JAKARTA - Penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional ( Kompolnas ) sebagai lembaga independen seperti yang direkomendasikan Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) sejalan dengan keinginan masyarakat. Bahkan, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyebut Kompolnas harus seperti Komnas HAM.

"Masyarakat menginginkan lembaga Kompolnas yang independen. Pembentukan (Kompolnas) sekarang ini kan dengan Perpres, unsur pemerintah sangat dominan di Kompolnas. Yang diharapkan masyarakat, dia (Kompolnas) independen, sama seperti Komnas HAM," ujar Sugeng dalam program Sindo Sore, dikutip Kamis (7/5/2026).

Menurut Sugeng, Kompolnas seharusnya betul-betul terlepas dari pemerintah. "Menurut saya, apabila kelembagaan ini independen, apakah melalui perubahan revisi UU Polri, ditegaskan Kompolnas independen, atau dikeluarkan dari Undang-Undang Polri, dibentuk undang-undang baru, seperti itu, saya belum tahu penguatan itu modelnya seperti apa," ujarnya.

Terpisah, Dekan Fakultas Humum Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Auliya Khasanofa mengatakan, rekomendasi penguatan Kompolnas sudah tepat dan sesuai dengan tuntutan publik. Hanya saja, masyarakat menghendaki adanya pengawasan kepolisian yang benar-benar independen dan kuat, sehingga pengaturannya tidak cukup jika hanya bersifat parsial dengan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Polri.

"Maka hemat saya, bahwa Kompolnas sebagai lembaga pengawas eksternal memiliki peran strategis dalam mendorong profesionalisme dan akuntabilitas Polri, sehingga membutuhkan landasan hukum yang tegas dan terpisah. Oleh karena itu, Kompolnas seharusnya diatur melalui UU tersendiri agar memiliki legitimasi, kewenangan, serta mekanisme pengawasan yang jelas dan tidak terikat secara struktural dengan institusi yang diawasi," kata Auliya.

Dengan demikian, menurut Auliya, pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas merupakan langkah yang lebih tepat untuk menjawab tuntutan reformasi kepolisian dan memperkuat prinsip checks and balances dalam negara hukum.

Diketahui, satu di antara enam rekomendasi yang disampaikan KPRP adalah tentang penguatan Kompolnas. "Konsekuensi dari kedudukan Polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden harus diimbangi dengan penguatan lembaga Kompolnas sebagai lembaga independen, untuk memastikan bahwa Polri dalam melaksanakan tugas pokok fungsi dan kewenangannya berjalan efektif dan efisien, serta selaras dengan ketentuan perundang undangan dan harapan masyarakat," demikian rekomendasi tersebut.

Penguatan Kompolnas dimaksudkan agar dalam menjalankan tugasnya tidak hanya sebatas memberikan pertimbangan strategis di bidang administrasi Polri serta memberikan masukan terkait pemberhentian dan pengangkatan Kapolri, tetapi juga melakukan pengawasan terkait tata kelola di bidang pembinaan dan operasional Polri, serta investigasi dalam penegakkan kode etik profesi Polri.

Oleh karena itu, lembaga Kompolnas harus dilakukan pembenahan secara fundamental yang meliputi; kedudukan, komposisi keanggotaan, mekanisme pengangkatan, tugas dan wewenang serta pengelolaan anggaran. Hal ini mendudukkan Kompolnas menjadi lembaga independen yang sepenuhnya melaksanakan fungsi “check and balances” terhadap Polri dengan kewenangan yang putusannya bersifat mengikat.

JAKARTA - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso meminta kepada institusi Polri untuk tidak lagi melibatkan pasukan Brimob untuk menangani urusan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Hal ini menyusul kasus anggota Brimob Polda Maluku, Bripka Masias Sihaya (MS) yang diduga menganiaya Arianto Tawakal (14), pelajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kota Tual hingga tewas.

"Brimob itu tidak cocok untuk dihadapkan dengan warga sipil," kata Sugeng kepada wartawan, Minggu (22/2/2026).

Menurut dia, Brimob tidak terlatih untuk melakukan dialog dalam menjalankan tugasnya-tugasnya. Mereka adalah kekuatan 'pemukul' untuk Polri dalam berhadapan dengan gangguan keamanan dalam skala intensitas serius yang menggunakan senjata.

Dia pun mengaku setuju dengan munculnya desakan kepada Polri agar pasukan Brimob ditarik dari tengah masyarakat. Dalam hal ini, tidak dilibatkan dalam penanganan pelayanan kepada masyarakat.

"Karena Brimob ini adalah pasukan khusus Polri yang memiliki kemampuan tempur. Memang cocoknya untuk operasi-operasi yang melawan kombatan, seperti di Papua ya," ujarnya.

"Kalo dengan masyarakat, sama saja. Posisinya sebagai masyarakat berhadapan dengan kekuatan-kekuatan militeristik yang menjadi satu hal yang dilarang sejak reformasi," tuturnya melanjutkan.

JAKARTA - Indonesia Police Watch ( IPW ) mengajak masyarakat berperan aktif dalam pemberantasan narkoba dengan melaporkan kasus narkoba melalui layanan aduan yang telah disediakan oleh Polri. Alasannya kejahatan narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan korupsi .

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan, peredaran dan pemberantasan narkoba serta zat-zat adiktif lainnya tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Bukan hanya polisi sebagai penegak hukum. Ia juga mengapresiasi langkah Kabareskrim Polri yang membuka hotline layanan pengaduan untuk mengawasi dan juga melaporkan penyalahgunaan barang haram tersebut.

"Tanggung jawab sebagai warga negara ini sangat penting. Apa tanggung jawabnya, yaitu tidak bersentuhan dengan narkoba yang pertama, dan kedua tentu harus ikut membatasi dan juga memberikan informasi agar dapat melaporkan peredaran narkoba serta bandar-bandanya ditangkap," kata Sugeng, Jumat (24/10/2025). Baca juga: Kenapa Gembong Narkoba Fredy Pratama Belum Tertangkap? Bareskrim Ungkap Kendalanya

IPW juga mengapresiasi keberhasilan Polri dari Bareskrim bersama jajaran Polda seluruh Indonesia dalam pemberantasan narkoba yang baru dirilis Rabu (22/10/2025). Dalam kurun waktu Januari-Oktober 2025 pihak kepolisian berhasil mengungkap 38 ribu kasus dengan barang bukti 197 ton narkoba dari berbagai jenis serta menetapkan 51 ribu orang sebagai tersangka yang diantaranya 150 anak-anak.

Jumlah pengungkapan yang cukup besar tersebut kata Sugeng, Indonesia dalam darurat bahaya narkoba. "Pemberantasan narkoba ini sangat penting karena serangan narkoba lebih bahaya dari korupsi. Narkoba bisa melumpuhkan satu generasi bangsa," kata Sugeng.

"(Narkoba) Merusak dan daya rusaknya luar biasa, kalau sudah rusak itu menyebabkan pembiayaan yang besar. Selain penuhnya lapas yang harus dibiayai oleh negara, juga merusak mental para anak bangsa yang terkena narkoba," sambung pria yang berprofesi sebagai pengacara ini.

Lebih lanjut, ada beberapa catatan penting dalam pemberantasan narkoba. IPW mendukung dan mendorong penyalahguna narkoba yakni pemakai khususnya remaja dan anak-anak untuk tidak dilakukan proses pidana, tetapi direhabilitasi. Begitu juga dengan aparat yang terjerumus sebagai pemakai harus diberikan sanksi yang tegas. Oleh karenanya pentingnya kerjasama aparat penegak hukum dengan masyarakat dalam pembangunan rumah-rumah rehabilitasi secara swadaya.

"Tetapi tidak menjadi ajang permainan uang jadi harus direhbilitasi. Karena kalau diproses hukum akan menyebabkan lapas overload dengan mereka yang terkena kasus narkoba padahal hanya pengguna," ucapnya.

Bagi para pemakai yang terjerumus sebagai pengedar serta para bandar-bandar narkoba, IPW meminta agar diberikan hukuman berat. Sugeng juga meminta kepada Polri agar melakukan rotasi bagi perwira-perwira penyidik dari satuan kerja narkoba dan khususnya para penyidik di level Bintara.

"Perlu dilakukan satu rotasi penyidik narkoba bukan hanya perwira-perwiranya, di tingkat bawah (Bintara) mereka harus di rotasi karena bisa dsusupi oleh para bandar," tukasnya.

Seperti diketahui, Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono menyatakan pembuatan hotline pengaduan kasus narkoba sebagai upaya percepatan untuk pemberantasan narkoba. Menurutnya, perlu partisipasi aktif masyarakat untuk menggencarkan rencana itu.

"Pada kesempatan ini Direktorat Narkoba Bareskrim Polri telah membuka nomor hotline Dittipidnarkoba. Masyarakat yang mendapatkan informasi terkait peredaran narkoba, tolong bisa langsung dihubungi," kata Komjen Syahardiantono dalam jumpa pers, Rabu (22/10/2025).

Masyarakat yang ingin membuat pengaduan terkait adanya peredaran gelap narkoba dapat langsung melakukannya melalui aplikasi WhatsApp dengan menghubungi nomor 0823-1234-9494 yang aktif selama 24 jam. "Sampaikan langsung ke sini. 24 jam kita akan tindaklanjuti sesuai dengan komitmen kita," tegasnya.

Bukti nyata keseriusan dan komitmen Polri dalam pemberantasan narkoba tidak hanya gencar dilakukan di luar, namun juga di dalam internal kepolisian. Dirinya tidak segan menindak tegas anggota yang terbukti melakukan pelanggaran.

Masyarakat lanjut Komjen Syahar dapat ikut mengawasi dan melapor jika menemukan anggota Polri yang terlibat pelanggaran. Laporan tersebut, dapat langsung disampaikan kepada Divisi Propam Polri. Sita Sejumlah Barang Milik Sandra Dewi, Kejagung: Terima Uang dari Suaminya

"Dari Divisi Propam juga ada, tadi sudah saya sampaikan kita tindak tegas terhadap pelanggaran di internal kita. Nomornya 0813-1917-8714. Ini Bagyanduan (Bagian Pelayanan Pengaduan) Divisi Propam Polri. Saya harapkan nomor ini bisa membantu memperlancar dalam rangka penegakan hukum narkoba," tandasnya.

Jenderal bintang tiga ini menegaskan pesan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bahwa pihaknya akan memberantas peredaran narkoba dari hulu ke hilir. Termasuk menghentikan mata rantai peredaran dari produsen hingga pengguna ya dan pemberantasan akan dilakukan terus menerus.