Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap tengah melakukan pendataan lanjutan mengenai rencana revisi nilai kontrak proyek di tengah melambungnya harga material konstruksi.

Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian PU Indro Pantja Pramodo menjelaskan rencana revisi nilai kontrak itu dilakukan seiring dengan harga BBM serta bahan baku konstruksi naik di tengah gejolak ekonomi dan geopolitik global.

“[Revisi nilai kontrak] Masih dalam proses untuk pengumpulan data. Karena kan paket pekerjaan kan banyak nih, terus belum lagi sektornya kan banyak Bina Marga, Cipta Karya, SDA, dan lain-lain,” jelasnya saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Selasa (30/6/2026).

Indro memerinci data yang dikumpulkan tersebut meliputi besaran kenaikan harga material serta implikasinya terhadap kesesuaian dengan nilai kontrak yang saat ini berlaku.

Indro menyebutkan hasil pendataan sementara menunjukkan bahwa para penyedia jasa konstruksi atau kontraktor mengeluhkan kenaikan harga material dengan besaran rata-rata mencapai 10%.

“Memang mesti tahu detailnya kan. Kira-kira apa mulai dari materialnya kemahalannya berapa, naiknya berapa. Kemudian juga untuk setiap paketnya dan yang terpengaruh apa saja nah ini kami masih mencari data. Tetapi secara kasar ya, kenaikan antara 10% sampai 30%,” tambahnya.

Pembangunan infrastruktur nasional mulai terdistorsi lonjakan harga material konstruksi imbas pelemahan kurs Rupiah terhadap dolar AS yang sempat bertengger di level Rp18.000-an.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pihaknya telah menampung sejumlah keluhan dari para kontraktor proyek yang mulai mengusulkan penambahan anggaran. Mengingat, sejumlah material konstruksi mulai dari baja, besi, hingga semen sudah mengalami lonjakan.

"Oh iya, kontraktor sudah mulai minta ada penyesuaian harga. Iya pastilah [sudah mulai mengeluh] karena ya semuanya kan harga semua naik. Semen naik, aspal naik, besi naik, baja naik," ujarnya

Dody menjelaskan Kementerian PU telah mengambil langkah untuk menyiasati keluhan tersebut dengan melaporkan aspirasi dari para pelaku industri konstruksi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP).

Adapun, surat edaran khusus dari LKPP nantinya bakal menjadi payung hukum baku untuk mengatur penyesuaian harga atau eskalasi nilai proyek di tengah volatilitas rupiah.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menetapkan tiga tersangka baru dalam dua kasus korupsi di Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Perinciannya, satu tersangka dalam kasus dugaan pidana suap yaitu YRW selaku mantan Plt. Direktur Irigasi dan Rawa pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Sementara, dua lainnya berasal dari pihak swasta yaitu RW selaku Direktur CV TAS/Penyedia Jasa pada Sekretariat Dirjen Cipta Karya dan JSR selaku Direktur PT BKS dalam kasus dugaan pengadaan fiktif.

Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Dapot Dariarma mengatakan pihaknya telah mengantongi alat bukti yang cukup untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka.

"Terhadap para tersangka dilakukan penahanan sejak hari ini Rabu, 24 Juni 2026 sampai dua puluh hari kedepan dimana ketiganya ditahan di Rutan Salemba Jakarta Pusat," ujar Dapot dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6/2026).

Dia menjelaskan, YRW diduga telah bekerja sama dengan tersangka DP melakukan pemerasan dan/atau menerima suap dan/atau gratifikasi berupa uang tunai lebih dari Rp2 miliar dari beberapa BUMN Karya dan pihak swasta.

“Pemberian uang ini terkait beberapa proyek pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,” tutur Dapot.

Sementara itu, RW dan JSR bersama tersangka lainnya diduga telah merekayasa proyek fiktif pada Sekretariat Jenderal Cipta Karya Periode 2023 dan 2024. Dalam perkara ini, negara mengalami kerugian yang lebih dari Rp16 miliar.

“Penyidik juga telah melaksanakan penyitaan berupa 2 unit mobil mewah, sejumlah uang tunai dalam bentuk dolar Amerika Serikat, pengumpulan bukti-bukti serta pendalaman terhadap keterlibatan pihak lainnya baik dari Kementerian PU, BUMN maupun swasta,” pungkas Dapot.

Sekadar informasi, YRW dijerat Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12B ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Sementara itu, RW dan JSR disangka melanggar Pasal 603 atau Pasal 604 jis. Pasal 20 huruf c dan Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999.

Kota Padang (ANTARA) - Hutama Karya Infrastruktur (HKI) mengatakan pengerjaan Jalur Lembah Anai di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat (Sumbar), yang sempat terputus akibat dihantam banjir bandang pada November 2025 sudah mencapai 73 persen.

"Per akhir Mei 2026 pengerjaan kawasan Lembah Anai mencapai 73 persen, dan kami targetkan seluruh pekerjaan rampung pada Juli 2026," kata Sekretaris Perusahaan HKI Resnu Aditya Wuladarman di Padang, Senin.

Saat ini ia mengatakan akses Lembah Anai yang menghubungkan Kota Padang dengan Kota Bukittinggi dan sekitarnya sudah dibuka penuh selama 24 jam untuk kendaraan roda dua maupun roda empat.

Percepatan penyelesaian dilakukan dengan tetap menjaga kualitas dan keselamatan para pekerja hingga mempertimbangkan kelancaran mobilitas masyarakat termasuk arus logistik dari berbagai daerah, termasuk distribusi bahan bakar minyak (BBM), lanjutnya.

Untuk diketahui, bencana hidrometeorologi yang melanda Sumbar di akhir November 2025 menyebabkan jalur Lembah Anai putus total. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Hutama Karya langsung bergerak cepat untuk memulihkan akses vital tersebut.

Dengan telah selesainya sejumlah pekerjaan utama, kini HKI fokus melanjutkan penyelesaian 20 titik pengerjaan seperti struktur pendukung, penanganan lereng, pengerasan jalan, saluran, pekerjaan pengaman jalan serta pengerjaan aspal hotmix.

Ia menyampaikan ruas jalan tersebut memiliki peran penting sebagai jalur penghubung strategis di Sumbar, sehingga perusahaan pelat merah tersebut berkomitmen untuk menyelesaikan penanganannya pada Juli 2026.

Dengan kembali tersambungnya jalur Lembah Anai, ia mengatakan arus lalu lintas dari Kota Padang menuju Kota Bukittinggi maupun sebaliknya diharapkan pulih sepenuhnya, dan membawa dampak positif bagi masyarakat baik dari sisi perekonomian maupun sosial.

Sementara itu, Ica salah seorang warga dari Kota Bukittinggi tujuan Padang mengatakan percepatan perbaikan Jalur Lembah Anai sangat membantu masyarakat. Sebab, sebelumnya kawasan itu tidak bisa dilalui masyarakat.

"Dengan dibukanya akses jalan Lembah Anai kami sangat terbantu. Sebab, kalau tidak kendaraan harus berputar ke Sitinjau Lauik dan jaraknya lumayan jauh," ujar dia.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan sejumlah ruas jalan tol baru bisa beroperasi fungsional pada Desember 2026 untuk mendukung lalu lintas libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU Ni Komang Rasminiati menyampaikan sesuai dengan progres konstruksi saat ini, sebanyak 10 ruas jalan tol baru ditargetkan bakal fungsional untuk menunjang lalu lintas, khususnya di momentum Nataru.

"Sesuai dengan progres konstruksi sampai sekarang. Ada rencana sekitar 10 ruas (jalan tol). Harapannya dapat diselesaikan di akhir 2026. Dan ini dapat difungsionalkan untuk menunjang pergerakan lalu lintas Nataru," ujar Ni Komang dalam acara Infratalks di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (19/6).

Ni Komang menyebutkan beberapa ruas jalan tol baru yang bakal difungsionalkan tersebut, misalnya Jalan Tol Sigli-Banda Aceh seksi 1, Tol Palembang Betung seksi I yakni Keramasan-Pulo Rimau.

Lalu, Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi seksi 3, yaitu Paiton-Besuki serta Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan seksi 6, yakni Kutanegara-Sadang.

"Itu antara lain, mungkin potensi yang kita terus akan tingkatkan pengawasannya untuk penyelesaian konstruksinya di akhir 2026," imbuhnya.

Dalam kesempatan sama, Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan tengah mengupayakan pinjaman (loan) dari Bank Dunia (World Bank) untuk mempercepat perbaikan dan pembangunan jalan daerah.

Hal tersebut seiring dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi.

Dody menjelaskan berdasarkan amanat Inpres, pembangunan jalan daerah itu akan dibuat pos anggaran secara khusus, di luar penganggaran reguler.

"Hitungan sih ada, tapi biasanya nanti kita akan diminta khusus itu. Di luar penganggaran yang reguler. Tapi kan ada loan dari World Bank. Jadi, kita mintakan loan dari World Bank untuk kita bisa kerja lebih cepat Inpres Jalan Daerah tahun 2027," kata Dody.

Saat ditanya soal jumlah pinjaman yang diajukan ke Bank Dunia, ia menjawab nilainya sekitar Rp17 triliun untuk mempercepat pembangunan jalan daerah pada 2027.

"Rp17 triliun," jawabnya.

[Gambas:Youtube]

REPUBLIKA.CO.ID, CIKARANG -- Pembangunan Sekolah Rakyat Jabar II di Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, memasuki tahap penyelesaian akhir. Komisi V DPR RI optimistis sekolah berkonsep asrama itu dapat mulai beroperasi pada Tahun Ajaran 2026/2027.

Optimisme tersebut disampaikan usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke lokasi pembangunan pada Jumat (12/6/2026). Dalam kunjungan itu, anggota dewan meninjau langsung progres pembangunan yang dikerjakan PT Brantas Abipraya (Persero).

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menilai progres pembangunan menunjukkan hasil yang positif meski waktu pelaksanaan relatif terbatas. Namun, ia menekankan kualitas pembangunan harus tetap menjadi prioritas hingga proyek selesai.

Komisi V DPR RI juga meminta PT Brantas Abipraya dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terus melakukan pemantauan dan pengawasan agar seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi V DPR RI meninjau sejumlah fasilitas utama yang tengah dibangun, mulai dari ruang kelas, asrama putra dan putri, rumah susun guru, hingga dapur. Pembahasan juga mencakup integrasi tata ruang mengingat Sekolah Rakyat mengusung konsep boarding school yang akan menampung peserta didik jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya Dian Sovana mengatakan, pembangunan Sekolah Rakyat Jabar II kini telah memasuki tahap akhir. Menurut dia, seluruh pemangku kepentingan terus melakukan percepatan pekerjaan dan pengawasan ketat agar seluruh fasilitas dapat berfungsi optimal saat tahun ajaran baru dimulai.

"Kami menyambut baik kunjungan kerja Komisi V DPR RI sebagai bentuk dukungan dan pengawasan terhadap pembangunan Sekolah Rakyat Jabar II. Masukan yang disampaikan menjadi motivasi bagi Brantas Abipraya untuk terus menjaga kualitas pekerjaan sekaligus memastikan penyelesaian proyek sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah,” kata Dian, Senin (15/6/2026).

Sekolah Rakyat Jabar II dirancang menampung sekitar 900 hingga 1.080 siswa yang terbagi dalam 36 rombongan belajar. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menyediakan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi masyarakat desil 1 dan desil 2 atau kelompok miskin dan miskin ekstrem.

Selain memperluas akses pendidikan, kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi sarana pembentukan sumber daya manusia unggul melalui lingkungan belajar yang terintegrasi dengan fasilitas pendukung yang memadai.

Dian mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program yang memiliki dampak sosial besar karena membuka akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, PT Brantas Abipraya berupaya memastikan pembangunan berjalan sesuai standar mutu dan target waktu yang ditetapkan.

"Sebagai BUMN konstruksi, Brantas Abipraya bangga dapat berkontribusi mewujudkan program ini dan akan terus mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan yang inklusif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi penerus bangsa," kata Dian.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap kelanjutan kabar implementasi sistem bayar tol nirhenti nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF).

Plt. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Ni Komang Rasminiati menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah mengkaji ulang kelayakan implementasi sistem tersebut.

Selain itu, tambah Komang, sistem MLFF juga tengah dalam tahap pendetailan teknis guna memastikan keandalan teknologi tersebut sebelum benar-benar dilepas ke ekosistem jalan tol nasional.

"Tahap ini kita lagi melakukan pendetailan penyiapan untuk rencana uji coba kembali terhadap sistem ini bisa diaplikasikan gak terhadap ekosistem jalan tol di Indonesia," ujar Ni Komang saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat (5/6/2026).

Dia menekankan, upaya evaluasi tersebut dilaksanakan langsung oleh tim Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Badan Usaha Pelaksana (BUP) PT Roatex Indonesia Toll System (RITS), serta tim pengendali khusus dari lintas sektoral.

Dalam laporannya, evaluasi difokuskan pada pematangan mitigasi risiko kegagalan sistem, terutama terkait potensi hilangnya pendapatan bagi para Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) akibat risiko kendaraan yang melosok bebas.

"Tim sedang menyiapkan penyiapan skenario-skenario untuk mendetailkan yang harus diujicobakan kembali untuk memastikan bahwa sistem ini bisa diaplikasikan di ekosistem jalan tol kita," pungkasnya.

Untuk diketahui, proyek MLFF sendiri masuk ke dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan catatan Bisnis, MLFF diinisiasi sejak 10 tahun lalu atau tepatnya pada saat kunjungan PM Hungaria Victor Orban ke Indonesia pada 2016. Kebutuhan implementasi MLFF berangkat dari keinginan pemerintah untuk mengurangi tingkat kemacetan akibat antrean di gerbang tol.

Berdasarkan data Worldbank pada 2019, Indonesia dilaporkan merugi US$4 miliar atau sebesar Rp56 triliun akibat kemacetan.

Sementara itu, menurut Roatex MLFF Feasibility Study tahun 2020, kerugian akibat antrean di gerbang tol diperkirakan mencapai US$300 juta atau sebesar Rp4,4 triliun per tahun.

Proyek ini digarap oleh perusahaan teknologi asal Hungaria, Roatex Ltd. melalui anak usahanya, PT Roatex Indonesia Toll System (RITS). Pendanaan untuk proyek MLFF sepenuhnya bersumber dari pemerintah Hungaria senilai US$300 juta atau setara dengan Rp4,65 triliun.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi sorotan publik setelah Menteri PU, Dody Hanggodo, membongkar dugaan praktik 'deep state' atau kelompok bayangan yang berpengaruh dan korupsi di internal kementeriannya.

Dody menyebut kelompok di Kementerian PU layaknya rayap pada kayu. Dia menyebut kayu yang dipenuhi rayap tersebut akan ambrol jika digoyang.

Dody menuturkan dirinya terkejut dengan pelbagai masalah di tubuh Kementerian PU. "Tidak semua negatif, namun tidak sedikit pula yang bermasalah," katanya.

Lantas apa yang dilakukan oleh seorang Dody? Bagaimana dia menghadapi persoalan itu di lembaga yang dipimpinnya?

Saksikan Menteri Dody secara blak-blakan berbicara mengenai masalah yang ada di Kementerian PU dalam Podcast Money Honey CNN Indonesia.

Saksikan obrolan seru Menteri Dody bersama Anchor CNN Indonesia Dea Kartika dalam Podcast Money Honey pada Rabu (3/6) pukul jam 19.00 WIB.

Podcast seru bisa disaksikan di livestreaming CNN Indonesia, apps dan Youtube CNN Indonesia malam ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap kebutuhan tambahan anggaran untuk mengejar target proyek infrastruktur prioritas yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto mencapai Rp34,33 triliun.

Menteri PU Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa tambahan alokasi anggaran tersebut dibutuhkan untuk menuntaskan program-program strategis seperti Instruksi Presiden (Inpres) irigasi, Inpres Jalan Daerah, Revitalisasi Madrasah, Sekolah Rakyat, dan KSPEAN Wanam.

"Untuk menuntaskan prioritas presiden dimaksud, kebutuhan tambahan anggaran tahun 2026 adalah sebesar Rp34,33 triliun," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa (2/6/2026).

Dody menuturkan total kebutuhan anggaran jumbo tersebut mencakup pembiayaan untuk kelanjutan proyek kontrak tahun jamak (multi-years contract) serta usulan kegiatan baru.

Perinciannya, kebutuhan untuk lanjutan proyek multi-years tercatat sebesar Rp3,35 triliun, sedangkan sisa usulan kegiatan baru masih membutuhkan anggaran mencapai Rp30,98 triliun.

Dody melaporkan kebutuhan anggaran terbesar akan dialokasikan untuk membiayai proyek irigasi daerah dengan proyeksi serapan mencapai Rp14,65 triliun.

Selanjutnya, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk penanganan jalan daerah periode 2026 dan 2027 sebesar Rp12 triliun.

Kemudian, proyek sekolah rakyat tahap III dianggarkan mendapat pagu Rp3,95 triliun, serta revitalisasi madrasah sebesar Rp380 miliar.

"Usulan tersebut telah kami sampaikan kepada Menteri Keuangan pada 22 Mei 2026 dan akan diusulkan melalui anggaran berisi tambahan tahun anggaran 2026," jelasnya.

Pengerjaan instruksi presiden pada sejumlah proyek infrastruktur sejauh ini terus bergulir. Proyek sekolah rakyat dengan pagu Rp19,95 triliun tercatat telah memiliki realisasi fisik 67,50% dan keuangan 44,33%.

Selain sekolah rakyat, Dody memerinci realisasi Inpres lainnya seperti penanganan irigasi daerah mencatatkan progres fisik sebesar 82,73%.

Sementara itu, proyek revitalisasi madrasah menyentuh realisasi fisik 41,88%, serta megaproyek swasembada pangan, energi, dan air di Wanam memiliki realisasi fisik di angka 12,67%.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembangunan Sekolah Rakyat terus dipercepat di berbagai wilayah Indonesia sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan yang merata dan inklusif. Hingga 24 Mei 2026, pembangunan yang melibatkan tujuh BUMN Karya telah berjalan di 86 lokasi dengan total 67.542 tenaga kerja yang dikerahkan dan rata-rata progres realisasi mencapai 62,19 persen. Seluruh proyek ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026.

Percepatan pembangunan tersebut menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, bersama Direksi Karya Group. Pertemuan itu membahas langkah percepatan pembangunan Sekolah Rakyat sekaligus memastikan seluruh tahapan proyek berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Dalam kesempatan tersebut, Dony menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya menghadirkan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat di berbagai daerah.

“Sekolah Rakyat harus menjadi simbol hadirnya negara dalam membuka akses pendidikan yang lebih merata bagi masyarakat,” ujar Dony dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Dalam pertemuan tersebut, pembahasan turut difokuskan pada penguatan dukungan pendanaan dan monitoring progres proyek agar pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung lebih optimal. Sementara itu, BP BUMN juga mendorong penguatan aspek legal serta hubungan kelembagaan dengan Kementerian Pekerjaan Umum guna mempercepat proses penyelesaian pembangunan di lapangan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap alasan menunjuk Mayjen TNI (Purn) Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU.

Dody menilai Arnold adalah sosok yang profesional dan memiliki latar belakang sesuai, yaitu pernah bertugas di Korps Zeni TNI.

"Ya memang profesional di bidangnya. Kan beliau juga Zeni kan," kata Dody dalam konferensi pers di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (22/5).

Ia menjelaskan Korps Zeni TNI memiliki tugas yang berkaitan dengan konstruksi dan infrastruktur seperti Kementerian PU.

Dody mengatakan dirinya sengaja menghadirkan "darah baru" dari luar Kementerian PU agar pola kerja bisa lebih baik.

"Kita masukkan darah baru dari luar. Siapa tahu kemudian cara kerjanya bisa lebih bagus lagi dibandingkan yang kemarin," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Menurut dia, kehadiran Arnold juga dibutuhkan untuk melakukan dan penyelesaian sejumlah proyek strategis, termasuk bendungan yang sempat mangkrak.

Selain itu, pemerintah juga harus mempercepat pembangunan jaringan irigasi untuk menghadapi ancaman El Nino berkepanjangan.

"Saya merasa perlu darah baru dari luar dan kebetulan Pak Presiden berkenan dengan salah satu yang diusulkan dari kami," kata Dody.

Ia turut menjelaskan alasan pelantikan Arnold dilakukan pada hari libur. Dody mengatakan ini semata-mata untuk percepatan jalannya program pemerintah.

Dody membantah pelantikan dilakukan diam-diam karena berlangsung pada tanggal merah. Menurut dia, di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak ada istilah hari libur.

"Presiden saja dilantik hari Minggu. Di pemerintahan Pak Prabowo Subianto itu enggak ada hari libur," ujar Dody.

"Kalau Sabtu Minggu itu saya mesti jalan cek proyek, mesti ke lapangan. Enggak ada tanggal merah (di pemerintahan ini), semua tanggal hitam," jelasnya.

Ia menjelaskan pelantikan sudah melalui konsultasi dengan Kementerian Sekretariat Negara serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan mereka mengizinkan.

Dody menegaskan tidak ada yang ditutupi dalam proses pelantikan ini.

Poisisi Direktur Jenderal SDA Kementerian PU sebelumnya diisi oleh Dwi Purwantoro. Ia mengundurkan diri bersama Direktur Jenderal Cipta Karya Dewi Chomistriana beberapa bulan lalu. Mereka mundur usai temuan kerugian negara hingga Rp1 triliun, yang diduga menyeret pimpinan di dua direktorat ini.

Terbaru, Dwi ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Ia terlibat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan/atau suap dan/atau gratifikasi dan/atau penyalahgunaan kewenangan dalam beberapa proyek pada Direktorat Jendral Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.

akhir Juni selesai, minimum selesai, 'feeling' saya mengatakan, sekitar 88 dari target 93 unit gedung baru Sekolah Rakyat itu pembangunan selesai

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memperkirakan sebanyak 88 Sekolah Rakyat rampung pada Juni 2026.

“Insya Allah, ya, akhir Juni selesai, minimum selesai, feeling saya mengatakan, sekitar 88 dari (target) 93 (unit gedung baru Sekolah Rakyat) itu pembangunan selesai,” kata Menteri PU dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut ia mengatakan per Kamis (21/5), progres pembangunan unit baru Sekolah Rakyat mencapai 58-59 persen.

Dody pun mengakui progres pembangunan masih cenderung lamban dan tidak sesuai dengan prakiraan sebelumnya, mengingat target operasional sekitar 93 unit gedung baru Sekolah Rakyat mulai Juli 2026 dan lebih dari 30 ribu siswa baru.

Ia mengungkapkan ada kontrak pembangunan yang target penyelesaiannya justru melewati jadwal masuk tahun ajaran baru.

“Adik-adik (siswa Sekolah Rakyat) harus masuk di tahun ajaran baru, which is kapan? Juli 2026. Berarti bangunan harus siap di Juni 2026. Tapi, kontrak pembangunannya itu ada yang selesai di Juli, bahkan ada selesai di Oktober," ungkap Dody.

Adapun ia mengatakan sejumlah titik dengan progres terendah antara lain di Singkawang, Cilacap, Dharmasraya, Lombok Utara dan Brebes.

Sementara beberapa daerah dengan progres yang cukup baik di antaranya Sragen, Semarang, Bengkulu dan Medan.

Lebih jauh, Dody memastikan kualitas bangunan Sekolah Rakyat diperhatikan meskipun progresnya tengah dikebut. Ia menargetkan bangunan Sekolah Rakyat bisa bertahan setidaknya sampai 20 tahun mendatang.

“Kalau kualitas bangunan itu bukan suatu hal yang kita harus korbankan. Saya paling anti mengorbankan kualitas, paling anti. Apa pun yang terjadi, sekolah ini harus bertahan, mungkin kalau bisa lebih dari 20 tahun,” ujar Menteri PU.

Menurut dia, Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memutus garis kemiskinan sekaligus mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui pendidikan.

“Karena memutus garis kemiskinan ekstrem paling gampang itu dengan pendidikan, tidak ada cara lain yang paling mudah dari itu. Lalu yang kedua, adalah untuk menyiapkan generasi emas untuk mewujudkan Indonesia Emas di 2045,” ujar dia menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan proyek atau program strategis pemerintah terkait sumber daya air (SDA) tetap berjalan di tengah dugaan tindak pidana korupsi di lingkup Direktorat Jenderal (Ditjen) SDA kementerian itu.

“Jangan khawatir, karena walaupun eselon 1-nya kena, tapi program prioritas pemerintah di bidang sumber daya air, khususnya yang mampu me-support swasembada pangan di tahun 2026, tetap wajib dan harus bisa terlaksana dengan maksimal,” kata Menteri PU dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, ia menegaskan proyek-proyek SDA seperti irigasi hingga bendungan tidak akan mandek imbas kasus tersebut.

“Tidak ada kata-kata, dirjennya kena masalah, kemudian irigasinya mampet, enggak ada itu,” ujar Dody.

Selain itu, Menteri Dody juga memastikan tidak akan ada hal yang ditutupi selama proses penegakan hukum berlangsung.

“Program prioritas pemerintah, wajib, dan harus sukses at any cost, dengan tetap memperhatikan keefektivannya, keefisiensiannya,” katanya.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta menahan tiga mantan pejabat Kementerian PU dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan, gratifikasi, atau penyalahgunaan kewenangan dalam beberapa proyek di lingkup Ditjen SDA.

“Kami menetapkan tersangka inisial DP selaku Direktur Jendral Sumber Daya Air sejak Juli 2025-Januari 2026 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan atau suap dan atau gratifikasi dan atau penyalahgunaan kewenangan dalam beberapa proyek pada Direktorat Jendral Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Dapot Dariarma di Jakarta, Kamis (21/5).

Selain itu, penyidik Kejati Jakarta juga menetapkan tersangka terhadap RS selaku Sekretaris Dirjen Cipta Karya dan AS selaku PPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pelaksanaan Anggaran Belanja Rutin pada Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya pada Kementerian PU.

Saat ini penyidik terus melaksanakan pengembangan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan saksi, ahli keuangan negara, dan tersangka serta melakukan pelacakan dan penyitaan aset guna menambah jumlah pemulihan kerugian keuangan negara.

Tiga tersangka telah ditahan sejak Kamis ini sampai 20 hari ke depan di mana DP ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan RS dan AS ditahan di Rutan Cipinang Jakarta Timur.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026