BANTUL - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah melakukan pengawasan atas meninggalnya pelajar di Bantul , Yogyakarta berinisial IDS usai menjadi korban pengeroyokan. Hasil pengawasan pada 23 April 2026 ditemukan fakta keluarga korban belum mendapat bantuan hukum dan KPAI akan turun tangan untuk hal itu.

Berdasarkan keterangan keluarga, korban dijemput temannya pukul 21.00 WIB dan sempat menuju warung sebelum melanjutkan perjalanan ke lapangan Gadung Melati Pandak.

"Korban disiksa oleh teman-temannya dengan paralon, tali, gunting, pentungan hingga dilindas menggunakan sepeda motor sebanyak 3 kali dari bawah ke atas berulang. Ada luka sundutan rokok dan kuping nyaris dipotong. Penyiksaan berlangsung hampir 3 jam lebih," ujar Komisioner KPAI Diyah Puspitarini, Sabtu (25/4/2026).

Setelah peristiwa itu, IDS dibawa ke rumah sakit oleh temannya sekitar pukul 02.00 WIB untuk menjalani perawatan intensif. "Anak sempat divisum dan juga dirawat di ruang ICU sampai mengembuskan nafas terakhir pada Kamis 16 April," katanya.

Pihak keluarga meyakini jumlah pelaku sebanyak 10 orang. Hal ini berbeda dengan keterangan polisi yang menyebutkan terdapat 7 pelaku. "Keluarga merasa terintimidasi, komisoner juga melihat sendiri ada gerak gerik yang mencurigakan oleh dua orang di dekat rumah anak korban," ucapnya.

"Pihak keluarga, terutama ibu belum mendapatkan pendampingan psikologis. Dalam kasus anak yang meninggal dunia, pihak keluarga terutama Ibu harus mendapatkan pendampingan psikologis," sambungnya.

Temuan KPAI lainnya berupa korban belum diautopsi dan tidak ada tawaran dari kepolisian. Padahal, untuk anak yang meninggal tidak wajar kepolisian wajib menawarkan autopsi.

Dia juga menyoroti sangkaan Pasal terhadap para pelaku yang menggunakan Pasal 76 C junto 80 UU Perlindungan Anak. Menurut Diyah, pasal tersebut kurang pas lantaran dalam kasus ini terdapat penculikan, pembunuhan berencana dan pembunuhan berulang sesuai KUHP yang baru serta senjata tajam.

Dalam kasus perlindungan anak harus berpatokan pada Pasal 59A UU Perlindungan anak, dengan proses harus cepat, mendapatkan pendampingan psikologis, mendapat bantuan sosial, serta perlindungan hukum. Terkait adanya intimidasi, keluarga akan bersurat ke LPSK guna meminta perlindungan.

JAKARTA - Polri menyampaikan perkembangan terkini terkait kasus tewasnya Arianto Tawakal (14), siswa MTSn 1 Maluku di Tual yang melibatkan anggota Brimob Polres Tual, Bripda Masias Siahaya.

“Khusus untuk insiden yang di Tual, proses kode etik sudah dilakukan dan sebagaimana rekan-rekan ketahui, sudah dirilis juga oleh Bapak Kapolda Maluku, Irjen Dadang Hartanto, dengan keputusan sanksi yaitu individu Bripda MS diberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, Rabu (25/2/2026).

Selanjutnya, perkara Bripda Masias akan dilanjutkan ke proses pidana. Di tingkat pidana, Bripda Masias dijerat sejumlah pasal yang berkaitan dengan kekerasan dan perlindungan anak, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

“Adapun sangkaan pasal, yaitu Pasal 76C Juncto Pasal 80 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan atau Pasal 466 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Dengan ancaman sanksi pidana maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar,” ujar dia.

Johnny menambahkan, untuk berkas kasusnya kini telah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Negeri Tual untuk dipelajari.

Lihat video: Oknum Brimob yang Aniaya Pelajar hingga Tewas di Tual Dipecat



“Saat ini berkas perkara sudah diserahkan dalam tahap penelitian oleh kawan-kawan Jaksa Penuntut Umum. Diharapkan kemudian kelengkapan formil dan materiil bisa lengkap, sehingga kemudian nanti akan diikuti dengan proses penyerahan tersangka dan barang bukti untuk kemudian proses berikutnya masuk ke dalam proses di peradilan,” jelas dia.

Sebelumnya, Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri resmi menjatuhkan sanksi pemecatan atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada oknum Brimob Polda Maluku Bripda MS.

Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto menyebut sanksi itu diberikan Majelis Sidang lantaran MS terbukti bersalah melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri.

"Komisi Kode Etik Profesi Polri secara resmi menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Bripda Mesias Victoria Siahaya setelah terbukti melanggar sejumlah ketentuan etik kepolisian," kata Dadang, Selasa, 24 Februari 2026.

MAJALENGKA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada jajarannya untuk memberikan hukuman seberat-beratnya kepada oknum Brimob Bripda MS yang diduga menganiaya pelajar Madrasah Tsanawiyah (MTs), Arianto Tawakal (14) di Kota Tual, Maluku hingga tewas. Penegasan itu disampaikan Kapolri di Majalengka, Jawa Barat, Senin (23/2/2026).

"Ya, saya sudah perintahkan untuk diberikan tindakan seberat beratnya," kata Kapolri. Sigit juga menyebut telah menginstruksikan kepada Kapolda Maluku dan Kadiv Propam untuk mengusut tuntas perkara tersebut.

Dalam hal ini, akan diusut dari segi pidana maupun kode etik Polri. Menurut Sigit, hukum tegas dan berat tersebut untuk satu tujuan, yakni memberikan rasa keadilan bagi korban.

"Memerintahkan kepada Kapolda Kadiv Propam ambil tindakan tegas proses tuntas. Beri rasa keadilan bagi keluarga korban," ujar Sigit. Ia pun memastikan proses pengusutan tuntas kasus ini bakal dilakukan transparan untuk publik.

"Saya minta infornasinya prosesnya transparan. Saya kira secara teknis pak Kadiv Humas sampaikan di event yang disiapkan khusus," ucap Sigit.

Sigit menegaskan komitmennya sejak awal terhadap seluruh personel Polri yang melakukan pelanggaran. Ia memastikan tak pandang bulu terhadap siapapun yang melakukan kesalahan.

Untuk yang melanggar, bakal diberikan sanksi tegas. Sementara untuk yang berprestasi akan mendapatkan penghargaan atau reward.

"Dari dulu saya sudah sampaikan terhadap yang baik, kita berikan reward namun terhadap yang melanggar tentunya kita berikan (hukuman), karena kita semua sudah diatur dalam aturan," tegasnya.

Kapolri mengaku marah atas peristiwa dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Brimob terhadap siswa di Maluku hingga tewas. Pasalnya, perbuatan tersebut menodai institusi Brimob.

"Sama seperti apa yang dirasakan keluarga korban dan masyarakat, saya marah mendengar peristiwa ini terjadi. Ini jelas-jelas menodai marwah institusi Brimob yang harusnya melindungi masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, dia berbelasungkawa atas apa yang dialami siswa tersebut, khususnya terhadap semua keluarga korban. "Saya mengucapkan belasungkawa yang mendalam terhadap seluruh keluarga korban dan masyarakat atas peristiwa yang terjadi. Saya sudah perintahkan agar kasus diusut tuntas dan memastikan hukuman setimpal bagi pelaku dan menegakkan keadilan bagi keluarga korban," tandasnya.

MALUKU - Bid Propam Polda Maluku menggelar sidang kode etik terhadap Bripka Masias Siahaya (MS), hari ini. MS merupakan oknum anggota Brimob yang menganiaya siswa MTs berinisial AT hingga tewas di Tual.

"Untuk sidang akan dilaksanakan hari ini jam 14.00 WIT dilaksanakan di ruang sidang Bid Propam Polda Maluku," ujar Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi kepada wartawan, Senin (23/2/2026).

Dia menjelaskan, pemilihan waktu siang hari dikarenakan pertimbangan akses transportasi keluarga korban. Kapolda Maluku memfasilitasi keberangkatan orang tua dan kakak korban dari Tual ke Ambon untuk menghadiri persidangan sekaligus menjalani pengobatan rujukan.

"Keluarga, siap. Akan dihadiri karena ini kenapa dia dibikin jam 02.00, kan sebenarnya bisa kita jadwalkan pagi, tapi karena keluarga ini kan dari Tual harus berangkat pesawatnya jam 11.00. 11.00 siang ini baru dari Tual, kemudian nanti dijemput oleh Karumkit di bandara," ujar dia.

Setibanya di Ambon, Kakak korban akan dirujuk ke Rumah Sakit Tentara untuk mendapatkan perawatan fasilitas patah tulang yang lebih memadai. Setelah proses di rumah sakit, keluarga akan langsung menuju lokasi persidangan.

Lihatjuga: BEM UGM Sentil Presiden: Bapak Dikelilingi Orang yang Asal Bapak Senang, Ayo Bersikap Kritis

"Langsung ke sidang, iya. Jadi dijadwal makanya kayak saya bilang tadi kenapa kemudian dia diambil siang karena memang menunggu keluarga korban yang akan hadir. Karena kalau kita pagi kan bisa, tapi keluarga korban tidak bisa hadir. Jadi itu memang dibuat di atas jam 02.00," ujar Rositah.

Dia mengklaim, Polda Maluku berkomitmen menyelesaikan pelanggaran etik ini secara cepat. "Diupayakan hari ini juga setelah sidang bisa langsung mendapatkan putusan. Kita ya komitmen bahwa penanganan kasus ini transparan tidak ada yang ditutup-tutupi," tegasnya.

Diketahui, Bripka Masias Siahaya (MS) diduga menganiaya AT (14) menggunakan helm baja hingga korban tewas pada Kamis (19/2/2026).

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfath mendesak agar proses hukum dilakukan secara transparan terhadap oknum anggota Brimob Polda Maluku sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan hingga menewaskan seorang pelajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kota Tual, Maluku. Rano meminta agar jangan sampai ada pihak yang mencoba menutup-nutupi fakta kasus tersebut.

“Kami meminta agar kasus ini diusut tuntas secara transparan dan profesional. Jangan sampai ada pihak yang mencoba menutup-nutupi fakta atau menghambat proses hukum. Negara harus hadir untuk memastikan keadilan benar-benar ditegakkan,” kata Rano,, Senin (23/2/2026).

Rano menegaskan bahwa transparansi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Ia meminta penyidik tidak memberikan ruang bagi pihak mana pun untuk mengintervensi perkara yang merenggut nyawa anak di bawah umur tersebut.

“Kami juga meminta jaminan keamanan bagi keluarga korban agar terhindar dari tekanan pihak-pihak tertentu selama proses pencarian keadilan berlangsung,” ujarnya.

Lihat juga: BEM UGM Sentil Presiden: Bapak Dikelilingi Orang yang Asal Bapak Senang, Ayo Bersikap Kritis

Lebih lanjut, dia mengingatkan bahwa perlindungan terhadap keluarga korban adalah prioritas yang tidak boleh diabaikan. Menurutnya, aparat penegak hukum wajib menjamin keamanan dan kenyamanan keluarga dalam menjalani seluruh tahapan hukum di Kota Tual.

Ia menginstruksikan agar tidak boleh ada celah bagi tindakan intimidasi yang bisa menyurutkan langkah keluarga korban dalam menuntut keadilan.

“Pastikan tidak ada intimidasi kepada keluarga korban. Mereka berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Semua proses harus dilakukan secara terbuka agar publik bisa melihat bahwa keadilan benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Diketahui, saat ini, Polres Tual telah resmi menetapkan Bripda MS sebagai tersangka setelah statusnya dinaikkan dari terlapor pasca-gelar perkara dan pemeriksaan saksi-saksi.

Meskipun mengapresiasi langkah cepat Polres Tual dalam menetapkan tersangka, Rano menegaskan bahwa pengawasan akan terus dilakukan hingga meja hijau. Komisi III DPR berjanji akan mengawal perkembangan kasus ini secara berkala untuk memastikan komitmen profesionalisme Polri tidak hanya sekadar janji di atas kertas.

“Komitmen transparansi harus dibuktikan dengan tindakan nyata, mulai dari proses penyidikan hingga persidangan. Kami akan mengawal untuk memastikan proses hukum berjalan tanpa intervensi, tanpa tekanan, dan tanpa kompromi terhadap keadilan,” pungkasnya.

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengaku setuju soal desakan agar Polri menarik pasukan Brimob dari penanganan urusan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Nasir menilai hal itu merupakan SOP yang ada di Korps Bhayangkara tersebut.

Diketahui, desakan ini mencuat menyusul kasus anggota Brimob Polda Maluku yang diduga menganiaya seorang siswa di Kota Tual, hingga mengakibatkan meninggal dunia.

"Memang SOP nya Brigade Mobil atau Brimob itu adalah paramiliter. Diterjunkan ke lapangan untuk membantu kepolisian dalam menjaga keamanan di daerah- daerah konflik, terutama konflik sosial dan konflik bersenjata," kata Nasir, Minggu (22/2/2026).

Adapun, yang diterjunkan ke tengah masyarakat, Polri menurunkan anggota Polri yang selama ini telah dibekali pemahaman tentang masyarakat. Pemolisian masyarakat atau polmas adalah upaya polisi untuk merangkul dan bersahabat dengan masyarakat.

Lihat video: Nyawa Pelajar MTS Melayang usai Dianiaya Anggota Brimob usai Dituduh Ikut Balap Liar



Karena itu, menurutnya, Polmas ini harus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Upaya-upaya deteksi dan tangkal dini serta pencegahan lebih dulu diupayakan saat anggota Polri terjun ke masyarakat.

"Komisi III DPR menaruh harapan kepada institusi Polri agar dalam menangani unjuk rasa maka jangan kedepankan anggota paramiliter seperti Brimob. Tangani pengunjuk rasa dengan bunga dan kehangatan karena anggota Polri adalah juga anggota masyarakat," ujarnya.

JAKARTA - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso meminta kepada institusi Polri untuk tidak lagi melibatkan pasukan Brimob untuk menangani urusan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Hal ini menyusul kasus anggota Brimob Polda Maluku, Bripka Masias Sihaya (MS) yang diduga menganiaya Arianto Tawakal (14), pelajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kota Tual hingga tewas.

"Brimob itu tidak cocok untuk dihadapkan dengan warga sipil," kata Sugeng kepada wartawan, Minggu (22/2/2026).

Menurut dia, Brimob tidak terlatih untuk melakukan dialog dalam menjalankan tugasnya-tugasnya. Mereka adalah kekuatan 'pemukul' untuk Polri dalam berhadapan dengan gangguan keamanan dalam skala intensitas serius yang menggunakan senjata.

Dia pun mengaku setuju dengan munculnya desakan kepada Polri agar pasukan Brimob ditarik dari tengah masyarakat. Dalam hal ini, tidak dilibatkan dalam penanganan pelayanan kepada masyarakat.

"Karena Brimob ini adalah pasukan khusus Polri yang memiliki kemampuan tempur. Memang cocoknya untuk operasi-operasi yang melawan kombatan, seperti di Papua ya," ujarnya.

"Kalo dengan masyarakat, sama saja. Posisinya sebagai masyarakat berhadapan dengan kekuatan-kekuatan militeristik yang menjadi satu hal yang dilarang sejak reformasi," tuturnya melanjutkan.

JAKARTA - Komisi III DPR mengecam keras dugaan penganiayaan anak oleh anggota Brimob Polda Maluku, Bripka Masias Sihaya (MS) yang mengakibatkan korban Arianto Tawakal (14), siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kota Tual tewas. Tindakan tersebut dinilai sangat tidak manusiawi dan mencoreng institusi Polri.

"Kita pertama prihatin ya, tentu kita sangat prihatin karena ada kejadian yang sungguh perlakuan represif yang tidak manusiawi ya, apalagi dilakukan kepada anak di bawah umur," kata anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo di Jakarta, Minggu (22/2/2026).

Baca juga: Yusril Sebut Anggota Brimob yang Aniaya Pelajar MTs hingga Tewas Tak Berperikemanusiaan: Wajib Dihukum!

Dia menegaskan bahwa sanksi etik berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) saja tidak cukup. Mengingat hilangnya nyawa seseorang, maka ia mendesak agar proses hukum dilanjutkan ke ranah pidana di pengadilan umum.

"Pertanggungjawaban tidak hanya di internal misalkan pemberhentian, PTDH lewat sidang etik. Tetapi juga harus dimintai pertanggungjawaban di sidang umum, di pengadilan umum untuk ada pertanggungjawaban," ujarnya.

"Kita tidak boleh mentoleransi ya karena alat negara sejatinya harus melindungi rakyat, mengayomi, melindungi, melayani rakyat tapi justru sebaliknya ya, ini semua yang bisa mencoreng citra institusi," tegasnya.

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra buka suara terkait peristiwa tewasnya Arianto Tawakal (14). Yusril menilai penganiayaan yang dilakukan anggota Brimob, Bripka Masias Sihaya (MS) merupakan tindakan di luar perikemanusiaan.

"Kalau ada oknum polisi menganiaya seseorang, apalagi tergolong anak yang bukan diduga melakukan kesalahan, maka tindakan itu sungguh-sungguh di luar perikemanusiaan" kata Yusril dalam keterangannya, Minggu (22/2/2026).

Yusril menilai Bripka Masias Sihaya wajib untuk dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakannya. Ia menambahkan anggota Brimob itu harus menjalani sidang etik dengan ancaman pemecatan dilanjutkan dengan proses pidana.

"Pada prinsipnya, di negara hukum ini, tidak ada orang yang kebal hukum. Aparat penegak hukum pun wajib dihukum jika melanggar hukum," tutur Yusril.

Dalam kesempatan yang sama, Yusril juga mengucapkan duka cita mendalam atas wafatnya Arianto. Ia mengaku prihati sekaligus menyesalkan peristiwa itu bisa terjadi.

"Saya pribadi maupun sebagai Menko Kumham Imipas yang juga menjadi anggota Komite Reformasi Polri sangat prihatin dan menyesalkan peristiwa ini terjadi. Saya menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Arianto Tawakal," tandas Yusril.

Kronologi Penganiayaan Arianto Tawakal

Arianto Tawakal, siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) tewas tak lama setelah menjadi korban dugaan penganiayaan oleh Masias Sihaya pada Kamis (19/2).Peristiwa bermula saat Masias bersama anggota Brimob lainnya melaksanakan kegiatan cipta kondisi di wilayah kota Tual, Maluku Utara.

Saat itu Masias bergeser ke Desa Fiditan, Kota Tual, setelah menerima laporan warga terkait dugaan pemukulan di sekitar area Tete Pancing.

Saat sedang melakukan pengamanan sepeda motor yang dikendarai Arianto dan kakaknya melintas. Masias disebut menaikkan helm taktis yang digunakannya untuk memberikan isyarat.

Berdasarkan kronologi kepolisian, helm itu ternyata mengenai bagian pelipis Arianto hingga membuat korban tersungkur jatuh dari sepeda motornya. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong.

JAKARTA - Anggota Brimob Polda Maluku Bripka Masias Siahaya (MS) yang diduga menganiaya siswa Mts berinisial AT (14) hingga tewas ditetapkan sebagai tersangka. Adapun penganiayaan tersebut terjadi di sekitar Jalan Marren, Kota Tual.

"Sudah (ditetapkan tersangka)," kata Kabid Humas Polda Maluku Kombes Rositah Umasugi saat dikonfirmasi iNews Media Group, Jakarta, Sabtu (21/2/2026).

Rositah mengungkapkan, oknum Brimob tersebut juga sudah diberangkatkan ke Polda Maluku. Ia saat ini sedang menjalani pemeriksaan kode etik terkait dengan perkara yang menjeratnya.

"Saat ini sementara dilaksanakan pemeriksaan kode etik oleh Bid Propam Polda Maluku," ujarnya.

Sebelumnya, Polri menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya insiden oknum Brimob yang diduga menganiaya seorang pelajar di Maluku hingga tewas. "Polri menyampaikan permohonan maaf atas tindakan individu Polri," kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir saat dikonfirmasi, Jakarta, Sabtu (21/2/2026).

Dia mengaku, tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut tidak sejalan dengan nilai Tribrata dan Catur Prasetya Polri. "Yang tentunya dapat menciderai kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri," ujar Isir.

Dia menyebut, Polri turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya korban dan berempati kepada keluarga besar korban atas kejadian itu. Sebelumnya, oknum Bripka MS memukul kepala Siswa MTsN MAT hingga membuatnya bersimbah darah dan tewas.

Kini, oknum tersebut sudah ditangkap dan dilakukan penahanan di Rutan Polres Tual.

TANGERANG SELATAN - Polisi masih menyelidiki kasus kematian siswa berinisial NCA (13) yang tewas setelah jatuh dari lantai 8 sekolah di kawasan Gading Serpong, Kelapa Dua, Tangerang Selatan, Banten. Sejauh ini, polisi telah memeriksa 5 orang saksi terkait kasus tersebut.

Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan, AKP Wira Graha Setiawan menuturkan, lima saksi yang diperiksa di antaranya pihak sekolah dan rekan-rekan korban.

“Untuk keterangan saksi, sudah kami mintai 5 keterangan saksi dari pihak sekolah dan rekan-rekannya. Juga didampingi guru dan wali kelasnya,” ujar dia, Kamis (6/11/2025).

Selain para saksi, Wira menerangkan, pihaknya juga telah mengamankan CCTV yang ada di lokasi untuk dianalisis.

“Kami dari Polres Tangsel dengan Polsek Kelapa beserta Pamapra, telah mengamankan CCTV yang berada di sekolah tersebut untuk menyelidiki peristiwa-peristiwa yang ada pada saat kejadian,” ujar dia.

Sebelumnya, korban diduga tewas usai jatuh dari lantai 8 sebuah sekolah yang berada di kawasan Gading Serpong, Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Tangerang, pada Senin (3/11/2025) lalu.

Baca juga: 2 Kasus Pelajar Tewas Jatuh dari Gedung Sekolah, Pj Gubernur DKI Minta Disdik Evaluasi

“Benar, diduga jatuh dari lantai 8 (balkon luar) sekolah tersebut dan menimpa kanopi di pintu Kedatangan. Selanjutnya korban dibawa oleh pihak sekolah ke rumah sakit,” kata Kasi Humas Polres Tangerang Selatan AKP Agil dalam keterangannya.

Agil menerangkan, anggota polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tempat kejadian perkara (TKP). Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan terkait peristiwa tersebut.

“Hasil cek TKP dan keterangan saksi-saksi bahwa kejadian terjadi pada Senin, 3 November 2025 sekitar pukul 07.13 WIB,” ujar dia.

Meski begitu, belum diketahui pasti penyebab dari korban jatuh. Agil menuturkan, kasus tersebut masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Tangerang Selatan.