Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai prospek eksporminyak sawit Indonesia ke Uni Eropa masih tetap terbuka meski kawasan tersebut bersiap menerapkan regulasi antideforestasi pada produk impor yang tertuang dalamEuropean Union Deforestation Regulation(EUDR).

Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan kebutuhan pasar Eropa terhadap minyak sawit Indonesia masih cukup besar sehingga prospek ekspor tetap terbuka meski regulasi baru segera diterapkan.

“Eropa membutuhkan minyak sawit Indonesia,” kata Eddy kepadaBisnis, Minggu (28/6/2026).

Data Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunjukkan nilai ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa pada Januari–April 2026 mencapai US$1,51 miliar dengan volume 1,70 juta ton. Nilai ekspor tersebut meningkat 11,15%, sedangkan volumenya tumbuh 12,74% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut Eddy, meningkatnya ekspor minyak sawit ke Uni Eropa pada awal tahun ini didorong oleh permintaan yang memang sedang bertumbuh, terutama dari sektor industri.

Meski demikian, Eddy mengakui implementasi EUDR masih menyisakan tantangan bagi industri sawit nasional, terutama pada perkebunan rakyat. Menurutnya, hambatan utama terletak pada aspek legalitas lahan.

Dia menjelaskan bahwa perusahaan perkebunan sawit telah membatasi ekspansi menyusul pemberlakuan moratorium pada 2011. Pemerintah bahkan tidak lagi memberikan izin baru maupun pembukaan lahan bagi perusahaan melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019. Sementara itu, perkebunan sawit milik masyarakat belum memiliki aturan moratorium serupa.

“Hambatan untuk EUDR utamanya di sawit rakyat yaitu masalah legalitas. Kalau sawit perusahaan sudah ada moratorium sejak 2011, bahkan dengan Inpres No. 5 Tahun 2019 untuk perusahaan tidak ada izin baru dan pembukaan lahan, tetapi untuk masyarakat tidak ada aturan moratorium,” ujarnya.

Kendati demikian, Eddy optimistis ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa masih berpeluang meningkat apabila Indonesia mampu memenuhi ketentuan EUDR. Selain itu, penyelesaian perundinganIndonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement(IEU-CEPA) juga dinilai dapat menjadi pendorong peningkatan ekspor.

Di sisi lain, dia menilai pemerintah terus berupaya menyiapkan berbagai langkah agar ekspor minyak sawit Indonesia memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam EUDR. “Pemerintah terus berusaha agar ekspor minyak sawit comply dengan EUDR,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan Direktur Utama PT Mitra Mentari Sentosa (MMS), Whu Zeng Xie, sebagai tersangka dalam kasus dugaan manipulasi nilai ekspor minyak turunan sawit.

Kasubdit I Dittipidter Bareskrim Polri Kombes Setyo K. Heriyatno mengatakan penyidik telah mengantongi alat bukti yang cukup untuk menetapkan Whu Zeng Xie sebagai tersangka.

Setyo menambahkan, tersangka langsung ditahan untuk kepentingan penyidikan sekaligus mempercepat pengungkapan perkara dugaan manipulasi ekspor tersebut.

“Tersangka Direktur Utama PT Mitra Mentari Sentosa, saudara Mr. Whu Zeng Xie, telah dilakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan,” kata Setyo dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6/2026).

Setyo menjelaskan penyidik menemukan indikasi praktik under invoicing, yakni pencantuman nilai ekspor yang lebih rendah daripada nilai sebenarnya dalam dokumen ekspor.

Padahal, ekspor minyak turunan sawit seharusnya tunduk pada ketentuan pembatasan ekspor, wajib memiliki Persetujuan Ekspor (PE), serta dikenakan bea keluar.

“Dugaan praktik under invoicing ini berpotensi menimbulkan kerugian negara karena adanya ketidaksesuaian data ekspor yang dilaporkan,” imbuhnya.

Dalam proses penyidikan, penyidik masih mendalami 95 transaksi ekspor ke China yang dilakukan sepanjang 2024 hingga 2026.

Setyo menegaskan penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain sekaligus menghitung potensi kerugian negara akibat dugaan pelanggaran tersebut.

“Penyidikan masih terus berjalan. Kami akan mendalami seluruh rangkaian transaksi dan dokumen yang terkait agar perkara ini dapat diungkap secara menyeluruh,” pungkas Setyo.

JAKARTA - Pemerintah diminta perlu mengevaluasi kembali peran PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dalam tata niaga sawit nasional . Hal itu dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan ekonomi desa-desa sawit serta menjaga kompetitif sawit di tingkat global.

Permintaan itu dikemukakan oleh Ketua Umum Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI), Mansuetus Darto, dan Ketua Jaringan Pegiat Sawit Nasional (JPSN) Kalimantan Tengah, Kobar Sembiring. Menurut Mansuetus Darto, keberadaan DSI harus mampu memberikan nilai tambah yang nyata bagi industri sawit nasional.

Jika tidak, kehadirannya justru berpotensi menambah mata rantai perdagangan yang selama ini sudah cukup panjang. "DSI perlu dievaluasi kembali. Kami membaca PP 24 tahun 2026 yang mengaturnya tapi belum melihat adanya nilai tambah yang signifikan yang diberikan kepada ekosistem sawit nasional," kata Mansuetus, Senin (22/6).

DSI Diminta Tak Kuasai Perdagangan Sawit, Fokus ke Pengawasan Digital



Lanjut dia mengatakan, yang terlihat dari kebijakan itu justru kehadiran DSI tidak memberikan insentif apapun dan malah mengambil margin dalam perdagangan sawit. "Maka DSI pada dasarnya hanya menambah satu lapis perantara baru dalam rantai bisnis sawit yang selama ini sudah melibatkan banyak pelaku dari hulu hingga hilir,” kata Mansuetus Darto.

Jika kehadirannya untuk mencegah under invoicing dan meningkatkan devisa negara , maka semestinya peraturan itu untuk memperkuat institusi yang ada seperti Bea Cukai atau memperkuat kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Surveyor untuk verifikasi dan kuantitas ekspor komoditas.

Mansuetus menegaskan, bahwa tantangan utama industri sawit saat ini adalah meningkatkan efisiensi, meningkatkan status sustainability serta compliance pada standar keberlanjutan, memperkuat transparansi. "Dan memperbesar nilai yang diterima petani, bukan menambah lembaga yang berpotensi mengambil bagian dari margin perdagangan yang ada," tegasnya.

Senada dengan itu, Kobar Sembiring menilai bahwa evaluasi terhadap DSI menjadi semakin penting karena kondisi ekonomi masyarakat di wilayah sentra sawit saat ini sedang menghadapi tekanan yang cukup berat.Ini Jenis Produk Sawit dan Batu Bara yang Ekspornya Diatur Lewat PT DSI

“Saat ini kondisi ekonomi di desa-desa sawit sedang tidak baik-baik saja. Harga kebutuhan pokok terus meningkat, sementara biaya pengangkutan hasil sawit masih tinggi karena harga solar non-subsidi belum turun secara signifikan."

"Dalam situasi seperti ini, setiap kebijakan yang berpotensi mengurangi harga yang diterima petani akan semakin menekan pendapatan mereka,” ujar Kobar Sembiring.

Ia juga menambahkan bahwa dampak kebijakan tata niaga sawit tidak hanya dirasakan oleh petani, tetapi juga mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat pedesaan secara luas. "Ada kurang lebih 16.000 desa sawit di Indonesia yang kehidupannya sangat bergantung pada sektor sawit. Banyak desa tersebut tidak memiliki basis pangan maupun sumber ekonomi alternatif yang kuat," tandanya.

Karena itu, tambah dia, jika DSI masuk ke dalam rantai perdagangan dan pada akhirnya menggerus harga yang diterima petani maka tekanan ekonomi di desa-desa sawit akan semakin berat. Keduanya menegaskan bahwa mereka mendukung upaya pemerintah memperbaiki tata kelola sawit nasional.

Namun menurut mereka, peran DSI harus dibatasi pada fungsi yang benar-benar memberikan manfaat bagi tata kelola industri. “Kami meminta Presiden Prabowo untuk mengevaluasi kembali peran DSI. Jika tetap diperlukan, DSI sebaiknya difokuskan pada fungsi administratif, penguatan data, koordinasi, pengawasan, complain mechanism dan transparansi tata niaga."

"DSI tidak perlu menjadi broker sawit atau terlalu jauh terlibat dalam aktivitas perdagangan yang berpotensi mengambil margin dari rantai bisnis sawit,” tegas Mansuetus Darto.

“Kami juga meminta agar seluruh mekanisme kerja DSI dijalankan secara transparan dan terbuka," tukasnya.

Menurut Sembiring, harus ada sistem perdagangan yang dapat diawasi publik, dapat diaudit dan menjamin bahwa DSI tidak mengambil insentif maupun margin yang pada akhirnya mengurangi pendapatan petani dan pelaku usaha sawit nasional.

Keduanya menilai bahwa keberhasilan tata kelola sawit nasional harus diukur dari meningkatnya kesejahteraan petani, menguatnya ekonomi desa sawit, serta terciptanya sistem perdagangan yang lebih efisien dan transparan.

Karena itu, evaluasi terhadap peran DSI menjadi penting agar kebijakan yang dijalankan pemerintah benar-benar berpihak kepada petani dan masyarakat desa sawit yang selama ini menjadi tulang punggung industri sawit Indonesia.

JAKARTA - Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menyampaikan keprihatinan serius terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis. Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto menilai substansi PP tersebut justru tidak sesuai dengan Pidato untuk mencegah under invoicing dan mendatangkan devisa negara .

Menurutnya PP tersebut sebaliknya justru menimbulkan potensi kecurangan gaya baru melalui tiga hal yakni BUMN menentukan harga. "Berkontrak dengan pemerintah jika ingin dikecualikan dan BUMN dapat mengambil Margin, keduanya dilengkapi dengan minimnya pengaturan transparansi yang diatur dalam PP," tegas Darto.

Bagaimana tidak, terdapat banyak kejanggalan sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai transparansi pembentukan harga ekspor dan dampaknya terhadap petani sawit.

Dalam pidato Presiden pada 20 Mei 2026, pemerintah menyatakan bahwa pembentukan sistem ekspor melalui negara bertujuan mencegah praktik under invoicing yang selama ini diduga menyebabkan kerugian devisa negara. "Jika tujuan kebijakan ini adalah mencegah under invoicing, maka seharusnya mekanisme pembentukan harga menjadi lebih transparan," ujar Mansuetus.

Selain itu diatur pula pada pasal 4 PP; “Kewajiban ekspor melalui BUMN Ekspor dapat dikecualikan bagi pelaku usaha yang memiliki kontrak atau perjanjian dengan pemerintah yang memuat ketentuan investasi, divestasi, dan/atau pengolahan/pemurnian di dalam negeri”.

Penilaian POPSI soal pasal 4 ini adalah; pada satu sisi pemerintah menyatakan ingin mengatasi

under invoicing, tetapi di sisi lain PP membuka mekanisme pengecualian yang diputuskan melalui rapat koordinasi kementrian yang bisa membuka celah untuk lobby dan menimbulkan ketidakpastian usaha.

Rencana Ekspor Sawit melalui BUMN, POPSI: Jangan Mengulang Kesalahan BPPC



POPSI mencatat sejumlah pertanyaan penting yang hingga kini belum terjawab dalam PP tersebut dan harus segera dijawab oleh pemerintah karena ini akan mempengaruhi kepercayaan pasar yang menjadi ujung rantai supply petani sawit.

Mulai dari bagaimana harga ekspor ditentukan, bagaimana margin perdagangan dihitung, berapa tambahan devisa negara yang ditargetkan dari kebijakan ini? serta Bagaimana mekanisme pencegahan under invoicing dilakukan?.

Selain itu bagaimana audit terhadap harga ekspor akan dilaksanakan?. Bagaimana pembeli (buyer) dapat memastikan harga yang terbentuk merupakan harga yang wajar dan transparan?. Apa kriteria objektif pemberian pengecualian ekspor di luar BUMN Ekspor?

Bagaimana pemerintah menjamin bahwa pemberian pengecualian tidak menimbulkan perlakuan berbeda antar pelaku usaha?. Ditambah serta apakah perusahaan memperoleh pengecualian dan alasan pemberian akan diumumkan kepada publik?.

Menurut POPSI, ketidakjelasan atas pertanyaan-pertanyaan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola dan mengurangi kepercayaan pasar terhadap sistem ekspor yang baru.

Selain itu PP juga tidak menjelaskan secara terukur berapa tambahan devisa negara yang diharapkan dari penerapan skema ekspor satu pintu tersebut. Yang diatur dalam PP sangat kabur sebab margin yang diambil oleh BUMN tidak sama dengan sebagai devisa negara.

Jika alasan utama kebijakan adalah menyelamatkan devisa negara, maka pemerintah perlu menyampaikan target, mekanisme pencapaiannya, serta manfaat yang akan diterima masyarakat, termasuk petani sawit.

POPSI juga mengingatkan adanya potensi dampak langsung terhadap petani. Dalam rantai perdagangan sawit, setiap tambahan biaya yang muncul di tingkat ekspor umumnya akan diteruskan ke bawah melalui rantai pasok hingga akhirnya memengaruhi harga tandan buah segar (TBS) yang diterima petani.

"Apabila margin yang diambil oleh BUMN ekspor menjadi komponen biaya baru dalam perdagangan, maka risiko terbesar justru dapat ditanggung oleh petani melalui penurunan harga TBS. Karena itu pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak menciptakan beban tambahan bagi petani sawit,” tegas Darto.

POPSI meminta pemerintah membuka secara transparan khususnya perhitungan harga, mekanisme pengawasan, serta skema perlindungan petani sebelum kebijakan ini dijalankan secara penuh.

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama Indonesian Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI - ICMA), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyampaikan dukungan atas langkah Pemerintah dalam memperkuat tata kelola ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA) strategis. Diketahui BUMN ekspor, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) resmi beroperasi mulai hari ini, 1 Juni 2026.

Pengoperasian PT DSI terbagi dalam dua fase, yakni pertama mulai 1 Juni sampai tutup tahun 2026, PT DSI memiliki fungsi pengawasan. Sementara fase 2, mulai 1 Januari 2027, perseroan mulai melakukan ekspor komoditas yang dibeli dari para perusahan yang sebelum melakukan ekspor secara mandiri.

Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani mengatakan, bahwa kebijakan penguatan tata kelola ekspor bertujuan meningkatkan transparansi perdagangan, mencegah praktik under-invoicing dan transfer pricing, serta mengoptimalkan kontribusi Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA bagi perekonomian nasional.

"Dalam semangat tersebut, seluruh asosiasi siap berperan sebagai mitra konstruktif Pemerintah," kata Shinta dalam pernyataan bersama, Senin (1/6/2026).

Danantara Janji Ajak Diskusi Pengusaha Tentukan Acuan Harga Komoditas yang Dibeli PT DSI



Meski mendukung kebijakan tersebut, pengusaha menilai pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap, transparan, dan akuntabel dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor. Mengingat komoditas pertambangan, batu bara, nikel, ferro-nickel, ferro-alloy, dan kelapa sawit memiliki struktur kontrak, rantai pasok, mekanisme pembiayaan, serta profil pembeli internasional yang berbeda-beda.

"Selama masa transisi, aktivitas ekspor diharapkan tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, disertai penguatan pengawasan dan integrasi sistem digital oleh Pemerintah dan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI)," ungkapnya.

Selain itu dunia usaha meminta pemerintah memberikan kepastian hukum terhadap kontrak yang sedang berjalan maupun kontrak jangka panjang, termasuk terkait mekanisme pembayaran, pengapalan, asuransi, kewajiban DHE, Domestic Market Obligation (DMO), serta berbagai skema perdagangan internasional seperti perjanjian perdagangan bebas (FTA), perjanjian bilateral, dan ketentuan WTO.

Asosiasi juga mendorong pemerintah segera menerbitkan petunjuk teknis yang jelas dan transparan guna menghindari spekulasi negatif di pasar serta menjaga kepercayaan pembeli internasional terhadap Indonesia sebagai pemasok komoditas global.

Atasi Kebocoran Data Ekspor, Mahfud MD Dorong Penguatan PT DSI



Terkait peran DSI, para pelaku usaha berharap operasional perusahaan tersebut dijalankan secara transparan dan akuntabel tanpa menimbulkan biaya tambahan bagi dunia usaha. Mereka menilai peran DSI sebagai fasilitator dan penguat data ekspor nasional perlu ditegaskan secara jelas.

"Peran DSI sebagai fasilitator dan penguat data ekspor nasional perlu ditegaskan secara jelas untuk membangun kepercayaan dunia usaha dan pasar internasional," tambah Shinta.

Di sisi lain, asosiasi menilai penanganan praktik under-invoicing dan transfer pricing harus dilakukan secara sistemik melalui pemanfaatan teknologi informasi modern. Mereka mengusulkan pembangunan platform ekspor terintegrasi berbasis closed-loop system yang mencakup seluruh rantai industri dari hulu hingga hilir, terhubung dengan seluruh instansi terkait, serta mampu menjamin transparansi dan kerahasiaan data pelaku usaha.

"Kami mengusulkan pembentukan forum koordinasi teknis yang melibatkan Pemerintah, DSI, otoritas keuangan, dan asosiasi pelaku usaha. Forum ini membahas rincian teknis secara komprehensif, meliputi cakupan komoditas, mekanisme penetapan harga, Service Level Agreement (SLA), penyelesaian pembayaran dan perselisihan, serta tahapan transisi menuju implementasi penuh," tambah Shinta.

Selain itu, pemerintah dan DSI didorong untuk segera melakukan sosialisasi kepada pembeli dan importir internasional terkait kebijakan tata kelola ekspor yang baru. Asosiasi sektor menyatakan siap mendukung dan memfasilitasi proses sosialisasi tersebut.

"Apindo, IMA, APBI, FINI, dan GAPKI menegaskan tekad untuk mendukung Pemerintah melalui masukan teknis yang konstruktif, sosialisasi kebijakan kepada seluruh anggota, serta pengawalan masa transisi agar berjalan tertib dan tidak mengganggu kelancaran ekspor nasional. Melalui dialog terbuka dan implementasi yang terukur, kami meyakini kebijakan ini akan memperkuat tata kelola SDA, meningkatkan daya saing ekspor, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional," pungkas Shinta.

JAKARTA - Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria mengatakan, pihaknya akan melakukan diskusi terlebih dahulu dengan para pelaku usaha untuk menentukan patokan harga komoditas yang akan dibeli oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) .Ia menjelaskan, hal tersebut dilakukan agar kebijakan baru ini tidak merugikan para pengusaha yang saat ini punya usaha ekspor , disamping menjalankan tugas mencari keuntungan lewat pembentukan PT DSI sebagus BUMN ekspor.

"Akan banyak diskusi yang kita lakukan termasuk juga mengenai penentuan patokan harga yang nanti akan kita diskusikan dengan pemerintah dan juga dengan seluruh pelaku usaha," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Wisma Danantara, Minggu (31/5).

Dony menjelaskan, PT DSI akan memulai fungsinya sebagai pengekspor tunggal komoditas strategis (CPO, batubara, dan ferro alloy), pada awal tahun 2027. Sementara pada 1 Juni 2026, DSI berfungsi sebagai pengawasan perusahaan ekspor, sambil melakukan evaluasi untuk penyempurnaan operasional 2027 mendatang.

Tok! Eksportir SDA Wajib Pulangkan 100% Devisa Hasil Ekspor ke Dalam Negeri Mulai Juni 2026



"Kita berharap keberadaan Danantara Sumber Daya Indonesia ini memberikan manfaat juga untuk para pengusaha dengan tadi, kan tadi sudah sampaikan juga oleh Pak Menko bahwa dalam tahapan transisi selama 6 bulan itu kan banyak diskusi yang akan kita lakukan," lanjutnya.

Ia berharap pembentukan BUMN ekspor ini mampu menjadi katalis dalam rangka peningkatan pendapatan negara. Sebab selama ini potensi pendapatan negara dari ekspor menyusut akibat praktik under invoicing, transfer pricing, hingga pengalihan penempatan devisa.

"Pendapatan yang tadinya kita suspek ada under-invoicing dan ada transfer pricing harusnya tidak terjadi lagi dengan kita membentuk Danantara Sumber Daya Indonesia," kata Dony.

BUMN Ekspor Resmi Beroperasi Besok 1 Juni 2026! Terbagi 2 Fase, Eksportir Wajib Lapor DSI



"Kita berharap dengan kebijakan ini tentu akan memberikan nilai tambah terhadap pendapatan dari negara kita. Tadi disampaikan oleh Pak Purbaya kalau kemudian tidak memberikan dampak berarti ada yang salah," lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menambahkan, kebijakan ini akan menjaga kepastian usaha, arus barang, realisasi ekspor, dan kontrak-kontrak yang telah berjalan.

"Ini (kontrak ekspor) akan tetap dihormati dan tentunya mengacu kepada kesepakatan antara eksportir dan mitra dagang. Pemerintah terus menjaga dan menjamin transisi berjalan dengan lancar, terukur, dan tentunya iklim usaha tetap dijaga," pungkas Menko Airlangga.

JAKARTA - Perkumpulan Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI) mendukung langkah pemerintah untuk menutup kebocoran devisa dan memperbaiki tata kelola perdagangan sawit nasional. Namun, organisasi petani sawit tersebut mengingatkan bahwa setiap kebijakan baru, termasuk wacana ekspor satu pintu , harus dirancang secara hati-hati agar tidak mengganggu stabilitas ekosistem industri sawit yang melibatkan jutaan petani di seluruh Indonesia.

Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto mengatakan, petani memahami pentingnya peningkatan devisa negara dan upaya pemerintah memberantas praktik-praktik yang merugikan penerimaan negara, termasuk dugaan under-invoicing dalam perdagangan komoditas.

“Kami mendukung semangat pemerintah untuk meningkatkan devisa negara. Karena kami paham bila devisa negara meningkat, maka semakin banyak program pembangunan yang dapat dijalankan untuk kepentingan masyarakat,” kata Mansuetus Darto dalam keterangannya.

Purbaya Bocorkan Perusahaan Diduga Lakukan Underinvoicing CPO, Siapa Saja?



Meski demikian, Darto menegaskan bahwa kebijakan yang menyentuh tata niaga sawit harus mempertimbangkan dampaknya terhadap seluruh rantai pasok industri, terutama petani swadaya yang menjadi pemasok utama bahan baku sawit nasional.

Sebelumnya, pemerintah telah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang didirikan untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas strategis nasional. DSI diberi tugas untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam penting seperti batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan ferro alloy.

Pembentukan DSI dilakukan sebagai upaya pemerintah menutup potensi kerugian negara yang selama ini terjadi dalam perdagangan ekspor. Kerugian tersebut diduga muncul akibat praktik seperti under invoicing dan transfer pricing.

Lebih jauh, Mansuetus mengungkapkan, industri sawit bukan hanya soal kebun dan pabrik, melainkan ekosistem yang sangat kompleks dan saling terhubung mulai dari petani, pabrik kelapa sawit, refinery, trader, eksportir hingga buyer internasional.

“Dampak langsung dari sebuah kebijakan sering kali tidak pertama kali dirasakan oleh pelaku industri besar, tetapi justru oleh petani swadaya yang berada di sektor paling hulu,” ujarnya.

Mansuetus menjelaskan, berdasarkan laporan dari sejumlah daerah, harga tandan buah segar (TBS) petani swadaya mengalami penurunan akumulatif sekitar Rp1.000 hingga Rp1.500 per kilogram dalam dua hari setelah muncul pengumuman terkait pembentukan DSI. Sebelum itu, harga TBS petani swadaya secara nasional berada di kisaran Rp3.500 hingga Rp3.700 per kilogram.

“Dalam jangka pendek, penurunan harga yang mendekati 50 persen ini sangat memukul pendapatan petani swadaya. Kami khawatir apabila ketidakpastian berlangsung dalam jangka menengah dan panjang, harga TBS bisa kembali turun hingga di bawah Rp1.000 per kilogram seperti yang pernah terjadi pada 2022,” ujarnya.

Sentralisasi Ekspor Sawit Disentil Guru Besar IPB: Lebih Utama Penguatan Tata Kelola



Menurutnya fenomena tersebut menunjukkan bahwa industri sawit sangat sensitif terhadap ketidakpastian di sektor hilir. Ketika pelaku usaha mengambil sikap menunggu kejelasan kebijakan, aktivitas pembelian dan produksi cenderung melambat sehingga berdampak pada harga TBS di tingkat petani.

Dari total 17,6 juta hektare kebun sawit di Indonesia, sekitar 6,4 juta hektare atau hampir 40 persen merupakan kebun milik petani swadaya. Karena itu, keberlangsungan industri sawit nasional sangat bergantung pada pasokan TBS dari petani rakyat.

“Produksi CPO nasional tidak dapat dipisahkan dari kontribusi petani swadaya. Ketika terjadi gangguan atau ketidakpastian di hilir, dampaknya langsung menekan serapan dan harga TBS sebagai bahan baku utama industri,” kata Mansuetus.

Ia menjelaskan bahwa kompleksitas industri sawit tidak hanya terletak pada proses produksi. Secara sederhana, TBS diolah menjadi crude palm oil (CPO) di pabrik, kemudian dikirim ke refinery untuk diproses menjadi berbagai produk turunan sebelum akhirnya dipasarkan ke pembeli internasional.

Namun dalam praktiknya, rantai bisnis tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tempo pembayaran, kebutuhan modal kerja, efisiensi logistik, nilai tukar mata uang, hingga dinamika harga global.

Sebagai contoh, tidak semua daerah penghasil sawit memiliki fasilitas refinery. Akibatnya, pabrik harus menampung dan mengirim CPO ke wilayah lain menggunakan kapal sebelum memperoleh pembayaran dari pembeli berikutnya. Kondisi ini membuat kebutuhan modal kerja dalam industri sawit menjadi sangat besar.

“Kejelasan tempo pembayaran menjadi faktor yang sangat penting. Dari sisi petani, hasil penjualan TBS digunakan untuk membayar tenaga pemanen, biaya angkut, dan operasional kebun. Karena itu, kelancaran arus kas di seluruh rantai pasok sangat menentukan keberlangsungan usaha petani,” ujarnya.

Terkait pembentukan PT DSI, Mansuetus menilai pemerintah perlu memastikan kejelasan regulasi, tata kelola yang transparan, serta melakukan kajian mendalam dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam industri sawit.

“Kebijakan yang baik tidak cukup hanya dengan niat yang baik. Harus ada kepastian regulasi, jaminan integritas, tata kelola yang transparan, dan perhitungan yang matang terhadap dampak sosial maupun ekonomi di setiap mata rantai industri,” katanya.

Menurut Mansuetus, apabila nantinya DSI memiliki peran aktif dalam mekanisme perdagangan atau ekspor sawit, maka lembaga tersebut juga harus mampu menjaga kelancaran pembayaran dan stabilitas harga agar tidak menimbulkan gejolak yang merugikan petani.

“Kejelasan dan kepastian regulasi adalah kunci. Stabilitas ekosistem industri harus menjadi prioritas agar kesejahteraan petani swadaya tetap terjaga di tengah berbagai upaya perbaikan tata kelola yang dilakukan pemerintah,” tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Petani berharap badan ekspor komoditas PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) hanya berperan menjadi verifikator dan pengawas saja dalam kegiatan ekspor.

Ketua Umum Perhimpunan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) Mansuetus Darto mengatakan, DSI dapat menciptakan platform ekspor secara online mulai dari penerimaan tandan buah segar (TBS) hingga produksi di pabrik kelapa sawit.

Selain itu, platform juga sebaiknya dapat digunakan untuk informasi stok tangki, pengiriman stock di pelabuhan, hingga penjualan dan ekspor.

"Ini harus dihubungkan juga dengan pihak Bea Cukai dan segala macam. Ini harus integrasi data," kata dia ketika ditemui di Kantor Kompas.com, Selasa (26/5/2026).

Ia menambahkan, DSI harapannya dapat menjadi pengelola big data di masa depan.

"Kemudian itu juga di birokrasi yang memang harus disederhanakan," imbuh dia.

Darto mengungkapkan, kegiatan ekspor di Indonesia yang melibatkan banyak pihak mulai dari Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, hingga otoritas pelabuhan dapat disederhanakan.

"Karena untuk konteks trading minyak sawit global itu ya real time, begitu approval-nya lama, ya susah untuk kami," ungkap dia.

Meskipun memiliki kapasitas produksi minyak sawit yang besar, Darto juga mengingatkan agar Indonesia dapat terus waspada dengan pesaing dan negara lain yang juga tengah mengembangkan komoditas minyak sawit.

Persebaran negara penghasil minyak sawit kini telah mencakup wilayah seperti China, Papua Nugini, hingga negara di Afrika dan Amerika Latin.

"India yang sebagai peminta minyak sawit kita paling (besar) sedang menanam sawit," ungkap dia.

DSI hanya tambah regulasi

Dalam kesempatan yang sama, Kobar Sembiring seorang petani sawit swadaya asal Kalimantan Tengah menilai, kehadiran DSI hanya akan menambah regulasi yang ada.

"Jadi ujung-ujungnya nanti ini tetap ada diserahkan ke swasta," ungkap dia.

Kobar menjelaskan, peristiwa ini mengingatkan dengan apa yang terjadi pada 2022 ketika terdapat larangan ekspor oleh pemerintah.

Tangki penyimpanan pabrik yang penuh karena tidak ada ekspor membuat produksi minyak sawit berhenti.

Hal itu berdampak pada TBS petani tidak diterima selama beberapa pekan oleh pabrik dan menjadi busuk.

Setelah keran ekspor dibuka, pemerintah menambah peraturan dengan adanya Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO).

Sebagai ilustrasi, dengan lahan seluas 2 hektar, petani sawit dapat mengumpulkan 2 ton.

Dengan harga sekitar Rp 2.500 per kg, maka penghasilan yang didapatkan petani sekitar Rp 5 juta per hektar.

Padahal petani masih harus menanggung biaya pekerja, pupuk, hingga bahan bakar.

"Jadi kami menolak dengan keras itu DSI, kecuali pemerintah mau terapkan itu ke BUMN dulu. Bikin dulu percontohannya. Kalau itu bagus jalannya oke, silakan," tutup dia.

DSI tetap akan cari profit

Sebelumnya, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Patria Sjahrir menyatakan, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau PT DSI tetap memiliki tugas untuk menghasilkan keuntungan atau profit.

PT DSI merupakan BUMN yang baru dibentuk khusus untuk mengelola ekspor sumber daya alam (SDA) strategis.

Pada tahap awal beroperasi, PT DSI akan mengelola ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), batu bara, hingga paduan besi (ferrous alloy).

Pandu menuturkan, seiring PT DSI berada di bawah Danantara maka berorientasi profit, sejalan dengan karakter sovereign wealth fund (SWF) yang memiliki tujuan menghasilkan keuntungan.

"Karena di bawah Danantara, ide awalnya menjadi suatu perusahaan, dan perusahaan BUMN memang harus profit, for profit," ujarnya dalam diskusi B-Universe Economic Insight Series 2026 di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Dia menjelaskan, pembentukan PT DSI ini bermula dari keinginan pemerintah untuk mengatasi praktik under-invoicing, yakni nilai ekspor dilaporkan lebih rendah dari harga sebenarnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Pemerintah diminta lebih fokus memperkuat tata kelola dan sistem pengawasan ekspor daripada terburu-buru menerapkan kebijakan sentralisasi ekspor komoditas strategis nasional, termasuk kelapa sawit . Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University Prof. Dr. Sudarsono Soedomo menilai langkah tersebut penting agar upaya memperbaiki pengawasan perdagangan tidak justru menimbulkan ketidakpastian pasar, mengganggu investasi, dan melemahkan daya saing Indonesia di pasar global.

Sudarsono bisa memahami bahwa tujuan pemerintah untuk memperkuat pengawasan ekspor, meningkatkan kontrol devisa, serta mencegah praktik under invoicing dan transfer pricing. Namun persoalan utama perdagangan ekspor Indonesia bukan semata kurangnya kewenangan negara.

“Negara sebenarnya selama ini sudah hadir sangat kuat melalui bea cukai, perpajakan, sistem perbankan, kewajiban Devisa Hasil Ekspor (DHE), perizinan, dan berbagai instrumen pengawasan lainnya,” ujar Sudarsono dalam keterangannya.

Karena itu pertanyaan mendasar yang perlu dijawab pemerintah adalah apakah masalah utama berada pada kurangnya kewenangan, atau justru lemahnya kapasitas dan kredibilitas institusi yang sudah ada. Ia mengingatkan, pembentukan lembaga baru tidak otomatis menyelesaikan akar persoalan apabila problem utama terletak pada kualitas tata kelola dan penegakan hukum.

Dalam pandangannya, sentralisasi perdagangan skala besar juga membawa risiko yang tidak kecil bagi industri sawit nasional. Perdagangan sawit global, kata dia, sangat bergantung pada kecepatan, fleksibilitas, jaringan pembeli, reputasi dagang, dan kepercayaan pasar internasional.

“Jika seluruh transaksi dipusatkan pada satu entitas, maka muncul risiko inefisiensi, perlambatan keputusan, rente ekonomi, konflik kepentingan, dan discretionary power yang berlebihan,” katanya.

Sudarsono juga menilai alasan pemerintah untuk menekan praktik under invoicing dan transfer pricing belum tentu membutuhkan mekanisme ekspor satu pintu. Menurutnya, persoalan tersebut lebih berkaitan dengan lemahnya integrasi data, audit, pengawasan beneficial ownership, serta pengawasan devisa hasil ekspor.

Ia menyarankan pemerintah lebih fokus pada penguatan integrasi data bea cukai, pajak, dan perbankan, penggunaan harga referensi internasional, digitalisasi pengawasan perdagangan, serta audit berbasis data real time.

“Ekspor satu pintu bukan satu-satunya solusi. Bahkan bisa jadi terlalu ekstrem untuk persoalan yang sebenarnya lebih bersifat kelembagaan,” paparnya.

Lebih lanjut, Sudarsono mengingatkan bahwa implementasi kebijakan yang tidak hati-hati dapat berdampak langsung terhadap iklim investasi Indonesia. Ia menilai investor global sangat sensitif terhadap kepastian dan stabilitas kebijakan.

“Dalam ekonomi modern, persepsi risiko kebijakan sangat menentukan keputusan investasi. Masalah terbesar bukan hanya regulasinya, tetapi apakah aturan akan stabil dan dapat diprediksi dalam jangka panjang,” katanya.

Ia juga menyoroti potensi melemahnya daya saing Indonesia dibandingkan Malaysia sebagai pesaing utama di pasar sawit global. Menurutnya, apabila Indonesia menambah lapisan birokrasi sementara Malaysia lebih fleksibel dan cepat, pembeli internasional bisa mengalihkan sebagian kontrak atau menjadikan Malaysia sebagai trading hub alternatif.

“Kadang suatu negara kalah bukan karena produknya buruk, tetapi karena sistemnya terlalu rumit dan tidak efisien,” ujarnya.

Terkait target implementasi penuh kebijakan pada September 2026, Sudarsono menilai kesiapan industri masih perlu dipertanyakan. Menurutnya, perubahan sebesar itu membutuhkan integrasi teknologi informasi, sinkronisasi regulator, kesiapan pelabuhan dan perbankan, kepastian hukum, serta simulasi perdagangan yang matang.

“Kalau implementasi dipaksakan terlalu cepat, pasar justru dapat masuk ke fase wait and see. Dalam perdagangan global, ketidakpastian sering lebih berbahaya dibanding regulasi ketat itu sendiri,” katanya.

Dalam pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto, Sudarsono berharap kebijakan tersebut tidak dijalankan secara tergesa-gesa. Ia mendorong pemerintah melakukan penguatan tata kelola secara bertahap melalui transparansi data, integrasi DHE, peningkatan audit, dan pengawasan digital sebelum melangkah menuju konsentrasi perdagangan dalam satu entitas besar.

Menurutnya, kekuatan negara tidak diukur dari seberapa besar kontrol terhadap perdagangan, melainkan dari tingkat kepercayaan pasar terhadap konsistensi penegakan aturan. “Negara yang kuat bukan negara yang paling banyak mengendalikan perdagangan, tetapi negara yang paling dipercaya menegakkan aturan secara konsisten,” tegasnya.

Ia menambahkan, kepercayaan atau trust merupakan modal utama dalam perdagangan global dan tidak bisa dibangun hanya dengan membentuk lembaga baru. “Justru bila terlalu sering membentuk lembaga baru, pasar dapat membaca bahwa pemerintah sendiri tidak percaya pada institusi yang sudah ada,” ujarnya.

Sebagai rekomendasi, Sudarsono meminta pemerintah memprioritaskan digitalisasi penuh data ekspor dan integrasi lintas lembaga, penggunaan harga referensi internasional untuk mendeteksi anomali transaksi, transparansi beneficial ownership perusahaan perdagangan, penguatan pengawasan DHE, audit berbasis data real time, serta penegakan hukum yang konsisten.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah menghindari pembentukan monopoli perdagangan yang justru berpotensi menciptakan rente ekonomi baru. “Pada akhirnya, kekuatan perdagangan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya alam, tetapi oleh kredibilitas institusi, kepastian aturan, efisiensi sistem, dan kepercayaan pasar internasional,” tandasnya.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait 10 perusahaan yang diduga melakukan manipulasi harga ekspor Crude Palm Oil (CPO) atau under invoicing. Meski enggan membeberkan detil yang dilaporkan, Purbaya telah menyiapkan laporan berupa 10 perusahaan besar yang melakukan under invoicing.

"Ini jaga jaga aja kalau biar kalau ditanya bisa jawab," kata Purbaya sambil menunjukkan dokumen yang dibawa setibanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

"Ini ada beberapa catatan perusahaan CPO yang lakukan manipulasi harga. Jadi kalau ditanya saya akan jawab," kata Purbaya sambil menunjukkan dokumen kepada awak media.

"Jadi ini ada 10 perusahaan besar, 3 pengapalan, masing masing perusahaan saya random pilih," tambahnya.

Pakai AI, Purbaya Beberkan Modus Under Invoicing Ekspor CPO dan Batu Bara



Ia menilai praktik manipulasi harga terlihat jelas dalam transaksi ekspor, khususnya ke Amerika Serikat. "Mereka keliatan sekali melakukan manipulasi harga, ekspor ke Amerika misalnya (sambil baca dokumen). Jadi harganya di sini berapa itu cuma seperempat atau sepertiga apa yang ada di AS," katanya.

Purbaya mengatakan, perbedaan harga tersebut menyebabkan potensi kerugian bagi negara. "Jadi income-nya rendah kan di sini jadi saya rugi banyak."

Purbaya juga membeberkan contoh perbedaan nilai ekspor dan impor dalam dokumen yang dibawanya. "Ada contohnya (baca dokumen) ga mau sebut perusahaannya. Jadi ada dari Indonesia dikirim harganya USD2,6 juta impornya di sana USD4,2 juta jadi 57% bedanya," kata Purbaya.

"Ada yang lebih gila lagi, ada satu perusahaan lagi di sini ekspornya USD1,44 juta di sana USD4 jutaan berubah harga 200%. Kita mau deteksi kapal per kapal jadi itu yang saya laporin kalau ditanya, kalau ga, ya gausah," tambahnya.

Purbaya menegaskan temuan tersebut baru terkait sektor CPO dan akan dilanjutkan ke komoditas lainnya. "Ini 10 besar. Ini baru CPO, nanti ada batu bara juga."

Saat ditanya terkait potensi kerugian negara, Purbaya menyebut nilainya bisa sangat besar jika ditarik ke belakang. "Kalau saya tarik berapa tahun ke belakang, panen saya," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya praktik under invoicing dalam ekspor crude palm oil (CPO) dan batu bara yang menyebabkan potensi kebocoran penerimaan negara. Modus tersebut ditemukan setelah pihaknya menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk menelusuri data ekspor dan impor secara rinci.

Purbaya menjelaskan, temuan bermula setelah Presiden Prabowo Subianto beberapa kali menyoroti praktik under-invoicing dalam rapat kabinet. Menindaklanjuti hal itu, dibentuk Tim 10 yang terdiri dari para ahli di Kementerian Keuangan untuk menganalisis data ekspor-impor melalui sistem National Single Window (NSW).

"Jadi, begitu ada seperti itu, saya langsung datang ke NSW yang di bawah Kementerian Keuangan, dan beberapa kementerian. Itu semua ekspor-impor data di situ. Tapi pada waktu itu saya tanya, mereka enggak bisa jawab. Saya panggil jago-jago Kementerian Keuangan untuk gabung di situ, kita buat namanya Tim 10 di situ. Itu me-employ AI segala macam di situ untuk melihat apa betul di industri misalnya sawit ada under-invoicing," ungkapnya, Rabu (20/5/2026).

Ekspor Sawit hingga Batu Bara Harus Lewat BUMN, Prabowo Ingin Selamatkan Rp2.653 Triliun per Tahun



Purbaya melanjutkan, Tim 10 bekerja dengan menggunakan AI untuk menelusuri transaksi ekspor 10 perusahaan eksportir CPO terbesar di Indonesia. Setiap perusahaan dipilih secara acak, kemudian ditelusuri sedikitnya tiga pengapalan untuk dibandingkan dengan data impor di negara tujuan.

Dari hasil analisis, ditemukan anomali. Perusahaan Indonesia menjual CPO ke anak usahanya di Singapura, lalu produk yang sama dijual kembali ke Amerika Serikat dengan harga yang jauh lebih tinggi. Secara fisik, kapal berlayar langsung dari Indonesia ke Amerika Serikat, tetapi dokumen transaksi dibuat seolah-olah melalui Singapura.

Untuk memastikan data, Kementerian Keuangan, kata Purbaya, menggunakan basis data impor milik perusahaan di bawah S&P Global. Dari data tersebut, Purbaya membandingkan volume dan harga pengapalan yang sama dari Indonesia ke Singapura dengan harga saat barang tiba di negara tujuan.

Prabowo Sebut Selama 34 Tahun Rp15.845 Triliun Hilang Akibat Kecurangan Ekspor



"Rata-rata harga di Amerika atau tujuan dibanding harga yang kita jual dari sini ke Singapura, itu dua kalinya. Dari situ, saya sudah dirugikan setengah. Setengah ya? Setengah dari potensi pendapatan. Jadi Kementerian Keuangan saya rugi. Padahal saya setengah mati cari income, setengah mati kan? Sementara yang di depan mata seperti itu terjadi," lanjutnya.

Pola serupa juga ditemukan dalam beberapa transaksi ekspor batu bara ke India. Melalui skema transfer pricing, laba perusahaan di Indonesia terlihat kecil sehingga setoran pajak penghasilan juga ikut berkurang.

Menurut Purbaya, keberadaan BUMN yang mengawasi ekspor SDA akan menutup celah kebocoran tersebut secara struktural sehingga negara berpotensi memperoleh tambahan penerimaan yang signifikan dari pajak dan bea ekspor.

"Lembaga ini yang betul kata Bapak Presiden nanti, itu yang menghilangkan secara struktural potensi tadi. Kecuali dia main, dia sama juga main, tapi saya pikir kalau pemerintah kan enggak akan main-main ya. Kalau main-main, gua pajakin lu. Awas. Jadi, itu tujuan utamanya. Jadi, kalau Anda tanya, apa saya untung? Saya untung banyak. Kira-kira gitu," pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan pembentukan badan ekspor terpusat yang akan bertindak sebagai eksportir tunggal untuk seluruh komoditas strategis Indonesia. Kebijakan revolusioner ini nantinya akan dipayungi oleh Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam .

Dalam pidato penyampaian Kerangka Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027 di Sidang Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026), Presiden menegaskan langkah berani ini diambil demi menghentikan kebocoran penerimaan negara yang telah berlangsung masif selama berpuluh-puluh tahun.

Melalui pembenahan sistemik ini, kas negara diproyeksikan bisa mengamankan potensi penghasilan hingga USD150 miliar atau setara Rp2.653,92 triliun per tahun (asumsi kurs Rp17.692 per Dolar AS). Prabowo Wajibkan Ekspor Batu Bara hingga Sawit Satu Pintu lewat BUMN, Harga Ditentukan RI

"Kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu USD150 miliar tiap tahun. Potensi. Apakah kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak," kata Presiden Prabowo.

Melalui mekanisme baru ini, Presiden Prabowo menekankan bahwa tata niaga penjualan seluruh hasil kekayaan alam bumi pertiwi ke luar negeri tidak lagi dilepas bebas ke masing-masing korporasi swasta. Aktivitas ekspor komoditas utama, mulai dari minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, besi, hingga produk hilirisasi seperti ferroalloy, wajib dilewatkan satu pintu.

Pemerintah akan menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus untuk mengelola skema tersebut. Teknisnya, para pelaku usaha atau perusahaan pengelola kegiatan tambang dan perkebunan harus menyalurkan hasil produksinya terlebih dahulu kepada BUMN yang ditunjuk, sebelum komoditas itu dijual ke pembeli global.

Prabowo Sentil Eksportir Sawit hingga Batu Bara yang Simpan Uang di Luar Negeri



"Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal, dalam artian setiap hasil ekspor akan diteruskan ke BUMN yang ditunjuk pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut," tegas Prabowo.

Kepala Negara meyakini strategi integrasi satu pintu ini akan menjadi senjata pamungkas untuk menyikat habis berbagai modus kecurangan bisnis global. Berdasarkan data evaluasi pemerintah, praktik culas selama 22 tahun terakhir telah membuat kekayaan riil Indonesia menguap dan lari ke luar negeri dengan estimasi kerugian mencapai USD343 miliar atau setara Rp6.069,04 triliun.

Pemberlakuan eksportir tunggal ini ditargetkan mampu memblokir celah manipulasi perdagangan internasional yang kerap dimainkan oknum eksportir nakal, seperti tindakan under invoicing (pencatatan nilai faktur lebih rendah), under accounting, pembukuan berlapis lewat transfer pricing, hingga penyembunyian Devisa Hasil Ekspor (DHE) di bank-bank jangkar luar negeri.

"Saudara-saudara, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan SDA kita, dengan kebijakan ini kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, Filipina, dan negara tetangga kita," papar Presiden.

Mengakhiri pemaparannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kabinetnya tidak akan mundur selangkah pun dalam menegakkan kedaulatan ekonomi nasional. Struktur penerimaan negara harus digenjot naik agar keluar dari posisi juru kunci di kelompok negara G20.

"Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa kita sendiri," pungkasnya.