Bisnis.com, JAKARTA — Aktivitas manufaktur Indonesia menunjukkan perbaikan pada Mei 2026 setelah Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur kembali menyentuh level netral 50,0. Namun, capaian tersebut dinilai belum cukup kuat untuk menjadi sinyal pemulihan sektor industri.

Ekonom Yusuf Rendy Manilet menilai, posisi PMI pada Mei lebih tepat dibaca sebagai indikasi stabilisasi dibandingkan ekspansi. Menurutnya, angka 50 merupakan batas pemisah antara fase kontraksi dan ekspansi sehingga belum dapat diartikan sebagai pertumbuhan manufaktur yang solid.

"Secara teknis, angka 50 merupakan garis pemisah antara kontraksi dan ekspansi sehingga belum dapat dianggap sebagai ekspansi yang sesungguhnya," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (2/6/2026).

Dia mengakui terdapat perbaikan dibandingkan April 2026 yang tercatat sebesar 49,1. Selain itu, hasil survei juga melampaui ekspektasi pasar. Kendati demikian, komponen penyusun PMI menunjukkan aktivitas industri masih cenderung mendatar.

Menurut Yusuf, permintaan domestik mulai menunjukkan perbaikan, tetapi belum diikuti peningkatan produksi. Output manufaktur justru masih mengalami penurunan sehingga aktivitas industri belum sepenuhnya bergerak menuju fase pemulihan.

Oleh karena itu, dia menilai masih terlalu dini untuk menyimpulkan sektor manufaktur telah keluar dari tekanan. Pemulihan baru dapat dikonfirmasi apabila PMI mampu bertahan di atas level 50 selama beberapa bulan berturut-turut dan didukung oleh peningkatan output, ekspor, serta penyerapan tenaga kerja secara bersamaan.

Kualitas perbaikan PMI juga disebut relatif rapuh. Salah satu faktor yang menopang indeks berasal dari memburuknya waktu pengiriman pemasok. Dalam metodologi PMI, komponen tersebut dihitung secara terbalik sehingga keterlambatan pengiriman justru dapat memberikan kontribusi positif terhadap angka utama indeks.

Selama delapan bulan terakhir, waktu pengiriman pemasok terus memanjang akibat gangguan distribusi dan keterbatasan pasokan bahan baku. “Secara statistik kondisi tersebut membantu mendorong PMI, tetapi secara ekonomi justru menunjukkan adanya tekanan pada rantai pasok,” jelasnya.

Di sisi lain, volume output manufaktur tercatat masih mengalami kontraksi selama tiga bulan berturut-turut. Banyak perusahaan melaporkan tingginya harga bahan baku dan keterbatasan pasokan menjadi hambatan utama untuk meningkatkan kapasitas produksi.

Pun kenaikan pesanan baru yang belum sepenuhnya mencerminkan penguatan permintaan yang sehat. Sebagian pelanggan disebut meningkatkan pembelian untuk mengamankan stok di tengah risiko kenaikan harga dan keterbatasan pasokan.

"Pola seperti ini biasanya bersifat sementara dan berbeda dengan pertumbuhan permintaan yang didorong oleh peningkatan konsumsi atau investasi secara organik," kata Yusuf.

Kerentanan manufaktur juga terlihat dari kinerja ekspor yang terus melemah. Penjualan ke pasar internasional tercatat mengalami kontraksi selama tiga bulan berturut-turut dengan laju penurunan terdalam sejak Agustus 2021.

Kondisi tersebut membuat industri manufaktur semakin bergantung pada pasar domestik sebagai sumber pertumbuhan. Padahal, sebagian dorongan permintaan dalam negeri saat ini masih berkaitan dengan aktivitas penimbunan stok.

Yusuf berpendapat, apabila aktivitas tersebut mulai mereda sementara permintaan global belum pulih, ruang pertumbuhan manufaktur berpotensi kembali menyempit dan mendorong PMI turun ke bawah level 50.

Memang, Indonesia masih memiliki keunggulan berupa pasar domestik yang besar. Konsumsi rumah tangga dinilai tetap menjadi bantalan utama yang menjaga aktivitas ekonomi nasional.

“Namun sektor-sektor yang memiliki orientasi ekspor tinggi, seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik, tetap menghadapi tekanan yang cukup besar akibat lemahnya permintaan global,” tambahnya.

Dia melanjutkan, tantangan terbesar industri saat ini justru berasal dari sisi biaya produksi. Inflasi biaya input pada Mei 2026 mencapai level tertinggi sejak survei PMI manufaktur Indonesia dimulai pada September 2013.

Lonjakan tersebut terutama dipicu kenaikan harga bahan baku yang terus berlanjut. Di tengah kondisi pasar yang sensitif terhadap harga, perusahaan tidak sepenuhnya mampu meneruskan kenaikan biaya kepada konsumen sehingga sebagian harus ditanggung melalui penyusutan margin keuntungan.

Persoalan itu semakin kompleks karena struktur industri manufaktur Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku dan barang setengah jadi. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah otomatis meningkatkan biaya impor dan memperbesar beban produksi.

"Jika kenaikan biaya di Indonesia berlangsung lebih cepat dibanding negara pesaing, daya saing produk nasional di pasar global juga berpotensi menurun," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Aktivitas manufaktur Indonesia kembali keluar dari zona kontraksi pada Mei 2026. Namun, perbaikan tersebut dinilai belum mencerminkan pemulihan yang kuat karena lebih banyak ditopang faktor musiman setelah periode Lebaran, sedangkan permintaan domestik masih cenderung stagnan.

Data S&P Global menunjukkan Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia naik ke level 50,0 pada Mei 2026 dari 49,1 pada April 2026. Capaian tersebut menandai stabilisasi kondisi operasional sektor manufaktur setelah sempat terkontraksi pada bulan sebelumnya.

Meski kembali memasuki zona ekspansi, sejumlah indikator menunjukkan tekanan terhadap sektor manufaktur belum sepenuhnya mereda. Kenaikan biaya bahan baku, gangguan pasokan, dan pelemahan permintaan ekspor masih membebani aktivitas produksi.

Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI Teuku Riefky menilai perbaikan PMI pada Mei belum dapat diartikan sebagai sinyal pemulihan yang berkelanjutan.

"Ini fluktuasi jangka pendek saja. Peningkatan permintaan ini lebih dikarenakan sudah berlalunya periode libur Lebaran sehingga pabrik mulai aktif kembali," ujar Riefky kepadaBisnis, Selasa (2/6/2026).

Menurutnya, kekuatan pasar domestik sebagai penopang industri manufaktur juga masih terbatas untuk menopang pertumbuhan dalam jangka panjang.

"Tidak terlalu kuat, sejauh ini pasar domestik kita masih cenderung stagnan," katanya.

Temuan tersebut sejalan dengan laporan S&P Global yang mencatat peningkatan pesanan baru pada Mei terutama berasal dari pasar domestik. Kenaikan permintaan bahkan menjadi yang tercepat sejak Februari.

Sejumlah perusahaan melaporkan pelanggan mulai menambah persediaan sebagai langkah antisipasi terhadap kenaikan harga dan ketidakpastian pasokan bahan baku.

Ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bhatti mengatakan kondisi manufaktur Indonesia masih menghadapi tekanan meski indikator utama telah kembali ke zona ekspansi.

"Perekonomian manufaktur Indonesia masih mengalami tekanan selama bulan Mei karena produksi terhambat oleh kenaikan harga bahan baku dan keterbatasan ketersediaan input," ujarnya dalam keterangan resmi.

Bhatti menjelaskan peningkatan penjualan yang terjadi pada Mei belum sepenuhnya mencerminkan penguatan permintaan riil. Sebagian besar dipicu oleh langkah pelanggan yang mempercepat pembelian untuk membangun stok.

"Meskipun perusahaan mencatat kenaikan penjualan yang lebih kuat, hal ini sering kali menggambarkan upaya klien untuk membangun stok di tengah gangguan harga dan pasokan," jelasnya.

Perbaikan permintaan tersebut belum mampu mengangkat aktivitas produksi. Volume output manufaktur masih mengalami kontraksi selama tiga bulan berturut-turut akibat tingginya harga bahan baku serta keterbatasan ketersediaan input produksi.

Di sisi lain, pasar ekspor justru mencatat pelemahan yang semakin dalam. Penjualan internasional turun selama tiga bulan beruntun dengan laju kontraksi terdalam sejak Agustus 2021.

S&P Global mencatat sejumlah perusahaan mengaitkan pelemahan ekspor dengan dampak konflik di Timur Tengah serta kenaikan harga yang menekan permintaan dari luar negeri.

Tekanan juga datang dari sisi biaya produksi. Inflasi biaya input pada Mei melonjak ke level tertinggi sejak survei PMI dimulai pada September 2013.

Mayoritas perusahaan melaporkan kenaikan harga bahan baku sebagai penyebab utama lonjakan biaya. Kondisi tersebut mendorong pelaku industri meneruskan sebagian beban kepada konsumen sehingga harga jual produk manufaktur meningkat dengan laju tercepat sejak Oktober 2013.

"Inflasi biaya naik tajam pada pertengahan triwulan kedua dan paling tajam sejak rekor survei pada bulan September 2013. Kondisi ini mendorong perusahaan menaikkan harga jual pada laju tercepat hanya dalam waktu 12 setengah tahun," ujar Bhatti.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten alat kesehatan PT Jayamas Medica Industri Tbk. (OMED) membukukan kinerja yang solid sepanjang kuartal I/2026. Perseroan mencatat pertumbuhan penjualan dan laba bersih, seiring dengan peningkatan volume penjualan dan penguatan permintaan alat kesehatan domestik.

Mengutip keterbukaan informasi, OMED membukukan penjualan bersih sebesar Rp572,2 miliar pada kuartal I/2026. Realisasi itu meningkat 31,1% secara tahunan (year-on-year/YoY) dibandingkan Rp436,3 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh kenaikan volume penjualan sebesar 54,1% YoY menjadi 941,9 juta unit. Manajemen OMED menerangkan pertumbuhan itu sejalan dengan meningkatnya permintaan belanja pemerintah.

”Kenaikan volume ini juga sejalan dengan meningkatnya belanja pemerintah di sektor kesehatan pada awal tahun 2026, yang turut mendorong permintaan alat kesehatan di pasar domestik,” kata manajemen dalam keterbukaan informasi, dikutip Minggu (10/5/2026).

Secara segmen, barang medis habis pakai (BMHP) mencatat pertumbuhan volume sebesar 83,2% YoY dengan total penjualan naik 22,6% YoY. Selain itu, segmen perawatan luka tumbuh 19,9% YoY, sedangkan segmen antiseptik dan cairan dialisis meningkat 12,6% YoY.

Di sisi lain, segmen diagnostik dan peralatan medis mencatat pertumbuhan sebesar 68,6% YoY, sementara segmen bioteknologi dan laboratorium melonjak 199,7% YoY. Adapun segmen furnitur rumah sakit justru turun 54,3% YoY mengikuti dinamika permintaan pasar.

Sejalan dengan meningkatnya penjualan, OMED turut membukukan laba bruto sebesar Rp205,9 miliar pada kuartal I/2026, naik 40,2% YoY. Margin laba bruto perseroan juga meningkat menjadi 36,0% dibandingkan 33,7% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Alhasil setelah dikurangi berbagai beban dan pajak, OMED membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp99 miliar pada kuartal I/2026, tumbuh 35,4% YoY dibandingkan Rp73,1 miliar pada kuartal I/2025. Margin laba bersih perseroan tetap terjaga di level 17,3%.

Dari sisi neraca, manajemen menyatakan perseroan menjaga posisi keuangan yang sehat dengan current ratio sebesar 11,1 kali dan rasio utang berbunga terhadap ekuitas sebesar 0,01 kali. Siklus kas perseroan juga membaik, dengan cash conversion cycle turun menjadi 202 hari dibandingkan 217 hari pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Ke depan, OMED menyiapkan sederet agenda ekspansi untuk menopang pertumbuhan bisnis. Perseroan berencana meluncurkan produk Intraocular Lens (IOL) produksi lokal pada kuartal IV/2026 guna menyasar pasar katarak domestik.

Selain itu, OMED juga bakal memperluas pasar ekspor ke Filipina, memperbesar jaringan ritel OneMed Medicom, serta menyiapkan National Distribution Center (NDC) baru di Jakarta guna memperkuat kapasitas distribusi dan logistik perseroan.

”Perseroan akan terus menyeimbangkan antara pertumbuhan volume dan profitabilitas melalui optimalisasi bauran produk, pengembangan produk, efisiensi operasional, serta ekspansi pasar domestik dan ekspor secara selektif,” tambah manajemen.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang juga Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir 2026 bisa mendekati level 6 persen meski situasi global masih dibayangi ketidakpastian akibat konflik geopolitik dan gejolak pasar keuangan dunia.

Ia menegaskan, pemerintah akan terus menjaga permintaan domestik agar aktivitas ekonomi nasional tetap bergerak sepanjang tahun ini. “Kalau kita lihat di APBN, targetnya 5,4 persen ya tahun ini. Kita akan dorong terus ke atas, mudah-mudahan bisa mendekati 6 persen sampai akhir tahun,” ujar Purbaya dalam Taklimat Media hasil rapat KSSK, Kamis (7/5/2026).

Menurut dia, pemerintah akan menjaga momentum pertumbuhan melalui berbagai kebijakan fiskal dan stimulus ekonomi, terutama pada kuartal II 2026.

Purbaya mengatakan konsumsi dalam negeri masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi global.

Karena itu, pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui bantuan sosial, program makanan bergizi gratis, serta berbagai belanja negara lainnya.

“Hal yang sama akan kita lakukan di triwulan kedua dan sampai dengan akhir tahun untuk memastikan permintaan domestik tetap terjaga dan kita masih bisa tumbuh dengan baik,” katanya.

Selain menjaga konsumsi masyarakat, pemerintah juga menyiapkan stimulus tambahan untuk menopang aktivitas ekonomi pada kuartal kedua tahun ini.

“Pemerintah juga masih akan memberikan stimulus tambahan bagi perekonomian di kuartal kedua tahun 2026 ini,” ujar Purbaya.

Optimisme pemerintah tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 yang tercatat cukup tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan.

Angka itu lebih tinggi dibanding pertumbuhan kuartal IV 2025 sebesar 5,39 persen maupun periode yang sama tahun lalu sebesar 4,87 persen.

Bisnis.com, JAKARTA - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta menilai pertumbuhan ekonomi Jakarta pada kuartal I/2026 yang tercatat sebesar 5,59% (year-on-year/YoY) sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,61% (yoy).

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Iwan Setiawan mengatakan dengan pangsa sebesar 16,67% terhadap perekonomian nasional, Jakarta tetap mempertahankan perannya sebagai pusat ekonomi terbesar di Indonesia.

"Pertumbuhan ekonomi Jakarta pada kuartal I/2026 sebesar 5,59%. Kinerja tersebut ditopang oleh permintaan domestik yang solid, investasi yang tetap tumbuh, serta kinerja lapangan usaha utama, terutama Perdagangan, Informasi dan Komunikasi, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum," ujarnya di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Dari sisi permintaan, Iwan menuturkan konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,72% (yoy), meningkat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, yaitu 5,51% (yoy).

Peningkatan konsumsi rumah tangga didorong oleh meningkatnya konsumsi masyarakat sejalan dengan periode long festive season Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri, Imlek, dan Nyepi, serta didukung oleh penyelenggaraan berbagai event besar.

"Daya beli masyarakat juga tetap terjaga seiring dengan peningkatan UMP Jakarta, penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR), serta dukungan berbagai insentif pemerintah," jelasnya.

Iwan mengatakan investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga tetap tumbuh positif sebesar 4,71% (yoy), didukung oleh berlanjutnya pembangunan berbagai proyek strategis pemerintah dan swasta yang bersifat multiyears.

Sementara itu, konsumsi pemerintah tetap tumbuh positif sebesar 4,22% (yoy), meskipun tidak sekuat kuartal sebelumnya (8,60%; yoy), seiring masih terbatasnya realisasi belanja daerah pada awal tahun.

Dari sisi eksternal, dia mengungkapkan ekspor barang dan jasa tumbuh tinggi sebesar 8,98% (yoy), meningkat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya (7,62%; yoy), yang menunjukkan aktivitas perdagangan Jakarta tetap terjaga di tengah dinamika global.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), perekonomian DKI Jakarta terutama ditopang oleh LU Perdagangan Besar dan Eceran yang tumbuh 6,71% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (6,66%; yoy).

"Kinerja positif ini dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi pada periode long festive season," tuturnya.

Sejalan dengan itu, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga tumbuh kuat sebesar 10,84% (yoy), meningkat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya (8,40%; yoy). Pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh LU Informasi dan Komunikasi yang tetap tumbuh kuat sebesar 6,33% (yoy),yang mencerminkan tingginya kebutuhan layanan digital, komunikasi, transaksi berbasis aplikasi di Jakarta sebagai pusat bisnis dan jasa.

Ke depan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemangku kepentingan terkait untuk menjaga stabilitas serta menjaga akselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak perekonomian global.

Upaya tersebut dilakukan melalui langkah-langkah antisipasi pengendalian inflasi melalui TPID, perluasan digitalisasi sistem pembayaran, penguatan investasi dan sektor produktif, serta pengembangan sumber pertumbuhan baru berbasis ekonomi kreatif.

Kantor Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta juga turut mendorong penguatan ekonomi kreatif melalui penyelenggaraan Jakarta Youth Film Festival (JYFF) 2026 sebagai bagian dari rangkaian Jakarta Economic Forum (JEF) dan Jakarta Kreatif Festival (JKF).

"Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem ekonomi kreatif Jakarta, serta mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi Jakarta yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan sebagai kota global yang berdaya saing,"

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan kinerja sektor manufaktur yang tercermin dari anjloknya Purchasing Managers’ Index (PMI) ke bawah level 50 dinilai membutuhkan respons kebijakan yang komprehensif, baik dari sisi jangka pendek maupun struktural.

Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, penurunan PMI manufaktur sebenarnya sudah terindikasi sejak beberapa bulan terakhir, seiring memburuknya dinamika global dan melemahnya indikator domestik.

“PMI yang anjlok ini sudah diprediksi, terutama setelah perang di Timur Tengah bergejolak dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) BI itu melemah,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (4/5/2026).

Menurut Nailul, tekanan terhadap sektor manufaktur datang dari dua arah. Dari eksternal, konflik geopolitik mendorong kenaikan harga barang impor sehingga meningkatkan biaya produksi. Sementara dari dalam negeri, pelemahan permintaan membuat pelaku usaha menahan ekspansi.

“Dalam ekonomi yang lemah, ya sangat wajar perusahaan menahan ekspansinya. Maka tidak heran PMI manufaktur Indonesia berada di bawah 50 basis poin,” sebutnya.

Dia memperkirakan tekanan terhadap sektor manufaktur masih akan berlanjut dalam waktu dekat. Bahkan, risiko terhadap perekonomian nasional dinilai semakin besar jika tidak direspons dengan kebijakan yang tepat.

Oleh karena itu, selain faktor global, persoalan domestik menjadi kunci dalam menentukan arah pemulihan. Kekhawatiran pelaku usaha terhadap stabilitas fiskal pemerintah turut memengaruhi keputusan investasi.

“Mereka khawatir jika pemerintah default, gagal bayar utang, hingga terjadi government shutdown. Jika benar mengarah ke sana, resesi ekonomi sangat mungkin terjadi,” tutur Nailul.

Untuk meredam tekanan jangka pendek, dia menyarankan pemerintah memperkuat strategi mitigasi dari sisi pasokan dan perdagangan. Salah satunya dengan mencari alternatif sumber impor bahan baku guna mengurangi ketergantungan pada wilayah yang terdampak konflik.

Selain itu, pemberian insentif bagi pelaku usaha yang terlibat dalam aktivitas ekspor-impor dinilai dapat membantu menjaga kelancaran produksi dan distribusi.

Dari sisi domestik, Nailul menekankan pentingnya menjaga kredibilitas pengelolaan fiskal. Pemerintah perlu memastikan defisit anggaran tetap terkendali serta memprioritaskan belanja yang berdampak langsung terhadap perekonomian.

“Perketat anggaran prioritas seperti MBG (Makan Bergizi Gratis) dan KDKMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih), sehingga kepercayaan investor jadi pulih,” tambahnya.

Dalam jangka menengah hingga panjang, perbaikan struktur ekonomi menjadi kunci untuk memperkuat daya tahan sektor manufaktur. Huda menyoroti masih tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang mencerminkan rendahnya efisiensi investasi.

Menurutnya, tingginya ICOR tidak terlepas dari praktik korupsi, khususnya dalam proses perizinan, yang pada akhirnya meningkatkan biaya investasi. “Maka pemberantasan korupsi menjadi kunci ke depan,” tegasnya.

Selain itu, penguatan inovasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor penentu. “Mau tidak mau, SDM menjadi kunci dalam hal inovasi,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pefindo Biro Kredit (IdScore) melihat sektor industri perkreditan nasional masih memiliki peluang bertumbuh dua gigit dengan catatan keseimbangan antara ekspansi dan manajemen risiko harus dijaga ketat.

Berdasarkan analisis IdScore terbaru, total outstanding kredit nasional per Februari 2026 mencapai Rp9.938,2 triliun dengan pertumbuhan sekitar 9,6% secara tahunan (YoY). Sementara rasio kredit bermasalah (NPL Gross) masih terjaga di kisaran 2,85%.

Namun demikian, tekanan mulai terlihat pada segmen konsumtif dan borrower dengan profil pendapatan lebih rentan, terutama di tengah daya beli masyarakat yang masih tertekan serta tingginya biaya dana akibat ketidakpastian global.

Direktur Utama IdScore Tan Glant Saputrahadi mengatakan prospek kredit nasional pada 2026 masih berada di jalur positif dengan potensi pertumbuhan di kisaran 10–11%. Outlook ini didukung oleh permintaan domestik yang tetap terjaga, meskipun tekanan eksternal belum sepenuhnya mereda.

Di sisi global, ketidakpastian masih menjadi faktor utama yang membayangi. Mulai dari tensi geopolitik, konflik di Timur Tengah, hingga suku bunga global yang bertahan tinggi, semuanya memberikan efek rambatan ke sektor keuangan dalam negeri.

“Dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang telah melewati Rp17.000 dan likuiditas perbankan yang lebih ketat berpengaruh terhadap lambatnya penurunan suku bunga kredit,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).

Menurutnya kendati Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuannya secara bertahap, transmisi ke bunga kredit dinilai belum optimal. Hal ini membuat beban debitur, khususnya di segmen ritel, masih relatif tinggi dan berpotensi menahan ekspansi kredit dalam jangka pendek.

Namun demikian, IdScore menilai risiko tersebut masih dapat dikelola selama stabilitas makroekonomi tetap terjaga. Kualitas aset perbankan pun diperkirakan tetap terkendali, seiring dengan kehati-hatian pelaku industri dalam menyalurkan pembiayaan.

Di tengah dinamika tersebut, implementasi Undang-Undang No.27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi faktor penting dalam membentuk arah industri ke depan. Regulasi ini dinilai bukan sekadar tantangan, melainkan momentum untuk memperkuat tata kelola data dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga jasa keuangan.

Meski begitu, penerapannya perlu dilakukan secara proporsional. Pembatasan akses dan pengelolaan data yang terlalu ketat berpotensi menghambat proses analisis kredit dan meningkatkan risiko bagi lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan.

Tan menekankan bahwa keberlanjutan industri kredit tidak hanya bergantung pada pertumbuhan, tetapi juga pada kualitas dan tata kelola.

“Kredit yang sehat adalah fondasi ekonomi yang kuat. Tanpa literasi dan pengawasan yang memadai, pertumbuhan kredit justru bisa menjadi risiko sistemik di masa depan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) tetap memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 dalam kisaran 4,9% sampai dengan 5,7%. Hal ini kendati proyeksi pertumbuhan ekonomi global direvisi ke bawah.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa pihaknya terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang bersinergi dengan kebijakan pemerintah guna menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 dalam kisaran 4,9% sampai 5,7%," terangnya pada konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur BI 21-22 April, Rabu (22/4/2026).

Namun demikian, Perry menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu terus didorong sehingga tetap baik di tengah memburuknya kondisi dan prospek ekonomi global.

Menurutnya, berbagai indikator menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 meningkat ditopang oleh permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga naik didukung oleh keyakinan pelaku ekonomi serta kondisi penghasilan yang terjaga.

Kenaikan permintaan selama Lebaran juga dinilai mendukung indikator pertumbuhan ekonomi Januari-Maret 2026 ini.

Belanja pemerintah yang akseleratif utamanya untuk pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) serta belanja sosial maupun insentif, termasuk Transfer ke Daerah (TKD).

Dari sisi investasi, Perry memaparkan bahwa penanaman modal di berbagai program prioritas pemerintah juga menjadi dorongan. Adapun program-program prioritas pemerintah ini menyerap tenaga kerja serta meningkatkan permintaan domestik dan memperkuat ketahanan fiskal.

Sebaliknya, Gubernur BI dua periode itu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan melambat. Bank sentral memprakirakan ekonomi global tumbuh lebih rendah menjadi 3% dari prakiraan awal yakni 3,1%.

Sementara itu, inflasi global juga diproyeksikan naik dari prakiraan awal 4,1% menjadi 4,2%.

"Sehingga makin mempersempit ruang pelonggaran kebijakan moneter global. Penurunan Fed Fund Rate di AS juga diprakirakan bertahan hingga 2026, paparnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tetap percaya diri pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada di kisaran 5,5 sampai 5,6 persen, meskipun ketidakpastian global masih membayangi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, optimisme tersebut bukan sekadar proyeksi, melainkan hasil dari desain kebijakan yang telah disiapkan sejak awal.

"Jadi saya bukan optimis saja, tapi memang itu didesain oleh Presiden dan kami di seluruh Kabinet untuk memastikan pertumbuhan ekonominya tidak terganggu oleh ketidakpastian global," ujar Purbaya wawancara eksklusif kepada KompasTV, Jumat (17/4/2026).

Dokumentasi Kementerian Keuangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam pertemuan antara pemerintah Indonesia dan S&P di Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (14/4/2026)

Menurut Purbaya menjelaskan, salah satu kunci utama menjaga pertumbuhan adalah memastikan belanja pemerintah tidak lagi mengganggu likuiditas di sistem keuangan.

Pada periode sebelumnya kata Purbaya, distribusi belanja negara sempat menyebabkan likuiditas mengetat, namun kini pola tersebut telah diperbaiki.

Selain itu, pemerintah juga memastikan mesin ekonomi berjalan seimbang antara sektor publik dan swasta.

Belanja negara tetap berjalan, sementara sektor swasta didorong tetap ekspansif melalui ketersediaan likuiditas.

Purbaya menambahkan, penguatan tata kelola juga menjadi faktor penting.

Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah mempercepat penindakan terhadap pelanggaran untuk mencegah kebocoran dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha.

Salah satunya melalui langkah debottlenecking dan penegakan aturan yang lebih tegas.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ditemui kepada awak media di Kejagung pada Jumat (10/4/2026).

Hal ini dinilai mampu meningkatkan kepercayaan pelaku usaha sekaligus mencegah praktik korupsi.

“Setiap tindakan yang salah akan dibereskan dengan cepat, sehingga pelaku usaha dan regulator lebih hati-hati. Itu yang mendorong ekonomi berjalan lebih cepat,” katanya.

Di sisi lain, program prioritas pemerintah tetap dijalankan tanpa perlambatan.

Distribusi belanja juga dibuat lebih merata sepanjang tahun agar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi lebih optimal.

Menurut Purbaya, kombinasi kebijakan tersebut pada akhirnya menjaga daya tahan permintaan domestik, yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ia menilai, langkah-langkah ini membuat ekonomi nasional relatif lebih tahan terhadap guncangan eksternal, termasuk gejolak harga komoditas dan tekanan global.

Dengan strategi tersebut, pemerintah meyakini Indonesia tetap mampu mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara di kawasan.

“Jadi dengan menjaga domestik demand yang saya sebutkan tadi itu kan sebetulnya menjaga permintaan dalam negeri ya. Harusnya kita bisa tumbuh tetap dengan cukup baik.,” ujar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai level 5,2% pada 2026, lebih tinggi dibandingkan realisasi pertumbuhan pada tahun lalu (5,1%) namun lebih rendah dari target pemerintah (5,4%).

Berdasarkan laporan Asian Development Outlook edisi April 2026, ADB menggarisbawahi bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi itu berdasarkan asumsi bahwa konflik di Timur Tengah tidak semakin buruk atau berkepanjangan.

"Di Indonesia, pertumbuhan diperkirakan akan menguat, didukung oleh permintaan domestik yang tangguh, namun konflik berkepanjangan di Timur Tengah dapat membebani prospeknya," tulis ADB dalam laporannya, dikutip Minggu (12/4/2026).

Dari sisi pergerakan harga, lembaga donor yang bermarkas di Manila itu memperkirakan rata-rata inflasi Indonesia akan berada pada angka 2,5% untuk periode 2026. Proyeksi tersebut masih dalam rentang target inflasi Bank Indonesia (BI) sebesar 2,5±1%.

Risiko Eksternal

Meski prospek perekonomian Indonesia cenderung baik, ADB mewanti-wanti sejumlah risiko yang dapat mengganggu. Ketegangan geopolitik global yang belum mereda serta fluktuasi harga komoditas energi disebut masih menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi nasional.

Selain itu, kebijakan moneter di negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat, yang tetap ketat dalam jangka waktu lebih lama (higher for longer) berpotensi memicu volatilitas aliran modal di pasar keuangan negara berkembang (emerging markets), termasuk Indonesia.

Oleh sebab itu, ADB menyarankan agar pemerintah terus mempercepat reformasi struktural guna meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Selain itu, optimalisasi penerimaan negara dan efisiensi belanja dinilai krusial untuk menjaga ruang fiskal dalam menghadapi guncangan ekonomi di masa depan.

"Pertumbuhan lapangan kerja formal yang lebih kuat di sektor manufaktur sangat penting untuk mendukung transformasi struktural yang inklusif. Sementara sektor pertanian masih menyerap porsi besar tenaga kerja, sektor ini tetap ditandai oleh produktivitas yang rendah dan tingkat informalitas yang tinggi," jelas ADB.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja industri manufaktur Indonesia diperkirakan menghadapi tekanan dalam waktu dekat, seiring potensi melemahnya permintaan domestik dan meningkatnya dampak konflik geopolitik global.

Kondisi ini berisiko mendorong Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur kembali ke zona kontraksi setelah sebelumnya sempat bertahan di level ekspansif. Pada Februari 2026, PMI Manufaktur menguat ke level 53,8 pada dari bulan sebelumnya yang berada di angka 52,6. Angka tersebut tertinggi dalam 23 bulan terakhir.

Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal, mengatakan kinerja tersebut terutama ditopang oleh peningkatan konsumsi domestik yang terjadi secara musiman, terutama menjelang periode hari besar seperti Natal, Tahun Baru, Imlek, hingga Ramadan dan Lebaran.

Namun, menurutnya, setelah momentum tersebut berlalu, keberlanjutan permintaan domestik menjadi tanda tanya besar. Tanpa adanya stimulus baru, konsumsi masyarakat berpotensi melandai, yang pada akhirnya akan memengaruhi aktivitas produksi industri.

“Pertanyaannya adalah setelah Lebaran bagaimana? Karena momen tersebut yang besar sudah terlewati,” ujar Faisal kepada Bisnis, Selasa (31/3/2026).

Selain faktor domestik, tekanan eksternal juga dinilai semakin kuat akibat konflik geopolitik global yang berdampak pada kenaikan harga energi dan membebani kondisi fiskal banyak negara. Situasi ini berpotensi memicu kebijakan pengetatan atau efisiensi anggaran, termasuk di Indonesia.

Faisal menilai, jika pemerintah melakukan efisiensi belanja secara signifikan, maka dampaknya akan langsung terasa pada penurunan permintaan dalam negeri. Hal ini dapat mengurangi aktivitas ekonomi secara keseluruhan, terutama di sektor manufaktur yang sangat bergantung pada konsumsi domestik.

Dampak lanjutan dari melemahnya permintaan tersebut diperkirakan akan terlihat pada penurunan pesanan industri. Ketika order berkurang, pelaku usaha cenderung menyesuaikan produksi, yang pada akhirnya menekan kinerja sektor manufaktur.

Dia memperkirakan, potensi kontraksi bisa mulai terlihat dalam waktu dekat, terutama setelah Maret, seiring normalisasi permintaan pasca-Lebaran dan tekanan eksternal yang belum mereda.

“Sehingga ada sangat mungkin terjadi kontraksi pada industri atau PMI manufaktur,” tuturnya.

Dengan kombinasi tekanan dari dalam dan luar negeri, sektor manufaktur Indonesia dinilai perlu mewaspadai penurunan kinerja dalam jangka pendek, sekaligus mencari strategi untuk menjaga stabilitas produksi di tengah ketidakpastian global.

Dalam catatannya dari laporan S&P Global, kinerja sektor manufaktur yang berfluktuasi dalam periode 2022 hingga awal 2026, dengan sebagian besar berada di atas level 50 yang menandakan ekspansi.

Sepanjang 2022 hingga pertengahan 2024, PMI relatif stabil di kisaran 51–54, mencerminkan pertumbuhan aktivitas industri yang moderat. Puncak ekspansi terlihat saat indeks menyentuh sekitar 54,2, menandakan peningkatan produksi dan permintaan yang cukup kuat.

Namun, pada paruh kedua 2024 hingga awal 2025, terjadi pelemahan signifikan hingga PMI sempat turun di bawah 50, bahkan menyentuh kisaran 46–47. Kondisi ini mengindikasikan kontraksi tajam pada sektor manufaktur, kemungkinan dipicu oleh tekanan eksternal maupun penurunan permintaan.

Memasuki 2025 hingga awal 2026, PMI manufaktur kembali pulih dan bergerak ke zona ekspansi, dengan level terbaru berada di sekitar 53,8. Meski demikian, pola pergerakan yang fluktuatif menunjukkan bahwa sektor manufaktur masih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi, baik dari sisi domestik maupun global.

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Reform on Economics (Core) menilai eskalasi konflik di Timur Tengah berisiko menekan kinerja ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan konflik di Timur Tengah berdampak ganda terhadap CPO, yakni mendorong kenaikan harga sekaligus menekan permintaan dari negara tujuan utama akibat perlambatan ekonomi, terutama di negara-negara Asia yang bergantung pada pasokan minyak dari Selat Hormuz.

“Ada dampak tidak langsung dari konflik ini terhadap perlambatan ekonomi dari negara-negara mitra kita, terutama di Asia yang terpengaruh oleh bergantung pada pasokan dari Selat Hormus untuk minyak, [seperti] China, India, bahkan juga Jepang, termasuk juga Singapura,” kata Faisal kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Menurutnya, kondisi ini membuat volume ekspor CPO berpotensi menurun, meski di sisi lain harga yang meningkat dapat menahan dampaknya sehingga secara keseluruhan bersifat relatif berimbang.

Selain faktor eksternal, Faisal menyebut tekanan juga datang dari dalam negeri, terutama terkait produktivitas yang cenderung menurun serta meningkatnya permintaan domestik.

“Untuk CPO, sekarang tingkat produktivitasnya agak menurun dan selain karena faktor global, juga ada faktor kebijakan yang menambah permintaan terhadap CPO di dalam negeri, misalnya program biodiesel, sehingga itu juga cenderung meningkatkan harga juga sebetulnya,” ujarnya.

Adapun di tengah kenaikan harga global, Faisal juga mengingatkan potensi risiko penyelundupan apabila terjadi disparitas harga yang signifikan antara pasar internasional dan domestik.

“Tapi kenaikan harga di tingkat global juga jangan lupa, ini ada risiko penyelundupan keluar juga kalau ada perbedaan harga yang cukup signifikan antara global dengan domestik, itu yang juga perlu diantisipasi,” tuturnya.

Berdasarkan dokumen Core Insight bertajuk Awas Efek Domino Konflik Timur Tengah, eskalasi konflik Iran menjadi ancaman nyata yang akan mengguncang stabilitas ekonomi Asia. Terlebih, sekitar 80% perdagangan minyak dan gas yang melewati Selat Hormuz ditujukan ke pasar Asia, sehingga gangguan pada jalur tersebut berisiko mendorong lonjakan harga energi global dan meningkatkan tekanan inflasi.

Selain itu, penutupan Selat Hormuz juga berpotensi mengganggu rantai pasok industri manufaktur serta membatasi akses perdagangan dengan kawasan Timur Tengah.

“Dengan asumsi skenario harga minyak tembus US$105 per barel dan kurs Rp17.000, defisit APBN 2026 diperkirakan akan melampaui ambang batas legal di level 3,55% terhadap PDB. Pelemahan rupiah secara bersamaan akan semakin memperbesar tekanan terhadap fiskal,” demikian dokumen yang dikutip.

Dari perdagangan internasional, Indonesia juga berpotensi kehilangan nilai ekspor sebesar US$606,8 juta atau setara Rp10,3 triliun ke kawasan Teluk Persia apabila konflik berlangsung hingga enam pekan.

Selain dampak langsung tersebut, perekonomian domestik juga berisiko terdampak secara tidak langsung melalui perlambatan ekonomi pada mitra dagang utama seperti China, Jepang, India, dan Korea Selatan yang memiliki keterkaitan perdagangan kuat dengan Indonesia.

Untuk itu, Core menilai pemerintah harus menjaga rasio defisit anggaran agar tidak melampaui 3% dari produk domestik bruto (PDB). Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan meninjau kembali alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

Menurutnya, kedua program ini secara keseluruhan menyerap anggaran Rp418 triliun, sehingga menjadi komponen belanja pemerintah pusat yang paling relevan untuk dievaluasi.

Lebih lanjut, Core menilai pemerintah juga perlu memanfaatkan Agreement on Reciprocal Tariffs (ART) sebagai dasar untuk memperoleh skema harga minyak mentah yang lebih kompetitif dari AS.

“Rencana peningkatan impor dari AS untuk mengantisipasi gangguan pasokan dari Selat Hormuz berpotensi menaikkan biaya logistik, sehingga negosiasi kompensasi harga menjadi penting,” tandasnya.