Bisnis.com, BANDUNG--Potensi industri dan perdagangan di Jawa Barat (Jabar) selalu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Hanya saja, potensi ini belum sepenuhnya terekam secara optimal dalam data resmi. Pasalnya, data tersebut penting sebagai dasar perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jabar.
Oleh karena itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jabar mengambil langkah cepat dengan mengonsolidasikan seluruh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota se-Jabar untuk memperkuat akurasi data industri.

Kadisperindag Jabar Nining Yuliastiani menegaskan, kekuatan industri Jabar tidak akan terlihat secara utuh tanpa data yang lengkap di Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

“Sektor industri adalah penyumbang terbesar bagi perekonomian Jabar. Tetapi jika pelaporannya rendah, maka nilai tambah yang sesungguhnya tidak tertangkap. Kita menjadi undervalue, merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan kontribusi industri manufaktur mencapai Rp311,6 triliun atau 40,94% dari total PDRB Jabar," katanya, Rabu (3/12/2025).

Ia menambahkan bahwa banyak produksi industri di Jabar berbeda dari yang tercatat akibat rendahnya pelaporan.

“Untuk mengejar target pertumbuhan Triwulan IV, kita tidak bisa mengandalkan pembangunan fisik. Satu-satunya cara adalah capturing data, mengambil data yang selama ini belum dilaporkan,” tegasnya.

Data terakhir menunjukkan tingkat pelaporan SIINas baru mencapai 33,5%. Rendahnya kepatuhan pelaku industri ini membuat perhitungan PDRB daerah tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

Mengenai arah kebijakan, Nining menyampaikan bahwa Disperindag Jabar telah menyiapkan langkah percepatan pemanfaatan SIINas, mulai dari penyebaran informasi melalui e-mail dan WhatsApp, sosialisasi dan bimbingan teknis pendaftaran akun SIINas dan pelaporan triwulanan SIINas hingga pembukaan helpdesk untuk memudahkan industri dalam proses pendaftaran maupun pelaporan.

Ia menegaskan bahwa kabupaten/kota pun perlu terjun langsung mengawal industri di wilayah masing-masing agar tidak ada potensi data yang hilang atau tidak tercatat. Menurutnya, setiap pelaporan yang masuk merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan data industri yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, konsolidasi untuk pembukaan akses pasar dan fasilitasi ekspor pada tahun mendatang juga menjadi bagian dari agenda tindak lanjut, disertai dorongan agar BPS daerah memperoleh akses SIINas demi mempercepat sinkronisasi data.

Dalam sesi diskusi, Ketua Tim Industri dan PEK dari BPS Jabar, Marisa menegaskan bahwa SIINas merupakan salah satu sumber utama dalam menyusun PDRB sehingga rendahnya pelaporan menyebabkan gambaran ekonomi daerah menjadi bias.

“Integrasi data SIINas-BPS masih memerlukan penguatan karena belum adanya identifikasi tunggal yang memadai untuk pemadanan data,” ujarnya.

Sementara itu, Statistisi Ahli Muda dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Perindustrian, Nona Widharosa menjelaskan bahwa beberapa pembaruan sistem SIINas disampaikan, termasuk peningkatan validasi isian untuk memastikan kualitas data yang lebih konsisten.