JAKARTA - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal menyebut keputusan pemerintah menurunkan harga gas industri menjadi USD13 per MMBTU menurunkan ancaman Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK yang sebelumnya muncul. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu menyebut kebijakan ini membantu meredakan ancaman PHK , khususnya di sektor granit, keramik, dan tekstil.

Said mengatakan, penurunan harga gas merupakan hasil pembahasan dalam Satuan Tugas (Satgas) PHK yang dipimpin Menteri Sekretaris Negara bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Usulan dari pelaku usaha semula meminta harga gas diturunkan dari sekitar USD23 per MMBTU menjadi USD15 per MMBtu.

"Yang diminta oleh dunia usaha sebenarnya dari 23 US Dollar per MMBTU turun menjadi USD15 Dollar. Ternyata Presiden menurunkan lagi menjadi 13 US Dollar per MMBTU," ujar Said saat ditemui di Wisma Danantara, Rabu (1/7/2026).

Menurutnya, laporan yang diterima Satgas PHK menunjukkan perusahaan-perusahaan di sektor granit dan keramik mulai memperoleh ruang untuk memperbaiki struktur biaya setelah harga gas diturunkan. Kondisi tersebut membuat perusahaan memilih menahan rencana PHK.

"Laporan terakhir dua hari yang lalu, perusahaan-perusahaan granit dan keramik sementara ini lega di struktur biayanya dan tidak melakukan PHK," katanya.

Meski demikian, Said mengakui masih terdapat perusahaan yang melakukan efisiensi, salah satunya PT Granito. Namun, ia menegaskan jumlah pekerja yang terdampak jauh lebih kecil dibandingkan angka yang sempat beredar.

"Granito memang melakukan PHK, tetapi hanya ratusan pekerja. Itu pun karena perusahaan melakukan diversifikasi usaha ke produk asbes, bukan lagi berfokus pada granit," ujarnya.

Blok Masela Jadi Solusi, Purbaya Dorong Gas Murah buat Industri



Said menilai tantangan industri kini bergeser dari persoalan biaya energi menjadi persaingan dengan produk impor, terutama granit dan keramik asal China yang dijual dengan harga jauh lebih murah.

"Sekarang tantangannya setelah harga gas turun adalah menghadapi impor granit dan keramik yang harganya sekitar 50 persen lebih murah. Itu yang sedang didiskusikan oleh Satgas PHK," katanya.

Ia menambahkan, industri yang paling banyak memanfaatkan gas bumi non-subsidi berada di wilayah Jawa, terutama di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Karena itu, kebijakan harga gas dinilai sangat menentukan keberlangsungan sektor manufaktur di wilayah tersebut.

Menanggapi informasi bahwa tarif gas USD13 per MMBTU hanya berlaku untuk wilayah Jawa Barat, Said mengatakan pemahaman yang diperoleh Satgas PHK adalah kebijakan tersebut berlaku secara nasional.

"Kalau Satgas PHK menjelaskan seluruh Indonesia. Kalau nanti ada perbedaan tafsir, kami akan menanyakan langsung kepada Menteri ESDM," pungkas Said Iqbal.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai penurunan harga gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) untuk industri tak serta merta berdampak pada minat investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) Indonesia.
Adapun, pemerintah baru saja menurunkan harga LNG dari sekitar US$20-US$23 per MMBtu menjadi US$13 per MMBtu. Kebijakan penurunan harga ini berlaku untuk industri di wilayah Jawa bagian barat. Langkah penurunan harga juga diambil demi menjaga daya saing industri dan meredam risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani menjelaskan, peningkatan daya saing industri hilir dan keberlanjutan investasi di sektor hulu merupakan dua tujuan yang harus berjalan beriringan.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan industri pengguna gas yang kompetitif, sekaligus sektor hulu migas yang tetap menarik bagi investasi. Ini agar ketahanan energi dan keberlanjutan pasokan domestik dapat terjaga dalam jangka panjang.
"Kami melihat bahwa daya tarik investasi di sektor hulu tidak ditentukan oleh harga semata, melainkan oleh keseluruhan investment ecosystem," kata Shinta kepada Bisnis, Rabu (1/7/2026).
Dia menekankan bahwa minat investasi bergantung pada kepastian regulasi, keekonomian proyek, stabilitas kebijakan, dan kepastian kontrak jangka panjang.
Selain itu, investor juga akan mempertimbangkan skema fiskal yang kompetitif, kemudahan perizinan, ketersediaan infrastruktur, hingga kepastian pasar merupakan faktor-faktor yang sama pentingnya dalam membentuk investment attractiveness.
Oleh karena itu, implementasi kebijakan penurunan harga gas industri juga perlu didukung dengan mekanisme yang jelas, transparan, dan memberikan kepastian bagi seluruh pelaku dalam rantai nilai gas nasional.
Dengan pendekatan yang seimbang tersebut, Apindo meyakini Indonesia tetap dapat meningkatkan industrial competitiveness tanpa mengurangi daya tarik investasi di sektor hulu.
"Pada akhirnya, yang dibutuhkan adalah kebijakan yang menciptakan win-win outcome sehingga industri memperoleh pasokan energi yang kompetitif, reliable dan predictable, sementara investor tetap memiliki kepastian untuk mengembangkan proyek-proyek gas yang akan menopang kebutuhan energi nasional ke depan," jelas Shinta.
Lebih lanjut, Shinta menilai penurunan harga gas industri ini tentu memberikan sinyal positif. Ini menjadi bukti bahwa pemerintah mendengar kebutuhan untuk menjaga daya saing industri nasional di tengah tekanan biaya produksi yang semakin tinggi.
Kebijakan ini juga merupakan respons terhadap kondisi yang dalam beberapa waktu terakhir dihadapi industri, ketika keterbatasan realisasi pasokan gas pipa atau harga gas bumi tertentu (HGBT) menyebabkan sebagian kebutuhan harus dipenuhi melalui LNG/regasifikasi dengan harga yang jauh lebih tinggi.
"Dengan penurunan harga menjadi US$13 per MMBtu, berarti terdapat penurunan sekitar 35%–43% dibandingkan harga sebelumnya yang berada pada kisaran US$20–US$23 per MMBtu. Koreksi biaya energi ini cukup membantu memberikan ruang bagi industri untuk meningkatkan efisiensi operasional," jelas Shinta.
Namun demikian, dampaknya terhadap total biaya produksi akan berbeda pada setiap sektor usaha karena sangat bergantung pada intensitas penggunaan gas dalam proses produksinya.
Pada industri padat energi seperti keramik, kaca, baja, pupuk, petrokimia, pulp dan kertas, serta beberapa subsektor makanan-minuman dan tekstil, biaya gas merupakan salah satu komponen biaya produksi yang cukup dominan.
Oleh sebab itu, penurunan harga gas berpotensi akan memberikan dampak yang lebih nyata terhadap efisiensi biaya dan peningkatan daya saing pada sektor-sektor tersebut. Sementara, bagi sektor lainnya besarnya akan disesuaikan dengan struktur biaya masing-masing perusahaan.
Shinta menyebut, yang paling diharapkan adalah kebijakan ini dapat membantu memperbaiki cost competitiveness industri nasional. Menurutnya, penurunan biaya energi akan meningkatkan ruang bagi perusahaan untuk menjaga utilisasi produksi, mempertahankan margin usaha, meningkatkan daya saing ekspor, sekaligus memberikan ruang untuk melakukan business reinvestment dan ekspansi ketika permintaan mulai pulih.
Selain aspek harga, dunia usaha juga berharap implementasi kebijakan ini diikuti dengan kepastian realisasi pasokan gas.
"Bagi industri, keberlanjutan operasi tidak hanya ditentukan oleh harga energi yang kompetitif, tetapi juga oleh pasokan yang andal dan memiliki kepastian, sehingga perusahaan dapat menjalankan perencanaan produksi dan memenuhi komitmen kepada pelanggan secara optimal," kata Shinta.

Jakarta: Kebijakan pemerintah menurunkan harga gas bumi dan liquefied natural gas (LNG) untuk sektor industri dinilai dapat membantu menjaga daya saing manufaktur nasional di tengah tekanan biaya energi. Namun, dampaknya terhadap pergerakan pasar keuangan diperkirakan belum akan terlalu signifikan dalam jangka pendek.

Analis Mirae Sekuritas Novani Karina Saputri menjelaskan pemerintah memangkas harga gas industri dari kisaran USD20–23 per MMBTU menjadi sekitar USD13 per MMBTU melalui perluasan skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Menurut Novani, kebijakan tersebut tidak ditempuh melalui skema subsidi langsung, melainkan menggunakan mekanisme burden sharing yang melibatkan pemerintah, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), serta pelaku usaha di sektor midstream dan downstream. Skema itu dilakukan melalui penyesuaian penerimaan negara dan margin di sepanjang rantai pasok gas.

"Kebijakan ini hadir pada saat industri menghadapi tingginya biaya energi, melemahnya daya saing, serta meningkatnya risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama di sektor manufaktur yang sangat bergantung pada gas," ujar Novani.

Ia menambahkan, bagi industri yang menjadikan gas sebagai komponen utama produksi, biaya energi dapat menyumbang sekitar 30–50 persen dari total biaya operasional. Selama ini, harga gas yang lebih mahal dibandingkan negara-negara tetangga menjadi salah satu tantangan bagi daya saing industri nasional.

Dengan penurunan harga gas, beban operasional perusahaan diperkirakan akan berkurang sehingga margin usaha dapat membaik. Selain itu, kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga keberlangsungan produksi, mengurangi potensi penutupan pabrik, serta menekan risiko terjadinya PHK.

Dari sisi makroekonomi, Novani menilai kebijakan ini lebih berperan sebagai instrumen stabilisasi daripada pendorong pertumbuhan ekonomi yang besar.

"Jika risiko PHK di sektor industri intensif gas dapat ditekan, daya beli masyarakat berpotensi tetap terjaga sehingga konsumsi domestik tidak mengalami tekanan yang lebih dalam," katanya.

Meski demikian, ia menilai kontribusi kebijakan tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi nasional masih akan berlangsung secara bertahap. Efektivitasnya juga tetap bergantung pada pemulihan permintaan, baik dari pasar domestik maupun global.

Sementara itu, terhadap pasar keuangan, Novani berpandangan bahwa sentimen positif dari kebijakan HGBT belum cukup kuat untuk mengubah arah pergerakan pasar dalam waktu dekat.

"Pasar masih lebih dipengaruhi faktor-faktor makro, seperti volatilitas nilai tukar rupiah, tingginya premi risiko domestik, serta arus keluar dana asing yang masih berlangsung," jelasnya.

Karena itu, Novani tetap menyarankan investor menerapkan strategi investasi yang defensif. Salah satu alternatif yang dinilai menarik adalah memilih produk reksa dana dengan manajemen risiko yang baik serta memiliki rekam jejak kinerja yang konsisten mengungguli indeks acuannya berdasarkan indikator risk-adjusted return.

Ia juga menilai Reksa Dana Pasar Uang (RDPU) masih menjadi pilihan yang relevan pada kondisi pasar saat ini karena menawarkan tingkat likuiditas yang tinggi, volatilitas yang relatif rendah, serta potensi imbal hasil yang tetap kompetitif dibandingkan suku bunga deposito.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) menyatakan kesiapan penuh menjalankan kebijakan baru pemerintah terkait tata kelola harga gas bumi nasional, sebagai bagian dari komitmen menjaga keandalan pasokan gas bagi sektor industri di tengah dinamika harga energi global.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, setelah pemerintah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi industri, termasuk sektor keramik dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dalam kurun hampir 10 hari terakhir.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan penyesuaian harga gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) non-Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk industri dilakukan demi menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
“Atas dasar arahan Bapak Presiden, bahwa Presiden berkepentingan betul untuk menjaga industri dan lapangan pekerjaan, maka kami diperintahkan masukan dari industri itu kurang lebih sekitar US$15 sampai US$16 per MMBTU, tapi setelah kita menghitung dan kami sudah perkenalkan ke Bapak Presiden, (harga LNG) diturunkan menjadi US$13 per MMBTU," jelas Bahlil kepada awak media di Gedung Nusantara DPR, Jakarta, Senin (29/6).
Penyesuaian harga dilakukan melalui optimalisasi struktur biaya di seluruh rantai pasok LNG, mencakup harga gas hulu, biaya pemrosesan, serta komponen infrastruktur dan niaga, sehingga manfaatnya dapat diteruskan langsung kepada pelanggan industri. Penurunan ini berlaku bagi konsumen akhir LNG non-HGBT di wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, dari sebelumnya US$20,57 per MMBTU menjadi US$13 per MMBTU.
Pemerintah menegaskan penyelesaian dilakukan secara menyeluruh melalui tiga kategori pasokan, yakni HGBT, gas pipa non-HGBT, dan LNG non-HGBT. Harga gas HGBT tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, yaitu US$6,5 per MMBTU untuk bahan baku dan US$7 per MMBTU untuk bahan bakar. Untuk gas pipa non-HGBT di wilayah Jawa Barat, harga di tingkat pelanggan dipastikan tidak naik, rata-rata US$9,6 per MMBTU.
Bahlil menjelaskan pemerintah memahami kebutuhan industri atas pasokan energi yang kompetitif, namun di sisi lain produksi gas pipa dari energi fosil mengalami penurunan alamiah sehingga LNG menjadi bagian penting dari strategi pemenuhan gas nasional agar kegiatan industri tetap berjalan. Kementerian ESDM akan berkoordinasi dengan SKK Migas dan badan usaha terkait dalam pengaturan alokasi dan pelaksanaan kebijakan harga di lapangan.
"Kami berpandangan memastikan keberlanjutan lapangan pekerjaan itu merupakan bagian daripada tanggung jawab pemerintah," tegas Bahlil.
Direktur Utama PGN Arief K. Risdianto menyatakan perusahaan siap mengimplementasikan seluruh ketentuan yang ditetapkan pemerintah. "PGN menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, atas penetapan kebijakan tata kelola harga gas bumi nasional yang telah mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan secara berkeadilan," jelas Arief.
Sebagai Subholding Gas Pertamina dan badan usaha penyalur dan niaga gas, PGN menegaskan komitmennya menjaga pasokan tetap andal. "Kami akan terus memastikan pasokan gas bumi tetap andal, aman, dan berkelanjutan guna mendukung daya saing industri, memperkuat ketahanan energi nasional, serta memberikan manfaat bagi perekonomian dan masyarakat," ungkap Arief.

Bisnis.com,JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan harga gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) sebesar US$13 per MMBtu hanya berlaku untuk industri di daerah Jawa bagian barat.
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan, kebijakan itu diambil demi menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga gas bagi industri, kepastian pasokan, keberlanjutan pengelolaan gas bumi nasional.

Saat ini, lonjakan harga gas memang terjadi hanya pada gas hasil regasifikasi LNG, sementara harga gas bumi tertentu (HGBT) yang berasal dari gas pipa tetap berada di level US$6,5 hingga US$7 per MMBtu.

Namun, pasokan gas pipa untuk HGBT di wilayah Jawa bagian barat menurun. Imbasnya, pelaku industri terpaksa menggunakan LNG yang harganya naik ke kisaran US$20-US$23 per MMBtu.

Anggia menjelaskan, penurunan harga LNG menjadi ke level US$13 per MMBtu hanya berlaku bagi industri di wilayah Jawa bagian barat lantaran natural decline pasokan gas pipa terjadi di wilayah tersebut.
"Jadi kebijakan penetapan harga LNG sebesar US$13 per MMBtu ini enggak berlaku untuk seluruh industri ya. Hanya untuk secara spesifik untuk industri non-HGBT yang terdampak oleh penurunan pasokan gas pipa, khususnya di wilayah Jawa bagian barat," tutur Anggia ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (30/6/2026).
Dia menambahkan bahwa penurunan harga LNG diprioritaskan untuk dinikmati oleh industri padat karya, orientasi ekspor, dan punya ketergantungan yang sangat tinggi untuk energi gas sebagai bahan bakar utama dan proses.
"Jadi ini untuk memastikan pasokan LNG bagi industri biar tetap jalan, terjamin, meskipun kebutuhan terkait energi nasional yang lainnya tetap ada juga," kata Anggia.
Pemerintah resmi menurunkan harga LNG untuk industri ke level US$13 per MMBtu untuk menjaga daya saing industri dan meredam risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penurunan harga LNG merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Adapun, harga LNG untuk industri saat ini melonjak di kisaran US$20-US$23 per MMBtu.

"Diturunkan menjadi US$13 per MMBtu. Jadi dari [sebelumnya] US$20 sampai US$23 per MMBtu, sekarang diturunkan menjadi US$13," ucap bahlil dalam konferensi pers di Kompleks DPR RI, Senin (29/6/2026).

Dia lantas mengungkapkan bahwa konsekuensi penurunan harga gas industri tidak sepenuhnya ditanggung oleh satu pihak. Pemerintah membagi beban penyesuaian biaya mulai dari sisi hulu hingga hilir, termasuk memangkas porsi penerimaan negara dan meminta badan usaha mengefisienkan biaya operasional.

Dia menjelaskan, penurunan harga dilakukan melalui kontribusi seluruh pihak dalam rantai pasok gas. Dari sisi hulu, pemerintah mengurangi porsi bagi hasil yang menjadi hak negara, sementara kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) juga diminta ikut menyesuaikan margin.

Di sisi hilir, pemerintah meminta PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN dan PT Pertamina (Persero) melakukan efisiensi biaya agar harga jual LNG kepada industri dapat ditekan.

"Semuanya kena. Jadi bagian pemerintah dari hulunya itu kan ada bagian pemerintah. Kemudian, di hilir juga kita minta mereka untuk turunkan cost. Pertamina juga kita turunkan. Jadi baik dari KKKS-nya, pemerintahnya maupun dari PGN-nya juga kena pemotongan," kata Bahlil.

Bisnis.com,JAKARTA — Pemerintah resmi menurunkan harga gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) untuk industri menjadi US$13 per MMBtu. Langkah tersebut diharapkan dapat meredam risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), kendati mitigasi tetap perlu ditingkatkan agar pengurangan tenaga kerja tak meluas.

Kebijakan ini disambut positif oleh pelaku industri manufaktur, mengingat tekanan biaya energi yang kian terasa imbas gejolak geopolitik global. Risiko pengurangan produksi hingga PHK dinilai dapat dihindari seiring situasi yang lebih pasti.

Salah satu sektor yang menyambut positif kebijakan tersebut adalah industri keramik. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menilai penurunan harga LNG dan peningkatan alokasi harga gas bumi tertentu (HGBT) menjadi 50% memberikan kepastian usaha setelah industri menghadapi tekanan biaya energi dalam beberapa tahun terakhir.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan, kebijakan pemerintah menjadi sinyal positif bagi dunia usaha untuk kembali meningkatkan kapasitas produksi, sekaligus menjaga daya saing sektor manufaktur Tanah Air.

"Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah atas perhatian dan langkah cepat yang telah diambil. Kebijakan ini memberikan kepastian bagi dunia usaha, menjaga daya saing industri nasional, serta melindungi keberlangsungan lapangan kerja," kata Edy dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).

Lebih lanjut, pihaknya mencatat bahwa biaya gas selama ini menyumbang sekitar 50% dari total biaya produksi keramik. Dengan kombinasi penurunan harga LNG dan bertambahnya porsi HGBT, dia memperkirakan rata-rata harga gas yang dibayar industri dapat turun menjadi sekitar US$9,5 hingga US$10 per MMBtu.

Dengan demikian, kontribusi biaya energi terhadap struktur produksi pun diproyeksikan menyusut menjadi sekitar 38%-40%. Penurunan tersebut dinilai cukup signifikan untuk memperbaiki margin industri sekaligus mengurangi tekanan efisiensi yang selama ini memicu pengurangan tenaga kerja hingga PHK.

Meski demikian, dia berharap agar pemerintah kembali meningkatkan alokasi HGBT hingga 70%-80% seperti yang pernah diterapkan sebelumnya. Porsi tersebut dinilai lebih ideal untuk memperkuat daya saing manufaktur nasional di tengah ketatnya persaingan dengan produk impor, terutama dari Cina dan India.

Menurut Edy, kepastian pasokan gas yang lebih kompetitif dapat membuka kembali ruang ekspansi industri. Dia mengungkapkan rencana industri keramik nasional memiliki rencana penambahan kapasitas produksi sekitar 80 juta meter persegi pada periode 2025-2029 dengan nilai investasi mencapai Rp12 triliun serta potensi penyerapan sekitar 6.000 tenaga kerja baru.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani. Menurutnya, keputusan pemerintah menunjukkan adanya respons terhadap kebutuhan dunia usaha untuk menjaga daya saing industri nasional di tengah tingginya tekanan biaya produksi.

Dia mengatakan, selama beberapa waktu terakhir banyak industri harus menggunakan LNG hasil regasifikasi yang jauh lebih mahal karena keterbatasan realisasi pasokan gas pipa melalui skema HGBT.

"Dengan penurunan harga menjadi US$13 per MMBtu, berarti terdapat penurunan sekitar 35%-43% dibandingkan harga sebelumnya yang berada pada kisaran US$20-US$23 per MMBtu. Koreksi biaya energi ini cukup membantu memberikan ruang bagi industri untuk meningkatkan efisiensi operasional," katanya kepadaBisnis.

Meski demikian, Shinta menilai besarnya manfaat yang diperoleh setiap sektor tidak akan sama karena bergantung pada porsi penggunaan gas dalam proses produksi. Industri padat energi seperti keramik, kaca, baja, pupuk, petrokimia, pulp dan kertas, hingga sebagian subsektor makanan-minuman dan tekstil diperkirakan menjadi kelompok yang paling merasakan dampak kebijakan tersebut.

Menurutnya, penurunan biaya energi akan memperbaiki daya saing industri nasional dengan memberikan ruang bagi perusahaan menjaga tingkat utilisasi, mempertahankan margin usaha, meningkatkan daya saing ekspor, serta membuka peluang melakukan reinvestasi dan ekspansi ketika permintaan mulai pulih.

Namun, Apindo mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya ditentukan oleh penurunan harga gas. Dunia usaha juga membutuhkan kepastian realisasi pasokan agar perusahaan dapat menyusun perencanaan produksi secara lebih baik dan memenuhi komitmen kepada pelanggan.

Terkait berkurangnya potensi PHK, dia menilai tingginya biaya energi memang menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberlangsungan usaha, tetapi bukan satu-satunya. Keputusan perusahaan mempertahankan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh kondisi permintaan pasar domestik maupun ekspor, tingkat utilisasi kapasitas produksi, biaya logistik, suku bunga, nilai tukar, serta berbagai komponen biaya usaha lainnya.

“Kebijakan ini tentu dapat membantu mengurangi tekanan terhadap perusahaan dan berpotensi menekan risiko PHK, khususnya pada sektor-sektor yang selama ini paling terdampak oleh kenaikan harga gas. Namun, efektivitasnya akan semakin besar apabila diikuti dengan perbaikan iklim usaha secara menyeluruh,” tegasnya.

Di sisi lain, Apindo menilai peningkatan daya saing industri hilir tetap harus berjalan beriringan dengan keberlanjutan investasi di sektor hulu migas. Menurut Shinta, daya tarik investasi hulu tidak hanya ditentukan oleh harga gas, melainkan juga kepastian regulasi, keekonomian proyek, stabilitas kebijakan, skema fiskal yang kompetitif, kemudahan perizinan, infrastruktur, serta kepastian pasar.

“Karena itu, implementasi kebijakan penurunan harga gas perlu disertai mekanisme yang jelas, transparan, dan memberikan kepastian bagi seluruh pelaku dalam rantai nilai gas nasional,” imbuh Shinta.

Perkembangan PHK

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah pekerja yang terkena PHK telah mencapai sekitar 43.000 orang hingga Juni 2026. Angka tersebut masih bersifat sementara karena pemerintah terus memperbarui pendataan melalui portal Satu Data Ketenagakerjaan.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, sektor manufaktur menjadi salah satu kontributor utama terhadap meningkatnya jumlah PHK sepanjang semester pertama tahun ini.

"Kalau enggak salah 43.000-an sampai bulan Juni. Artinya kan kita selaluupdate, nanti dilihat saja itu," katanya di Kantor Pusat Pasar Kerja Kemnaker, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Menurut Anwar, pemerintah tidak hanya memantau perkembangan PHK, tetapi juga tengah melakukan pemetaan terhadap sektor-sektor yang mengalami tekanan paling besar agar langkah mitigasi dapat dilakukan secara lebih tepat.

Langkah mitigasi tersebut mencakup perlindungan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan, mulai dari masa transisi mencari pekerjaan baru, peningkatan kualitas pelatihan, hingga strategi menyerap angkatan kerja baru ke pasar kerja.

Selain memperkuat layanan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Kemnaker juga mengoptimalkan dialog sosial yang melibatkan pemerintah, pekerja, dan pengusaha melalui mekanisme bipartit maupun tripartit.

"Itu untuk mencarikan solusi-solusi yang optimal terkait dengan persoalan tersebut," tutur Anwar.

PGN mendukung penuh kebijakan tersebut dan siap mengimplementasikan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian ESDM.

Jakarta (ANTARA) - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menyatakan siap untuk menjalankan kebijakan penurunan harga liquefied natural gas (LNG) bagi industri, guna membantu menjaga daya saing, sekaligus menjamin keberlangsungan lapangan kerja di Indonesia.

"PGN menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, atas penetapan kebijakan tata kelola harga gas bumi nasional yang telah mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan secara berkeadilan," ujar Direktur Utama PGN Arief K Risdianto, dikutip dari laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diakses dari Jakarta, Senin.

Sebagai Subholding Gas Pertamina dan salah satu badan usaha penyalur dan niaga gas, PGN mendukung penuh kebijakan tersebut dan siap mengimplementasikan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian ESDM.

"Kami akan terus memastikan pasokan gas bumi tetap andal, aman, dan berkelanjutan guna mendukung daya saing industri, memperkuat ketahanan energi nasional, serta memberikan manfaat bagi perekonomian dan masyarakat," ujar Arief.

Kementerian ESDM menyiapkan langkah komprehensif untuk memenuhi kebutuhan gas bumi dalam negeri yang kompetitif bagi industri nasional.

Saat ini, kebutuhan gas bumi industri dipenuhi melalui tiga kategori utama, yaitu Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), gas pipa non-HGBT, dan LNG non-HGBT. Karena itu, penyelesaian dilakukan secara proporsional sesuai karakteristik pasokan, struktur biaya, dan kebutuhan masing-masing segmen industri.

Harga gas bumi HGBT tetap mengacu pada ketentuan Pemerintah, yaitu 6,5 dolar Amerika Serikat (AS) per MMBTU untuk gas yang digunakan sebagai bahan baku dan 7 dolar AS per MMBTU untuk gas yang digunakan sebagai bahan bakar.

Sedangkan untuk gas pipa non-HGBT yang ada di wilayah Jawa Barat, Pemerintah memastikan harga jual gas di tingkat pelanggan tidak mengalami kenaikan, yaitu rata-rata sebesar 9,6 dolar AS per MMBTU.

Sedangkan untuk pasokan gas berbasis LNG, Pemerintah mencermati adanya kenaikan harga LNG sebagai dampak dari fluktuasi harga minyak mentah.

Salah satu komponen pembentuk harga LNG berkaitan dengan harga minyak mentah, sehingga ketika harga minyak mengalami kenaikan, harga perolehan LNG juga ikut terdampak.

Karena itu, untuk kebutuhan gas non-HGBT yang bersumber dari LNG, Pemerintah menyiapkan skema penurunan harga.

Harga LNG non-HGBT di tingkat konsumen akhir di wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta saat ini berada pada kisaran 20,57 dolar AS per MMBTU akan diturunkan menjadi 13 dolar AS per MMBTU.

"Atas dasar arahan Bapak Presiden bahwa Presiden berkepentingan betul untuk menjaga industri dan lapangan pekerjaan, maka kami diperintahkan masukan dari industri itu kurang lebih sekitar 15 sampai 16 dolar per MMBTU, tapi setelah kita menghitung dan kami sudah perkenalkan ke Bapak Presiden, (harga LNG) diturunkan menjadi 13 dolar per MMBTU," ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Kebijakan ini merupakan bentuk kehadiran Pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga gas bagi industri, kepastian pasokan, keberlanjutan pengelolaan gas bumi nasional, serta daya saing industri dalam negeri yang berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas, termasuk penciptaan lapangan kerja.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut keputusan pemerintah memangkas harga gas industri menjadi US$13 per MMBtu, tetapi menekankan perihal kepastian pasokan gas agar kebijakan tersebut mampu memperkuat daya saing industri secara berkelanjutan.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyampaikan bahwa kebijakan itu menunjukkan bahwa pemerintah merespons kebutuhan industri yang selama ini menghadapi tekanan biaya produksi. Selama beberapa waktu terakhir, terbatasnya realisasi pasokan gas pipa dan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) memaksa sebagian industri beralih ke LNG hasil regasifikasi dengan harga yang jauh lebih mahal.

Menurutnya, penurunan harga gas dari kisaran US$20—23 per MMBtu menjadi US$13 per MMBtu dapat memberikan ruang penghematan ke angka 35% hingga 43%. Kondisi tersebut memberi ruang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi operasional.

"Langkah kebijakan penurunan harga gas industri ini tentu memberikan sinyal positif bahwa pemerintah mendengar kebutuhan untuk menjaga daya saing industri nasional di tengah tekanan biaya produksi yang semakin tinggi," kata Shinta kepada Bisnis, Senin (29/6/2026).

Dia lantas menjelaskan besarnya manfaat kebijakan tersebut akan berbeda pada setiap sektor, bergantung pada porsi penggunaan gas dalam proses produksi. Menurutnya, industri padat energi seperti keramik, kaca, baja, pupuk, petrokimia, pulp dan kertas, serta sebagian subsektor makanan dan minuman maupun tekstil diperkirakan memperoleh manfaat paling besar karena biaya gas menjadi komponen produksi yang dominan.

Shinta menilai penurunan biaya energi akan membantu perusahaan menjaga utilisasi produksi, mempertahankan margin usaha, meningkatkan daya saing ekspor, sekaligus membuka ruang untuk reinvestasi dan ekspansi ketika permintaan mulai pulih.

Meski demikian, pihaknya menggarisbawahi kepastian realisasi pasokan gas, lantaran keberlangsungan operasi industri tidak hanya ditentukan oleh harga yang kompetitif, tetapi juga pasokan yang andal sehingga perusahaan dapat menyusun rencana produksi dan memenuhi komitmen kepada pelanggan.

Dia juga menilai kebijakan tersebut berpotensi mengurangi risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama pada sektor yang paling terdampak kenaikan harga gas. Namun, dampaknya akan lebih optimal apabila diikuti perbaikan iklim usaha secara menyeluruh.

"Keputusan perusahaan dalam mempertahankan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh kondisi permintaan pasar domestik dan ekspor, tingkat utilisasi kapasitas produksi, biaya logistik, suku bunga, nilai tukar, serta berbagai biaya usaha lainnya," ujarnya.

Di sisi lain, Apindo menilai peningkatan daya saing industri hilir dan keberlanjutan investasi di sektor hulu migas harus berjalan seiring. Shinta mengatakan daya tarik investasi hulu tidak hanya ditentukan oleh harga gas, melainkan juga kepastian regulasi, keekonomian proyek, stabilitas kebijakan, kepastian kontrak jangka panjang, skema fiskal, kemudahan perizinan, infrastruktur, dan kepastian pasar.

Menurutnya, implementasi kebijakan penurunan harga gas industri perlu disertai mekanisme yang jelas, transparan, dan memberikan kepastian bagi seluruh pelaku dalam rantai nilai gas nasional. Dengan demikian, industri memperoleh pasokan energi yang kompetitif dan andal, sementara investasi di sektor hulu tetap terjaga.

PT Perusahaan Gas Negara (PGN) siap untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah untuk menjual Liquefied Natural Gas (LNG) dengan harga US$13 per MMbtu. Tujuannya untuk memastikan pasokan gas bumi bagi sektor industri tetap terjaga.

Direktur Utama PGN Arief K Risdianto mengatakan perusahaan terus mendukung apapun keputusan pemerintah. Adapun keputusan diambil setelah melalui proses pembahasan panjang.

"PGN menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, atas penetapan kebijakan tata kelola harga gas bumi nasional yang telah mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan secara berkeadilan," ujar Arief, Senin (29/6).

Sebagai Subholding Gas Pertamina dan salah satu badan usaha penyalur dan niaga gas, PGN mendukung penuh kebijakan tersebut dan siap mengimplementasikan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan.

"Kami akan terus memastikan pasokan gas bumi tetap andal, aman, dan berkelanjutan guna mendukung daya saing industri, memperkuat ketahanan energi nasional, serta memberikan manfaat bagi perekonomian dan masyarakat," pungkas Arief.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan pemerintah menurunkan harga LNG untuk industri yang sempat melonjak hingga US$20-US$23 per MMbtu menjadi US$13 per MMbtu. Harga ini berlaku mulai hari ini, Senin (29/6).

[Gambas:Youtube]

Menurut Bahlil, keputusan ini diambil setelah pemerintah menerima aspirasi dari pelaku industri hingga industri keramik, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Di mana, pembahasan panjang sebelum memutuskan.

"Dalam waktu hampir 10 hari terakhir, kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri dari sektor keramik dan beberapa industri lain termasuk dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR dan Pemerintah, kita telah merumuskan beberapa langkah-langkah solutif untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh teman-teman industri," kata Bahlil.

Bahlil melihat pemenuhan kebutuhan gas bumi industri secara menyeluruh, tidak hanya dari satu skema pasokan. Saat ini, kebutuhan gas bumi industri dipenuhi melalui tiga kategori utama, yaitu Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), gas pipa non-HGBT, dan LNG non-HGBT. Karena itu, penyelesaian dilakukan secara proporsional sesuai karakteristik pasokan, struktur biaya, dan kebutuhan masing-masing segmen industri.

Harga gas bumi HGBT tetap mengacu pada ketentuan Pemerintah, yaitu US$6,5 per MMbtu untuk gas yang digunakan sebagai bahan baku dan US$7 per MMbtu untuk gas yang digunakan sebagai bahan bakar.

Sementara itu, untuk gas pipa non-HGBT yang ada di wilayah Jawa Barat, Pemerintah memastikan harga jual gas di tingkat pelanggan tidak mengalami kenaikan, yaitu rata-rata sebesar US$9,6 per MMbtu. Sedangkan untuk pasokan gas berbasis LNG, Pemerintah mencermati adanya kenaikan harga LNG sebagai dampak dari fluktuasi harga minyak mentah.

Salah satu komponen pembentuk harga LNG berkaitan dengan harga minyak mentah, sehingga ketika harga minyak mengalami kenaikan, harga perolehan LNG juga ikut terdampak. Karena itu, untuk kebutuhan gas non-HGBT yang bersumber dari LNG, Pemerintah menyiapkan skema penurunan harga.

Harga LNG non-HGBT di tingkat konsumen akhir di wilayah Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta saat ini berada pada kisaran US$20,57 per MMbtu akan diturunkan menjadi US$13 per MMbtu.

"Atas dasar arahan Presiden, bahwa Presiden berkepentingan betul untuk menjaga industri dan lapangan pekerjaan, maka kami diperintahkan masukan dari industri itu kurang lebih sekitar US$15 sampai US$16 per MMbtu, tapi setelah kita menghitung dan kami sudah perkenalkan ke Bapak Presiden, (harga LNG) diturunkan menjadi US$13 dolar per MMbtu," pungkas Bahlil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) berharap pemerintah menambah kuota Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) menjadi 80 persen.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto, mengatakan porsi HGBT itu perlu ditambah seperti semula untuk memperkuat ketahanan industri keramik di tengah gempuran produk China dan India.

“Selain berpotensi menyelamatkan industri dari ancaman PHK, Asaki menilai kebijakan ini juga akan memberikan efek berganda atau multiplier effect bagi perekonomian,” kata Edy dalam keterangan tertulis, Senin (29/6/2026).

Meski demikian, Asaki mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menurunkan harga gas bumi atau liquefied natural gas (LNG) dari 20 dollar Amerika Serikat (AS) menjadi 13 dollar AS per Metric Million British Thermal Unit (MMBTU).

Kebijakan itu dinilai bisa membuat pelaku industri keramik kembali optimistis dan percaya diri menghadapi persaingan manufaktur nasional.

Asaki juga merasa, penurunan biaya energi itu memberi kepastian usaha bagi industri nasional yang beberapa waktu terakhir tertekan.

"Kebijakan ini memberikan kepastian bagi dunia usaha, menjaga daya saing industri nasional, serta melindungi keberlangsungan lapangan kerja,” ujar Edy.

Ia menyebut, sejak harga LNG naik selama beberapa waktu terakhir, komponen biaya energi menghabiskan 50 persen total biaya produksi keramik.

Namun, dengan kebijakan baru ini ongkos biaya energi di industri keramik turun 38-40 persen dari total biaya produksi.

Asaki melihat, kebijakan ini bisa mencegah kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK di sektor industri keramik.

Selain itu, dengan kepastian pasokan gas juga dinilai bisa mendorong industri keramik untuk ekspansi bisnisnya pada 2025-2029.

“Rencana tersebut mencakup tambahan kapasitas produksi sekitar 80 juta meter persegi, nilai investasi mencapai Rp 12 triliun, serta potensi penyerapan sekitar 6.000 tenaga kerja baru,” kata dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menilai bahwa langkah pemerintah dalam menurunkan harga gas alam cair (LNG) industri dan meningkatkan alokasi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dapat menjadi angin segar bagi industri keramik nasional yang sebelumnya menghadapi tekanan biaya energi tinggi.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto menyampaikan bahwa harga regasifikasi LNG yang turun menjadi US$13 per MMBtu serta alokasi HGBT yang naik menjadi 50% akan dapat menghidupkan kembali optimisme pelaku industri dalam meningkatkan kapasitas produksi dan memperkuat daya saing sektor manufaktur nasional.

Di samping itu, kebijakan tersebut dinilai dapat memberi kepastian bagi dunia usaha di tengah tantangan industri yang cukup berat dalam beberapa tahun terakhir.

“Kebijakan ini memberikan kepastian bagi dunia usaha, menjaga daya saing industri nasional, serta melindungi keberlangsungan lapangan kerja," kata Edy dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).

Dia memandang bahwa kebijakan ini akan mampu mengurangi tekanan biaya energi gas pada industri keramik nasional, yang mencapai sekitar 50% dari total biaya produksi keramik.

Dengan penyesuaian kebijakan tersebut, Asaki memperkirakan rata-rata biaya gas industri keramik dapat turun menjadi sekitar US$9,5 hingga US$10 per MMBtu, atau setara sekitar 38%–40% dari total biaya produksi.

Pihaknya menilai penurunan biaya ini penting, lantaran dapat membantu industri menjaga keberlanjutan operasional, sekaligus menekan risiko pengurangan tenaga kerja atau pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kendati demikian, pihaknya berharap agar pemerintah dapat meningkatkan kembali porsi alokasi HGBT menjadi sekitar 70%–80% ke depan, seperti yang pernah diterapkan sebelumnya. Hal ini dianggap penting guna memperkuat resiliensi industri nasional di tengah ketatnya persaingan regional dan derasnya arus produk impor, terutama dari Cina dan India.

“Selain berpotensi menyelamatkan industri dari ancaman PHK, Asaki menilai kebijakan ini juga akan memberikan efek berganda atau multiplier effect bagi perekonomian,” imbuhnya.

Edy lantas menyampaikan bahwa kepastian pasokan gas dan iklim usaha mendorong industri keramik Tanah Air lebih optimistis untuk melanjutkan rencana ekspansi pada periode 2025–2029.

Rencana tersebut mencakup tambahan kapasitas produksi sekitar 80 juta meter persegi, nilai investasi mencapai Rp12 triliun, serta potensi penyerapan sekitar 6.000 tenaga kerja baru.

“Pelaku industri berharap kebijakan energi yang lebih kompetitif dapat menjadi momentum untuk mempercepat pemulihan dan memperkuat posisi industri keramik Indonesia di pasar domestik maupun internasional,” pungkas Edy.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mengkaji potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang disebut dapat mencapai 50.000 pekerja akibat tingginya harga gas untuk industri.

Pemerintah menegaskan akan memetakan sektor-sektor yang paling terdampak sekaligus menyiapkan langkah mitigasi guna menekan risiko bertambahnya PHK.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan pihaknya masih mendalami masukan yang disampaikan kalangan serikat pekerja terkait dampak kenaikan harga gas industri terhadap keberlangsungan usaha dan penyerapan tenaga kerja.

Menurutnya, Kemnaker akan melakukan pemetaan terhadap sektor-sektor yang mengalami peningkatan PHK, termasuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebabnya sebelum merumuskan langkah penanganan.

"Kami harus melakukan kajian terkait apa yang disampaikan oleh teman-teman serikat pekerja dan serikat buruh,” kata Anwar di Jakarta, Senin (29/6/2026).

“Yang jelas, kami akan memetakan sektor-sektor yang memberikan kontribusi terhadap meningkatnya jumlah PHK, kemudian menelaah penyebabnya serta menentukan mitigasi yang perlu dilakukan," lanjut Anwar.

Ia menambahkan, berdasarkan data awal, sektor manufaktur menjadi salah satu sektor yang mencatatkan jumlah PHK cukup besar. Namun, Kemnaker masih melakukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan komposisi PHK di masing-masing sektor usaha.

"Kalau tidak salah, salah satunya memang sektor manufaktur. Namun, data detailnya masih kami cek dan akan kami sampaikan setelah proses verifikasi selesai," katanya.

Anwar menegaskan, fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan pekerja yang terdampak PHK tetap mendapatkan perlindungan dan memiliki peluang untuk kembali memperoleh penghasilan.

Menurutnya, selain membantu pekerja mendapatkan pekerjaan baru, pemerintah juga membuka alternatif melalui pengembangan kewirausahaan.

"Mitigasi inilah yang paling penting. Ketika seseorang terkena PHK, bagaimana masa transisinya saat mencari pekerjaan baru, kemudian bagaimana peluang lain yang bisa dimanfaatkan,” jelas Anwar.

“Selain diarahkan kembali bekerja, mereka juga bisa memilih mengembangkan usaha melalui program kewirausahaan," lanjutnya.

Untuk mendukung langkah tersebut, Kemnaker menyediakan dua jenis pelatihan, yakni pelatihan peningkatan kompetensi bagi pencari kerja dan pelatihan kewirausahaan bagi pekerja yang ingin membangun usaha sendiri.

Anwar mengatakan pengembangan kewirausahaan membutuhkan dukungan lintas sektor. Karena itu, Kemnaker terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain yang memiliki program pemberdayaan usaha agar pekerja terdampak PHK memperoleh akses terhadap pelatihan, pendampingan, serta informasi mengenai peluang usaha.

"Kami memiliki program pelatihan siap kerja dan pelatihan kewirausahaan. Namun karena pengembangan usaha membutuhkan ekosistem yang lebih luas, kami juga berkoordinasi dengan kementerian lain yang memiliki tugas di bidang pengembangan kewirausahaan agar peserta memperoleh informasi mengenai potensi usaha yang bisa dijalankan," kata Anwar.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) meminta pemerintah segera menurunkan harga gas industri. Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyebut sekitar 50.000 pekerja berpotensi terkena PHK apabila tingginya biaya energi tidak segera diatasi, termasuk di sektor industri keramik yang mulai terdampak kenaikan biaya produksi.

"Kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Jika tidak segera ditangani, ancaman badai PHK bisa terjadi dalam waktu dekat," ujar Andi Gani dalam keterangannya Senin (22/6/2026).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang