Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim berhasil mengamankan dukungan kuat dari Kementerian Keuangan China hingga Bank Sentral China (People's Bank of China/PBOC) terkait dengan rencana penerbitan obligasi valas berdenominasi renminbi yuan, alias Panda bond.

Sebelumnya, Panda Bond juga sudah disebut mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Rakyat China. Hal ini disampaikan olehnya usai dua hari kunjungan di Beijing untuk bertemu dengan PBOC, Kemenkeu China, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), serta para investor di daratan China.

"Hasilnya cukup baik. Kami bertemu Menteri Keuangan Tiongkok, People’s Bank of China, dan juga para investor di sini. Dukungan yang diberikan kepada Indonesia sangat kuat," ujar Purbaya pada Kamis waktu setempat, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (19/6/2026).

Menurut Purbaya, otoritas fiskal dan moneter China telah menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung rencana penerbitan perdana Panda Bond di pasar keuangan domestik negara tersebut.

"Kami meminta dukungan untuk penerbitan Panda Bond dan mereka amat mendukung. Bahkan ketika bertemu PBOC, kami meminta percepatan perizinan. Mereka menyampaikan bahwa begitu dokumen pengajuan resmi masuk, prosesnya akan segera dipercepat," klaimnya.

Purbaya menyampaikan, penerbitan Panda Bond merupakan bagian dari strategi diversifikasi sumber pembiayaan pembangunan nasional agar tidak bergantung pada satu mata uang atau satu pasar keuangan tertentu.

"Ini juga sejalan dengan kerja sama transaksi mata uang lokal yang sudah terjalin antara Indonesia dan China," ujarnya.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menambahkan bahwa dukungan yang diberikan China mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan terhadap kondisi ekonomi Indonesia.

Dalam berbagai pertemuan tersebut, rombongan Kemenkeu RI turut mengambil kesempatan untuk menjelaskan kondisi perekonomian Indonesia yang dinilai tetap solid di tengah dinamika global.

"Fundamental ekonomi Indonesia tidak ada masalah. Beberapa isu yang menjadi perhatian investor sudah direspons dan sedang diperbaiki oleh pemerintah sesuai arahan Presiden untuk menciptakan iklim investasi yang semakin baik," ujarnya.

Menurut Purbaya, upaya penerbitan Panda Bond adalah bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas sumber pembiayaan dan investasi dari berbagai negara tanpa terikat pada kepentingan geopolitik tertentu.

"Kita menerapkan prinsip non-alignment. Semakin banyak negara yang berinvestasi dan mendukung pembangunan Indonesia tentu semakin baik. China merupakan salah satu mitra penting, tetapi kita juga terus membuka peluang kerja sama dengan Amerika Serikat, Singapura, Eropa, dan negara-negara lainnya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menerbitkan obligasi berdenominasi renminbi di pasar domestik China alias Panda Bond pada Juni 2026, sebagai diversifikasi instrumen pembiayaan sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasar modal Barat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa penerbitan surat utang di negeri Panda tersebut menawarkan tingkat imbal hasil (yield) yang jauh lebih efisien bagi kas negara.

"Kita tetap diversifikasi supaya tidak bergantung kepada pendanaan dari Amerika Serikat atau negara-negara Barat saja, dan yield-nya juga lebih rendah, sekitar 2,3% sampai 2,5%," ujar Purbaya di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026).

Lebih lanjut, dia mengklaim bahwa pemerintah telah menjalin komunikasi dengan lembaga keuangan seperti OCBC serta para calon investor di Tiongkok yang menunjukkan minat tinggi.

Dalam proses eksekusinya, Kemenkeu juga telah menjalin koordinasi dengan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Bank raksasa asal China tersebut dikabarkan telah menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi dan menjalankan penawaran obligasi pemerintah Indonesia di sana.

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu turut memberikan penekanan terkait perbedaan instrumen ini dengan penerbitan obligasi sebelumnya.

"Yang kemarin Dim Sum Bond itu pasarnya di Hong Kong, sedangkan ini Panda Bond diterbitkan di China [daratan]," jelasnya.

Bagi pemerintah, pasar obligasi China menyimpan potensi likuiditas yang teramat masif untuk diserap. Oleh sebab itu, Purbaya meyakini Panda Bond akan memiliki permintaan besar.

"Anda tahu China pegang berapa triliun aset Amerika Serikat. Jadi dana mereka sangat besar. Jadi kita harus diversifikasi [ke sana]," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat Moody's Ratings memberikan outlook negatif kepada obligasi pemerintah berdenominasi renminbi (CNH) dan euro (EUR) di bawah program penerbitan senilai US$10 miliar. Moody's menyematkan peringkat Baa2 untuk obligasi tersebut.

Melalui pengumuman di situs resmi, Moody's menyampaikan bahwa obligasi dimaksud akan menjadi kewajiban langsung, tanpa syarat, dan tanpa jaminan dari Pemerintah Indonesia (penerbit), dan akan memiliki peringkat pari passu di antara obligasi tersebut dan dengan semua kewajiban tanpa jaminan dan tidak subordinasi lainnya dari pemerintah.

Hasil bersih dari obligasi tersebut dimaksudkan untuk tujuan pembiayaan umum.

"Peringkat tersebut mencerminkan peringkat penerbit jangka panjang Pemerintah Indonesia sebesar Baa2 dan prospek negatif," demikian dikutip dari situs resmi Moody's Ratings, Selasa (24/2/2026).

Untuk diketahui, peringkat Baa2 merupakan peringkat kredit kelas menengah atau medium grade dengan risiko kredit moderat. Peringkat ini masih masuk dalam kategori investment grade.

Menurut Moody's, peringkat Baa2 itu diberikan kepada obligasi pemerintah berdenominasi CHN dan EUR sebagai refleksi terhadap ketahanan ekonomi Indonesia, yang didukung oleh kekuatan struktural seperti sumber daya alam dan faktor demografis.

Namun demikian, lembaga itu menyoroti bahwa risiko terhadap kredibilitas kebijakan dan kekuatan institusional menjadi lebih nyata selama setahun terakhir karena berkurangnya prediktabilitas dan koherensi dalam pembuatan kebijakan.

Belum lagi, komunikasi kebijakan yang kurang efektif dinilai telah meningkatkan ketidakpastian investor.

"Peningkatan volatilitas pasar saham dan valuta asing yang terkait, jika berlanjut, dapat melemahkan kekuatan ekonomi dan fiskal melalui berkurangnya daya tarik investasi dan biaya pinjaman yang lebih tinggi," terang Moody's.

Di sisi lain, lembaga pemeringkat internasional itu memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5% dalam jangka pendek dan menengah. Defisit APBN juga tetap berada di bawah 3% terhadap PDB, sedangkan rasio utang di sekitar 40% terhadap PDB.

Akan tetapi, dari segi risiko defisit fiskal, Moody's melihat bahwa kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan dengan belanja menimbulkan risiko fiskal. Hal ini dipengaruhi oleh basis penerimaan negara yang lemah di tengah kebutuhan belanja jumbo untuk ketahanan pangan dan program perumahan.

Lemahnya basis penerimaan juga menjadi risiko bagi kemampuan bayar utang pemerintah. Dengan demikian, hal ini bisa membatasi fleksiblitas fiskal dan meningkatkan sensitivitas terhadap pergeseran kepercayaan pasar.

BPI Danantara juga menjadi sorotan lantaran dinilai adanya ketidakpastian terhadap pembuatan dan tata kelola SWF baru Indonesia itu.

Mengenai outlook negatif, Moody's mewanti-wanti kredibilitas kebijakan pemerintah Indonesia bisa semakin terkikis apabila pembuatan kebijakan menjadi semakin tidak bisa diprediksi.

"Jika berlanjut, tren ini dapat mengikis kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah lama mapan, yang telah mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid dan stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan," ujar Moody's.

Bisnis.com, JAKARTA - Pada tanggal 23 Oktober, Pemerintah Indonesia secara resmi menerbitkan obligasi pertama yang berdenominasi Renminbi offshore (“Dim Sum Bond”). Penerbitan ini merupakan obligasi publik jangka panjang berdenominasi Renminbi offshore pertama yang diterbitkan oleh lembaga berdaulat di kawasan Asia Tenggara.

Total penerbitan mencapai RMB 6 miliar, terdiri atas tenor 5 tahun senilai RMB 3.5 miliar dan 10 tahun senilai RMB 2.5 miliar, dengan tingkat kupon masing-masing sebesar 2.5% dan 2.9%. Selama masa penawaran, minat investor sangat tinggi dan mencapai dengan total pesanan sebesar RMB 18 miliar, mencatatkan tingkat oversubscription hingga 3 kali.

Dalam penerbitan obligasi ini, Bank of China (Hong Kong) Limited (“BoC Hong Kong”) bertindak sebagai Bill and Delivery Bank, Joint Lead Manager, serta Joint Bookrunner. Penyelesaian transaksi diselesaikan melalui Central Moneymarkets Unit (CMU) milik Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA), serta terhubung dengan sistem penyelesaian Euroclear dan Clearstream (Luksemburg).

Wakil Presiden BoC Hong Kong, Wang Huabin, menyatakan:

“BoC Hong Kong merasa terhormat dapat membantu Pemerintah Indonesia dalam penerbitan obligasi publik pertamanya yang berdenominasi Renminbi offshore. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri ASEAN, dengan populasi, ekonomi, dan wilayah terbesar di kawasan. GDP Indonesia juga menempati peringkat pertama di Asia Tenggara, dan negara ini memainkan peran penting dalam kerja sama regional.”

Kantor cabang Bank of China (Hong Kong) Limited Cabang Jakarta (“BoC Jakarta”) turut berperan aktif dalam koordinasi proyek penerbitan ini. Pimpinan cabang menyampaikan ucapan selamat atas sambutan positif yang diperoleh dari investor internasional, termasuk dari Tiongkok, maupun investor lokal. Hal ini tidak hanya mencerminkan keyakinan pasar terhadap prospek ekonomi Indonesia, tetapi juga akan memperdalam hubungan ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok— mulai dari kerja sama perdagangan dan sektor riil hingga ke pasar modal dan pasar uang.

Penerbitan Dim Sum Bond ini merupakan langkah penting Pemerintah Indonesia dalam memperluas dan mendiversifikasi sumber pembiayaan. BoC Jakarta akan memanfaatkan momentum ini untuk terus memperkuat kehadirannya di pasar Indonesia, mendukung pembangunan pasar modal lokal, serta, dengan dukungan integrasi regional BoC Hong Kong, menyediakan produk dan layanan keuangan yang lebih beragam dan berkualitas bagi investor di Indonesia.