Bisnis.com, JAKARTA — Pengesahan Undang-Undang Nomor 4/2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang membuka jalan bagi demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) dinilai menjadi langkah penting dalam mendorong transformasi pasar modal nasional agar lebih modern, adaptif, dan kompetitif di tingkat global.

Ketentuan ini mencerminkan sifat Bursa Efek yang bukan berdasarkan keanggotaan (mutual), melainkan bersifat demutual dan bersifat berorientasi laba (profitoriented).

Menanggapi terbitnya aturan tersebut, Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyebut demutualisasi akan membawa perubahan mendasar terhadap tata kelola dan model bisnis bursa. Dengan status baru sebagai perseroan terbatas, BEI dinilai memiliki ruang yang lebih luas untuk melakukan inovasi, memperkuat teknologi, hingga meningkatkan daya saing di tengah perkembangan industri keuangan yang semakin dinamis.

"Dengan demutualisasi tentu akan membuat Bursa menjadi lebih modern dan agile. Untuk teknis tahapannya kita tunggu pengaturan lebih lanjut," ujarnya kepada Bisnis, Senin (22/6/2026).

Terbitnya beleid tersebut dimaksudkan agar Bursa Efek dapat bergerak cepat sesuai dengan perkembangan globalisasi yang bergerak cepat. Dengan sifat berorientasi laba, Bursa Efek dapat menarik minat para investor besar yang memiliki peran besar untuk memajukan Bursa Efek. Dengan sifat demutual, Bursa Efek dimungkinkan menjadi perusahaan terbuka untuk umum.

Demutualisasi merupakan transformasi struktur kepemilikan bursa dari organisasi berbasis anggota menjadi perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang dapat memiliki pemegang saham. Skema ini telah diterapkan oleh banyak bursa besar dunia, seperti Singapore Exchange (SGX), Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX), hingga London Stock Exchange Group.

Hal ini dimaksudkan agar Bursa Efek dapat bergerak cepat sesuai dengan perkembangan globalisasi yang bergerak cepat. Dengan sifat berorientasi laba, Bursa Efek dapat menarik minat para investor besar yang memiliki peran besar untuk memajukan Bursa Efek. Dengan sifat demutual, Bursa Efek dimungkinkan menjadi perusahaan terbuka untuk umum.

Sebelumnya Jeffrey juga menjelaskan dari seluruh bursa besar yang ada di dunia, salah satu bursa yang belum melakukan demutualisasi adalah BEI. Saat ini, kata Jeffrey, BEI masuk dalam 20 bursa besar dunia dari segi transaksi. Lebih lanjut, Jeffrey menuturkan demutualisasi akan membuka peluang kepada seluruh pihak, tidak hanya bursa saja, melainkan juga shareholders.

Dengan demutualisasi, tujuan Bursa dalam 4-5 tahun ke depan adalah bisa berada di posisi 10 besar bursa dunia.

Selain membuka jalan bagi proses demutualisasi, perubahan signifikan lainnya dalam UU Baru tersebut adalah lahirnya Pasal 8B yang secara khusus mengatur pihak-pihak yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek. Dalam ketentuan baru tersebut, pemerintah memberikan ruang bagi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk memiliki saham Bursa Efek.

"Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek," demikian bunyi Pasal 8B ayat (1). Meski demikian, kepemilikan saham oleh institusi negara tersebut harus tetap menjaga independensi Bursa Efek sebagai penyelenggara perdagangan efek.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara berkomitmen untuk mengawal stabilitas pasar modal nasional di tengah dinamika pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Strategi komunikasi yang solid dan kebijakan yang terukur kini menjadi fokus utama demi mempertahankan kepercayaan investor global maupun domestik.

Langkah Danantara untuk bergerak menenangkan pelaku pasar bergulir setelah rencana implementasi eksportir tunggal komoditas melalui DSI sempat memicu tekanan besar pada saham-saham sektor tambang dan komoditas.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga perdagangan Selasa (26/5/2026), IDX Energy yang mencerminkan kinerja saham emiten pertambangan mencatatkan penurunan paling dalam sepanjang tahun berjalan 2026 dengan kontraksi mencapai 35,86% secara year to date (YtD).

Pelaku pasar sebelumnya mengkhawatirkan kebijakan ini dapat mengarah pada kontrol harga dan pemangkasan margin produsen, jika pemerintah menerapkan skema harga tetap seperti model Domestic Market Obligation (DMO).

Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara, Pandu Sjahrir, menjelaskan bahwa pergerakan instrumen di pasar modal memang sangat sensitif dan berkaitan erat dengan fluktuasi nilai tukar mata uang.

Oleh karena itu, dia menyatakan pembentukan sentimen positif menjadi faktor penting agar tidak memicu gejolak lanjutan di pasar keuangan.

“Sekarang kita juga harus juga membangun confidence yang ada. Nah itu dari sisi komunikasi menjadi penting, dari sisi policy juga lebih penting,” ujar Pandu dalam sebuah diskusi, dikutip Kamis (28/5/2026).

Pandu menilai, kecemasan pasar atau risiko koreksi yang sempat membayangi awal mula pengumuman DSI merupakan hal wajar dalam mekanisme pasar.

Berkaca dari sentimen indeks global seperti MSCI yang volatilitasnya kini sudah mereda, Danantara Indonesia optimistis pasar akan segera memberikan respons positif seiring dengan kejelasan fungsi lembaga.

Untuk memastikan ekosistem investasi tetap kondusif, Danantara terus mengintensifkan koordinasi dengan regulator dan jajaran pemerintah.

Langkah tersebut dilakukan agar seluruh aktivitas komersial para pelaku usaha di lapangan tetap berjalan normal tanpa hambatan (business as usual) menjelang implementasi tenggat per 1 Juni mendatang.

Untuk membangun kepastian di tengah pelaku pasar, Pandu menuturkan bahwa Danantara telah merancang garis waktu kerja DSI secara ketat.

Adapun, fase awal eksekusi dan review atas ekosistem perdagangan komoditas dijadwalkan berjalan mulai 1 Juni sampai dengan September 2026.

Setelah melewati masa transisi tersebut, DSI ditargetkan untuk memulai aksi operasional penuh atau full action untuk aktivitas membeli dan menjual komoditas ke pasar global per 1 Januari 2027.

Bisnis.com, JAKARTA -- Ekonomi Indonesia mengalami ujian bertubi-tubi awal tahun ini. Defisit anggaran melebar, tren depresiasi rupiah, hingga rontoknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) memicu tanda tanya besar mengenai prospek ekonomi Indonesia tahun 2026.

Padahal, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kerap kali menuturkan bahwa IHSG adalah cerminan perekonomian Indonesia. Kendati demikian, dia memastikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat kendati diterpa berbagai macam tantangan pada awal tahun. Pemerintah dan otoritas pun telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk meredam efek domino penurunan kinerja IHSG.

Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat likuiditas, tata kelola, transparansi, serta sinergi antar-pemangku kepentingan guna meningkatkan daya saing pasar modal nasional.

Pertama, dari sisi likuiditas, OJK mendorong kebijakan baru terkait porsi kepemilikan saham publik atau free float. Dalam rencana tersebut, batas minimum free float emiten akan dinaikkan menjadi 15%, sejalan dengan praktik dan standar pasar modal global. "Kebijakan ini diharapkan dapat memperbesar saham yang beredar di publik dan meningkatkan likuiditas perdagangan," ujar Friderica di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Minggu (1/2/2026).

Adapun, ketentuan free float minimum 15% tersebut akan diberlakukan bagi perusahaan yang akan melantai di bursa melalui penawaran umum perdana saham (IPO). Sementara itu, bagi emiten yang telah tercatat, regulator akan memberikan masa transisi agar penyesuaian dapat dilakukan secara wajar dan tidak mengganggu stabilitas pasar.

Dari sisi transparansi, regulator akan memperkuat praktik keterbukaan terkait ultimate beneficial ownership (UBO). Transparansi kepemilikan manfaat akhir serta afiliasi pemegang saham dinilai penting untuk meningkatkan kredibilitas dan daya tarik investasi pasar modal Indonesia. Upaya ini akan diiringi dengan penguatan pengawasan dan penegakan aturan terkait keterbukaan UBO.

OJK juga menginstruksikan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk memperdalam dan memperkuat data kepemilikan saham agar lebih granular dan andal. Penguatan tersebut mencakup pendetailan tipe investor dengan mengacu pada praktik terbaik global, serta penajaman ketentuan keterbukaan pemegang saham emiten dan perusahaan tercatat.

Selanjutnya, OJK juga menyiapkan agenda demutualisasi BEI. Kebijakan ini diproyeksikan menjadi bagian dari penguatan tata kelola sekaligus mitigasi potensi benturan kepentingan dalam pengelolaan bursa. Selain itu, penegakan peraturan dan sanksi akan terus diperkuat secara tegas dan berkelanjutan.

"OJK menegaskan komitmennya untuk menindak berbagai pelanggaran hukum di pasar modal, termasuk praktik manipulasi transaksi saham dan penyebaran informasi yang menyesatkan kepada publik atau yang kerap disebut sebagai saham gorengan," jelasnya.

Penguatan tata kelola emiten juga menjadi fokus reformasi. OJK akan mewajibkan pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, dan komite audit emiten. Di samping itu, penyusun laporan keuangan emiten atau perusahaan publik diwajibkan memiliki sertifikasi akuntan profesional (Certified Accountant/CA) guna meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan keuangan.

Dalam kerangka sinergi, OJK menargetkan pendalaman pasar modal dilakukan secara terintegrasi. Inisiatif ini mencakup penguatan dari sisi permintaan, penawaran, hingga infrastruktur, yang dijalankan melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Ke depan, kolaborasi dan sinergi dengan para pemangku kepentingan strategis, termasuk pemerintah, self-regulatory organization (SRO), pelaku industri, serta pihak terkait lainnya, akan terus diperkuat.

Purbaya Optimis Tumbuh 6%

Purbaya juga optimistis laju pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 6,2% pada 2026. Dia menyebut bahwa terjaganya tekanan inflasi inti yang mengindikasikan masih luasnya ruang gerak fiskal tanpa memicu pengetatan moneter agresif dari bank sentral.

Purbaya menilai bahwa struktur inflasi saat ini memberikan sinyal positif. Meskipun inflasi umum tercatat sebesar 2,92% pada Desember 2025, angka tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh fluktuasi harga emas.

Sebaliknya, inflasi inti yang menjadi tolak ukur permintaan riil masyarakat masih terjaga di level 2,3%. Bahkan, sambungnya, jika harga emas dikeluarkan dari komponen inflasi inti maka angkanya hanya di 1,5%. "Jadi sebetulnya demand-nya masih relatif rendah, belum ada demand pull inflation. Artinya, saya punya ruang untuk mendorong ekonomi lebih cepat lagi tanpa khawatir adanya kenaikan bunga signifikan dari bank sentral," ujarnya dalam sebuah diskusi Jakarta pekan lalu.

Bendahara negara itu mengakui sempat khawatir ekonomi Indonesia akan mengalami pemanasan mendadak alias overheating, terlihat inflasi umum sudah melonjak 2,92% meski pertumbuhan ekonomi masih di kisaran 5%.

Masalahnya, Purbaya menjelaskan kondisi overheating biasanya memaksa Bank Indonesia (BI) mengerek suku bunga acuan, yang pada akhirnya justru mengerem laju ekspansi dunia usaha dan akhirnya pertumbuhan ekonomi.

Kendati demikian, Purbaya menegaskan pemerintah masih punya ruang mengambil langkah ekspansif akibat data inflasi inti yang masih cenderung landai serta pengakuan BI mengenai kapasitas potential growth rate Indonesia yang mencapai 6,2%,

"Bank sentral mengakui sekarang potential growth rate-nya bisa 6,2%. Buat saya itu oke, saya bisa dorong ke 6,2% tanpa ada gangguan berarti dalam hal perlambatan ekonomi karena kebijakan moneter," tegasnya.

Purbaya juga meyakini tanda-tanda pemulihan ekonomi domestik cenderung menanjak. Menurutnya, setelah mencatatkan pertumbuhan 5,12% pada kuartal II/2025 dan 5,04% pada kuartal III/2025, ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh lebih tinggi pada tiga bulan penutup tahun lalu. "Kemungkinan kuartal keempat [2025] tembus 5,45% atau lebih tinggi sedikit," klaimnya.

Ruang Fiskal Menyempit

Kendati demikian, mimpi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengerek pertumbuhan ekonomi ke angka 6% diperkirakan tidak akan terealisasi dalam waktu 2 tahun ke depan.

Pasalnya, kendati memiliki risiliensi yang lebih kuat dibandingkan negara berkembang lain, Bank Dunia alias World Bank memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih stagnan di kisaran 5%.

Di sisi lain, pelebaran defisit yang terjadi pada tahun lalu, membuat ruang akrobat fiskal pemerintah pada tahun 2026 semakin menipis dan pada akhirnya bisa mengganggu pencapaian target pertumbuhan ekonomi.

Dalam laporan terbaru bertajuk Global Economic Prospects edisi Januari 2026, Bank Dunia menyoroti bahwa proyeksi pertumbuhan 5,0% untuk 2026 ini mencerminkan revisi ke atas sebesar 0,3 poin persentase dibandingkan perkiraan sebelumnya pada Juni lalu.

Sementara itu, untuk tahun 2027, Bank Dunia mematok pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terakselerasi ke level 5,2%, atau direvisi naik 0,2 poin persentase.

Meski demikian, proyeksi Bank Dunia notabenenya masih di bawah target yang ditetapkan pemerintah dan DPR. Dalam UU APBN 2026, pertumbuhan ekonomi 2026 ditetapkan sebesar 5,4% atau 0,4 poin persentase lebih tinggi dari proyeksi Bank Dunia.

"Pertumbuhan di Indonesia [5,0% pada 2025 dan 2026] didukung oleh investasi yang dipimpin negara [state-led investment] dan stimulus fiskal," tulis Bank Dunia dalam laporannya, dikutip Rabu (14/1/2026).

Optimisme ini kontras dengan prospek ekonomi global yang diprediksi melambat dari 2,7% pada 2025 menjadi 2,6% pada 2026, akibat hambatan perdagangan yang makin ketat dan ketidakpastian kebijakan global. Bahkan, ekonomi China—mitra dagang utama Indonesia—diproyeksikan melambat signifikan ke level 4,4% pada 2026 dari posisi 4,9% pada 2025.

Bank Dunia mencatat bahwa investasi swasta di Indonesia masih menunjukkan tren yang relatif kuat dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Bersama Malaysia, Indonesia dinilai berhasil menjaga momentum investasi swasta yang didukung oleh berbagai inisiatif pemerintah.

Selain itu, diversifikasi rantai pasok global memberikan keuntungan tersendiri bagi kawasan Asean seiring dengan meningkatnya permintaan produk elektronik terkait akal imitasi (AI-related electronics).

Kendati prospek pertumbuhan tampak solid, Bank Dunia memberikan catatan khusus terkait stabilitas sektor eksternal. Laporan tersebut menyoroti adanya gejolak jangka pendek yang sempat terjadi akibat ketidakpastian politik dan pelonggaran kebijakan moneter yang agresif. Kondisi tersebut sempat memicu arus modal keluar dan depresiasi nilai tukar Rupiah, yang memaksa Bank Indonesia melakukan intervensi pasar untuk menjaga stabilitas makroekonomi.

Tren Depresiasi Rupiah

Selain masalah fiskal, sejak awal tahun 2026 lalu pemerintah juga menghadapi tren depresiasi nilai tukar mata uang rupiah. Pada tanggal 19 Januari lalu, rupiah bahkan nyaris menembus batas psikologis di angka Rp17.000 per 1 dolar Amerika Serikat (AS).

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Fakhrul Fulvian menilai level rupiah yang telah menembus Rp16.900 per dolar AS sudah berada jauh di atas nilai wajarnya. Menurut dia, kondisi tersebut dipengaruhi sentimen investor global yang cenderung pesimistis dan menghindari aset berisiko (risk-off).

Tekanan terhadap rupiah, lanjut Fakhrul, juga dipicu oleh ketidakpastian arah kebijakan moneter bank sentral AS, Federal Reserve, terutama terkait waktu penurunan suku bunga acuan. Meski demikian, ia memperkirakan pelemahan rupiah hingga menyentuh level Rp17.000 per dolar AS, jika terjadi, hanya bersifat sementara.

“Apakah rupiah bisa mencapai Rp17.000? Mungkin hanya bisa tercapai dalam jangka pendek tetapi tidak akan selamanya. Saya melihat rupiah Rp17.000 kondisinya overshoot that's time to sell dolar, kira-kira seperti itu,” ujar Fakhrul kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Di sisi lain, ketahanan eksternal Indonesia dinilai masih relatif terjaga. Surplus neraca perdagangan menopang posisi cadangan devisa yang pada akhir Desember 2025 tercatat sebesar US$156,5 miliar. Fakhrul memperkirakan nilai tukar rupiah sepanjang 2026 berada pada kisaran rata-rata Rp16.500 per dolar AS, didukung oleh kenaikan harga komoditas yang berdampak positif terhadap ekspor.

Menurut dia, penguatan harga logam seperti timah dan pemulihan harga nikel berpotensi menjaga surplus neraca perdagangan. Meski tekanan terjadi di awal tahun, perbaikan diperkirakan muncul pada pertengahan 2026 seiring membaiknya neraca pembayaran.

Fakhrul juga menilai stabilitas rupiah perlu didukung kebijakan fiskal. Kementerian Keuangan dinilai dapat berperan dengan meningkatkan porsi penerbitan global bonds dalam strategi pembiayaan APBN untuk menyerap devisa hasil ekspor dan memperkuat cadangan devisa. Penerbitan obligasi global, baik dalam denominasi dolar AS maupun renminbi, dinilai masih memiliki permintaan yang tinggi.

Pandangan berbeda disampaikan Managing Director Chief India Economist and Macro Strategist serta Asean Economist HSBC Pranjul Bhandari. Ia memproyeksikan rupiah berpotensi terus terdepresiasi hingga mendekati Rp17.000 per dolar AS pada akhir 2026, terutama akibat defisit transaksi modal dan finansial.

“Kita mungkin akan terus melihat tekanan depresiasi pada rupiah karena neraca pembayaran. Kami pikir, pada akhir 2026, kita mungkin akan berada di angka Rp17.000 [per dolar AS] atau di kisaran itu,” ujar Pranjul dalam media briefing, Senin (12/1/2026).

Menurut dia, kerentanan eksternal Indonesia terutama berasal dari aliran keluar modal asing, baik dari pasar saham maupun obligasi. Kondisi tersebut tercermin dari arus portofolio sepanjang 2025 serta kinerja penanaman modal asing jangka panjang.

Meski demikian, dari sisi perdagangan barang, transaksi berjalan dinilai masih menunjukkan kinerja yang baik. Cadangan devisa Indonesia per akhir Desember 2025 tetap berada di level US$156,5 miliar, sejalan dengan surplus neraca perdagangan yang telah berlangsung selama 67 bulan berturut-turut hingga November 2025.

--

Antara Stabilitas atau Pertumbuhan

Otoritas fiskal dan moneter memastikan keselarasan bauran kebijakan dalam mengawal ekspansi ekonomi pemerintah, kendati pasar keuangan tengah dibayangi peningkatan volatilitas nilai tukar rupiah dan inflasi pangan

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo meyakini bahwa pelemahan rupiah dan kenaikan inflasi yang terjadi belakangan ini murni dipicu oleh faktor teknikal jangka pendek dan ketidakpastian global, bukan akibat pemburukan fundamental ekonomi domestik.

Terkait nilai tukar rupiah, Perry menjelaskan mata uang Garuda justru memiliki peluang besar untuk menguat. Menurutnya, indikator utamanya terlihat dari inflasi inti yang rendah, prospek pertumbuhan ekonomi yang membaik, serta imbal hasil (yield) investasi yang kompetitif.

"Tekanan rupiah sekarang adalah faktor-faktor teknikal, karena ketidakpastian global ke depan akan menguat secara fundamental," ujarnya dalam konferensi pers KSSK di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Untuk meredam gejolak tersebut, bank sentral telah melakukan intervensi berlapis. Perry menyebut pihaknya aktif di pasar Non-Deliverable Forward (NDF) luar negeri mulai dari sesi pasar Asia, Eropa, hingga Amerika Serikat serta pasar spot dan Domestic NDF (DNDF) di dalam negeri.

Terkait lonjakan inflasi saat ini, dia meyakini didorong oleh komponen harga pangan bergejolak (volatile food) akibat gangguan cuaca dan kendala distribusi pascabencana, bukan karena tarikan permintaan. Menurutnya, Tim Pengendali Inflasi Pangan akan mengatasi faktor-faktor jangka pendek tersebut.

Dengan perkembangan inflasi dan nilai tukar yang dinilai masih terkendali itu, Perry pun menyatakan kebijakan moneter ke depan masih memiliki peluang untuk tetap menjaga stabilitas di tengah upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Dari BI, [kebijakan pendorong perekonomian] penurunan suku bunga, ekspansi likuiditas, bahkan juga kebijakan makroprodensial longgar untuk mendorong kredit, bahkan juga sinergitas bagaimana fiskal-moneter dalam pembelian SBN dari pasar sekunder, termasuk debt switching, termasuk juga sebagian SBN yang dibeli Bank Indonesia untuk pendanaan stimulus fiskal," tutupnya.

Koordinasi KSSK

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis kekhawatiran mengenai keretakan koordinasi antar-otoritas. Dia mengungkapkan bahwa Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki mekanisme pemantauan harian yang ketat melalui sekretariat khusus.

Purbaya membeberkan bahwa sekretariat KSSK diawaki oleh 27 personel gabungan dari Kemenkeu, BI, OJK, dan LPS yang bekerja secara stasioner. Tim ini bertugas memantau indikator stabilitas sistem keuangan secara real-time dan melaporkannya langsung kepada pimpinan lembaga.

"Jadi kami tidak pernah tidak tahu isu yang ada di lapangan. Koordinasinya sangat baik. Selain rapat berkala tiga bulanan, setiap bulan ada deputy meeting yang intensif, seringkali rapat sampai pagi," ungkap Purbaya.

Oleh sebab itu, bendahara negara mengaku efektivitas komunikasi antara otoritas fiskal dan moneter sudah berjalan di tengah tekanan pasar saat ini. Purbaya memastikan seluruh kebijakan yang diambil, baik intervensi pasar maupun stimulus fiskal, merupakan hasil kalkulasi bersama.

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia siap bermanuver pada 2026 lewat sejumlah proyek di sektor riil lewat pembangkit energi sampah menjadi listrik (PSEL) hingga sektor keuangan lewat pasar modal.

Dalam rapat tertutup yang berlangsung pada Senin (1/12/2025), Danantara memaparkan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) tahun 2026 sebagai kewajiban konsultatif sesuai UU No. 16/2025 tentang Holding Investasi.

CEO Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa roadmap investasi 2026 akan memperkuat ketahanan ekonomi dan mendukung transformasi nasional.

“Roadmap investasi kami disusun dengan pendekatan terukur, berorientasi pada penciptaan nilai lintas generasi. Mandat kami jelas, menghadirkan imbal hasil sehat bagi negara sambil memastikan setiap investasi memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dan mendorong transformasi nasional,” ujar Rosan, Senin (1/12/2025).

Adapun strategi Danantara untuk 2026 akan mencakup pengembangan proyek strategis, penguatan sektor prioritas, serta diversifikasi portofolio lintas kelas aset dan geografi. Investasi juga bakal memadukan proyek jangka panjang dengan opsi publik dan privat untuk menghasilkan arus kas stabil.

Di samping itu, pendekatan terukur menjadi prinsip utama. Rosan menyebutkan bahwa setiap keputusan investasi disebut perlu menjaga nilai aset negara, sekaligus memastikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

“Kami membangun portofolio dengan landasan kehati-hatian dan diversifikasi yang kuat,” pungkas Rosan.

Danantara juga menerapkan kerangka klasifikasi proyek strategis yang ketat. Setiap investasi harus sejalan dengan aspirasi pembangunan nasional, memiliki dampak sosial-lingkungan signifikan, serta tetap layak secara komersial.

Salah satu contoh proyek strategis adalah Proyek Kampung Haji di Makkah melalui Inpres No. 15/2025. Inisiatif ini dirancang meningkatkan kualitas akomodasi jamaah haji Indonesia dan berpotensi membuka 7.500 lapangan kerja, dengan nilai ekonomi lebih dari Rp2,5 triliun per tahun.

Proyek domestik lain yang dipaparkan adalah waste-to-energy (WtE), mendukung ketahanan energi dan pengelolaan sampah nasional. Proyek ini diproyeksikan menciptakan 3.500–4.500 lapangan kerja selama konstruksi dan memberikan kontribusi hingga Rp1,6 triliun per tahun terhadap PDB.

Danantara Indonesia juga berkomitmen terlibat dalam pendalaman pasar modal nasional, termasuk di instrumen saham. Manajemen membeberkan sejumlah kriteria saham yang bakal dibeli Danantara untuk berinvestasi.

Managing Director Treasury Danantara Ali Setiawan menegaskan pihaknya tidak akan masuk ke saham-saham gorengan atau saham-saham dengan price improvement (PI) luar biasa, alias yang kenaikannya terlalu agresif.

"Pasti kita assess dengan kriteria kita. Jadi kalau saham itu, kita lihat return on equity-nya, PI-nya, dividen yield-nya, market cap,profitability-nya, dan likuiditas hariannya," kata Ali di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Sementara untuk instrumen obligasi, Ali mengatakan Danantara akan memprioritaskan obligasi pemerintah (SBN) dan mayoritas akan dipegang sampai jatuh tempo (hold till maturity). Itu pun, Danantara akan memilih seri SBN yang likuid, yang biasanya seri baru yang diterbitkan negara.

Adapun, bila harus membeli seri yang off the run, atau seri SBN yang lama dan sudah tidak menjadi seri acuan (benchmark) lagi, Danantara akan mempertimbangkan apakah harga obligasi tersebut menawarkan kompensasi berupa yield yang tinggi.

Ali menambahkan, dalam strategi diversifikasi risiko, atau dari sisi risk adjusted untuk mencari imbal hasil yang bagus, Danantara Indonesia mau tidak mau harus mengalokasikan investasi di pasar modal luar negeri, dan ini sudah lazim dilakukan oleh sovereign wealth fund di dunia.

"Kalau kelas asetnya sudah pasti di Indonesia kan bosan banget, cuma ada apa? Fixed income, corporate and govies [obligasi pemerintah dan obligasi korporas-nya tidak likuid," tandasnya.

Pada kesempatan ini Ali juga menanggapi ihwal rencana kerja sama Danantara dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk membuat indeks saham baru. Menurutnya, hal yang lebih substansial adalah bagaimana upaya untuk melakukan pendalaman pasar.

Ali membandingkan dari kontribusi emiten yang terdaftar di BEI dalam indeks MSCI, yang bahkan ketika ketentuan free float baru MSCI diterapkan, persentasenya bisa turun di bawah 1%. Angka itu jauh lebih kecil dibanding India yang sudah 18-20%, atau China yang sudah 30%.

Sempitnya ruang investasi itu juga yang membatasi Danantara di pasar saham. "Istilahnya kalau kita lihat average harian, likuiditas itu sangat kecil sehingga opsinya bagi kita itu sangat limited," sambungnya.

Ihwal berapa besar dana yang telah digelontorkan Danantara di pasar modal domestik, termasuk pembagian pada kelas aset saham atau obligasi, Ali belum bisa bicara. Dia juga membantah soal angka Rp16 triliun yang akan masuk ke pasar saham akhir tahun ini.

"Tadi Rp16 triliun saya akan bilang enggak, enggak benar. Kalau misalnya bilang sudah masuk apa? Ya nanti kita pasti berkontribusi. Kita akan play a part to support and contribute to local financial market. Tapi, saya tidak bisa bilang mau beli berapa, mau beli siapa, dan lain sebagainya," pungkasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana peluncuran exchange traded fund (ETF) lintas bursa dengan underlying saham-saham Indonesia dinilai memiliki prospek positif dan berpotensi memperkuat posisi pasar modal nasional di kawasan.

Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menilai bahwa inisiatif yang tengah dikaji Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Danantara Indonesia tersebut mencerminkan komitmen kedua institusi dalam mendorong inovasi produk pasar modal, termasuk perluasan pengembangan ETF.

Melansir laman resmi BEI, ETF merupakan reksa dana yang diperdagangkan layaknya saham. Produk ini menggabungkan karakteristik reksa dana dalam hal pengelolaan portofolio dengan mekanisme transaksi saham untuk proses jual dan beli di pasar. Secara struktur, ETF adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dengan unit penyertaan yang dapat diperjualbelikan.

“Prospeknya cukup baik. Tujuan BEI dan Danantara dalam meningkatkan inovasi produk pasar modal, termasuk ETF, perlu diapresiasi,” pungkas Nafan saat dihubungi Bisnis pada Senin (1/12/2025).

Menurut dia, pengembangan ETF lintas bursa dapat memperluas akses investor regional, meningkatkan transparansi benchmark investasi, serta mendorong relevansi produk domestik dengan tren global.

Nafan juga menyampaikan bahwa langkah tersebut juga berpotensi meningkatkan likuiditas dan minat investor, baik domestik maupun asing.

“Inisiatif ETF lintas bursa ini bisa memperkuat peran BEI agar lebih diperhitungkan di pasar regional. Ini juga merupakan bentuk good corporate governance yang sangat penting,” kata Nafan.

Dalam perkembangan sebelumnya, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia tengah merancang kolaborasi dengan BEI terkait dengan potensi pembentukan indeks acuan saham dan perluasan jangkauan produk ETF.

Kolaborasi tersebut dibahas dalam pertemuan yang digelar oleh CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani, CIO Danantara Pandu Sjahrir, dengan Direktur Utama BEI Iman Rachman di kantor Danantara pada akhir November lalu.

Iman, saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, menyampaikan bahwa Danantara Indonesia saat ini tengah mengkaji beberapa opsi produk yang diajukan.

“Kami tawarkan beberapa produk ke Danantara, termasuk salah satunya indeks tapi beberapa produk itu hanya salah satu yang lagi didiskusikan oleh Danantara,” ujarnya.

Iman menjelaskan bahwa salah satu inisiatif yang dikaji adalah ETF dengan underlying saham-saham yang tercatat di BEI, tetapi tercatat di bursa negara lain. Dia bahkan menyebutkan potensi pasar regional sebagai tujuan.

“Kami lagi coba tawarkan ETF underlying-nya saham-saham kita itu listing di bursa lain, tetapi underlying-nya saham-saham kita. [Rencana listing] macam-macam, bisa di Asia Tenggara maupun di Asia,” pungkas Iman.

________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.