Bisnis.com, JAKARTA — Penurunan impor minyak sawit mentah (CPO) oleh Uni Eropa di tengah tekanan isu lingkungan dinilai belum mengganggu volume ekspor Indonesia, namun berpotensi menekan nilai ekspor serta posisi strategis di pasar global.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan kontribusi ekspor ke Eropa saat ini hanya sekitar 10% dari total ekspor nasional atau setara 3,2 juta ton, jauh di bawah China yang mencapai 5,9 juta ton.

"Eropa masih membutuhkan minyak sawit Indonesia dan potensinya tetap ada untuk ditingkatkan," ujarnya kepada Bisnis, dikutip Kamis (23/4/2026).

Eddy menambahkan penurunan permintaan dari Eropa tidak serta-merta memicu kelebihan pasokan, mengingat serapan domestik masih kuat, terutama melalui program mandatori biodiesel B50. Keseimbangan pasokan dan permintaan, menurutnya, lebih banyak ditentukan oleh kebijakan pemerintah.

Di sisi lain, peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menilai tren penurunan impor Uni Eropa merupakan fenomena struktural yang telah berlangsung beberapa tahun terakhir, seiring kebijakan energi dan lingkungan yang makin ketat di kawasan tersebut.

"Ini bukan soal kehilangan pasar utama, melainkan kehilangan pasar premium yang selama ini memberikan nilai tambah," ujarnya.

Meski volume ekspor Indonesia terjaga melalui diversifikasi ke India, China, dan Pakistan, nilai ekonomi yang dihasilkan berpotensi tertekan karena pasar-pasar tersebut tidak menawarkan harga premium.

"Secara volume terlihat aman, tetapi margin sebenarnya menyusut," katanya.

Pergeseran tujuan ekspor juga meningkatkan risiko konsentrasi pasar pada segelintir negara, yang memperbesar kerentanan terhadap perubahan kebijakan di negara tujuan. Risiko penumpukan stok domestik masih relatif terkendali berkat program biodiesel, tetapi tekanan dapat meningkat apabila pelemahan harga global terjadi bersamaan dengan penurunan permintaan ekspor.

Dalam jangka panjang, dampak paling signifikan diperkirakan dirasakan di tingkat petani. Petani yang belum memenuhi standar keberlanjutan dan ketertelusuran berisiko menjual produk dengan harga lebih rendah dibandingkan pelaku yang telah terintegrasi dalam rantai pasok global.

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah Thailand menahan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk meredam tekanan harga domestik dinilai belum tentu relevan diterapkan di Indonesia. Sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia, pembatasan ekspor justru berisiko menekan harga domestik dan mengganggu penerimaan devisa.

Kebijakan Thailand muncul di tengah produksi yang relatif terbatas dan meningkatnya kebutuhan energi domestik. Dengan produksi sekitar 3,8 juta ton per tahun, pembatasan ekspor dari negara tersebut dinilai tidak akan banyak memengaruhi keseimbangan pasar global.

Kondisi itu berbeda dengan Indonesia yang memproduksi sekitar 56 juta ton CPO per tahun. Skala produksi yang besar membuat setiap intervensi terhadap ekspor berpotensi memengaruhi pasar minyak nabati global secara signifikan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor CPO dan turunannya mencapai US$4,69 miliar pada Januari–Februari 2026, naik 26,40% secara tahunan. Dari sisi volume, ekspor naik 36,26% menjadi 4,54 juta ton dan berkontribusi 11,07% terhadap total ekspor nonmigas.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menilai pengetatan ekspor oleh Thailand tidak akan berdampak besar terhadap pasar global karena volume produksinya relatif kecil.

“Total produksi Thailand tidak besar, hanya 3,8 juta ton setahun dibandingkan dengan Indonesia 56 juta ton. Apabila mereka mengetatkan ekspor kemungkinan tidak terlalu berpengaruh,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (7/4/2026).

Menurut Eddy, Indonesia justru berpeluang mengisi ruang pasar yang ditinggalkan Thailand, selama pasokan domestik tetap mencukupi. Namun, peluang itu juga dibayangi peningkatan kebutuhan dalam negeri seiring implementasi program biodiesel.

“Apakah Indonesia berpeluang mengisi pasar ekspor Thailand? Mungkin saja selama produksi kita mencukupi, sebab Indonesia juga akan menerapkan B50 itu akan menambah kebutuhan bahan baku CPO,” kata Eddy.

Di sisi lain, pembatasan ekspor dinilai bukan pilihan yang aman bagi Indonesia. Sebagai pemasok utama global, langkah tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga minyak nabati dunia, termasuk minyak sawit.

“Kalau Indonesia yang melakukan pembatasan ekspor akan sangat berdampak karena Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia. Ini akan berakibat harga minyak nabati dunia termasuk minyak sawit akan naik,” ujarnya.

Namun, dampaknya terhadap pasar domestik justru berpotensi sebaliknya. Dengan produksi yang jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan dalam negeri, harga CPO domestik berisiko tertekan apabila ekspor dibatasi.

“Justru harga di dalam negeri akan tertekan, karena produksi kita jauh lebih besar dari kebutuhan dalam negeri,” kata Eddy.

Dia menegaskan ekspor masih menjadi saluran utama untuk menyerap kelebihan produksi nasional.

“Karena produksi surplus maka kelebihannya harus diekspor,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet. Dia menilai kebijakan pembatasan ekspor tidak bisa disamakan antara Thailand dan Indonesia karena perbedaan struktur pasar dan posisi kedua negara dalam rantai pasok global.

Menurutnya, kebijakan Thailand lebih merupakan bentuk pengendalian melalui mekanisme persetujuan pemerintah di tengah tekanan energi dan kebutuhan biodiesel domestik, bukan pelarangan total ekspor.

“Ketika kita tarik ke Indonesia, konteksnya berbeda. Skala produksi dan posisi Indonesia sebagai eksportir utama dunia membuat setiap kebijakan pembatasan ekspor memiliki dampak yang jauh lebih besar,” ujarnya.

Yusuf menilai risiko utama pembatasan ekspor terletak pada penurunan devisa dan terganggunya neraca perdagangan. Selama ini, sawit masih menjadi salah satu penopang utama surplus nonmigas.

“Ketika ekspor ditekan, penerimaan devisa ikut turun dan ini berpotensi memengaruhi stabilitas eksternal, termasuk nilai tukar,” kata Yusuf.

Selain itu, penerimaan negara dari bea keluar dan pungutan ekspor juga berpotensi menurun. Padahal, instrumen tersebut selama ini menjadi sumber pendanaan sejumlah program strategis, termasuk peremajaan sawit rakyat.

“Artinya, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh industri besar, tetapi juga oleh petani di level bawah,” ujarnya.

Di tengah kondisi tersebut, kebutuhan domestik justru terus meningkat seiring perluasan program biodiesel. Kenaikan konsumsi dalam negeri dinilai mempersempit ruang antara pasokan dan kebutuhan.

Meski demikian, Yusuf menilai pembatasan ekspor belum tentu efektif untuk menurunkan harga domestik. Pengalaman sebelumnya menunjukkan harga tidak otomatis turun karena persoalan juga berkaitan dengan distribusi dan tata niaga.

“Kebijakan pembatasan justru berisiko menimbulkan distorsi baru, mengganggu kepastian usaha, dan dalam jangka panjang dapat menurunkan kepercayaan pasar global terhadap Indonesia sebagai pemasok,” kata Yusuf.

Dia menilai pendekatan yang lebih tepat adalah kebijakan yang lebih presisi, termasuk penguatan kewajiban pasokan domestik melalui skema berbasis insentif.

Selain itu, kebijakan fiskal seperti pungutan ekspor juga dinilai perlu dirancang lebih fleksibel agar dapat berfungsi sebagai instrumen penyeimbang antara kebutuhan dalam negeri dan ekspor.

Dalam jangka menengah, peningkatan produktivitas sektor hulu dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga keseimbangan pasokan. Peremajaan kebun dan efisiensi rantai pasok disebut menjadi kunci untuk memperluas pasokan tanpa mengorbankan ekspor.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut pembebasan tarif Amerika Serikat (AS) alias 0% terhadap 53 kelompok komoditas pertanian Indonesia dan turunannya seperti CPO hingga kakao membuka peluang pasar yang lebih luas dan kompetitif.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai tarif 0% terhadap puluhan komoditas pertanian ke Negara Paman Sam merupakan hasil negosiasi yang berpihak pada kepentingan petani dalam negeri.

“Bapak Presiden menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan diplomasi ekonomi yang kuat. Produk pertanian kita bisa masuk pasar global dengan akses yang lebih adil dan kompetitif,” ujar Amran dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (22/2/2026).

Menurutnya, akses tarif 0% ke pasar AS yang bernilai besar akan mendongkrak daya saing komoditas unggulan Indonesia, terutama CPO dan kakao, di tengah persaingan global.

“Dengan tarif nol persen, produk kita punya ruang bersaing yang lebih besar. Dari sisi harga jadi lebih kompetitif. Ini peluang bagus untuk meningkatkan ekspor dan membuka pasar yang lebih luas bagi petani dan pelaku usaha,” katanya.

Lebih lanjut, Amran menambahkan Kementan akan memastikan kesiapan produksi dan standar mutu agar peluang ekspor ini dapat dimanfaatkan optimal.

“Kesempatan sudah ada di depan mata. Tinggal kita pastikan produksinya cukup dan mutunya terjaga, supaya petani bisa benar-benar merasakan manfaatnya,” tuturnya.

Pemerintah optimistis pembebasan tarif ini akan memperkuat ekspor komoditas unggulan nasional sekaligus meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar AS, seiring membaiknya daya saing harga produk dalam negeri.

Untuk diketahui, kebijakan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan dagang resiprokal Indonesia—AS yang diteken Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.

DalamAgreements on Reciprocal Trade(ART), sebanyak 173 pos tarif (HS Code) yang mencakup 53 kelompok komoditas pertanian dan turunannya dibebaskan dari bea masuk ke pasar AS. Secara keseluruhan, terdapat 1.819 pos tarif produk Indonesia, baik sektor pertanian maupun industri, yang mendapatkan fasilitas tarif 0%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan sejumlah komoditas strategis yang masuk daftar bebas tarif mencakup minyak sawit, kakao, kopi, rempah-rempah, hingga produk turunan lainnya.

“Dalam ART ini ada 1.819 pos tarif produk Indonesia baik itu pertanian maupun industri antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang, yang tarifnya adalah 0%,” kata Airlangga, Jumat (20/2/2026).

Dari sektor pertanian komoditas yang memperoleh fasilitas tarif 0% meliputi buah tropis seperti pisang, nanas, mangga, durian, dan pepaya. Diikuti kopi dengan enam pos tarif, teh hijau dan teh hitam, serta aneka rempah strategis seperti lada, pala, cengkih, kayu manis, kapulaga, jahe, dan kunyit.

Di samping itu, kakao beserta produk turunannya, minyak sawit, palm kernel oil, serta buah dan inti kelapa sawit turut tercantum dalam daftar komoditas yang dibebaskan dari tarif. Fasilitas serupa juga diberikan kepada produk olahan buah, tepung dan pati berbahan dasar singkong serta sagu, hingga pupuk mineral berbasis kalium.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia yang berambisi menggenjot kebutuhan minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk biodiesel B50 berpotensi melambungkan harga komoditas perkebunan tersebut.

Adapun, mandatory biodiesel B50 di dalam negeri akan memangkas pasokan ekspor CPO dari produsen terbesar di dunia sehingga memperketat pasokan global.

Berdasarkan data Bloomberg, harga minyak kelapa sawit terpantau bergerak fluktuatif dalam beberapa bulan terakhir karena investor khawatir terhadap sisi penawaran. Saat ini, harga CPO sudah turun 6% sejak awal tahun menjadi 4.145 ringgit per ton.

Adapun, Indonesia berencana mengalihkan lebih banyak stok minyak sawit untuk memperluas mandat biodiesel domestik dari campuran 40% menjadi 50% atau B50 pada paruh kedua tahun depan.

Program yang dikenal sebagai B50 ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menekan tagihan impor bahan bakar yang tinggi sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca.

Namun demikian, inisiatif tersebut pada saat pertumbuhan produksi yang stagnan di negara-negara produsen utama dapat mendorong kenaikan harga global. Tak hanya itu, arus perdagangan minyak nabati juga bisa berubah dan bahkan memicu inflasi pangan.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan jika pemerintah Indonesia melanjutkan program B50, harga bisa naik hingga 5.000 ringgit per ton pada periode Januari–Juni 2026.

"Di dalam negeri, kebijakan ini bisa diikuti dengan kenaikan pungutan ekspor yang kemungkinan besar akan berdampak pada petani kecil," kata Eddy, seperti dikutip Bloomberg pada Rabu (12/11/2025).

Matthew Biggin, analis komoditas senior di BMI, menambahkan dari sisi tingkat global, konsumen kemungkinan besar harus mencari pasokan dari sumber lain karena Indonesia secara signifikan akan mengurangi ekspor demi memenuhi kebutuhan campuran biodiesel yang lebih tinggi di dalam negeri.

"Hal ini akan membutuhkan intervensi pemerintah secara langsung untuk memprioritaskan produksi biodiesel domestik dibandingkan ekspor, yang kemungkinan akan memengaruhi pasar impor tradisional, terutama India dan China, yang perlu mencari sumber pasokan alternatif," kata Biggin.

Dorab Mistry, Direktur Godrej International Ltd., sebelumnya juga memprediksi kebijakan ini dapat mendorong harga minyak sawit mencapai 5.500 ringgit, tertinggi dalam tiga tahun, pada kuartal pertama 2026.

Pemerintah Indonesia telah menyelesaikan uji laboratorium untuk campuran B50, tetapi uji keselamatan di jalan raya belum dimulai. Sekretaris Jenderal Gapki, M. Hadi Sugeng Wahyudiono mengatakan perluasan mandat ini akan meningkatkan penggunaan minyak sawit untuk biodiesel hingga seperempat lebih banyak. Hal itu berpotensi memangkas ekspor sawit Indonesia menjadi 26 juta ton pada 2026 dari perkiraan 31 juta ton tahun ini.

Industri juga mewaspadai risiko pasokan lainnya seperti kondisi cuaca. Prakiraan menunjukkan potensi terjadinya La Niña, yang dapat membawa curah hujan di atas rata-rata di kawasan ini, dan mengganggu panen serta produksi minyak sawit antara November dan Februari.

Faktor lain yang dapat memengaruhi pasar termasuk kesepakatan perdagangan pertanian antara Tiongkok dan AS, kebijakan biofuel AS yang dapat membatasi ekspor minyak kedelai, serta tingkat stok minyak nabati lainnya seperti minyak bunga matahari dan kanola.