasi China menyimpan potensi likuiditas yang teramat masif untuk diserap. Oleh sebab itu, Purbaya meyakini Panda Bond akan memiliki permintaan besar.

"Anda tahu China pegang berapa triliun aset Amerika Serikat. Jadi dana mereka sangat besar. Jadi kita harus diversifikasi [ke sana]," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden China Xi Jinping menyerukan agar pertumbuhan ekonomi negaranya bertumpu pada permintaan domestik sebagai mesin utama, di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan tekanan proteksionisme.

Dalam pidato yang disampaikan pada Konferensi Kerja Ekonomi Pusat (Central Economic Work Conference) pada Desember lalu dan dipublikasikan melalui jurnal resmi Partai Komunis, Qiushi, Xi menekankan pentingnya mengoordinasikan upaya untuk mendorong konsumsi dan memperluas investasi.

“Kita harus fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan di masa depan, serta menstabilkan investasi," katanya dalam jurnal tersebut sebagaimana dilansir dari Bloomberg, Senin (16/2/2026)

Cetak biru kebijakan tersebut menegaskan bahwa Beijing tengah bersiap menghadapi ketidakpastian eksternal yang lebih besar, meskipun sebelumnya berhasil membukukan surplus perdagangan rekor di tengah perang tarif dengan Amerika Serikat.

Bahasa yang digunakan Xi mencerminkan tekad pemerintah untuk menggenjot konsumsi di dalam negeri, terutama ketika sejumlah negara semakin menolak banjir produk murah asal China yang dinilai mengancam industri domestik mereka.

Pejabat tinggi, termasuk Wakil Perdana Menteri He Lifeng, juga mengisyaratkan peluang akses yang lebih besar ke pasar domestik China guna mengurangi ketidakseimbangan perdagangan.

Sepanjang 2025, ekonomi China tumbuh 5%, dengan lonjakan ekspor menutup pelemahan konsumsi swasta serta penurunan tajam investasi di dalam negeri. Namun, model pertumbuhan yang timpang tersebut dinilai akan semakin sulit dipertahankan di tengah tren proteksionisme global yang meningkat.

Di tengah risiko perdagangan dan geopolitik yang kian besar, China berupaya memperkuat sektor konsumsi sebagai pendorong utama ekonomi, sembari tetap mengandalkan industri-industri baru sebagai sumber pertumbuhan.

“Kami akan tetap berkomitmen pada pembangunan berbasis inovasi dan mempercepat pembentukan serta penguatan pendorong pertumbuhan baru,” ujar Xi.

Sebagai bagian dari dukungan terhadap permintaan domestik, Xi juga mendorong peningkatan pendapatan serta pensiun dasar bagi masyarakat perkotaan dan pedesaan, serta memperbesar porsi proyek investasi yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat.

Prioritas lain yang disampaikan meliputi percepatan pembangunan berkualitas tinggi, kelanjutan keterbukaan ekonomi, serta percepatan transisi hijau. Xi juga meminta pejabat menekan persaingan tidak sehat antarperusahaan, serta menstabilkan pasar properti dan lapangan kerja bagi lulusan baru maupun pekerja migran.

Sebelumnya, pemerintah China telah mengisyaratkan akan tetap menjaga dukungan terhadap perekonomian, namun tidak akan meningkatkan stimulus secara agresif pada tahun ini, dengan mempertahankan tingkat defisit anggaran dan belanja pemerintah pada level yang dinilai diperlukan pada 2026.

Bisnis.com, JAKARTA – China menegaskan tekadnya untuk memperkuat kemandirian teknologi dan memperluas pasar domestik dalam lima tahun ke depan, di tengah meningkatnya tekanan eksternal dan ketegangan dagang dengan Amerika Serikat (AS).

Dalam komunike resmi hasil sidang empat hari Komite Sentral Partai Komunis China yang dirilis Kamis (23/10/2025), Beijing bertekad memperkuat kemandirian teknologi dan mempertahankan peran penting sektor manufaktur dalam pembangunan industri modern.

Rencana ini muncul menjelang putaran baru perundingan dagang dengan AS, yang kerap menuduh China menggunakan praktik tidak adil untuk menguasai industri manufaktur berteknologi tinggi, termasuk kendaraan listrik, sekaligus mengekspor produk secara berlebihan.

Menurut Duncan Wrigley, Kepala Ekonom China di Pantheon Macroeconomics, strategi tersebut menunjukkan bahwa Beijing tetap mengandalkan ekspor sebagai penopang utama ekonomi.

“Pernyataan itu menegaskan penggandaan model pertumbuhan dengan manufaktur canggih sebagai tulang punggungnya. China akan terus bergantung pada permintaan eksternal untuk menjaga laju pertumbuhan, sementara permintaan domestik kemungkinan tetap lemah,” ujarnya dikutip Bloomberg pada Jumat (24/10/2025).

Meski rincian rencana 5 tahun baru akan diumumkan pada Maret 2026, dokumen tersebut menyoroti pentingnya beberapa sektor seperti semikonduktor, kecerdasan buatan (AI), dan teknologi transportasi canggih. Pemerintah juga berambisi menjadikan China sebagai kekuatan besar di bidang penerbangan, internet, dan infrastruktur digital.

Selain dorongan di sektor teknologi, pemerintah menegaskan komitmen untuk meningkatkan konsumsi domestik dan memperluas investasi. Langkah ini mencakup upaya menghilangkan hambatan yang menghambat terbentuknya pasar nasional yang terpadu.

Para ekonom menilai peningkatan konsumsi rumah tangga menjadi kunci untuk menyeimbangkan kembali struktur ekonomi China, yang dalam beberapa tahun terakhir makin bergantung pada ekspor.

Data Bloomberg menunjukkan kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan PDB China pada 2024 mencapai level tertinggi dalam 27 tahun terakhir, sementara kontribusi konsumsi justru menyusut.

Tekanan dari AS dan sekutu-sekutunya semakin mendorong Beijing mempercepat agenda kemandirian teknologi. Sejak pemerintahan Donald Trump meluncurkan gelombang tarif dan pembatasan teknologi pada 2020, upaya Washington untuk melakukan “strategic decoupling” atau pemisahan strategis dari China makin meluas ke sektor semikonduktor, farmasi, hingga energi bersih.

Meski demikian, Beijing tampak berusaha menyeimbangkan antara keamanan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Dalam dokumen terbaru ini, istilah “keamanan” disebut sebanyak 15 kali — turun dibandingkan 22 kali dalam rencana lima tahun sebelumnya. Menariknya, frase “menjadikan pembangunan ekonomi sebagai pusat” kembali dimasukkan setelah sempat dihapus dalam dokumen 2020.

Wakil Direktur Riset China di Gavekal Dragonomics Christopher Beddor mengatakan pergeseran tersebut menunjukkan sinyal bahwa pemerintah mulai memberi bobot lebih besar pada pertumbuhan ekonomi dibandingkan keamanan.

“Pembuat kebijakan masih berusaha mencari keseimbangan antara pembangunan dan keamanan. Namun beberapa bahasa dalam dokumen ini mengindikasikan jarum kebijakan mulai sedikit bergerak ke arah pembangunan.”