Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah calon emiten yang telah memberikan mandat IPO kepada BRI Danareksa Sekuritas, menahan diri untuk melantai di Bursa Efek Indonesia hingga paruh pertama 2026.

Plt. Direktur Utama BRIDS Fifi Virgantria, menerangkan bahwa pihaknya sebetulnya telah mengantongi mandat IPO dari beberapa calon emiten, tetapi upaya perbaikan pasar modal yang tengah berlangsung membuat sejumlah emiten urung melantai di BEI dalam waktu dekat.

"Awal tahun sebetulnya sudah ada beberapa di pipeline, tapi melihat kondisi perkembangan terkini, kayaknya wait and see juga secara emiten," katanya kepada wartawan dalam acara Economic Outlook BRIDS 2026, Jumat (13/2/2026).

Fifi menerangkan, calon perusahaan tercatat kini tengah berhitung mengenai pengubahan sejumlah aturan di BEI, seperti free float, keterbukaan data Ultimate Beneficial Ownership (UBO), atau keterbukaan data investor di atas 1%.

Dengan begitu, BRI Danareksa belum dapat memprediksi jumlah emiten yang akan dibawa melantai di Bursa pada awal tahun ini. Calon emiten menanti kejelasan aturan baru yang diprediksi akan rampung pada Mei 2026.

"Belum lagi soal free float yang harus lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Ini menjadi PR bersama juga. Jadi kalau ngomong berapa [calon emiten], masih agak abu-abu sekarang, jadi kami menunggu perkembangan [oleh OJK dan SRO]," katanya.

Meskipun begitu, Fifi mengklaim bahwa sebagai penjamin emisi, BRI Danareksa Sekuritas akan memastikan seluruh calon perusahaan tercatat memenuhi aturan sebelum melantai di BEI.

Sebelumnya diberitakan, BRI Danareksa Sekuritas sebetulnya telah mengantongi 5-6 mandat IPO dari berbagai sektor, mulai dari medis, konstruksi, properti, perkapalan, hingga energi hijau.

Terkait nilai emisi, Fifi menyebutkan bahwa proses diskusi valuasi masih berlangsung antara perseroan dengan masing-masing calon emiten.

Adapun terkait rencana BEI menaikkan batas free float minimum menjadi 15% bagi emiten baru, pihaknya menyatakan akan menyesuaikan struktur IPO setelah aturan tersebut diterbitkan secara resmi.

“Kami bersama calon emiten akan memastikan pemenuhan persyaratan free float baru tersebut setelah BEI secara resmi menerbitkan peraturannya,” jelas Fifi.

Sebagai penjamin emisi, pihaknya juga akan membuka ruang diskusi dengan para calon emiten dan perusahaan tercatat untuk merespons perubahan kebijakan tersebut secara terukur.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya meningkatkan transparansi Pasar Modal dengan mengungkap pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficial ownership (UBO). Dengan kebijakan ini maka sejumlah nama muncul sebagai pemilik akhir seperti PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk. (MFMI) yang dikendalikan Iron Mountain Hong Kong berujung kepada kongsi Vanguard Fiduciary Trust Company (15,77%) hingga Blackrock Advisors LLC (8,25%). Demikian juga di BULL yang memunculkan nama Halim Jusuf, konglomerat di balik PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI), PT Danatama Makmur Sekuritas, hingga PT Buana Lintas Lautan Tbk. (BULL).

Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menjelaskan saat ini pengungkapan pemilik manfaat akhir tengah berada dalam proses rule making rule sampai dengan tanggal 19 Februari.

“Di dalamnya ada mengatur terkait UBO yang harus diungkap untuk pemilik saham sekian persen tertentu, yaitu masih dalam proses pembahasan di publik,” ujar Jeffrey dalam konferensi pers, di Jakarta, Senin (9/2/2026).

Akan tetapi, lanjutnya, dalam upaya untuk meningkatkan transparansi tersebut, BEI akan meminta perusahaan tercatat untuk mengungkap pihak terafiliasi.

“Dari data yang selama ini kami ungkap ke publik, selalu itu kami mintakan konfirmasi kepada perusahaan tercatat apakah dalam data itu ada pihak-pihak yang terafiliasi, yang tentunya itu akan dikeluarkan dari perhitungan free float,” tuturnya.

Direktur Utama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Samsul Hidayat menjelaskan saat ini, struktur akun SID masih mengadopsi konsep omnibus dan nominee, dengan lembaga perantara yang bertindak sebagai pihak yang membuka akun secara langsung dalam sistem.

Meski demikian, Samsul menjelaskan mekanisme ini dipastikan tetap transparan karena setiap akun telah dilengkapi dengan single investor identification (SID). Hal ini memungkinkan KSEI melacak pemilik manfaat akhir atau UBO, meskipun data tersebut masuk melalui berbagai instrumen.

KSEI menjamin identitas di balik akun-akun tersebut dapat dibuka dan dimintai pertanggungjawabannya, apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan atau pengawasan.

“Nominee yang dimaksud di sini bukan nominee yang tidak bertanggung jawab, tapi nominee yang itu bisa dilacak gitu. Artinya kalau-kalau diperlukan. itu masih bisa ditanyakan kepada pihak siapa,” kata Samsul.

Pengamat Pasar Modal Reydi Octa mengatakan pengungkapan UBO adalah langkah penting untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas pasar modal Indonesia.

“Transparansi kepemilikan membuat pelaku pasar, khususnya investor institusi dan asing lebih percaya diri karena isi dari pengendali emiten menjadi lebih jelas, sehingga risiko praktik manipulasi, transaksi afiliasi, dan konflik kepentingan bisa ditekan,” ucap Reydi, Senin (9/2/2026).

Namun, kata dia, efektivitas dari transparansi tersebut akan sangat bergantung pada penegakan dan kualitas data. Menurutnya, jika pengungkapan UBO hanya berhenti di pelaporan administratif tanpa pengawasan dan sanksi yang tegas, dampaknya ke integritas pasar akan tidak maksimal.

Lebih lanjut, Reydi menuturkan arah kebijakan OJK, BEI, dan KSEI sudah sejalan dengan concern utama MSCI, yaitu free float, likuiditas, keterbukaan kepemilikan, dan kepastian regulasi.

“Peluang [proposal] diterima [MSCI] akan lebih besar jika reformasi tersebut konsisten dan diimplementasikan. MSCI cenderung menilai realisasi dari keberlanjutan implementasi,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) memberikan sederet catatan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan self-regulatory-organisations (SRO) terkait rencana melakukan perbaikan terhadap pasar modal Tanah Air. Setelah menggelar pertemuan dengan BEI dan OJK hari ini, Rabu (4/2/2026), AEI berharap upaya ini dapat membuat kondisi pasar modal Tanah Air lebih baik.

Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia Armand Wahyudi Hartono menegaskan bahwa pihaknya mendukung secara penuh upaya reformasi di pasar modal. Keputusan AEI tersebut, didasarkan pada harapan untuk dapat membangun fondasi bagi pasar modal Tanah Air yang berstandar global.

Adapun terdapat sedikitnya 8 aksi percepatan reformasi pasar modal yang akan dilakukan oleh OJK dan SRO. Terhadap rencana untuk menaikkan batas minimalfree floatmenjadi 15%, misalnya, AEI mendukung rencana tersebut.

Hanya saja, Armand menerangkan bahwa penerapan minimumfree floattersebut sebaiknya dilakukan secara bertahap karena sangat bergantung pada kemampuan pasar menyerap jumlah saham baru yang akan beredar.

“Untuk membuat jumlah saham yangfloating, tentu arah yang baik. Kami akan mendukung ke arah 15% dan masukan kami, ketika meningkatkanfloatingini sangat bergantung dengan kemampuan pasar menyerapnya. Jadi tentu harus dilakukan dengan hati-hati,” katanya ketika ditemui wartawan di BEI, Rabu (4/2/2026).

Berdasarkan dataBloombergyang dihimpun Bisnis, sedikitnya terdapat 248 emiten yang masih memilikifree floatkurang dari 15%. Dengan begitu, AEI sebetulnya meminta agar penerapanfree floatdapat dilakukan secara bertahap.

Artinya, regulasi yang sedianya rampung pada Maret 2026 ini, diharapkan diberlakukan secara berjenjang, tidak langsung memaksakanfree floatdengan minimum 15% kepada emiten.

Sementara terhadap rencana transparansi pasar modal, AEI tidak banyak menyampaikan catatannya. Armand hanya menilai bahwa hal itu penting untuk dilakukan, baik bagi investor maupun pemangku kepentingan di pasar modal.

“Tentu semua aturan yang membangun sehingga pasar modal Indonesia lebih transparan,governancelebih baik, manajemen di emiten juga lebih baik, tentu akan kami dukung,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (KE PMDK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi mengatakan bahwa BEI akan menyiapkanhotdeskdan tim khusus untuk mengawal penerapan aturan anyar itu kepada emiten.

“Sebagai langkah awal, Bursa juga sudah merencanakan dan akan segera menyiapkanhotdeskserta tim khusus yang akan mendampingi AEI dan setiap individu emiten tercatat untuk memandu dan memastikan kesiapan mereka dalam proses menyesuaikan dengan kebijakan yang baru,” kata Hasan pada kesempatan yang sama.

8 Poin Langkah Percepatan Reformasi Pasar Modal:

1. Kebijakan free float

OJK akan menaikkan batas minimum free float emiten menjadi 15% sesuai standar global, berlaku bagi IPO baru dengan masa transisi bagi emiten eksisting.

2. Transparansi ultimate beneficial ownership (UBO)

Penguatan keterbukaan UBO dan afiliasi pemegang saham untuk meningkatkan kredibilitas serta daya tarik investasi pasar modal.

3. Penguatan data kepemilikan saham

KSEI diperintahkan memperdalam data kepemilikan saham secara lebih granular dan andal, termasuk klasifikasi tipe investor sesuai praktik global.

4. Demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI)

Demutualisasi didorong untuk memperkuat tata kelola dan memitigasi benturan kepentingan, dengan koordinasi intensif antara OJK dan pemerintah.

5. Penegakan peraturan dan sanksi

OJK memperkuatenforcementsecara tegas dan berkelanjutan terhadap pelanggaran, termasuk manipulasi transaksi dan penyampaian informasi menyesatkan.

6. Penguatan tata kelola emiten

Direksi, komisaris, dan komite audit diwajibkan mengikuti pendidikan berkelanjutan, serta penyusun laporan keuangan emiten harus memiliki sertifikasi akuntan.

7. Pendalaman pasar terintegrasi

Inisiatif pendalaman pasar dipercepat dari sisi demand, supply, dan infrastruktur secara terintegrasi lintas pemangku kepentingan.

8. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan

Sinergi dengan pemerintah, SRO, pelaku industri, dan pihak terkait terus diperkuat untuk memastikan reformasi struktural berjalan berkesinambungan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Teka-teki sosok pengganti Iman Rachman di kursi kepemimpinan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akhirnya terjawab. Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik, resmi ditunjuk sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama melalui mekanisme internal yang digelar baru-baru ini.

"Kepastian itu dikonfirmasi oleh Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko BEI, Sunandar. Dia menyatakan bahwa keputusan penunjukan Jeffrey Hendrik telah diambil dalam rapat direksi pada Jumat (30/1/2026).

"[Sudah ada keputusan untuk Pjs] Sudah, Pak Jeffrey. Jadi keputusan radir [rapat direksi] pada hari Jumat langsung,” ujar Sunandar saat ditemui awak media di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Penunjukan Jeffrey dilakukan setelah Iman Rachman menanggalkan jabatannya tepat saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dihantam badai aksi jual besar-besaran pekan laku. Tekanan pasar ini dipicu oleh sentimen negatif dari keputusan MSCI yang menangguhkan rebalancing saham asal Indonesia.

Adapun, penangguhan tersebut merupakan buntut dari isu transparansi struktur kepemilikan saham atau ultimate beneficial ownership (UBO).

Meski sudah efektif sejak pekan lalu, secara administratif BEI masih memproses dokumen pengunduran diri resmi dari Iman Rachman. Proses transisi ini dilakukan sesuai koridor regulasi yang berlaku di lingkungan pasar modal.

Penunjukan Jeffrey sebagai nahkoda sementara bursa merujuk pada Peraturan OJK No.58/POJK.04/2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek.

Dalam beleid tersebut, disebutkan jika jabatan direktur utama lowong, salah satu anggota direksi wajib ditunjuk sebagai pejabat sementara berdasarkan keputusan direksi setelah mendapat persetujuan dewan komisaris.

Informasi mengenai terpilihnya Jeffrey sejatinya telah berhembus akhir pekan lalu. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya sempat memberikan sinyal serupa dalam pertemuan di Wisma Danantara pada Sabtu (31/1/2026).

Purbaya Yudhi Sadewa membenarkan bahwa sosok yang memiliki rekam jejak panjang di industri sekuritas tersebut merupakan kandidat kuat yang disiapkan untuk mengisi kekosongan jabatan direktur utama BEI.

Sebagai informasi, Jeffrey bukan orang baru di ekosistem pasar modal Indonesia. Sebelum menjabat sebagai Direktur Pengembangan BEI pada Juni 2022, dia telah malang melintang di industri selama lebih dari dua dekade, termasuk menjabat sebagai Direktur Utama PT Phintraco Sekuritas periode 1999—2022.

Di samping itu, Jeffrey juga tercatat aktif sebagai pengurus Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) dan anggota Task Force Keuangan Berkelanjutan OJK.

Dengan penunjukan Jeffrey sebagai Pjs Dirut, jajaran direksi BEI tetap diperkuat oleh lima direktur aktif lainnya, yakni I Gede Nyoman Yetna, Irvan Susandy, Kristian Manullang, Sunandar, dan Risa E. Rustan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan pengelola investasi Danantara Indonesia mendorong pelaksanaan reformasi pasar modal secara menyeluruh menyusul krisis kepercayaan yang melanda Bursa Efek Indonesia (BEI).

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir menyampaikan bahwa agenda reformasi tersebut merupakan kebutuhan mendesak bagi seluruh ekosistem pasar modal dan bukan sekadar kepentingan satu institusi.

Menurutnya, pembenahan struktural menjadi kunci supaya pasar modal Tanah Air menjadi lebih dalam, likuid, dan kredibel di masa depan.

“Krisis kepercayaan di BEI perlu dipandang sebagai momentum untuk melakukan reformasi pasar modal secara menyeluruh guna membangkitkan kembali kepercayaan,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Senin (2/2/2026).

Dalam kerangka reformasi tersebut, Pandu menekankan peningkatan transparansi melalui keterbukaan pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficial ownership serta perbaikan kualitas data kepemilikan saham.

Selain itu, penguatan tata kelola dan penegakan hukum harus dipertegas, termasuk melalui percepatan demutualisasi bursa guna memitigasi benturan kepentingan dan memperkuat aspek institusional bursa.

Pandu juga menyoroti aspek likuiditas, terutama rencana kenaikan ambang batas saham publik alias free float dari 7,5% menjadi 15%.

Menurutnya, penyesuaian ini harus dilakukan melalui kebijakan yang mampu membangun kembali kepercayaan investor sehingga valuasi saham di pasar benar-benar mencerminkan fundamental perusahaan.

“Kenaikan free float perlu dilakukan melalui kebijakan yang membangun kepercayaan investor sehingga valuasi mencerminkan fundamental,” tuturnya.

Dia menyebut reformasi ini pada akhirnya bertujuan membangun kepercayaan jangka panjang dan memperluas basis investor. Dengan ekosistem yang lebih sehat, pasar modal diharapkan menjadi pilar pertumbuhan ekonomi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA -- Ororitas Jasa Keuangan (OJK) telah mendorong transformasi pasar modal dengan memperkuat transparansi ultimate beneficial ownership (UBO). Di sisi lain, pemerintah telah mewajibkan perusahaan pelaporan keuangan terpusat mulai tahun 2026.

Ultimate beneficial ownership (UBO) adalah terminologi yang lazim dikenal dalam praktik tata kelola korporasi. UBO berbeda dengan legal ownership yang tercantum dalam dokumen-dokumen resmi milik korporasi, misalnya laporan keuangan.

UBO biasanya merupakan individu yang namanya tidak tercantum dalam dokumen resmi milik perseroan, namun ditengarai sebagai pengendali entitas dan penerima manfaat paling puncak dari suatu transaksi atau aktivitas bisnis suatu korporasi. Penyembunyian identitas UBO lazimnya bertujuan untuk praktik pencucian uang dan pengemplang pajak.

"Kami akan mendorong dan melakukan penguatan keterbukaan afiliasi pemegang saham. Dengan langkah itu, diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas dan daya tarik investasi," kata pejabat pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, Minggu (2/2/2026).

Dalam catatan Bisnis, istilah UBO termasuk beneficial owner sempat ramai menjadi perbincangan ketika laporan bertajuk Panama Papers hingga Pandora Papers muncul ke publik. Laporan itu, memuat nama individu baik pengusaha maupun politisi asal Indonesia, yang diduga mengemplang pajak dengan membentuk perusahaan cangkang atau shell company di negeri suaka pajak (tax haven).

Menariknya, setelah lama hilang dari diskursus publik, istilah ini kembali muncul, mokennya bertepatan dengan badai di pasar modal. Kinerja indeks saham gabungan atau IHSG anjlok 2 hari berturut-turut imbas pengumuman dari Morgan Stanley Capital International alias MSCI. Isu transparansi menjadi salah satu yang disorot oleh lembaga indeks global tersebut.

Masalah transparansi itu juga sejalan dengan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat bahwa pasar modal menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya praktik tindak pidana pencucian uang. Kerawanan itu tampak dari laporan jumlah transaksi mencurigakan di sektor pasar modal yang setiap tahun mengalami kenaikan.

Data PPATK menunjukkan bahwa selama tahun 2025 lalu, sebanyak 4.593 transaksi mencurigakan terindikasi terkait tindak pidana di pasar modal. Jumlah ini naik 62,9% dari posisi tahun 2024. Sementara jika dibandingkan dengan tahun 2023, jumlah indikasi tindak pidana pasar modal dalam transaksi keuangan yang dicatat PPATK tembus 268% atau dari 1.248 transaksi menjadi 4.593.

Lembaga intelijen keuangan itu juga mencatat sektor dan pelapor laporan transaksi keuangan mencurigakan itu berasal dari perusahaan efek dan manajer investasi. Pada tahun lalu, LTKM dari perusahaan efek mencapai 3.380. Sementara manajer investasi tercatat sebanyak 1.570 laporan.

Adapun OJK pun akan menjalankan langkah strategis lainnya yakni dengan penguatan data kepemilikan saham. OJK akan meminta KSEI memberikan data kepemilikan saham yang lebih granular dan reliable. "Detailkan klasifikasi sub tipe yang mengacu best practise global, sesuai ekspektasi MSCI," ujar Kiki.

Buka Data Kepemilikan 5%

Sementara itu, pelaksana tugas (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan bahwa otoritas bursa telah menampung berbagai masukan dari global index provider, termasuk MSCI. BEI dijadwalkan akan bertemu dengan MSCI pada pekan depan.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk mendorong peningkatan bobot Indonesia dalam konstituen indeks global agar dapat menarik lebih banyak aliran dana investor asing. Salah satu perhatian utama MSCI adalah transparansi data kepemilikan saham.

Menindaklanjuti perhatian tersebut, BEI akan meningkatkan keterbukaan informasi kepemilikan saham dengan melengkapi disclosure yang selama ini telah disampaikan kepada publik melalui laman resmi BEI.

“Kami akan meningkatkan disclosure data kepemilikan saham secara lebih granular, termasuk data kepemilikan di bawah 5%. Dengan demikian, keterbukaan data di BEI akan setara dengan bursa-bursa global lainnya. Kami akan melaksanakan ini pada awal Februari 2026,” ujar Jeffrey dalam acara Dialog Pelaku Pasar Modal di Main Hall BEI, Minggu (1/2/2026).

Selain itu, BEI bersama KSEI juga akan meningkatkan klasifikasi tipe investor agar profil investor yang bertransaksi di pasar modal Indonesia menjadi lebih jelas dan komprehensif. “Dari yang saat ini terdapat sembilan kategori SID, klasifikasi tersebut akan disesuaikan dengan global best practice. Kami akan menambahkan kategori investor sesuai dengan yang diharapkan oleh MSCI,” kata Jeffrey.

Penambahan kategori tersebut mencakup antara lain sovereign wealth fund (SWF), private equity (PE) investment advisor, discretionary fund, serta kategori lainnya. BEI akan memulai proses sosialisasi kepada pelaku pasar pada pekan ini dan meminta perusahaan efek, bank kustodian, serta pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan remapping kebutuhan klasifikasi investor.

“Kami berharap proses pembenahan transparansi data kepemilikan saham ini dapat diselesaikan paling lambat April 2026, sebelum tenggat waktu yang ditetapkan oleh MSCI,” ujarnya.

Perlu Bertahap

Di sisi lain, pasar meminta supaya keterbukaan data Ultimate Beneficial Ownership (UBO) perlu dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan gejolak yang justru merugikan pasar.

Analis RHB Sekuritas Andrey Wijaya menuturkan pendekatan bertahap dinilai sebagai langkah paling tepat dalam memperluas cakupan disclosure UBO. "Terkait cakupan disclosure, pendekatan bertahap dinilai paling tepat," ujarnya, Jumat (31/1/2026).

Pada tahap awal, lanjutnya, penyampaian data UBO dilakukan secara terbatas kepada regulator serta penyedia indeks global seperti MSCI dianggap sudah cukup untuk menjawab persoalan kredibilitas dan tata kelola, tanpa mengorbankan stabilitas pasar.

Strategi ini menurutnya mampu memberikan keyakinan kepada investor institusional bahwa otoritas pasar modal memiliki pengawasan yang memadai terhadap struktur kepemilikan emiten, sekaligus memitigasi risiko kesalahpahaman informasi di kalangan pelaku pasar.

Ke depan, lanjutnya, keterbukaan data UBO kepada publik tetap terbuka untuk dipertimbangkan. Namun, proses tersebut disarankan dilakukan secara terstruktur dan terukur, seiring dengan kesiapan infrastruktur data serta literasi pasar. "Dengan demikian, manfaat transparansi dapat tetap optimal tanpa memicu interpretasi yang keliru maupun volatilitas berlebihan di pasar saham."

Secara umum, Andrey menjelaskan dengan fokus awal kebijakan pada sekitar 100 emiten berkapitalisasi besar dianggap sebagai pendekatan yang pragmatis. Emiten-emiten tersebut memiliki dampak sistemik paling signifikan terhadap pasar sekaligus menjadi perhatian utama indeks global, termasuk MSCI.

Dari sisi kesiapan, mayoritas emiten besar sebenarnya telah memiliki data UBO secara internal. Namun demikian, proses implementasi tetap membutuhkan waktu, khususnya untuk menyelaraskan perbedaan definisi, struktur kepemilikan lintas yurisdiksi, hingga standardisasi format pelaporan agar selaras dengan praktik global.

Dia melanjutkan keterbukaan UBO berpotensi menjadi sentimen positif dalam jangka menengah hingga panjang. Transparansi yang lebih baik diyakini dapat menurunkan persepsi risiko tata kelola, meningkatkan kepercayaan investor institusi global, serta membuka peluang re-rating valuasi saham Indonesia.

Meski begitu, dalam jangka pendek respons pasar diperkirakan akan bervariasi, terutama pada emiten dengan struktur kepemilikan yang kompleks.

Bisnis.com, JAKARTA -- Ekonomi Indonesia mengalami ujian bertubi-tubi awal tahun ini. Defisit anggaran melebar, tren depresiasi rupiah, hingga rontoknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) memicu tanda tanya besar mengenai prospek ekonomi Indonesia tahun 2026.

Padahal, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kerap kali menuturkan bahwa IHSG adalah cerminan perekonomian Indonesia. Kendati demikian, dia memastikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat kendati diterpa berbagai macam tantangan pada awal tahun. Pemerintah dan otoritas pun telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk meredam efek domino penurunan kinerja IHSG.

Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat likuiditas, tata kelola, transparansi, serta sinergi antar-pemangku kepentingan guna meningkatkan daya saing pasar modal nasional.

Pertama, dari sisi likuiditas, OJK mendorong kebijakan baru terkait porsi kepemilikan saham publik atau free float. Dalam rencana tersebut, batas minimum free float emiten akan dinaikkan menjadi 15%, sejalan dengan praktik dan standar pasar modal global. "Kebijakan ini diharapkan dapat memperbesar saham yang beredar di publik dan meningkatkan likuiditas perdagangan," ujar Friderica di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Minggu (1/2/2026).

Adapun, ketentuan free float minimum 15% tersebut akan diberlakukan bagi perusahaan yang akan melantai di bursa melalui penawaran umum perdana saham (IPO). Sementara itu, bagi emiten yang telah tercatat, regulator akan memberikan masa transisi agar penyesuaian dapat dilakukan secara wajar dan tidak mengganggu stabilitas pasar.

Dari sisi transparansi, regulator akan memperkuat praktik keterbukaan terkait ultimate beneficial ownership (UBO). Transparansi kepemilikan manfaat akhir serta afiliasi pemegang saham dinilai penting untuk meningkatkan kredibilitas dan daya tarik investasi pasar modal Indonesia. Upaya ini akan diiringi dengan penguatan pengawasan dan penegakan aturan terkait keterbukaan UBO.

OJK juga menginstruksikan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk memperdalam dan memperkuat data kepemilikan saham agar lebih granular dan andal. Penguatan tersebut mencakup pendetailan tipe investor dengan mengacu pada praktik terbaik global, serta penajaman ketentuan keterbukaan pemegang saham emiten dan perusahaan tercatat.

Selanjutnya, OJK juga menyiapkan agenda demutualisasi BEI. Kebijakan ini diproyeksikan menjadi bagian dari penguatan tata kelola sekaligus mitigasi potensi benturan kepentingan dalam pengelolaan bursa. Selain itu, penegakan peraturan dan sanksi akan terus diperkuat secara tegas dan berkelanjutan.

"OJK menegaskan komitmennya untuk menindak berbagai pelanggaran hukum di pasar modal, termasuk praktik manipulasi transaksi saham dan penyebaran informasi yang menyesatkan kepada publik atau yang kerap disebut sebagai saham gorengan," jelasnya.

Penguatan tata kelola emiten juga menjadi fokus reformasi. OJK akan mewajibkan pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, dan komite audit emiten. Di samping itu, penyusun laporan keuangan emiten atau perusahaan publik diwajibkan memiliki sertifikasi akuntan profesional (Certified Accountant/CA) guna meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan keuangan.

Dalam kerangka sinergi, OJK menargetkan pendalaman pasar modal dilakukan secara terintegrasi. Inisiatif ini mencakup penguatan dari sisi permintaan, penawaran, hingga infrastruktur, yang dijalankan melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Ke depan, kolaborasi dan sinergi dengan para pemangku kepentingan strategis, termasuk pemerintah, self-regulatory organization (SRO), pelaku industri, serta pihak terkait lainnya, akan terus diperkuat.

Purbaya Optimis Tumbuh 6%

Purbaya juga optimistis laju pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 6,2% pada 2026. Dia menyebut bahwa terjaganya tekanan inflasi inti yang mengindikasikan masih luasnya ruang gerak fiskal tanpa memicu pengetatan moneter agresif dari bank sentral.

Purbaya menilai bahwa struktur inflasi saat ini memberikan sinyal positif. Meskipun inflasi umum tercatat sebesar 2,92% pada Desember 2025, angka tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh fluktuasi harga emas.

Sebaliknya, inflasi inti yang menjadi tolak ukur permintaan riil masyarakat masih terjaga di level 2,3%. Bahkan, sambungnya, jika harga emas dikeluarkan dari komponen inflasi inti maka angkanya hanya di 1,5%. "Jadi sebetulnya demand-nya masih relatif rendah, belum ada demand pull inflation. Artinya, saya punya ruang untuk mendorong ekonomi lebih cepat lagi tanpa khawatir adanya kenaikan bunga signifikan dari bank sentral," ujarnya dalam sebuah diskusi Jakarta pekan lalu.

Bendahara negara itu mengakui sempat khawatir ekonomi Indonesia akan mengalami pemanasan mendadak alias overheating, terlihat inflasi umum sudah melonjak 2,92% meski pertumbuhan ekonomi masih di kisaran 5%.

Masalahnya, Purbaya menjelaskan kondisi overheating biasanya memaksa Bank Indonesia (BI) mengerek suku bunga acuan, yang pada akhirnya justru mengerem laju ekspansi dunia usaha dan akhirnya pertumbuhan ekonomi.

Kendati demikian, Purbaya menegaskan pemerintah masih punya ruang mengambil langkah ekspansif akibat data inflasi inti yang masih cenderung landai serta pengakuan BI mengenai kapasitas potential growth rate Indonesia yang mencapai 6,2%,

"Bank sentral mengakui sekarang potential growth rate-nya bisa 6,2%. Buat saya itu oke, saya bisa dorong ke 6,2% tanpa ada gangguan berarti dalam hal perlambatan ekonomi karena kebijakan moneter," tegasnya.

Purbaya juga meyakini tanda-tanda pemulihan ekonomi domestik cenderung menanjak. Menurutnya, setelah mencatatkan pertumbuhan 5,12% pada kuartal II/2025 dan 5,04% pada kuartal III/2025, ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh lebih tinggi pada tiga bulan penutup tahun lalu. "Kemungkinan kuartal keempat [2025] tembus 5,45% atau lebih tinggi sedikit," klaimnya.

Ruang Fiskal Menyempit

Kendati demikian, mimpi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengerek pertumbuhan ekonomi ke angka 6% diperkirakan tidak akan terealisasi dalam waktu 2 tahun ke depan.

Pasalnya, kendati memiliki risiliensi yang lebih kuat dibandingkan negara berkembang lain, Bank Dunia alias World Bank memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih stagnan di kisaran 5%.

Di sisi lain, pelebaran defisit yang terjadi pada tahun lalu, membuat ruang akrobat fiskal pemerintah pada tahun 2026 semakin menipis dan pada akhirnya bisa mengganggu pencapaian target pertumbuhan ekonomi.

Dalam laporan terbaru bertajuk Global Economic Prospects edisi Januari 2026, Bank Dunia menyoroti bahwa proyeksi pertumbuhan 5,0% untuk 2026 ini mencerminkan revisi ke atas sebesar 0,3 poin persentase dibandingkan perkiraan sebelumnya pada Juni lalu.

Sementara itu, untuk tahun 2027, Bank Dunia mematok pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terakselerasi ke level 5,2%, atau direvisi naik 0,2 poin persentase.

Meski demikian, proyeksi Bank Dunia notabenenya masih di bawah target yang ditetapkan pemerintah dan DPR. Dalam UU APBN 2026, pertumbuhan ekonomi 2026 ditetapkan sebesar 5,4% atau 0,4 poin persentase lebih tinggi dari proyeksi Bank Dunia.

"Pertumbuhan di Indonesia [5,0% pada 2025 dan 2026] didukung oleh investasi yang dipimpin negara [state-led investment] dan stimulus fiskal," tulis Bank Dunia dalam laporannya, dikutip Rabu (14/1/2026).

Optimisme ini kontras dengan prospek ekonomi global yang diprediksi melambat dari 2,7% pada 2025 menjadi 2,6% pada 2026, akibat hambatan perdagangan yang makin ketat dan ketidakpastian kebijakan global. Bahkan, ekonomi China—mitra dagang utama Indonesia—diproyeksikan melambat signifikan ke level 4,4% pada 2026 dari posisi 4,9% pada 2025.

Bank Dunia mencatat bahwa investasi swasta di Indonesia masih menunjukkan tren yang relatif kuat dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Bersama Malaysia, Indonesia dinilai berhasil menjaga momentum investasi swasta yang didukung oleh berbagai inisiatif pemerintah.

Selain itu, diversifikasi rantai pasok global memberikan keuntungan tersendiri bagi kawasan Asean seiring dengan meningkatnya permintaan produk elektronik terkait akal imitasi (AI-related electronics).

Kendati prospek pertumbuhan tampak solid, Bank Dunia memberikan catatan khusus terkait stabilitas sektor eksternal. Laporan tersebut menyoroti adanya gejolak jangka pendek yang sempat terjadi akibat ketidakpastian politik dan pelonggaran kebijakan moneter yang agresif. Kondisi tersebut sempat memicu arus modal keluar dan depresiasi nilai tukar Rupiah, yang memaksa Bank Indonesia melakukan intervensi pasar untuk menjaga stabilitas makroekonomi.

Tren Depresiasi Rupiah

Selain masalah fiskal, sejak awal tahun 2026 lalu pemerintah juga menghadapi tren depresiasi nilai tukar mata uang rupiah. Pada tanggal 19 Januari lalu, rupiah bahkan nyaris menembus batas psikologis di angka Rp17.000 per 1 dolar Amerika Serikat (AS).

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Fakhrul Fulvian menilai level rupiah yang telah menembus Rp16.900 per dolar AS sudah berada jauh di atas nilai wajarnya. Menurut dia, kondisi tersebut dipengaruhi sentimen investor global yang cenderung pesimistis dan menghindari aset berisiko (risk-off).

Tekanan terhadap rupiah, lanjut Fakhrul, juga dipicu oleh ketidakpastian arah kebijakan moneter bank sentral AS, Federal Reserve, terutama terkait waktu penurunan suku bunga acuan. Meski demikian, ia memperkirakan pelemahan rupiah hingga menyentuh level Rp17.000 per dolar AS, jika terjadi, hanya bersifat sementara.

“Apakah rupiah bisa mencapai Rp17.000? Mungkin hanya bisa tercapai dalam jangka pendek tetapi tidak akan selamanya. Saya melihat rupiah Rp17.000 kondisinya overshoot that's time to sell dolar, kira-kira seperti itu,” ujar Fakhrul kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Di sisi lain, ketahanan eksternal Indonesia dinilai masih relatif terjaga. Surplus neraca perdagangan menopang posisi cadangan devisa yang pada akhir Desember 2025 tercatat sebesar US$156,5 miliar. Fakhrul memperkirakan nilai tukar rupiah sepanjang 2026 berada pada kisaran rata-rata Rp16.500 per dolar AS, didukung oleh kenaikan harga komoditas yang berdampak positif terhadap ekspor.

Menurut dia, penguatan harga logam seperti timah dan pemulihan harga nikel berpotensi menjaga surplus neraca perdagangan. Meski tekanan terjadi di awal tahun, perbaikan diperkirakan muncul pada pertengahan 2026 seiring membaiknya neraca pembayaran.

Fakhrul juga menilai stabilitas rupiah perlu didukung kebijakan fiskal. Kementerian Keuangan dinilai dapat berperan dengan meningkatkan porsi penerbitan global bonds dalam strategi pembiayaan APBN untuk menyerap devisa hasil ekspor dan memperkuat cadangan devisa. Penerbitan obligasi global, baik dalam denominasi dolar AS maupun renminbi, dinilai masih memiliki permintaan yang tinggi.

Pandangan berbeda disampaikan Managing Director Chief India Economist and Macro Strategist serta Asean Economist HSBC Pranjul Bhandari. Ia memproyeksikan rupiah berpotensi terus terdepresiasi hingga mendekati Rp17.000 per dolar AS pada akhir 2026, terutama akibat defisit transaksi modal dan finansial.

“Kita mungkin akan terus melihat tekanan depresiasi pada rupiah karena neraca pembayaran. Kami pikir, pada akhir 2026, kita mungkin akan berada di angka Rp17.000 [per dolar AS] atau di kisaran itu,” ujar Pranjul dalam media briefing, Senin (12/1/2026).

Menurut dia, kerentanan eksternal Indonesia terutama berasal dari aliran keluar modal asing, baik dari pasar saham maupun obligasi. Kondisi tersebut tercermin dari arus portofolio sepanjang 2025 serta kinerja penanaman modal asing jangka panjang.

Meski demikian, dari sisi perdagangan barang, transaksi berjalan dinilai masih menunjukkan kinerja yang baik. Cadangan devisa Indonesia per akhir Desember 2025 tetap berada di level US$156,5 miliar, sejalan dengan surplus neraca perdagangan yang telah berlangsung selama 67 bulan berturut-turut hingga November 2025.

--

Antara Stabilitas atau Pertumbuhan

Otoritas fiskal dan moneter memastikan keselarasan bauran kebijakan dalam mengawal ekspansi ekonomi pemerintah, kendati pasar keuangan tengah dibayangi peningkatan volatilitas nilai tukar rupiah dan inflasi pangan

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo meyakini bahwa pelemahan rupiah dan kenaikan inflasi yang terjadi belakangan ini murni dipicu oleh faktor teknikal jangka pendek dan ketidakpastian global, bukan akibat pemburukan fundamental ekonomi domestik.

Terkait nilai tukar rupiah, Perry menjelaskan mata uang Garuda justru memiliki peluang besar untuk menguat. Menurutnya, indikator utamanya terlihat dari inflasi inti yang rendah, prospek pertumbuhan ekonomi yang membaik, serta imbal hasil (yield) investasi yang kompetitif.

"Tekanan rupiah sekarang adalah faktor-faktor teknikal, karena ketidakpastian global ke depan akan menguat secara fundamental," ujarnya dalam konferensi pers KSSK di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Untuk meredam gejolak tersebut, bank sentral telah melakukan intervensi berlapis. Perry menyebut pihaknya aktif di pasar Non-Deliverable Forward (NDF) luar negeri mulai dari sesi pasar Asia, Eropa, hingga Amerika Serikat serta pasar spot dan Domestic NDF (DNDF) di dalam negeri.

Terkait lonjakan inflasi saat ini, dia meyakini didorong oleh komponen harga pangan bergejolak (volatile food) akibat gangguan cuaca dan kendala distribusi pascabencana, bukan karena tarikan permintaan. Menurutnya, Tim Pengendali Inflasi Pangan akan mengatasi faktor-faktor jangka pendek tersebut.

Dengan perkembangan inflasi dan nilai tukar yang dinilai masih terkendali itu, Perry pun menyatakan kebijakan moneter ke depan masih memiliki peluang untuk tetap menjaga stabilitas di tengah upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Dari BI, [kebijakan pendorong perekonomian] penurunan suku bunga, ekspansi likuiditas, bahkan juga kebijakan makroprodensial longgar untuk mendorong kredit, bahkan juga sinergitas bagaimana fiskal-moneter dalam pembelian SBN dari pasar sekunder, termasuk debt switching, termasuk juga sebagian SBN yang dibeli Bank Indonesia untuk pendanaan stimulus fiskal," tutupnya.

Koordinasi KSSK

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis kekhawatiran mengenai keretakan koordinasi antar-otoritas. Dia mengungkapkan bahwa Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki mekanisme pemantauan harian yang ketat melalui sekretariat khusus.

Purbaya membeberkan bahwa sekretariat KSSK diawaki oleh 27 personel gabungan dari Kemenkeu, BI, OJK, dan LPS yang bekerja secara stasioner. Tim ini bertugas memantau indikator stabilitas sistem keuangan secara real-time dan melaporkannya langsung kepada pimpinan lembaga.

"Jadi kami tidak pernah tidak tahu isu yang ada di lapangan. Koordinasinya sangat baik. Selain rapat berkala tiga bulanan, setiap bulan ada deputy meeting yang intensif, seringkali rapat sampai pagi," ungkap Purbaya.

Oleh sebab itu, bendahara negara mengaku efektivitas komunikasi antara otoritas fiskal dan moneter sudah berjalan di tengah tekanan pasar saat ini. Purbaya memastikan seluruh kebijakan yang diambil, baik intervensi pasar maupun stimulus fiskal, merupakan hasil kalkulasi bersama.

Bisnis.com, JAKARTA — Keterbukaan data ultimate beneficial ownership (UBO) menjadi salah satu sorotan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang membekukan interim freeze terhadap saham Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun akan menjalankan sejumlah langkah strategis.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua Dewan Komisioner OJK RI dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK RI, Friderica Widyasari Dewi menjelaskan transparansi telah menjadi perhatian OJK atas kondisi pasar modal saat ini.

OJK kemudian akan memperkuat praktik transparansi keberadaan pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner/UBO) di emiten.

"Kami akan mendorong dan melakukan penguatan keterbukaan afiliasi pemegang saham. Dengan langkah itu, diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas dan daya tarik investasi," kata Frederica atau biasa disapa Kiki dalam acara Dialog Pelaku Pasar Modal di Main Hall BEI pada Minggu (1/2/2026).

OJK pun akan menjalankan langkah strategis lainnya yakni dengan penguatan data kepemilikan saham. OJK akan meminta KSEI memberikan data kepemilikan saham yang lebih granular dan reliable.

"Detailkan klasifikasi sub tipe yang mengacu best practise global, sesuai ekspektasi MSCI," ujar Kiki.

Kemudian, OJK mendorong KSEI untuk berkoordinasi dalam waktu dekat, terkait penguatan disclosure pemegang saham emiten. KSEI kemudian akan menyampaikan ke Bursa melalui publikasi di laman Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sebagaimana diketahui, langkah transparansi data UBO digenjot OJK dan Self Regulatory Organization atau SRO dalam merespons keputusan MSCI yang membekukan interim freeze terhadap saham Indonesia.

Dalam laporannya, MSCI menempatkan clarity of ownership sebagai faktor penting dalam penilaian investabilitas suatu pasar.

Sebagai informasi UBO atau yang dikenal dengan pemilik manfaat akhir adalah individu yang secara langsung memiliki atau mengendalikan suatu saham perusahaan, meskipun tidak tercantum langsung sebagai pemegang saham di atas kertas.

Bisnis.com, JAKARTA — Keterbukaan data ultimate beneficial ownership (UBO) perlu dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan gejolak yang justru merugikan pasar.

Analis RHB Sekuritas Andrey Wijaya menuturkan pendekatan bertahap dinilai sebagai langkah paling tepat dalam memperluas cakupan disclosure UBO.

"Terkait cakupan disclosure, pendekatan bertahap dinilai paling tepat," ujarnya, Jumat (31/1/2026).

Pada tahap awal, lanjutnya, penyampaian data UBO dilakukan secara terbatas kepada regulator serta penyedia indeks global seperti MSCI dianggap sudah cukup untuk menjawab persoalan kredibilitas dan tata kelola, tanpa mengorbankan stabilitas pasar.

Strategi ini menurutnya mampu memberikan keyakinan kepada investor institusional bahwa otoritas pasar modal memiliki pengawasan yang memadai terhadap struktur kepemilikan emiten, sekaligus memitigasi risiko kesalahpahaman informasi di kalangan pelaku pasar.

Ke depan, lanjutnya, keterbukaan data UBO kepada publik tetap terbuka untuk dipertimbangkan. Namun, proses tersebut disarankan dilakukan secara terstruktur dan terukur, seiring dengan kesiapan infrastruktur data serta literasi pasar.

Dengan demikian, manfaat transparansi dapat tetap optimal tanpa memicu interpretasi yang keliru maupun volatilitas berlebihan di pasar saham.

Secara umum, Andrey menjelaskan dengan fokus awal kebijakan pada sekitar 100 emiten berkapitalisasi besar dianggap sebagai pendekatan yang pragmatis. Emiten-emiten tersebut memiliki dampak sistemik paling signifikan terhadap pasar sekaligus menjadi perhatian utama indeks global, termasuk MSCI.

Dari sisi kesiapan, mayoritas emiten besar sebenarnya telah memiliki data UBO secara internal. Namun demikian, proses implementasi tetap membutuhkan waktu, khususnya untuk menyelaraskan perbedaan definisi, struktur kepemilikan lintas yurisdiksi, hingga standardisasi format pelaporan agar selaras dengan praktik global.

Dia melanjutkan keterbukaan UBO berpotensi menjadi sentimen positif dalam jangka menengah hingga panjang. Transparansi yang lebih baik diyakini dapat menurunkan persepsi risiko tata kelola, meningkatkan kepercayaan investor institusi global, serta membuka peluang re-rating valuasi saham Indonesia.

Meski begitu, dalam jangka pendek respons pasar diperkirakan akan bervariasi, terutama pada emiten dengan struktur kepemilikan yang kompleks.

Adapun langkah membuka data Ultimate Beneficial Owner (UBO) akan dilakukan oleh Otoritas Keuangan atau OJK dan Self Regulatory Organization atau SRO dalam merespons keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang membekukan interim freeze terhadap saham Indonesia.

Pada tahap awal penyediaan UBO difokuskan ke saham-saham sebanyak 100 emiten.

Sebagai informasi UBO atau yang dikenal dengan pemilik manfaat akhir adalah individu yang secara langsung memiliki atau mengendalikan suatu saham perusahaan, meskipun tidak tercantum langsung sebagai pemegang saham di atas kertas.

Bisnis.com, JAKARTA—Otoritas menyiapkan langkah lanjutan pembenahan pasar modal jelang pertemuan berikutnya dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada Rabu (11/2).

Problem yang menjadi sorotan MSCI adalah informasi yang lebih rinci dan dapat diandalkan mengenai struktur kepemilikan saham.

Bisnis.com, JAKARTA—Mundurnya sejumlah pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat (30/1) meninggalkan pertanyaan besar bagi pelaku pasar. Bagaimana nasib reformasi pasar modal Indonesia, yang cenderung goyah akibat sorotan global.

Tak berselang lama, pada Minggu (1/2), Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan langkah taktis 8 rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia.