Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Maluku memperjuangkan pembangunan 391 unit rumah bagi masyarakat terdampak konflik sosial dan bencana di sejumlah desa kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa usai rapat bersama Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP di Jakarta, Selasa mengatakan pembangunan rumah menjadi kebutuhan mendesak untuk mempercepat pemulihan masyarakat di wilayah terdampak.

“Maluku meminta dukungan pembangunan rumah di empat desa, yakni Desa Iha sebanyak 75 unit, Desa Danar 90 unit, Desa Masihulan 19 unit, dan Desa Kariu 207 unit,” kata dia

Ia menjelaskan pembangunan hunian tidak hanya berkaitan dengan penyediaan rumah layak, tetapi juga menjadi bagian dari pemulihan sosial dan psikologis masyarakat pascakonflik dan bencana.

Menurut Hendrik, pemerintah daerah ingin memastikan seluruh masyarakat terdampak memperoleh perhatian yang adil tanpa membedakan latar belakang.

Ia juga mengungkapkan hingga kini masih terdapat warga yang tinggal di tenda darurat dengan kondisi yang memprihatinkan.

“Sampai sekarang masyarakat masih tinggal di tenda-tenda darurat yang kondisinya juga sudah rusak,” ujarnya.

Hendrik juga meminta pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap besaran bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Maluku yang dinilai belum sebanding dengan tantangan geografis wilayah kepulauan.

“Maluku ini wilayah kepulauan. Distribusi material sulit dan biaya konstruksi tinggi. Karena itu kami berharap ada perhatian yang lebih adil untuk Maluku,” katanya.

Sementara itu Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Rini Dyah Mawarty, menyatakan siap melakukan pengecekan lapangan dan menyiapkan proses perencanaan pembangunan secara bertahap.

Pemerintah pusat, lanjutnya, tidak hanya fokus pada pembangunan rumah, tetapi juga penataan kawasan permukiman agar lebih layak huni.

“Tidak hanya membangun rumah, kami juga ingin kawasan itu tertata dengan baik. Jadi nanti akan dibuat akses jalan, drainase, dan fasilitas pendukung lainnya supaya kawasan tersebut benar-benar layak huni,” ujarnya.

Kementerian PKP juga akan menurunkan tim teknis bersama pemerintah daerah guna memastikan kelayakan lahan dan keamanan kawasan pembangunan.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Jakarta, Senin, mengatakan pembangunan hunian untuk warga yang tinggal di bantaran rel kereta api Senen, Jakarta, dijadwalkan selesai pada 15 Juni 2026.

Ia mengatakan atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan rumah susun atau rusun sebanyak 324 unit di kawasan Senen telah mulai dibangun.

Selain itu, PT Kereta Api Indonesia (KAI) juga telah mempersiapkan sekitar 500 unit rumah di kawasan Kramat, Jakarta.

"Kalau yang di Senen itu akan jadi 15 Juni. Berarti dua bulan lagi, 15 Juni 2026," ujar Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Ia menambahkan total pembangunan hunian untuk warga yang tinggal di bantaran rel mencapai 824 unit rumah.

Selain itu, pemerintah juga mendapat dukungan dari program tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) perusahaan yang bersedia membangun 1.000 unit rumah susun di beberapa lokasi.

"Jadi, kita akan siapkan itu, tanahnya kita akan siapkan, kemudian yang membangun nanti Astra, kemudian diserahkan kepada negara. Jadi, gotong-royong juga terjadi, ada APBN, ada Danantara, dan juga ada swasta, ada yayasan. Biar bekerja dengan cepat," katanya.

Mengenai kepemilikan rumah, kata Ara, pemerintah masih melakukan pengaturan untuk sewa ataupun kepemilikan pribadi.

Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah pembangunan dapat dipercepat sehingga masyarakat dapat memiliki hunian yang layak dan aman.

"Kita bangun dulu aja biar cepat ya. Jadi, kita bangun sambil menyusul nanti aturannya kita persiapkan mana yang bisa. Sementara ini tentu cukup banyak yang bersifat sewa ya, sewa dengan harga yang terjangkau," terang Ara.

Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berencana membangun rusun sebanyak 300 unit di lahan milik PT Angkasa Pura yang berlokasi di Jalan Kramat Raya, Jakarta, ditujukan untuk warga kawasan bantaran rel kereta api Senen.

Ara juga mengatakan bahwa nanti juga dibangun hunian sebanyak 500 unit bagi warga kawasan bantaran rel kereta api Senen di lahan Tanah Abang milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang diharapkan dapat selesai pada 15 Juni 2026.

Menurutnya, wilayah Jakarta sangat membutuhkan perumahan bagi rakyat dengan sangat cepat karena backlog-nya sangat besar.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

nanti ada teman-teman swasta yang bantu bangun, setelah itu diserahkan kembali ke BUMN. Ini salah satu pola supaya jadi sinergi yang luar biasa

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria meninjau lahan untuk pembangunan rumah susun (rusun) di kawasan bantaran rel kereta api (KA) Senen, Jakarta.

Maruarar di Jakarta, Minggu menyampaikan pembangunan rusun ini nantinya dilakukan di lahan seluas 1,4 hektare milik PT Angkasa Pura, serta memiliki dua skema pengembangan yang mengedepankan sinergi dengan BUMN dan turut melibatkan pihak swasta.

Adapun lokasi lahan tersebut berada di Jalan Kramat Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

“Konsepnya, salah satu konsep yang akan dikembangkan adalah tanahnya tetap punya BUMN. Jadi nanti ada teman-teman swasta yang bantu bangun, kemudian setelah itu diserahkan kembali kepada BUMN. Ini salah satu pola ya supaya jadi sinergi yang luar biasa," katanya.

Adapun kata Maruarar, untuk konsep yang akan digunakan segera diputuskan oleh pihaknya dan BP BUMN pada Rabu (1/4).

Sementara itu, Kepala BP BUMN Dony Oskaria menegaskan dukungan penuh terhadap program penyediaan hunian yang diinisiasi pemerintah.

Ia menyebut optimalisasi aset BUMN menjadi kunci untuk mempercepat realisasi proyek tersebut.

"Pada dasarnya bahwa kita tentu mendukung setiap program pemerintah khususnya yang disampaikan tadi oleh Pak Menteri Perumahan. Dan kita juga akan mengoptimalkan seluruh aset-aset daripada BUMN yang lebih bermanfaat tentu untuk masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Doni menambahkan, langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menyediakan rumah layak bagi masyarakat.

"Groundbreaking kita harapkan bulan Mei akan kita mulai karena kita butuh kecepatan untuk menyediakan rumah-rumah ini bagi saudara-saudara kita. Dan tentu nanti skemanya kita buat seefisien mungkin, secepat mungkin, dan tentu juga seaman mungkin buat saudara-saudara kita,” ujar Dony lagi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta kepada sejumlah kementerian/lembaga untuk membangun rumah hunian bagi warga yang masih tinggal di pinggir rel kereta api, setelah sebelumnya sempat meninjau permukiman sekitar jalur rel di kawasan Senen, Jakarta.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam unggahan resmi media sosial di Jakarta, Jumat (27/3) menyampaikan bahwa Presiden memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Perum Perumnas, dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) serta pejabat terkait untuk membangun rumah hunian dan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) bagi masyarakat yang masih tinggal di pinggir rel kereta api Senen.

"Hari ini juga tim sudah bergerak untuk proses pembangunan hunian dan MCK baru yang letaknya tidak jauh dari kawasan asli tinggal mereka," kata Seskab Teddy.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Seniman Bali memiliki peran besar dalam mendukung pariwisata dan membantu pemasukan devisa negara

Denpasar (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun rumah susun (rusun) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Denpasar, Bali, dengan anggaran sebesar Rp48 miliar yang bersumber dari APBN.

Pembangunan rusun tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan.

Menteri PKP Maruarar Sirait di Denpasar, Senin mengatakan rusun tersebut direncanakan memiliki 60 unit hunian yang dilengkapi dua kamar tidur, dapur, dan kamar mandi.

Menurut dia, salah satu prioritas penghuni rusun tersebut adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang berprofesi sebagai seniman di Bali.

Ara menilai seniman Bali memiliki peran penting dalam mendukung sektor pariwisata yang selama ini menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah maupun nasional.

“Seniman Bali memiliki peran besar dalam mendukung pariwisata dan membantu pemasukan devisa negara. Karena itu, saya juga mengusulkan agar rusun ini dapat diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang berprofesi sebagai seniman,” ujar Ara.

Selain itu, ia menekankan agar desain pembangunan rusun tetap mengedepankan unsur budaya lokal Bali sehingga selaras dengan karakter dan kearifan lokal masyarakat setempat.

Ara juga meninjau lokasi yang diusulkan untuk pembangunan rusun MBR di Jalan Raya Sesetan, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Di atas lahan seluas kurang lebih 3.328 meter persegi dengan ukuran sekitar 26 x 128 meter tersebut direncanakan akan dibangun satu tower Rusun Arunika tipe 36 dengan ketinggian maksimal empat lantai.

Rusun tersebut akan menyediakan 60 unit hunian yang terdiri atas dua unit untuk penyandang disabilitas dan 58 unit reguler bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ara menambahkan bahwa pembangunan hunian vertikal menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan di kota-kota besar seperti Denpasar sehingga masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Ia berharap pembangunan rusun tersebut dapat segera dimulai dengan tetap memperhatikan seluruh ketentuan dan regulasi yang berlaku agar pelaksanaannya berjalan tertib dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Sorong (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membangun 44 unit rumah susun (rusun) bagi aparatur sipil negara (ASN) Papua Barat Daya yang terintegrasi dengan pembangunan kantor-kantor pemerintahan di pusat pemerintahan provinsi tersebut.

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu di Sorong, Senin, mengatakan bangunan ini merupakan bantuan dari pemerintah pusat untuk mendukung tempat tinggal ASN di wilayah Papua Barat Daya.

"Saya atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman," jelasnya.

Berkaitan dengan ini, Gubernur Elisa Kambu bersama dinas terkait melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan rusun, Senin ini di Kilo Meter 16 Kota Sorong untuk melihat seluruh tahapan penyelesaian bangunan tersebut.

“Kunjungan hari ini untuk memastikan bahwa bangunan ini benar-benar telah selesai sesuai kontrak," ujar Elisa Kambu.

Ia menjelaskan, dalam waktu dekat akan dilakukan penandatanganan berita acara serah terima dari Kementerian PKP kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Setelah proses serah terima tersebut, kata dia, pengelolaan dan pemanfaatan rusun sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

“Kalau sudah diserahkan, maka pengelolaan selanjutnya menjadi kewajiban pemerintah provinsi. Sebentar lagi kita juga akan mulai menempati kawasan pusat pemerintahan ini,” katanya.

Menurut Gubernur, rusun tersebut berjumlah 44 unit hunian dengan tipe 36 dengan fasilitas dua kamar tidur, satu kamar mandi dan dapur yang diperuntukkan bagi ASN.

"Setiap unit dapat dihuni oleh dua hingga tiga orang, sehingga secara keseluruhan mampu menampung lebih dari 100 ASN. Ini nanti diatur setelah diresmikan," katanya.

Terkait peresmian, Elisa Kambu menyebutkan peresmian rusun direncanakan akan dirangkaikan dengan peresmian seluruh bangunan pemerintahan di kawasan tersebut.

“Peresmiannya nanti satu paket dengan seluruh bangunan yang ada. Kita berharap bisa menghadirkan Presiden atau Wakil Presiden,” kata Elisa.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) melakukan lelang pengadaan Badan Usaha Pelaksana (BUP) dua proyek hunian aparatur sipil negara (ASN) IKN yang berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

"Proses lelang hunian ASN IKN dibuka melalui platform digital investasi Investara (https://investara.ikn.go.id/home)," ujar Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Sudiro Roi Santoso ketika ditanya mengenai pembangunan IKN tahap II di Sepaku, Penajam Paser Utara, Rabu.

Proses lelang proyek KPBU untuk dua hunian ASN yang digarap dengan prinsip ramah lingkungan dan efisiensi tinggi tersebut berlangsung 13 November 2025 hingga 8 Januari 2026.

Lelang dengan skema KPBU merupakan langkah nyata dalam memperluas skema pembiayaan pembangunan IKN, jelas dia, menggunakan mekanisme pengembalian investasi berupa pembayaran ketersediaan layanan, serta memperoleh fasilitas penjaminan pemerintah.

"Pengembalian investasi dan penjaminan pemerintah secara bersama antara Kementerian Keuangan dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII," tambahnya.

Otorita IKN komitmen menciptakan iklim investasi transparan, kompetitif, dan berkelanjutan, diharapkan menjadi contoh nyata kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mewujudkan hunian ASN yang modern, nyaman, serta mendukung konsep kota hutan dan hijau yang diusung IKN.

Lelang dua proyek hunian ASN menandai langkah penting dalam mewujudkan kota masa depan yang inklusif dan berdaya saing, kata dia.

Otorita tidak hanya mempercepat pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat kepercayaan investor terhadap visi besar IKN sebagai kota hijau, cerdas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dua proyek strategis yang ditawarkan melalui skema KPBU tersebut, antara lain pembangunan 109 rumah tapak ASN di wilayah perencanaan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) 1B dengan nilai investasi sekitar Rp2,8 triliun, mencakup unit hunian bertipologi 390 meter persegi beserta fasilitas pendukungnya.

Kemudian pembangunan delapan menara (tower) rumah susun ASN di wilayah perencanaan KIPP 1A dengan nilai investasi sekitar Rp2,7 triliun, mencakup unit bertipologi 190 meter persegi beserta fasilitas penunjang.

Kedua proyek tersebut dilaksanakan dengan model desain, bangun, keuangan, operasikan, pelihara, transfer (design, build, finance, operate, maintain, and transfer/DBFOMT), menurut dia, yang menekankan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mempercepat penyediaan hunian yang berkualitas di IKN.

Pembangunan rumah tapak ASN di KIPP 1B ditargetkan berlangsung selama dua tahun masa konstruksi diikuti masa pengoperasian dan pemeliharaan selama delapan tahun, PT Intiland Development Tbk, ditetapkan sebagai pemrakarsa melalui Surat Persetujuan Prakarsa Nomor B.317/Kepala/Otorita IKN/XI/2025 tertanggal 3 November 2025.

"Sebagai bentuk kompensasi, PT Intiland Development Tbk, memperoleh tambahan nilai sebesar 10 persen," ungkapnya.

Proyek pembangunan delapan menara rumah susun ASN di KIPP 1A, memiliki masa konstruksi selama satu tahun tiga bulan, serta masa pengoperasian dan pemeliharaan selama 10 tahun.

Proyek tersebut diinisiasi PT Nindya Karya (Persero) yang ditetapkan sebagai pemrakarsa melalui Surat Penetapan Pemrakarsa Nomor B.316/Kepala/Otorita IKN/XI/2025 tertanggal 3 November 2025, dengan bentuk kompensasi yang sama yaitu penambahan nilai 10 persen, demikian Sudiro Roi Santoso.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendatangi kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk menyampaikan usulan dua proyek di ibu kota menjadi proyek strategis nasional (PSN).

"Hari ini saya beserta jajaran Balai Kota meminta waktu dan menghadap Bapak Menko Perekonomian untuk urusan hal yang berkaitan dengan dua hal itu," kata Pramono seusai bertemu dengan Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Proyek pertama kata Pramono terkait dengan revitalisasi pengelolaan Kota Tua, Jakarta Barat, yang akan digarap bersama dengan BPI Danantara dan Kementerian Ekonomi Kreatif, termasuk proyek pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD) di wilayah bersejarah itu.

Proyek revitalisasi yang akan digarap Pemprov DKI terkait dengan perbaikan infrastruktur dasar, mulai dari aspek pedestrian, sungai, hingga jalan-jalan di sekitarnya mulai 2026. Sedangkan terkait perbaikan bangunan di sekitarnya, yang banyak merupakan aset BUMN akan dilaksanakan oleh Danantara sampai 2027.

Selain itu, Pramono mengatakan, MRT juga akan menggarap jalurnya sampai ke Kota Tua hingga 2029. Jalur itu sepenuhnya akan berada di bawah tanah untuk menjaga infrastruktur hasil revitalisasi terjaga.

"Berkaitan dengan Kota Tua, karena bersama-sama dengan Danantara dan juga Kementerian Ekonomi Kreatif, kami akan mengelola Kota Tua. Dan untuk itu, salah satu hal yang kami akan usulkan adalah untuk menjadi PSN," tegas Pramono.

Sementara itu, terkait dengan proyek kedua yang juga ia usulkan menjadi PSN ialah pembangunan rumah sakit internasional tipe A yang akan menjadi rujukan utama di Jakarta. Rumah sakit itu akan dibangun di area seluas 3,6 hektare di kawasan eks Sumber Waras, Grogol.

"Kemudian kalau dikembangkan, direncanakan khusus misalnya untuk rumah sakit hal yang berkaitan dengan jantung, dengan kanser, dan penyakit-penyakit khusus, maka saya yakin itu akan menjadi rumah sakit yang baik dan menjadi rujukan bagi Indonesia," paparnya.

"Kenapa kami usulkan menjadi PSN? Karena itu tadi, supaya mendapatkan treatment di dalam proses pembangunannya menjadi lebih mudah, lebih baik. Itu ya dua hal itu," tegas Pramono.

Pramono mengatakan, dari hasil diskusi usulan itu, Airlangga mengaku masih berkeinginan untuk mempelajari lebih dalam, sambil dipersiapkan seluruh administrasi yang dibutuhkan untuk menjadikan sebuah proyek masuk kategori PSN.

"Ya Pak Menko tentunya yang pertama beliau akan mempelajari, tetapi karena ini spiritnya untuk kepentingan bersama, saya yakin pasti Pemerintah Pusat juga akan memberikan support dukungan untuk itu. Kita akan segera melengkapi semua administrasi yang dibutuhkan untuk pembangunan itu," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, dengan masuknya sebuah proyek ke dalam daftar PSN, proyek infrastruktur itu akan memperoleh beberapa keunggulan berupa percepatan pembangunan, karena setiap hambatan baik regulasi dan perizinan wajib diselesaikan oleh para menteri terkait, gubernur hingga bupati.

Selain itu, proyek PSN juga mendapat manfaat percepatan waktu penyediaan lahan dan jaminan keamanan politik.

Pengertian PSN tersebut sesuai dalam Pasal 1 Peraturan Presiden (Perpres) No. 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah yang Diidentifikasi sebagai Tanah Musnah dalam Rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Jakarta, CNBC Indonesia - Masa kepemimpinan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) resmi berakhir setahun lalu yakni pada Minggu, 20 Oktober 2024 lalu.

Setahun setelah memasuki masa purna bakti, Jokowi diketahui telah memperoleh berbagai haknya sebagai mantan Presiden Indonesia. Terbaru dikabarkan proses pembangunan rumah pensiun untuk Jokowi sedang dalam tahap penyelesaian.

Mengutip laporan detikJateng, pembangunan rumah pensiun Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Desa Blulukan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, hampir selesai. Rumah itu disebut sudah tahap finishing.

Kades Blulukan Slamet Wiyono mengatakan progres pembangunan rumah pensiun Jokowi sudah 95 persen. Saat ini dalam tahap finishing.

Foto: Rumah pensiun Jokowi di Colomadu, Rabu (22/10/2025). (Dok. Detikcom/Tara Wahyu) Rumah pensiun Jokowi di Colomadu, Rabu (22/10/2025). (Dok. Detikcom/Tara Wahyu)

Selain rumah masa tua, sebagai eks presiden Jokowi juga berhak mendapatkan uang pensiun seperti pejabat negara lainnya setelah purnatugas.

Namun, mesti diketahui jumlahnya jauh berbeda dengan yang didapatkan para pejabat. Berapa jumlahnya? Berikut penjelasan dirangkum dari berbagai sumber.

Mengingatkan saja, pemerintah mengumumkan kenaikan uang pensiun mulai dari aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri. Gaji pensiun itu naik mencapai 12%.

Penetapan gaji pensiunan PNS tahun 2019-2023 terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) 18/2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya. Besarannya untuk golongan I dimulai dari Rp 1.560.800 hingga Rp 2.014.900 dan Golongan IV antara Rp 1.560.800 hingga Rp 4.425.900.

Sementara itu, uang pensiun presiden dan wakil presiden ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) 7/1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden. Dalam aturan, para pensiunan presiden dan wapres akan mendapatkan uang pensiun 100% gaji pokok terakhir.

Perli diketahui, gaji presiden mencapai Rp 30,2 juta atau enam kali lebih besar dari gaji tertinggi PNS sebesar Rp 5,04 juta per bulan. Namun presiden dan wakil presiden yang pensiun tidak akan mendapatkan tunjangan setelah masa jabatannya habis, di mana tunjangan bulan sekitar Rp 32,5 juta.

Selain itu, presiden juga berhak mendapatkan tunjangan rumah yang disediakan negara. Tunjangannya mencakup biaya seperti pemakaian air, listrik dan telepon, serta perawatan kesehatan keluarga.

Bukan hanya rumah, presiden akan mendapatkan mobil dinas. Fasilitas keamanan dari pasukan pengamanan presiden juga diberikan pada pensiunan presiden