Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kunjungan kerja ke Gorontalo pada Jumat (19/6/2026), setelah sehari sebelumnya bertolak ke Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Gibran mengawali agenda dengan mengunjungi SDN 07 Bulango, sekolah yang sempat mengalami kebakaran pada 2022.

Hingga kini, sekolah tersebut belum pulih sepenuhnya. Satu dari empat ruang kelas masih belum diperbaiki, meski proses rehabilitasi akan dilanjutkan secara bertahap.

Gibran berdialog dengan pihak sekolah sambil meninjau kondisi ruang belajar dan sarana pendukung pascakebakaran. Dalam kesempatan itu, dia memastikan pemerintah siap membantu proses perbaikan.

"Nanti kita bantu," ujar Gibran di lokasi.

Tinjau Bendungan Bulango Ulu

Usai dari sekolah, Gibran melanjutkan kunjungan ke Kabupaten Bone Bolango untuk meninjau progres pembangunan Bendungan Bulango Ulu.

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, peninjauan dilakukan guna memastikan percepatan penyelesaian proyek strategis nasional yang diproyeksikan memperkuat ketahanan pangan, mengurangi risiko banjir, serta memenuhi kebutuhan air baku di Gorontalo.

Setibanya di lokasi, Gibran menerima pemaparan dari Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bulango Ulu, Ali Rahmat, sebelum meninjau area bendungan.

Ali menjelaskan progres fisik pembangunan Bendungan Bulango Ulu telah mencapai 94,99% dan ditargetkan rampung pada 2026. Adapun pekerjaan yang masih tersisa meliputi penyelesaian terowongan, plugging, dan bottom outlet.

“Insya Allah tahun ini semua selesai, Pak. Pekerjaan bendungan tinggal menyisakan pekerjaan terowongan, plugging, kemudian pekerjaan bottom outlet,” ujar Ali.

Menurut Ali, bendungan tersebut akan menyediakan air baku sebesar 2.200 liter per detik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, dan Kabupaten Bone Bolango.

Selain itu, Bendungan Bulango Ulu diproyeksikan mampu mereduksi potensi banjir hingga 43% di Kota Gorontalo dengan pengendalian debit air pada area seluas sekitar 629 hektare.

Bendungan itu juga dirancang mendukung pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berkapasitas 5 megawatt serta meningkatkan layanan irigasi pertanian. Infrastruktur tersebut akan menopang irigasi eksisting seluas 4.100 hektare dan membuka tambahan layanan irigasi baru seluas 750 hektare.

Menurut Ali, kehadiran bendungan diperkirakan mampu meningkatkan indeks pertanaman dari 250 menjadi 350 atau mendekati tiga kali masa tanam dalam setahun. Produktivitas pertanian yang saat ini berkisar 3–3,5 ton per hektare diproyeksikan meningkat menjadi 7–9 ton per hektare.

“Dengan adanya bendungan ini, insya Allah produktivitas pertanian bisa meningkat dua kali lipat dan indeks pertanaman naik secara signifikan,” pungkasnya.

Gibran juga memberikan perhatian khusus terhadap percepatan penyelesaian proyek tersebut, terutama terkait kebutuhan pendanaan untuk menuntaskan pekerjaan yang masih tersisa.

Ajak Anak Panti Belanja

Setelah meninjau Bendungan Bulango Ulu, Gibran melanjutkan agenda dengan mengajak anak-anak panti asuhan berbelanja perlengkapan sekolah di Toko Buku Ramedia, Gorontalo.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan menjelang tahun ajaran baru sekaligus mendukung agenda pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Sebanyak 120 anak dari enam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Gorontalo mengikuti kegiatan itu, yakni LKSA Darul Mubiin, LKSA Moosalamati, Panti Asuhan Safaz'ain, Panti Anak P3K PW, Panti Nurul Qolbi, dan Panti Marhamah.

Setiap anak menerima kupon belanja senilai Rp500.000 untuk membeli perlengkapan sekolah sesuai kebutuhan masing-masing.

Wakil Ketua Forum LKSA Gorontalo sekaligus Ketua Yayasan Moosalamati, Niko Ismail, menilai kegiatan tersebut sangat membantu anak-anak panti yang kerap menghadapi kendala dalam memenuhi kebutuhan sekolah.

"Alhamdulillah, kali ini kami tidak perlu menyurat lagi. Rezekinya datang sendiri. Walaupun belum semua anak terfasilitasi, kami sangat bersyukur karena sebagian kebutuhan mereka sudah terbantu," pungkasnya.

Secara total sebelumnya sekitar Rp2,1 triliun, kemudian ada penambahan kurang lebih Rp600 miliar,

Trenggalek, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah menambah alokasi anggaran pembangunan Bendungan Bagong di Kabupaten Trenggalek sebesar Rp600 miliar sehingga total nilai proyek strategis nasional (PSN) tersebut meningkat menjadi sekitar Rp2,7 triliun dari sebelumnya Rp2,1 triliun.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bendungan Bagong, Senna Ananggadipa Adhitama mengatakan, penambahan anggaran tersebut diperlukan untuk mempercepat penyelesaian proyek yang telah berjalan sejak 2021.

“Secara total sebelumnya sekitar Rp2,1 triliun, kemudian ada penambahan kurang lebih Rp600 miliar,” ujarnya.

Ia memastikan pembangunan bendungan tetap berlanjut dengan progres fisik saat ini telah mencapai sekitar 60 persen. Pemerintah juga membuka peluang percepatan penyelesaian dari target awal 2029 apabila dukungan anggaran dan teknis memungkinkan.

Menurut dia, fokus pengerjaan saat ini berada pada struktur utama bendungan (main dam) dan pelimpah (spillway). Hingga kini, serapan anggaran dari pagu awal telah mencapai sekitar 80 persen.

Senna menjelaskan, kendala utama proyek terjadi pada tahap awal, terutama terkait pembebasan lahan yang sempat menghambat pekerjaan sejak kontrak ditandatangani pada 2018 dan baru efektif berjalan pada 2021–2022.

“Untuk lahan saat ini tinggal sekitar 2 persen, terutama pada tanah kas desa dan lahan wakaf yang masih dalam proses,” katanya.

Selain faktor lahan, keterbatasan anggaran pada periode sebelumnya juga sempat mempengaruhi laju pembangunan. Namun, ia menegaskan secara teknis tidak terdapat kendala signifikan, termasuk pada kondisi longsoran yang terjadi di area tertentu.

“Longsoran itu karena karakter tanah, tetapi bukan kendala utama karena tidak berdampak pada struktur utama bendungan,” ujarnya.

Bendungan Bagong dirancang memiliki kapasitas tampung sekitar 17 juta meter kubik dengan luas genangan mencapai 200 hektare. Infrastruktur ini diharapkan mendukung ketahanan air dan pertanian di wilayah Trenggalek dan sekitarnya.

Dengan tambahan anggaran tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan Bendungan Bagong dapat diselesaikan lebih cepat dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Saat kunjungan beberapa waktu lalu di Arab Saudi, kami menawarkan beberapa bendungan memang seperti Palopo

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membuka peluang investasi pembangunan bendungan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public-Private Partnership (PPP) kepada Pemerintah Arab Saudi.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat infrastruktur sumber daya air sekaligus meningkatkan ketahanan pangan nasional.

“(Saat kunjungan beberapa waktu lalu) di Arab Saudi, kami menawarkan beberapa bendungan memang, seperti Palopo, yang lainnya lupa saya, ada beberapa bendunganlah (yang ditawarkan),” ujar di Jakarta, Jumat.

Ia menilai bendungan menjadi infrastruktur yang potensial untuk dikerjasamakan secara komersial dengan pihak swasta karena memiliki nilai tambah, salah satunya debit air yang mengalir dari bendungan dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

Ia mengatakan listrik yang dihasilkan dapat dijual ke PT PLN (Persero) yang kemudian akan disalurkan oleh BUMN tersebut secara komersial, sehingga pihak swasta yang terlibat sebagai investor pembangunan bendungan tersebut juga bisa mendapatkan nilai tambah ekonomi dari skema tersebut.

Kementerian Pekerjaan Umum pun akan menindaklanjuti minat para investor tersebut melalui dialog dengan Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia.

“(Sejauh ini) belum ada respons secara (konkret), tapi kalau respons di sana (saat Kementerian PU berkunjung ke Arab Saudi) sih positif. Tapi kan, diskusi lebih lanjut akan kami teruskan dengan Dubes (Duta Besar) Arab Saudi yang ada di sini (Jakarta),” kata Dody.

Tidak hanya dengan skema KPBU, ia juga menyoroti pentingnya meningkatkan nilai tambah infrastruktur publik melalui penguatan jaringan irigasi guna memaksimalkan fungsi bendungan yang telah dibangun.

Dalam satu dekade terakhir, ia menuturkan bahwa pemerintah telah menyelesaikan 53 bendungan, namun belum seluruhnya terhubung dengan jaringan irigasi yang memadai. Tercatat sekitar 46 bendungan dapat digunakan untuk irigasi, tapi salurannya belum dibangun.

“Itu yang kami fokuskan dulu, supaya program yang paling utama dari Pak Presiden (Prabowo Subianto) terkait dengan swasembada pangan itu bisa terlaksana dan terbantu,” ucap Dody Hanggodo.

Upaya Kementerian Pekerjaan Umum tersebut sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan, yang menekankan sinergi lintas kementerian dalam menjamin pasokan air bagi sektor pertanian nasional.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025