Bisnis.com, TANJUNG PINANG - Badan Pusat Statistik (BPS) memulai pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) secara door to door pada 15 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan SE2026 sangat strategis karena merekam kondisi terkini perekonomian Indonesia mulai dari transformasi digital, dampak pandemi, hingga perubahan struktur ekonomi.

Menurutnya, hasil sensus ini akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga provinsi dan kabupaten/kota.

Untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan, BPS melakukan pencanangan SE2026 secara serentak di berbagai daerah.

Secara langsung, Amalia hadir dalam pencanangan SE2026 di Provinsi Kepulauan Riau pada Selasa (17/6), setelah sebelumnya menghadiri pencanangan pertama di Provinsi Sulawesi Selatan pada 10 Juni 2026.

Pencanangan SE2026 di Kepulauan Riau berlangsung di Aula Wan Seri Beni, Kota Tanjung Pinang. Hadir dalam acara itu Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepulauan Riau Dewi Kumalasari, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Misni, para bupati dan wali kota se-Kepulauan Riau, Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau Toto Haryanto Silitonga, serta para petugas Sensus Ekonomi 2026.

Amalia menyampaikan apresiasi atas komitmen kepala daerah di Kepulauan Riau dalam mendukung pelaksanaan SE2026, salah satunya melalui penerbitan Surat Edaran tentang dukungan pelaksanaan sensus.

“Sensus ekonomi hadir untuk mengasah permata biru [Kepulauan Riau] di gerbang utara Indonesia,” ujarnya dalam acara Pencanangan SE2026 di Tanjung Pinang, Rabu (17/6).

Amalia menjelaskan Kepulauan Riau mencatat pertumbuhan ekonomi lebih dari 7% pada triwulan 1/2026, menjadikannya provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kelima secara nasional.

Oleh karena itu, dia mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif pada SE2026 melalui pesan TIR, yaitu Terima petugas SE2026, Isi data dengan benar, dan memastikan Rahasia responden terjaga keamanannya.

“Syarat sensus ekonomi dikatakan sukses ada dua, yaitu cakupan dan juga kualitas data,” kata Amalia.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan pentingnya SE2026 bagi kebijakan strategis di Provinsi Kepulauan Riau.

“Bagi kita di Provinsi Kepri, yang wilayah lautnya 98% dan 2% wilayah darat, Sensus Ekonomi ini juga hasilnya sangat penting bagi kita untuk menetapkan kebijakan ke depan berkaitan dengan pengembangan ekonomi maritim di Provinsi Kepulauan Riau,” ujarnya.

Ansar juga menginstruksikan seluruh bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, dan seluruh elemen pemerintahan untuk mendukung pelaksanaan SE2026.

Melalui SE2026, seluruh potensi dan dinamika ekonomi akan terukur sehingga membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

Sebelumnya, Kepala BPS RI juga menghadiri pencanangan SE2026 di Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Kota Makassar pada 10 Juni 2026 yang dihadiri antara lain Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, anggota DPRD Komisi A Kamaruddin, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini, serta jajaran Forkopimda.

Amalia menjelaskan Sulawesi Selatan memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian Pulau Sulawesi, yaitu mencapai 43,54%. Pada triwulan 1/2026, Sulawesi Selatan juga mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi keenam secara nasional, dengan mayoritas kabupaten/kota tumbuh di atas 6%.

“Potensi tersebut perlu terus didorong dan dikembangkan. Dalam hal ini, SE2026 berperan penting untuk mengidentifikasi berbagai aktivitas ekonomi yang ada di daerah sehingga dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” ujar Amalia.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman juga mengapresiasi dan mengarahkan jajaran kepala daerah untuk memanfaatkan data BPS sebagai kompas pembangunan.

“Kami kalau bisa menitipkan juga beberapa poin dalam Sensus Ekonomi saat ini, terutama yang kami butuhkan adalah pemetaan perekonomian masyarakat, jenis usaha masyarakat, dan siapa-siapa yang terlibat dalam usaha itu,” kata Andi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kereta api menjadi satu-satunya moda transportasi penumpang yang mengalami pertumbuhan pada April 2026 di tengah penurunan jumlah penumpang pada moda transportasi lainnya setelah berakhirnya periode Ramadhan dan Hari Raya Idulfitri.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini mengatakan, jumlah keberangkatan penumpang kereta api pada April 2026 mencapai 48,28 juta orang atau meningkat 7,65 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Jumlah penumpang angkutan udara domestik turun 15,85 persen menjadi 4,57 juta orang pada April 2026. Sementara itu, jumlah penumpang penerbangan internasional tercatat sebanyak 1,56 juta orang atau turun 1,78 persen dibandingkan April 2025." kata Pudji dalam konferensi pers, Selasa (2/6/2026).

Penurunan juga terjadi pada sektor transportasi laut dan penyeberangan.

Jumlah penumpang angkutan laut domestik tercatat sebanyak 2,93 juta orang atau turun 9,81 persen secara tahunan.

Adapun jumlah penumpang angkutan penyeberangan ASDP mengalami penurunan paling dalam, yakni 24,99 persen menjadi 4,69 juta orang.

Meski pergerakan penumpang cenderung melemah, aktivitas pengangkutan barang justru menunjukkan peningkatan pada sejumlah moda transportasi.

BPS mencatat volume barang yang diangkut melalui angkutan laut domestik mencapai 45,10 juta ton pada April 2026 atau naik 16,46 persen dibandingkan April tahun lalu.

Kenaikan juga terjadi pada angkutan barang menggunakan kereta api yang tumbuh 5,05 persen menjadi 6,18 juta ton.

Sementara itu, volume barang yang diangkut menggunakan angkutan udara domestik mengalami penurunan 6,73 persen menjadi sekitar 50.000 ton.

Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi padi nasional sepanjang Januari hingga Juli 2026 mencapai 38,11 juta ton gabah kering giling (GKG). Jumlah tersebut turun 0,13 juta ton GKG atau 0,34% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Pudji Ismartini, mengatakan penurunan produksi tersebut dipengaruhi oleh melemahnya produksi pada April 2026 serta berkurangnya potensi produksi selama Mei hingga Juli 2026.

“Dengan demikian, produksi padi sepanjang Januari hingga Juli 2026 diperkirakan mencapai 38,11 juta ton GKG atau mengalami penurunan sebesar 0,13 juta ton GKG atau 0,34% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2025,” kata Pudji dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

BPS mencatat produksi padi pada April 2026 sebesar 7,63 juta ton GKG. Angka tersebut turun 16,03% dibandingkan April tahun sebelumnya yang mencapai 9,09 juta ton GKG.

Selain itu, potensi produksi padi pada periode Mei hingga Juli 2026 diperkirakan mencapai 13,75 juta ton GKG. Jumlah tersebut lebih rendah 0,16 juta ton GKG atau turun 1,14% dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Penurunan produksi padi juga tercermin pada produksi beras untuk konsumsi pangan masyarakat. Pada April 2026, produksi beras tercatat sebesar 4,40 juta ton, turun 16,00% dibandingkan April 2025 yang mencapai 5,23 juta ton.

Sementara itu, potensi produksi beras selama Mei hingga Juli 2026 diperkirakan sebesar 7,92 juta ton. Angka tersebut turun 0,09 juta ton atau 1,16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Dengan demikian, produksi beras sepanjang Januari hingga Juli 2026 diperkirakan mencapai 21,95 juta ton atau mengalami penurunan sebesar 0,08 juta ton atau 0,35% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2025,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan kondisi ketenagakerjaan terkini. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan penduduk dengan status bekerja pada Februari 2026 tercatat sebesar 147,67 juta orang.

"Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2026 adalah 4,68 persen. Dari total angkatan kerja sebanyak 154,91 juta orang, terdapat 7,24 juta orang di antaranya yang masih menganggur," ujar Amalia dalam konferensi pers terkait pertumbuhan ekonomi di kantor BPS, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026).

Amalia menyampaikan, jumlah pengangguran secara absolut turun 0,035 juta orang pada periode Februari 2025-Februari 2026. Menurut dia, penyerapan tenaga kerja masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan besar dan eceran, dan industri. "Ketiga sektor tersebut menyerap 60,29 persen tenaga kerja nasional pada Februari 2026," ucapnya.

Amalia menjelaskan, jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan formal maupun informal mengalami peningkatan selama Februari 2025-Februari 2026. Dia menyebut, pekerja formal meningkat dari 59,19 juta orang menjadi 59,93 juta orang. Sedangkan pekerja informal meningkat dari 86,58 juta orang menjadi 87,74 juta orang.

Amalia menyebutkan, seseorang yang bekerja setidaknya satu jam dalam seminggu termasuk dalam kategori penduduk bekerja, sesuai standar International Labour Organization (ILO). BPS, lanjut dia, membagi penduduk bekerja ke dalam tiga kategori.

Di antaranya, pekerja penuh waktu (jam kerja minimal 35 jam per pekan); pekerja paruh waktu (jam kerja kurang dari 35 jam per pekan, tetapi tidak mencari pekerjaan, dan tidak bersedia menerima pekerjaan lain); serta setengah pengangguran (jam kerja antara 1-34 jam per pekan, dan masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan lain).

"BPS mencatat, Februari 2026, proporsi pekerja penuh sebesar 66,77 persen, pekerja paruh waktu 25,97 persen, dan setengah pengangguran 7,27 persen. Proporsi pekerja penuh pada Februari 2026 tercatat lebih tinggi dibandingkan Februari 2025 yang sebesar 66,19 persen," kata Amalia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lonjakan mobilitas masyarakat pada Maret 2026 saat periode Idul Fitri. Peningkatan terjadi di hampir seluruh moda transportasi.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyebut jumlah penumpang kereta menjadi yang tertinggi. Angkanya mencapai 48,14 juta orang atau naik 17,76 persen dibandingkan Maret 2025.

“Selama bulan Maret 2026, periode perayaan hari raya Idul Fitri, jumlah keberangkatan penumpang di seluruh moda transportasi meningkat,” ujar Ateng dalam rilis BPS di Kantor BPS Pusat pada Senin (4/5/2026).

Moda transportasi lain juga mencatat kenaikan. Angkutan udara domestik mencapai 5,62 juta penumpang atau tumbuh 32,35 persen. Angkutan laut domestik mencapai 3,12 juta penumpang atau naik 26,72 persen.

Angkutan udara internasional mencatat 1,54 juta penumpang atau naik 8,14 persen. Lonjakan tertinggi terjadi pada penyeberangan dengan 7,06 juta penumpang atau naik 72,73 persen.

Kinerja angkutan barang juga meningkat. Angkutan laut domestik mengangkut 43,24 juta ton barang atau naik 2,92 persen. Angkutan kereta mengangkut 5,84 juta ton barang atau tumbuh 0,99 persen.

Angkutan udara domestik mencatat penurunan. Volume barang tercatat 53 ribu ton atau turun 15,74 persen dibandingkan tahun lalu.

Sektor pariwisata ikut menguat. Kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,09 juta kunjungan atau naik 10,50 persen pada Maret 2026.

Jumlah kunjungan Januari hingga Maret mencapai 3,44 juta atau tumbuh 8,62 persen. Wisatawan asal Malaysia mendominasi dengan 186,53 ribu kunjungan. Australia menyusul 130,72 ribu. Singapura mencapai 102,82 ribu kunjungan.

Pergerakan wisatawan nusantara melonjak tajam. Jumlah perjalanan mencapai 126,34 juta atau naik 42,10 persen pada Maret 2026.

Total perjalanan Januari hingga Maret mencapai 319,51 juta atau tumbuh 13,14 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia pada Maret 2026 sebesar 22,53 miliar dollar AS. Angka ini turun 3,10 persen dibandingkan Maret 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menyebut penurunan terjadi pada ekspor migas dan nonmigas.

"Nilai ekspor migas tercatat sebesar 1,28 miliar dollar AS atau turun 11,84 persen secara tahunan. Sementara itu, ekspor nonmigas mencapai 21,25 miliar dollar AS atau turun 2,52 persen," katanya dalam rilis BPS di Kantor BPS Pusat pada Senin (4/5/2026).

Secara kumulatif, nilai ekspor periode Januari hingga Maret 2026 mencapai 66,85 miliar dollar AS. Angka ini naik tipis 0,34 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Ekspor migas tercatat 3,25 miliar dollar AS atau turun 10,58 persen. Ekspor nonmigas justru naik 0,98 persen menjadi 63,60 miliar dollar AS.

Tujuan utama ekspor nonmigas menunjukkan variasi kinerja. Ekspor ke Tiongkok mencapai 16,50 miliar dollar AS atau naik 17,49 persen. Ekspor ke India dan ASEAN juga meningkat.

Ekspor ke Amerika Serikat dan Uni Eropa mengalami penurunan pada periode yang sama.

Sektor industri pengolahan menjadi pendorong utama ekspor nonmigas secara kumulatif. Sektor ini memberi andil 3,15 persen terhadap pertumbuhan.

Komoditas penopang meliputi nikel, kimia dasar organik berbasis hasil pertanian, minyak kelapa sawit, kimia dasar organik lainnya, serta semikonduktor dan komponen elektronik.

Penurunan ekspor Maret 2026 dipicu pelemahan sejumlah komoditas nonmigas. Lemak dan minyak hewan nabati turun 27,02 persen dengan andil negatif 3,52 persen.

Ekspor kakao dan olahannya turun 50,89 persen dengan andil 0,75 persen. Ekspor kopi, teh, dan rempah turun 54,69 persen dengan andil negatif 0,68 persen.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membantah anggapan bahwa Indonesia tengah mengalami deindustrialisasi, menyusul munculnya narasi penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian nasional.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief menegaskan, sejumlah indikator yang kerap dijadikan dasar klaim deindustrialisasi tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil industri manufaktur saat ini. “Kami membantah adanya deindustrialisasi,” ujarnya di Kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (29/5/2026).

Febri menyebut, terdapat beberapa indikator yang selama ini dijadikan dasar untuk menilai kondisi deindustrialisasi. Pertama, penurunan kontribusi produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan terhadap PDB nasional.

Faktanya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2025, kontribusi industri pengolahan terhadap PDB tercatat sebesar 19,07%, yang menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

“Kalau ada ekonom atau pengamat yg mengambil data kontribusi PDB Industri Pengolahan 2001-2025 maka data kontribusi tersebut tidak dapat diperbandingkan karena konsep, definisi dan metodologi perhitungan Industri Pengolahan telah berubah dan,” tegas Febri.

Sebagai contoh, periode 2001-2009, PDB nasional hanya dihitung dari sembilan lapangan usaha utama dimana Industri Pengolahan termasuk satu dari sembilan lapangan usaha. Namun sejak 2010 hingga 2024, konsep dan definisi Industri Pengolahan berubah dan kemudian terpecah menjadi empat lapangan usaha yakni, pertama Industri Pengolahan itu sendiri, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, dan daur ulang, ketiga sektor informasi dan komunikasi dan keempat sektor jasa lainnya.

Selain berubah konsep dan definisi, metodologi perhitungan PDB juga berubah pada 2009. Metodologi perhitungan PDB sampai 2009 didasarkan pada perhitungan harga produsen, sedangkan pada 2010 perhitungan PDB didasarkan pada harga dasar.

Kedua perubahan ini menyebabkan perhitungan PDB Industri Pengolahan menjadi mengecil dan pada akhirnya persentase PDB Industri Pengolahan terhadap PDB nasional juga ikut mengecil.

“Akibat perubahan konsep, definisi dan metodologi perhitungan PDB industri pengolahan menyebabkan nilai PDB dan kontribusi PDB industri pengolahan turun dari perhitungan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, tidak apple to apple kalau kita bandingkan kontribusi PDB Industri Pengolahan sebelum dan sesudah tahun 2009 atau pada periode adanya perubahan hal tersebut,” katanya.

Lebih lanjut, dia menerangkan, apabila diperbandingkan kontribusi PDB pada tahun-tahun dalam periode yang sama, misalnya, periode sejak kuartal I/2022 sampai kuartal IV/2025, maka akan ditemukan tren menaik atau tren positif pada data kontribusi PDB Industri Pengolahan terhadap PDB Nasional.

Kenaikan kontribusi tersebut didorong oleh kombinasi pemulihan pascapandemi, efektivitas kebijakan hilirisasi industri, serta penguatan konsumsi domestik. Selain itu, kebijakan hilirisasi dinilai berhasil meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, sementara permintaan domestik yang kuat menjaga stabilitas sektor manufaktur.

Indikator kedua yang dijadikan alasan deindustrialisasi yakni pertumbuhan manufaktur yang berada di bawah 50% pertumbuhan ekonomi nasional.

Terkait hal ini, Febri menyebut kinerja manufaktur selama ini masih berada di atas ambang batas indikator deindustrialisasi. Dengan pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata sekitar 5%, sektor manufaktur masih mampu tumbuh di kisaran 4% hingga 6%. “Jadi tidak terjadi indikasi yang kedua ini,” katanya.

Indikator ketiga adalah perpindahan tenaga kerja dari industri ke sektor nonmanufaktur. Menjawab hal ini, Kemenperin katanya mencatat tidak terjadi shifting atau pergeseran tenaga kerja dari sektor industri pengolahan yang berjumlah 21,6 juta orang ke sektor lainnya seperti sektor jasa.

Sebaliknya, jumlah tenaga kerja di industri justru terus bertambah setiap tahun. Peningkatan tenaga kerja di sektor jasa, menurutnya lebih disebabkan oleh masuknya angkatan kerja baru yang tidak seluruhnya dapat diserap oleh industri manufaktur.

“Kami menegaskan bahwa manufaktur Indonesia tidak mengalami gejala deindustrialisasi dini apalagi deindustrialisasi,” tegas Febri lagi.

Kontribusi industri manufaktur terhadap perekonomian nasional terus menunjukkan tren positif.

Tren terlihat dari data yang diubah metodologi dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB).

Perubahan metodologi tersebut mencakup peralihan dari PDB seri 2000 ke seri 2010. Pada seri sebelumnya, perhitungan nilai tambah menggunakan harga produsen, yakni harga setelah intervensi pemerintah seperti pajak dan subsidi.

Sementara itu, pada seri 2010, pendekatan yang digunakan adalah harga dasar, yang mencerminkan nilai keekonomian barang dan jasa sebelum intervensi pemerintah.

Penyesuaian metode statistik sejak 2010 ini menjadi bagian dari dinamika yang memperlihatkan ketahanan sektor industri pengolahan dalam menopang ekonomi Indonesia.

Selain itu, cakupan pembentukan PDB juga diperluas. Pada periode 2001-2009, PDB nasional hanya dihitung dari sembilan lapangan usaha utama. Namun sejak 2010 hingga 2024, cakupan tersebut meningkat menjadi 21 kategori lapangan usaha (kategori A-U).

Perubahan klasifikasi ini sempat mempengaruhi kontribusi industri pengolahan, yang tercatat mengalami penurunan pada 2010 akibat peningkatan nilai sektor lain seperti perdagangan, konstruksi, pertambangan, serta jasa keuangan dan real estate.

Meski demikian, kontribusi industri pengolahan tetap berada pada level signifikan. Seperti dikutip dari data BPS, pada awal 2000-an kontribusi sektor ini masih berada di kisaran 28-29 persen, bahkan mencapai sekitar 29,05 persen pada 2001 dan 28,72 persen pada 2002.

Angka tersebut kemudian mengalami tren penurunan bertahap hingga berada di kisaran 19-20 persen dalam satu dekade terakhir, termasuk sekitar 19,7 persen pada 2019 dan 19,87 persen pada 2020

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, tren kembali menunjukkan penguatan, dengan kontribusi industri pengolahan tercatat meningkat dari sekitar 18,34 persen pada 2022 menjadi 18,67 persen pada 2023, lalu naik lagi menjadi 18,98 persen pada 2024 dan mencapai sekitar 19,07 persen pada 2025. Tren kenaikan ini berlanjut hingga saat ini seiring kuatnya fundamental ekonomi nasional.

Kenaikan tersebut didorong oleh kombinasi pemulihan pascapandemi, efektivitas kebijakan hilirisasi industri, serta penguatan konsumsi domestik. Selain itu, kebijakan hilirisasi dinilai berhasil meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, sementara permintaan domestik yang kuat menjaga stabilitas sektor manufaktur.

Sebagai contoh perbandingan, angka kontribusi semua sektor ke PDB di tahun 2010 bila menggunakan metodologi seri 2000 hanya sebesar Rp6.446,9 triliun, namun bila menggunakan metodologi seri 2010 kontribusi tercatat Rp6.864,1 triliun di periode yang sama.

Industri pengolahan sendiri tercatat memiliki kontribusi tertinggi di tahun tersebut yakni sekitar 22-24 persen dari total PDB

Dengan perkembangan ini, Febri Hendri, Staf Khusus Menteri Perindustrian dan juga juru bicara Kementerian Perindustrian menyebut industri pengolahan tetap menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

"Kalau ada ekonom atau pengamat yang menyebut kontribusi PDB industri pengolahan menurun dengan mengambil data 2001-2005 tidak bisa dibandingkan itu," katanya Rabu (29/4).

Ia justru mengatakan kontribusi industri pengolahan ke ekonomi dalam negeri justru meningkat.

"Hanya periode 2022, 2023, 2024 itu meningkat, setelah covid, dan Pak Menteri (Agus Gumiwang Kartasasmita) memimpin, industrinya meningkat," katanya.

PS ketika menghitung podb, mereka punya konsep defisini lapangan usaha dan metode perhiytungan dan itu berubah drwaktu ke waktu, misalnyua 2009 bps ubah kbli di mana industri pengolahan dipecah jd bbrp sub sektor yang setara industri pengolahan. jd industri pengilaha dipecah jd industri pengolahan sndiri dan kemudian sub sektor misalnya e.

jadi perhitungan pdb sebelum 2009, itu memaskkuan 3 sektor ekonomi shgga pdb membesar, ketika membesar, maka kontribusi pdb juga membesar. perubahan diubah 2020. oleh karena itu perhitungan tiap peride perubahan tidak bisa dibandingkan.

kontribusi pdb menurun tdk bisa dibandingkan dgn periode tertentu, krn tak apple to apple. hanya periode 2022, 2023, 2024 itu meningkat, setelah covbid, dan pak menteri AGK memimpin dan industrinya meningkat.

jadi klo ada ekonom atau pengamat katakan kontribusi pdb industri pengolahan menurun, ambil data 2001-2005 gak bisa dibandingkan itu.

Beberapa hari setelah peringatan Hari Kartini berlalu, refleksi yang lebih mendalam justru menjadi semakin relevan. Pertanyaan yang patut diajukan bukan lagi sekadar bagaimana kita memperingatinya, tetapi sejauh mana semangat emansipasi telah benar-benar terintegrasi dalam sistem sosial dan ekonomi kita. Dalam konteks ini, Kartini tidak cukup dimaknai sebagai symbolic commemoration, melainkan sebagai bagian dari ongoing agenda pembangunan yang menuntut capaian nyata dan terukur.

Dalam kerangka pembangunan modern, keberhasilan emansipasi tidak hanya berhenti pada perluasan akses, tetapi juga pada kualitas outcomes yang dihasilkan. Oleh karena itu, capaian perempuan Indonesia hari ini perlu dibaca melalui pendekatan berbasis data yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga analitis dan berorientasi kebijakan.

Jika kita menengok data, terdapat alasan kuat untuk bersikap optimistis. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah perempuan Indonesia meningkat dari 8,07 tahun pada 2020 menjadi 8,79 tahun pada 2025. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan yang signifikan dalam human capital formation. Pendidikan dalam hal ini tidak hanya menjadi instrumen mobilitas sosial, tetapi juga fondasi utama dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja.

Di balik angka tersebut, terdapat transformasi sosial yang lebih luas. Jutaan perempuan kini memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan formal. Hal ini menciptakan expanded opportunities yang memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam berbagai sektor pembangunan. Dalam perspektif ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia perempuan merupakan bentuk investasi jangka panjang yang memberikan returns tidak hanya pada individu, tetapi juga pada perekonomian nasional.

Apa yang dahulu diperjuangkan Kartini kini telah berkembang menjadi realitas yang semakin inklusif. Perempuan Indonesia tidak hanya memperoleh akses terhadap pendidikan, tetapi juga menunjukkan kapasitas yang kuat dalam berbagai bidang. Mereka hadir sebagai tenaga profesional, akademisi, wirausahawan, hingga pemimpin di berbagai sektor strategis. Ini merupakan indikasi bahwa proses pemberdayaan telah bergerak dari tahap akses menuju tahap aktualisasi.

Namun demikian, kemajuan ini juga membuka ruang refleksi yang lebih substansial. Pertanyaan utama saat ini bukan lagi soal akses ke pendidikan, melainkan bagaimana memastikan bahwa capaian tersebut dapat terkonversi menjadi economic participation yang setara dan berkualitas.

Data menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pasar kerja terus mengalami peningkatan. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional mencatat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan pada Agustus 2025 sebesar 56,63%. Angka ini mencerminkan peningkatan female labor force participation dalam beberapa tahun terakhir. Namun, jika dibandingkan dengan laki-laki yang berada pada kisaran 84,4%, terlihat adanya participation gap yang masih cukup lebar.

Kesenjangan ini memberikan sinyal adanya faktor struktural yang memengaruhi keterlibatan perempuan dalam pasar kerja. Dengan kata lain, tantangan yang dihadapi tidak lagi berkaitan dengan kapasitas individu, melainkan pada keberadaan structural barriers yang membatasi akses terhadap peluang ekonomi.

Menariknya, dari sisi pendidikan, kesenjangan antara laki-laki dan perempuan semakin mengecil. Selisih rata-rata lama sekolah kini hanya sekitar 0,56 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa dari perspektif human capital endowment, perempuan Indonesia telah berada pada posisi yang semakin kompetitif. Bahkan, dalam beberapa kelompok tertentu, capaian perempuan telah melampaui laki-laki.

Kondisi ini mencerminkan bahwa Indonesia sedang berada dalam fase transisi penting, yaitu pergeseran dari perluasan akses menuju optimalisasi peran. Tantangan kebijakan saat ini adalah memastikan adanya keterkaitan yang kuat antara peningkatan kualitas pendidikan dengan peluang ekonomi yang tersedia, atau dalam istilah pembangunan dikenal sebagai linkage between supply and demand di pasar tenaga kerja.

Dari sisi struktur ketenagakerjaan, sekitar 39,90% pekerja pada 2025 adalah perempuan. Angka ini menunjukkan bahwa perempuan telah menjadi bagian penting dalam struktur labor market di Indonesia. Dengan komposisi penduduk yang relatif seimbang, peningkatan partisipasi perempuan ke depan akan menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi.

Lebih jauh, keterlibatan perempuan dalam ekonomi juga memiliki dampak yang lebih luas pada kesejahteraan rumah tangga. Berbagai studi menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan perempuan cenderung diikuti oleh peningkatan investasi pada pendidikan dan kesehatan keluarga. Hal ini menciptakan multiplier effect yang memperkuat kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan.

Dalam konteks global, peningkatan partisipasi perempuan dalam ekonomi sering dikaitkan dengan pertumbuhan yang lebih inklusif. Perempuan bukan hanya bagian dari tenaga kerja, tetapi juga agen perubahan yang mendorong inovasi, memperkaya perspektif, dan memperkuat ketahanan ekonomi. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan tidak hanya merupakan agenda sosial, tetapi juga strategi ekonomi yang rasional.

Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, terdapat beberapa area strategis yang perlu diperkuat.

Pertama, penguatan care economy. Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan memiliki peran dominan dalam pekerjaan domestik dan pengasuhan, yang sebagian besar bersifat unpaid work. Meskipun tidak tercatat dalam indikator ekonomi formal, kontribusi ini sangat penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.

Pendekatan kebijakan yang lebih progresif mulai mengarah pada pengakuan terhadap sektor ini. Penyediaan layanan penitipan anak, penerapan flexible working arrangement, serta kebijakan cuti pengasuhan yang lebih inklusif merupakan langkah konkret untuk mengurangi beban ganda yang sering dihadapi perempuan.

Kedua, perluasan akses ke sektor bernilai tambah tinggi atau high value-added sectors. Dengan meningkatnya tingkat pendidikan, perempuan memiliki peluang besar untuk masuk ke sektor strategis seperti teknologi, keuangan, dan industri kreatif. Namun, transisi ke sektor ini membutuhkan dukungan dalam bentuk peningkatan keterampilan melalui program upskilling dan reskilling.

Selain itu, peningkatan digital literacy juga menjadi kunci agar perempuan dapat beradaptasi dengan perubahan struktur ekonomi yang semakin berbasis teknologi. Semakin besar keterlibatan perempuan di sektor ini, semakin kuat kontribusinya terhadap transformasi ekonomi Indonesia.

Ketiga, penguatan ekosistem pasar kerja yang inklusif (inclusive labor market ecosystem). Hal ini mencakup praktik pengupahan yang adil, sistem promosi berbasis kinerja atau merit-based system, serta peningkatan representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan.

Lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya memberikan manfaat bagi perempuan, tetapi juga bagi organisasi secara keseluruhan. Berbagai studi menunjukkan bahwa keberagaman dapat menjadi competitive advantage yang meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan kinerja organisasi.

Dari perspektif makro, peningkatan partisipasi perempuan akan memperkuat labor supply, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dengan kata lain, pemberdayaan perempuan merupakan bagian integral dari strategi pembangunan nasional.

Refleksi pasca-Hari Kartini ini seharusnya membawa kita pada pemahaman bahwa perjuangan telah memasuki fase baru. Jika pada masa lalu fokusnya adalah membuka akses pendidikan, maka saat ini fokusnya adalah memastikan tercapainya equitable outcomes dalam bidang ekonomi.

Melanjutkan semangat Kartini hari ini berarti memastikan bahwa setiap capaian pendidikan menjadi jembatan menuju kesempatan ekonomi yang setara. Dengan pendekatan evidence-based policy dan kolaborasi yang kuat, Indonesia memiliki peluang besar untuk tidak hanya memperkecil kesenjangan, tetapi juga mengakselerasi pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Ketika perempuan maju, ekonomi tidak hanya tumbuh, tetapi juga menjadi lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Di situlah semangat Kartini menemukan relevansinya yang paling nyata, bukan hanya sebagai warisan sejarah, tetapi sebagai arah strategis dalam membangun masa depan bangsa.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai perdagangan Indonesia dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah pada Januari 2026 tetap signifikan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di wilayah tersebut.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, memaparkan nilai ekspor Indonesia ke beberapa negara Timur Tengah bervariasi.

Ekspor terbesar ditujukan ke Uni Emirat Arab sebesar US$367,5 juta, disusul Mesir senilai US$224,1 juta. Selanjutnya, ekspor ke Arab Saudi mencapai US$85,7 juta, sementara ekspor ke Iran tercatat sebesar US$18,5 juta.

“Dan ke Iran sendiri itu nilai ekspor kita 18,5 juta dolar AS pada kondisi Januari tahun 2026,” ujar Ateng di Kantor BPS, Jakarta, Senin (2/3/2026).

Dari sisi impor, Indonesia mencatat nilai pembelian barang terbesar berasal dari Arab Saudi sebesar US$391,4 juta, diikuti Uni Emirat Arab senilai US$355,2 juta.

Sementara itu, impor dari Oman mencapai US$131,1 juta dan impor dari Iran tercatat sebesar US$2,1 juta.

Sebelumnya, BPS mencatat total nilai impor Indonesia pada Januari 2026 mencapai US$21,20 miliar. Angka tersebut meningkat 18,21% dibandingkan Januari 2025 secara tahunan.

Tiga negara utama asal impor nonmigas Indonesia pada Januari 2026 adalah Tiongkok, Australia, dan Jepang dengan kontribusi gabungan mencapai 54,92%.

Tiongkok masih menjadi negara asal impor terbesar dengan nilai US$7,89 miliar atau setara 43,75%. Posisi berikutnya ditempati Australia sebesar US$1,07 miliar (5,92%) dan Jepang sebesar US$0,95 miliar (5,25%).

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan data calon penerima bantuan rumah rusak bencana Sumatera. Hingga saat ini, BPS telah merampungkan pemadanan data di 46 dari 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi, sementara 6 kabupaten/kota lainnya tidak mengusulkan data. Dari proses pemadanan tersebut, sebanyak 27.173 keluarga dinyatakan telah valid dan terverifikasi sebagai keluarga yang dapat diutamakan untuk menerima bantuan stimulan rumah terdampak bencana.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pembangunan Data Tunggal Bencana Sumatera merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat penanganan dan pemulihan pascabencana melalui data yang akurat, terintegrasi dan terpadu.

“BPS bertugas mengelola data, termasuk membangun data tunggal bencana melalui pendataan, pemutakhiran, integrasi, interoperabilitas, dan pemanfaatan data lintas kementerian dan lembaga agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran,” kata Amalia pada Press Conference Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Wilayah Sumatera di Jakarta, Rabu (11/2).

Amalia menjelaskan dari 115.417 record data awal yang diterima dari 46 kabupaten/kota, terdapat 6.706 record dengan NIK kosong, 4.219 record NIK tidak sesuai format, 3.043 record duplikat/ganda, dan 7.244 record NIK unik tidak padan. Setelah dipadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), diperoleh 94.205 NIK Unik Padan. Dari jumlah tersebut, diperoleh 90.066 keluarga unik di 46 kabupaten/kota yang mengirimkan usulan penerima bantuan pemerintah melalui Surat Keputusan (SK) bupati/walikota maupun SK yang ditandatangani oleh 3 pihak (kepala daerah, kepala kejaksaaan negeri, dan kapolres, red).

Ia menambahkan, berdasarkan hasil penunggalan di 25 kabupaten/kota yang ditandatangani oleh 3 pihak, diperoleh 28.259 jumlah keluarga unik. Dari angka tersebut, tingkat kerusakan rumah di 27.173 keluarga telah teridentifikasi. Secara rinci, 12.619 keluarga (46,44 persen) mengalami kerusakan ringan, 5.501 keluarga (20,24 persen) mengalami kerusakan sedang, 6.942 keluarga (25,55 persen) mengalami kerusakan berat. Selain itu, terdapat 202 keluarga (0,74 persen) yang rumahnya hanyut atau hilang, 1.909 keluarga (7,01 persen) mengalami kerusakan lainnya, serta 1.086 keluarga (3,84 persen) yang kerusakannya belum dapat ditentukan.

”Bagi yang kerusakannya belum dapat ditentukan, data nya kami kembalikan ke Pemda dan BPS daerah untuk divalidasi,” kata Amalia.

BPS akan terus melanjutkan pemadanan, verifikasi, dan validasi lampiran SK seiring dengan berlanjutnya pemasukan SK yang ditandatangani tiga pihak.

Sebagai koordinator bidang pengelolaan data pada Satgas Bencana pemerintah, BPS menyediakan 2 skema pengelolaan data bencana, yaitu data prabencana dan pascabencana. Pada tahap pascabencana, BPS melakukan respon cepat data melalui pendataan lapangan, pengumpulan data dari kementerian dan lembaga terkait, serta pengembangan dashboard data tunggal bencana.

Untuk mendukung pendataan lapangan, BPS menerjunkan sekitar 510 mahasiswa Politeknik Statistika STIS yang didampingi dosen dan pegawai BPS. Pendataan ini bertujuan memperoleh data kondisi masyarakat terdampak secara langsung dan memastikan tidak ada warga yang terlewat.

“Kami men-deploy 510 mahasiswa dan mahasiswi Polikteknik Statistika STIS untuk melaksanakan pendataan di lapangan,” ujar Amalia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 mencapai 5,11 persen, lebih tinggi dibandingkan 2024. Namun, pertumbuhan tak terjadi secara merata. Sejumlah wilayah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan 2024.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, ekonomi Indonesia secara spasial selama 2025 tumbuh di seluruh kelompok provinsi. “Ekonomi Indonesia secara spasial selama 2025 menunjukkan pertumbuhan di seluruh kelompok provinsi,” ujar Amalia dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Amalia menyampaikan, kelompok provinsi di Sulawesi mencatat pertumbuhan (c-to-c) tertinggi sebesar 6,23 persen, diikuti Jawa 5,30 persen, Bali dan Nusa Tenggara 4,87 persen, Sumatera 4,81 persen, serta Kalimantan 4,79 persen. Sementara itu, Maluku dan Papua menjadi wilayah dengan pertumbuhan terendah, hanya 1,44 persen.

Ekonomi di semua kelompok provinsi memang tumbuh. Tapi jika dibandingkan dengan data 2024, terdapat beberapa kelompok provinsi yang tumbuh lebih tinggi, sementara wilayah lainnya melambat.

Ekonomi di Pulau Jawa mencatat akselerasi paling menonjol dari 4,92 persen pada 2024 menjadi 5,30 persen pada 2025. Sumatera juga naik dari 4,45 persen menjadi 4,81 persen, disusul Sulawesi yang meningkat tipis dari 6,18 persen menjadi 6,23 persen.

Sebaliknya, Bali dan Nusa Tenggara melambat dari 5,04 persen menjadi 4,87 persen. Kalimantan turun cukup dalam dari 5,52 persen pada 2024 menjadi 4,79 persen pada 2025, sementara Maluku dan Papua mengalami penurunan paling tajam dari 7,81 persen menjadi 1,44 persen.

Amalia mengatakan, Pulau Jawa tetap memegang peranan terbesar dalam perekonomian nasional dengan kontribusi 56,93 persen. Posisi berikutnya ditempati Sumatera 22,22 persen, Kalimantan 8,12 persen, Sulawesi 7,22 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,82 persen, serta Maluku dan Papua 2,69 persen.

“Selama 2025, kelompok provinsi di Pulau Jawa mendominasi ekonomi Indonesia secara spasial dengan kontribusi mencapai 56,93 persen dan mencatat pertumbuhan sebesar 5,30 persen (c-to-c),” lanjut Amalia.

Amalia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,11 persen lebih tinggi dibandingkan capaian 2024 yang sebesar 5,03 persen. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Lainnya tumbuh paling tinggi sebesar 9,93 persen, sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 7,03 persen.

Pada kuartal IV 2025 terhadap kuartal IV 2024, ekonomi Indonesia tumbuh 5,39 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Transportasi dan Pergudangan meningkat paling tinggi sebesar 8,98 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 6,12 persen.

Amalia menambahkan,pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha, kecuali Pertambangan dan Penggalian yang terkontraksi 0,66 persen pada 2025. Lapangan usaha dengan pertumbuhan signifikan meliputi Jasa Lainnya 9,93 persen, Jasa Perusahaan 9,10 persen, serta Transportasi dan Pergudangan 8,78 persen, sementara Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran masing-masing tumbuh 5,30 persen dan 5,49 persen.

“Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2025 tidak menunjukkan perubahan berarti,” lanjut dia.

Ia mengatakan, perekonomian Indonesia masih didominasi Industri Pengolahan sebesar 19,07 persen, diikuti Perdagangan Besar dan Eceran 13,17 persen, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 13,10 persen, Konstruksi 9,83 persen, serta Pertambangan dan Penggalian 8,75 persen. Peranan kelima sektor tersebut mencapai 63,92 persen dari total PDB nasional.