PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengungkap rencana mereka untuk mengembangkan kawasan Stasiun Manggarai menjadi pusat bisnis baru Jakarta.

Kawasan seluas 62 hektare itu akan dirancang menjadi central business district (CBD) yang konsepnya bakal menyerupai Sudirman Central Business District (SCBD).

"Jadi, nanti ke depannya itu tidak hanya seperti Kalibata yang hanya ada vertical building-nya saja, tapi ini nanti juga ada kawasan komersialnya, kemudian ada kawasan bisnisnya, ada tempat olahraga dan leisure juga," kata Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin, Sabtu (23/5) seperti dikutip dari detikFinance.

Menurut Bobby, pengembangan Manggarai akan mengusung konsep Transit Oriented Development (TOD) yang terintegrasi dengan transportasi publik, kawasan komersial, pusat bisnis, fasilitas olahraga, hingga area hiburan.

Dia berkata, konsep tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Bahkan dalam arahannya, Prabowo minta untuk dibangun convention hall hingga hotel bintang lima.

"Jadi, bapak presiden itu berpesan kepada saya, tolong itu didesain menjadi CBD Jakarta yang kedua, yang di situ kalau perlu itu ada convention hall bintang lima, ya, hotel bintang lima, dan kawasan leisure yang bintang lima juga," ujarnya.

Bobby menambahkan, KAI juga akan segera memulai peletakan batu pertama groundbreaking hunian layak dan murah di kawasan Stasiun Manggarai pada Juli 2026.

Proyek ini digarap melalui anak usaha KAI yakni PT KA Properti Manajemen dan ditargetkan selesai akhir 2027.

Proyek rumah murah akan dibangun di atas lahan milik KAI seluas 2,1 hektare (ha) dengan konsep hunian vertikal setinggi 24 lantai sebanyak tujuh tower.

Direktur Komersial PT KA Properti Manajemen Endiyanto menjelaskan, hunian di Blok G akan dibangun 1.210 unit hunian yang dikhususkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Masyarakat Berpenghasilan Tertentu (MBT). Sementara, di Blok F akan dibangun 3.432 unit hunian dengan konsep yang lebih premium.

Melansir detikProperti, proyek hunian tersebut telah groundbreaking pada Juli 2026 dan ditargetkan rampung akhir 2027.

"Untuk Blok G tipe unitnya adalah tipe 36 dan tipe 45. Secara harga, untuk tipe MBR kami buka mulai dari angka Rp 500 juta sampai Rp 630 juta untuk luasan 45," kata Wndiyanto.

Deputy Subsidized Mortgage Division BTN, Umi Hardinajati, mengungkap calon pembeli bisa membayar uang muka 1 persen atau Rp5 juta dan plafon kredit Rp495 juta untuk hunian seharga Rp500 juta. Sedangkan, untuk cicilan setiap bulan sebesar Rp2,9 juta selama 30 tahun.

"Jadi, kalau tenornya 30 tahun, suku bunga 6 persen itu teman-teman cukup membayar angsuran per bulannya Rp 2,9 juta, fix selama 30 tahun. Mau nanti teman-teman naik gaji tiap tahun, mau tiap 5 tahun, angsurannya tetap gitu ya," ujarnya.

Selain itu, KAI nantinya menggandeng sejumlah BUMN untuk mendukung fasilitas kawasan, mulai dari pasokan listrik, air bersih, gas bumi, hingga internet.

Bisnis.com, JAKARTA - Selama bertahun-tahun, kebijakan perumahan di Indonesia terlalu berfokus pada pembangunan rumah tapak di pinggiran kota.

Model ini memang terlihat menjawab kebutuhan kepemilikan rumah, tetapi sering kali gagal menghadirkan kualitas hidup yang baik bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Banyak warga akhirnya memiliki rumah murah namun harus menghadapi perjalanan panjang menuju tempat kerja, biaya transportasi tinggi, hingga keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan.

Dalam konteks itu, ide Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk memperkuat pengembangan rumah susun subsidi sebenarnya merupakan langkah yang cukup visioner.

Pemerintah mulai melihat bahwa keterbatasan lahan perkotaan tidak lagi memungkinkan Indonesia terus bergantung pada pola rumah horizontal. Kota-kota besar seperti Jakarta, Bekasi, Surabaya, hingga Medan membutuhkan model hunian vertikal yang lebih efisien dan dekat pusat aktivitas ekonomi.

Menteri PKP beberapa kali menegaskan bahwa rumah susun subsidi harus menjadi solusi hunian perkotaan masa depan, terutama di kawasan strategis dan dekat transportasi publik.

Gagasan ini sejalan dengan teori compact city dalam perencanaan kota yang menekankan pentingnya kota padat, terintegrasi, dan efisien dalam penggunaan lahan. Dalam teori ini, hunian vertikal dianggap mampu mengurangi urban sprawl atau perluasan kota yang tidak terkendali.

Konsep tersebut sebenarnya bukan hal baru di dunia.

Singapura menjadi contoh paling sukses melalui program Housing and Development Board (HDB). Pemerintah Singapura membangun apartemen subsidi yang terhubung dengan sekolah, pusat kesehatan, transportasi massal, dan ruang publik. Hasilnya, lebih dari 80 persen penduduk tinggal di hunian HDB dengan kualitas hidup relatif baik. Model ini berhasil karena negara tidak hanya membangun gedung, tetapi juga membangun ekosistem perkotaan.

Hal yang sama diterapkan di South Korea dan Japan. Di Seoul maupun Tokyo, hunian vertikal dikembangkan dekat pusat transportasi sehingga masyarakat dapat hidup lebih efisien tanpa ketergantungan tinggi terhadap kendaraan pribadi. Konsep ini dikenal sebagai Transit Oriented Development (TOD), yaitu pembangunan kawasan berbasis transportasi publik.

Teori TOD juga mulai banyak dibahas dalam penelitian di Indonesia. Penelitian tentang pengembangan rumah susun berbasis TOD di Makassar menyebut bahwa rumah susun yang tidak terintegrasi transportasi publik justru menciptakan biaya tambahan dan ketidakefisienan bagi penghuni (Firdaus, Wunas, dan Arifin dalam Jurnal Wilayah & Kota Maritim, 2019).

Secara teori kebijakan publik, pemerintah memang memiliki peran penting dalam penyediaan rumah untuk kelompok berpenghasilan rendah. Dalam jurnal Pendekatan dan Pemecahan Masalah Implementasi Kebijakan Subsidi Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, disebutkan bahwa subsidi perumahan merupakan instrumen negara untuk menjamin akses masyarakat terhadap hunian layak, terutama ketika mekanisme pasar gagal menjangkau kelompok miskin (Simbolon, Rusli, dan Candradewini, 2023).

Namun, keberhasilan rumah susun subsidi bukan sesuatu yang otomatis terjadi. Banyak negara juga mengalami kegagalan besar ketika pembangunan hunian vertikal dilakukan tanpa perencanaan sosial, ekonomi, dan tata kelola yang matang.

Salah satu contoh paling terkenal adalah proyek Pruitt-Igoe di St. Louis, Amerika Serikat. Kompleks apartemen subsidi yang dibangun pada 1950-an itu awalnya dipuji sebagai simbol modernisasi perumahan publik. Namun hanya dalam waktu kurang dari dua dekade, kawasan tersebut berubah menjadi pusat kriminalitas, kemiskinan, dan kerusakan sosial.

Buruknya pengelolaan, segregasi sosial, minimnya lapangan kerja, serta kurangnya perawatan membuat proyek ini akhirnya dihancurkan pada tahun 1972. Banyak akademisi bahkan menjadikan runtuhnya Pruitt-Igoe sebagai simbol kegagalan kebijakan perumahan publik modernis di Amerika (Bristol, Journal of Architectural Education, 1991).

Kegagalan serupa juga pernah terjadi di Prancis melalui pembangunan kawasan banlieue atau apartemen sosial berskala besar di pinggiran Paris. Pemerintah Prancis pada dekade 1960–1970 membangun hunian vertikal murah untuk kelompok pekerja dan migran. Namun karena lokasi terisolasi, minim integrasi ekonomi, dan lemahnya fasilitas sosial, banyak kawasan tersebut berkembang menjadi wilayah dengan tingkat pengangguran dan konflik sosial tinggi.

Kerusuhan besar di pinggiran Paris tahun 2005 bahkan banyak dikaitkan dengan kegagalan integrasi sosial dalam kebijakan perumahan publik (Wacquant, Urban Outcasts, 2008).

Di Inggris, sejumlah proyek council housing berbentuk apartemen tinggi juga menuai kritik. Kompleks hunian vertikal seperti Robin Hood Gardens di London awalnya dianggap solusi modern untuk pekerja kota.

Namun dalam praktiknya, desain yang buruk, lemahnya pemeliharaan, dan meningkatnya segregasi sosial membuat kawasan tersebut mengalami penurunan kualitas hidup dan akhirnya dibongkar sebagian pada akhir 2010-an. Penelitian Alice Coleman dalam buku Utopia on Trial bahkan menyebut desain apartemen bertingkat tanpa pengawasan sosial yang baik berkontribusi terhadap meningkatnya vandalisme dan kriminalitas.

Contoh lain datang dari China. Dalam upaya urbanisasi besar-besaran, pemerintah membangun jutaan unit apartemen bersubsidi. Tetapi di sejumlah kota muncul fenomena ghost apartment atau apartemen kosong karena lokasi terlalu jauh dari pusat ekonomi dan tidak sesuai kebutuhan masyarakat.

Penelitian dalam International Journal of Housing Policy menyebut bahwa banyak proyek perumahan publik di China gagal dihuni optimal karena pembangunan lebih berorientasi target fisik dibanding kualitas keterhubungan kota (Chen, 2020).

Kegagalan-kegagalan tersebut memberi pelajaran penting bagi Indonesia bahwa rumah susun subsidi tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek konstruksi. Jika pemerintah hanya mengejar angka pembangunan unit tanpa memperhatikan kualitas hidup penghuni, maka rusun dapat berubah menjadi “kantong kemiskinan vertikal”.

Masalah ini sebenarnya sudah diperingatkan dalam berbagai penelitian Indonesia. Kajian Sistem Pengelolaan Bangunan Rumah Susun Sederhana menyebut bahwa rumah susun yang tidak dikelola baik hanya akan “memindahkan kekumuhan horizontal menjadi kekumuhan vertikal” (Sukmajati, Hardi, dan Muladi, 2013).

Karena itu, Indonesia perlu belajar bukan hanya dari keberhasilan Singapura atau Jepang, tetapi juga dari kegagalan Amerika Serikat, Prancis, dan beberapa negara lain. Ada beberapa syarat utama agar rumah susun subsidi berhasil.

Pertama, lokasi harus dekat pusat aktivitas ekonomi dan transportasi publik. Kedua, pengelolaan gedung harus profesional dan berkelanjutan. Ketiga, fasilitas sosial seperti sekolah, ruang terbuka, pusat kesehatan, dan keamanan harus tersedia. Keempat, penghuni tidak boleh tersegregasi secara sosial sehingga rumah susun berubah menjadi simbol kemiskinan baru.

Dalam perspektif yang lebih luas, rumah bukan sekadar bangunan. Rumah adalah instrumen keadilan sosial. Pemikiran David Madden dan Peter Marcuse dalam buku In Defense of Housing menegaskan bahwa rumah tidak boleh hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga hak dasar warga negara.

Karena itu, ide rumah susun subsidi dari Kementerian PKP sebenarnya bisa menjadi titik balik kebijakan perumahan nasional.

Indonesia memiliki kesempatan untuk keluar dari paradigma lama yang terlalu bergantung pada rumah tapak murah di pinggiran kota. Tetapi keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh keberanian pemerintah menjalankan reformasi besar, yakni integrasi dengan transportasi publik, penyediaan fasilitas sosial, tata kelola profesional, dan keberpihakan nyata pada masyarakat berpenghasilan rendah.

Jika hanya mengejar jumlah unit, rumah susun subsidi berpotensi gagal. Namun jika dibangun sebagai bagian dari strategi kota modern yang inklusif, program ini bisa menjadi fondasi baru perumahan perkotaan Indonesia di masa depan.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) menjajaki pengembangan hunian berbasis transportasi atau transit oriented development (TOD). Pada tahap awal, proyek ini ditargetkan membangun sedikitnya lima menara hunian di kawasan stasiun strategis. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan kolaborasi tersebut menjadi langkah konkret dalam menjawab keterbatasan lahan di kota besar, terutama Jakarta.

“Nanti kita coba minimal lima tower dulu,” ujar Nixon dalam media briefing di Bandung, Jawa Barat, Kamis (9/4/2026).

Menurut dia, proyek hunian terintegrasi ini akan difokuskan di sejumlah stasiun utama seperti Senen, Manggarai, dan Tanah Abang. Ke depan, model serupa juga akan dikembangkan di kota besar lain di Pulau Jawa, seperti Bandung dan Surabaya.

Nixon menilai pembangunan hunian vertikal menjadi kebutuhan mendesak di tengah pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan ketersediaan lahan.

“Jakarta ini tidak bertambah lahannya, tapi penduduk terus bertambah. Sehingga perumahan di kota besar memang sudah harus ke arah vertical housing,” katanya.

Ia menegaskan pengembangan hunian vertikal juga penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, termasuk melindungi lahan produktif dan area resapan air.

“Kalau kita terus memaksakan rumah tapak, lahan produktif dan sawah bisa habis,” ujar Nixon.

Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar menambahkan kedekatan dengan transportasi publik menjadi faktor utama keberhasilan hunian vertikal.

“Kalau jauh dari transportasi, biasanya sepi. Tapi kalau dekat stasiun, masyarakat akan lebih tertarik karena lebih efisien,” kata Hirwandi.

Meski demikian, BTN mengakui masih ada tantangan dalam pengembangan hunian vertikal di Indonesia, salah satunya terkait preferensi masyarakat terhadap ukuran unit.

“Problemnya vertical housing di Indonesia itu tipe studionya terlalu kecil,” kata Nixon.

BTN menilai pengembangan hunian terintegrasi dengan transportasi menjadi solusi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan rumah di perkotaan, sekaligus meningkatkan efisiensi mobilitas masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo menegaskan tidak jadi memindahkan kampus Institut Kesenian Jakarta (IKJ) ke Kota Tua.

Namun, dia memastikan tetap memberikan ruang ekspresi bagi mahasiswa IKJ di kawasan bersejarah itu.

"Bahwa nanti akan ada gedung yang kami persiapkan untuk IKJ. Tetapi setelah kami kaji, bukan kemudian kami akan memindahkan IKJ, enggak. Sebab untuk memindahkan IKJ itu nanti malah tujuan utama untuk Kota Tua sebagai tempat kita untuk destinasi wisata, merawat kultural," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Dia menyampaikan bahwa suasana di Kota Tua memiliki kemiripan di Amsterdam. Terlebih, katanya, Kota Tua akan menjadi Transit Oriented Development (TOD) untuk layanan MRT yang rampung pada tahun 2029 dan terminal.

Perlu diketahui saat ini Pemprov DKI Jakarta sedang melakukan revitalisasi di kawasan Kota Tua. Pramono menyampaikan bahwa progres revitalisasi dilakukan secara perlahan dan terencana.

"Karena memang segmentasinya nanti apakah Kota Tua itu seperti misalnya di kota-kota di Eropa Barat, Eropa Timur, wisatanya adalah middle class up gitu ataukah middle class atau middle class kebawah. Menurut saya untuk Kota Tua dalam jangka panjang perencanaannya adalah untuk menengah," ungkapnya.

Rencana pemindahan telah disampaikan pada Oktober 2025. Berdasarkan catatan Bisnis, dia menyampaikan alasan pemindahan IKJ itu karena ia menilai Kota Tua merupakan sebuah kawasan warisan cagar budaya.

“Memang tempat yang heritage seperti ini memerlukan banyak talent-talent, seniman-seniman yang secara langsung bisa berpanggung di sini,” kata Pramono di Kota Tua, Jakarta Barat, Sabtu.

Dia meyakini dengan berpindahnya IKJ ke Kota Tua, maka mahasiswa dapat memiliki ruang untuk menuangkan kreativitas yang lebih baik dan lebih luas.

Dia juga menilai apabila pemerintah daerah dan pemerintah pusat memberikan dukungan terhadap rencana pemindahan itu, maka IKJ dapat berkembang menjadi lebih baik.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menata ulang kawasan Kota Tua dengan mengaktifkan kembali jalur kereta api di Jakarta Utara sehingga bisa menghubungkan kawasan Kota Tua, JIS hingga Tanjung Priok.

Hal itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Kamis (9/4/2026). Pramono mengatakan dirinya telah melakukan komunikasi dengan Direktur Utama PT KAI.

"Mudah-mudahan tahun ini itu sudah bisa selesai kurang lebih lintasan lama tapi dibuat listrik yang dulu tidak pernah termanfaatkan lewat Kota Tua kemudian ke Tanjung Priok dan sebagainya," katanya di Balai Kota DKI Jakarta.

Dia menyebutkan bahwa kawasan Kota Tua akan menjadi Transit Oriented Development (TOD) sehingga dapat terhubung dengan Mass Rapid Transit (MRT) yang ditargetkan rampung pada tahun 2029.

Penataan ulang transportasi ini tidak lepas dari Kota Tua sebagai objek wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Oleh karenanya, konektivitas transportasi umum memiliki peran sentral.

Dia menegaskan bahwa proyek ini bukan pembangunan baru, melainkan memanfaatkan jalur kereta non listrik yang diubah sehingga dapat dilalui kereta listrik.

"Ini bukan pembangunan baru, tetapi pemanfaatan dari kereta yang non listrik menjadi listrik dan itu akan secara signifikan merubah tentang transportasi di utara," ucapnya.

Pramono menyebut untuk proyek jalur kereta yang menghubungkan ke JIS direncanakan rampung pada bulan Mei 2026. Menurutnya, jalur tersebut menjadi kado bagi Jakarta di bulan Juni.

"Tidak kalah pentingnya adalah pada bulan Mei ini, bulan depan mudah-mudahan KRL untuk JIS juga sudah selesai, sehingga dengan demikian bulan Juni menjadi ulang tahun kado ulang tahun untuk Jakarta orang yang akan menonton ke JIS akan menjadi jauh lebih mudah," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap keterbatasan lahan menjadi kendala utama dalam proses realisasi program 3 juta rumah.

Pasalnya, AHY menyebut isu pertanahan memerlukan koordinasi yang luas dan panjang demi memastikan lahan yang akan digunakan tidak bersengketa dan berstatus cleand and clear. Di mana, Integrasi dilakukan bersama Kementerian ATR/BPN, Kementerian Perumahan, Kementerian PU, Kemenhub, hingga Kementrans.

"Yang menjadi permasalahan selalu masalah lahan. Dulu kami di ATR/BPN juga selalu memikirkan bagaimana menyiapkan lahan yang siap pakai, yang clean and clear," kata AHY dalam agenda Pencanangan Pembangunan Hunian dalam Rangka Mendukung Program 3 Juta Rumah di Jakarta, Senin (16/3/2026).

Menyiasati sempitnya lahan di wilayah perkotaan, pemerintah mendorong pengembangan hunian vertikal berbasis Transit Oriented Development (TOD). Konsep ini dinilai sebagai solusi paling rasional untuk mengikuti tren urbanisasi global yang terus meningkat.

Dalam laporannya, sebanyak 70% masyarakat dunia termasuk Indonesia ke depan akan secara lebih masuk beraktivitas di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, tambah AHY, pendekatan vertical housing menjadi kewajiban di tengah keterbatasan areal yang melibatkan banyak kepentingan.

"Negara maju dan kota modern di dunia semua mengacu pada konsep TOD. Tantangan utama adalah arealnya sangat terbatas, untuk itu pendekatannya adalah vertical housing," tambahnya.

Secara khusus, AHY menyampaikan apresiasi pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang menghendaki aset miliknya di lokasi strategis ikut dialokasikan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Dia optimistis pemanfaatan aset BUMN transportasi ini menjadi kunci penyediaan hunian di tengah kota.

Adapun, salah satu proyek yang akan segera digarap berlokasi di Manggarai dengan luas lahan mencapai 2,2 hektare. Di lokasi tersebut, rencananya akan dibangun 8 tower hunian yang mampu menyuplai sekitar 2.200 unit hunian yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Di Manggarai ini, berdiri nanti insya Allah sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Dirut KAI tadi, di atas lahan kurang lebih 2,2 hektare ada 2 blok G dan F. Mudah-mudahan bisa segera hadir. Jumlahnya 8 tower, kurang lebih 2.200 unit," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (KAI) berencana membangun rumah vertikal di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, dengan total 2.200 unit hunian. Proyek tersebut memanfaatkan lahan seluas 2,2 hektare untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah.

Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin mengatakan, hunian tersebut akan dibangun dalam delapan tower yang tersebar di dua blok, yakni blok G dan blok F. Setiap tower direncanakan memiliki 12 lantai dengan dua tipe unit, yaitu tipe 45 dan tipe 52.

“Di Stasiun Manggarai, kami nanti akan membangun delapan tower dengan total unit adalah 2.200 unit,” kata Bobby dalam acara pencanangan pembangunan hunian di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin (16/3/2026).

Bobby mengatakan, pembangunan hunian berbasis kawasan stasiun tersebut bertujuan menghadirkan ekosistem kota yang lebih terintegrasi dengan transportasi publik. Konsep tersebut diharapkan memudahkan mobilitas masyarakat perkotaan sekaligus mendekatkan tempat tinggal dengan pusat aktivitas.

“Waktu pekerjaannya akan segera kita mulai, sehingga di awal tahun 2027 kita sudah bisa melakukan penyerahan kunci dari unit-unit tersebut,” kata Bobby.

Bobby menjelaskan, Stasiun Manggarai merupakan salah satu simpul transportasi utama di Jakarta dengan lebih dari 770 perjalanan kereta setiap hari. Jumlah tersebut terdiri dari 638 perjalanan KRL dan sekitar 70 perjalanan commuter line Bandara Soekarno-Hatta.

Stasiun Manggarai juga akan terintegrasi dengan LRT Jakarta serta sistem transportasi Transjakarta melalui pengembangan integrasi antarmoda. Sepanjang 2025, tercatat sekitar 10,53 juta penumpang keluar masuk stasiun tersebut.

Sebagai stasiun transit, Manggarai melayani lebih dari 200 ribu penumpang yang melakukan perpindahan kereta setiap hari.

Selain di Manggarai, pencanangan pembangunan hunian juga dilakukan di tiga lokasi stasiun lainnya. Di Stasiun Kiaracondong Bandung akan dibangun 753 unit hunian di lahan seluas 7.600 meter persegi dengan dua tower.

Kemudian di kawasan stasiun dekat RSUP Dr. Kariadi Semarang akan dibangun 1.042 unit hunian di lahan seluas 1,2 hektare dengan dua tower setinggi 42 lantai. Sementara di kawasan Stasiun Gubeng Surabaya direncanakan pembangunan 1.489 unit hunian di lahan seluas 1,2 hektare dengan dua tower setinggi 52 lantai.

Bobby mengatakan, pengembangan hunian di kawasan stasiun merupakan upaya KAI memanfaatkan aset lahan untuk mendukung pembangunan kawasan berbasis transit oriented development (TOD). KAI tercatat memiliki sekitar 320 juta meter persegi lahan di berbagai wilayah Indonesia yang berpotensi dikembangkan.

“Pengembangan hunian di kawasan stasiun merupakan bagian dari dukungan KAI terhadap program 3 juta rumah,” kata Bobby.

Menurut Bobby, KAI memiliki potensi pembangunan sekitar 131.000 unit hunian berbasis kawasan stasiun di wilayah Jabodetabek. Hunian tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh tempat tinggal yang lebih dekat dengan transportasi publik sehingga mobilitas harian menjadi lebih efisien.

Pendanaan pembangunan rumah vertikal tersebut berasal dari beberapa sumber, antara lain pembiayaan internal KAI, pinjaman dalam negeri, serta dukungan dari BPI Danantara.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pembangunan rumah vertikal di kawasan stasiun menjadi salah satu upaya memperluas akses hunian layak bagi masyarakat.

“Ini adalah bagian dari program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi visi besar dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi permasalahan housing backlog dimana masyarakat Indonesia masih cukup banyak yang belum punya rumah sendiri,” kata AHY.

AHY mengatakan, pembangunan hunian vertikal juga diharapkan membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh akses perumahan yang lebih terjangkau di kawasan perkotaan. Selain itu, sektor pembangunan perumahan juga dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena melibatkan banyak sektor industri pendukung.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI bersiap membangun kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD) dengan total 14 tower hunian di empat kota, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya.

Direktur Utama KAI, Bobhy Rasyidin menuturkan, melalui pengembangan kawasan berbasis stasiun ini, KAI ingin menghadirkan ekosistem kota yang lebih terintegrasi.

"[Ekosistem ini] menjadikan hunian yang dekat dengan transportasi publik, pemanfaatan lahan yang efisien, serta mobilitas yang lebih mudah bagi masyarakat perkotaan," ujarnya dalam Pencanangan Pembangunan Hunian Dalam Rangka Mendukung Program 3 Juta Rumah di Stasiun Manggarai, Senin (16/3/2026).

Khusus di Manggarai, Bobby memaparkan nantinya akan ada 8 tower dan dua blok, yakni F dan G, yang masing-masing nantinya memiliki 12 lantai. Total hunian yang tersedia direncanakan mencapai 2.200 unit.

Bobby berharap melalui pencanangan pada kuartal I/2026 ini, hunian dengan tipe unit 45 dan 52 tersebut dapat mulai ditempati pada awal tahun depan atau 2027.

“Waktu pengerjaannya akan segera kami mulai. Sehingga di awal 2027, kami sudah dapat melakukan penyerahan kunci dari unit-unit tersebut,” tambahnya.

Sementara terkait sumber dana pembangunan hunian vertikal ini, Bobby menyebut akan berasal dari KAI, pinjaman dalam negeri, dan Danantara.

Hunian yang tersebar di empat kota ini pula nantinya dibanderol dengan harga Rp500 juta untuk tipe 45, dan senilai Rp600 juta untuk tipe 52.

Melihat lokasinya yang berdekatan dengan Stasiun Manggarai, pemerintah juga berencana membangun akses langsung dari stasiun menuju tower.

Bobby menjelaskan, Stasiun Manggarai dipilih karena menjadi simpul transportasi yang disinggahi lebih dari 10 juta orang sepanjang 2025 lalu.

Selain di Stasiun Manggarai, peluncuran kawasan TOD di aset lahan milik KAI juga dilakukan di Stasiun Kiaracondong Bandung, kawasan Jl. Dr Kariadi di Semarang, dan Stasiung Gubeng di Surabaya.

Secara perinci, di Stasiun Kiaracondong, nantinya akan menempati lahan seluas 7.600 m2 dengan total gunian 753 unit hunian yang terdiri dari 2 tower.

Kemudian di Semarang, hunian vertical akan dibangun di bekas lahan rumah perusahaan seluas 12.805 m2. Total akan ada 1.042 unit di 2 tower dan total 42 lantai. Sementara di Surabaya, 2 tower dengan 52 lantai dan total 1.489 unit akan dibangun pada lahan 11.425 m2 yang saat ini masih berupa tanah kosong.

Sebelumnya, KAI mencatat keberadaan kawasan TOD di beberapa stasiun, berhasil mendongkrak jumlah penumpang kereta rel listrik (KRL).

Sejumlah stasiun yang telah dikembangkan menjadi kawasan TOD, seperti Tanjung Barat, Pondok Cina, Pondok Ranji, dan Rawa Buntu, menunjukkan tren pertumbuhan penumpang yang sangat signifikan. Khusus di Stasiun Tanjung Barat, bahkan lonjakan hingga lebih dari 100%.

JAKARTA - PT Pulo Mas Jaya akhirnya mengumumkan kesiapan Pulomas Tower (PMJ Land Tower) yang merupakan mahakarya mixed use setinggi 17 lantai yang siap menjadi ikon baru di jantung Jakarta Timur. Proyek ini diyakini siap mendukung perkembangan Jakarta yang diproyeksikan sebagai Kota Global yang berkelanjutan.

Perseroan pun memberikan sentuhan terbaik dalam konsep Transit Oriented Development (TOD) yang lebih sempurna. Hal ini disebabkan proyek perseroan tersebut mampu menghubungkan secara langsung sekaligus untuk hunian, layanan kesehatan, dan bisnis.

Direktur Utama PT Pulo Mas Jaya, Robby Ferliansyah menjelaskan, keunggulan utama yang ditawarkan PMJ Land Tower meliputi integrasi langsung dengan RS Columbia Asia. penghuni mendapatkan akses layanan medis prioritas yang cepat dan modern.

Kemudian lokasinya yang dekat jalur transportasi seperti Transjakarta untuk rute Pulo Gadung, Monas, Tanjung Priok dan juga mudah mengakses LRT Pulomas. HIPMI Jakarta Timur Siap Sambut Jakarta Kota Global



"Nilai strategis hunian ini semakin diperkuat dengan lokasinya yang berdekatan dengan rencana jalur MRT Jakarta Fase 3 (East-West Line) serta LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome - Manggarai yang kini tengah dikebut pengerjaannya. Kami optimis, konektivitas prima ini akan menjamin mobilitas tanpa batas bagi penghuni sekaligus meningkatkan nilai investasi properti secara signifikan," ujar Robby di Jakarta.

Selain posisi yang strategis terdapat juga keunggulan fasilitas apartemen (serviced apartment) dengan status kepemilikan Strata Title (SHMSRS) dan area komersial yang modern. Gedung ini terdiri dari tiga fungsi utama yaitu serviced apartment dengan total luas 9.375 m2, lalu ruang komersial untuk ritel dengan luas 4.073 m2, serta fasilitas untuk perkantoran seluas 9.542 m2.

Ground Breaking Entrance Stasiun Harmoni MRT Jakarta, Pramono: TOD yang Sangat Strategis



"Setiap fungsi bangunan akan dilengkapi fasilitas lobi dan lift yang bertujuan menjaga kenyamanan penghuni ataupun pekerja," ujar dia.

Pulomas Tower berlokasi di Jalan Kayu Putih Raya Jakarta Timur ini akan menjadi bangunan yang memiliki konsep modern dan ramah lingkungan. "Pulomas Tower langsung menghadap ke area hijau seluas 30 Ha sebagai backyard yang tentunya akan memberikan suasana sejuk dan asri di pusat kota area Jakarta Timur. Ini sesuai dengan konsep kami lifestyles meets comfort," tambahnya.

Dengan keunggulan desain arsitektur modern, infrastruktur transportasi yang mendukung, akses layanan kesehatan secara cepat dan efisien dan lokasi strategis, Pulomas Tower diyakini akan menjadi simbol baru perkembangan urban yang cerdas, efisien, dan berorientasi masa depan.

IDXChannel—Saham URBN bergerak di bidang apa? Saham PT Urban Jakarta Propertindo Tbk (UBRN) diperdagangkan di kisaran Rp212 per unit pada sesi kedua perdagangan Jumat, 20 Februari 2026.

Dengan harga itu, URBN mencatatkan kenaikan harga sebesar 18,44 persen dari pembukaan dan masuk dalam deretan top gainer harian. Apa bisnis yang dilakoni emiten ini?

Urban Jakarta Propertindo tercatat di papan pengembangan Bursa Efek Indonesia sebagai emiten properti dan real estat. URBN adalah perusahaan pengembang swasta pertama di Indonesia yang mengusung konsep transit-oriented development (TOD).

URBN memiliki lima proyek pengembangan hunian vertikal berkonsep TOD di lima stasiun LRT Jakarta-Bekasi. Yakni Urban Signature LRT City Ciracas, Jakarta River City LRT Ciliwung, Gateway Park LRT Jatibening, Urban Suites LRT Cikunir 1, dan Urban City LRT Cikuni 2.

Melansir laman resmi perseroan (20/2/2026), perusahaan ini didirikan pada 1996 dengan nama PT Samsung Development. Lalu perseroan diakuisisi oleh PT Nusa Wijaya Propertindo pada 2016 dan namanya diubah menjadi Urban Jakarta Propertindo.

URBN bekerja sama dengan Adhi Commuter Properti untuk menggarap proyek-proyek hunian vertikal TOD. Tahun-tahun berikutnya perseroan mengembangkan proyek hunian lain dalam portofolionya.

Kegiatan usaha utama URBN adalah konstruksi gedung dan real estat. Perseroan juga menjalankan kegiatan usaha penunjang berupa jasa media dan internet, sewa bangunan, pergudangan, dan sebagainya.

Lalu siapa pemilik saham URBN saat ini? Mengutip data Bursa Efek Indonesia, berikut ini adalah informasi kepemilikan saham di PT Urban Jakarta Propertindo Tblk.

Saham URBN Bergerak di Bidang Apa? Inilah Informasi Pengendali Sahamnya

Sesuai laporan bulanan registrasi pemegang efek yang dilaporkan ke Bursa Efek Indonesia, hingga akhir Januari 2026, pengendali saham URBN adalah PT Nusa Wijaya Propertindo dengan kepemilikan sebanyak 2,40 miliar saham.

Jumlah itu setara dengan 74,29 persen dari total saham terdaftar. Pemegang saham mayoritas berikutnya adalah Ibukota Development dengan kepemilikan sebanyak 310 juta saham, setara 9,61 persen dari total saham terdaftar.

Sementara masyarakat memiliki 407 juta saham URBN, setara dengan 13,06 persen dari total saham terdaftar. Adapun penerima manfaat akhir dari kepemilikan saham UBRN, atau pemilik perusahaan, adalah Yongky Wijaya.

Perusahaan ini mencatatkan sahamnya secara resmi di bursa pada 2018 dengan harga penawaran Rp1.200 per saham. Dari IPO ini perseroan mengantongi dana sebanyak Rp432 miliar.

Itulah informasi singkat tentang saham URBN bergerak di bidang apa.

(Nadya Kurnia)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development (TOD) di Cawang, Jakarta Timur, dan Pasar Baru, Jakarta Pusat.

Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota Nirwono Joga mengatakan, Pemprov DKI telah menyiapkan rencana detail pengembangan kawasan transit di sejumlah titik. “Ada beberapa yang sedang dalam persiapan, seperti Cawang dan juga ada Pasar Baru,” kata Nirwono di Jakarta, Senin (9/2/2026).

Selain Cawang dan Pasar Baru, pengembangan TOD juga difokuskan di Lebak Bulus, Fatmawati, Dukuh Atas, Bundaran HI, Harmoni, Kota Tua, dan Blok M. Kawasan tersebut diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus mendorong penggunaan transportasi publik.

Pemprov DKI juga berencana membuka trayek Transjakarta menuju Pasar Baru yang akan direvitalisasi secara besar-besaran. Revitalisasi mencakup penataan pedestrian, kemudahan parkir, dan peningkatan kenyamanan pengunjung untuk menghidupkan kembali aktivitas ekonomi kawasan bersejarah itu.

Pengembangan kawasan transit MRT Jakarta saat ini tersebar di sembilan titik strategis sepanjang jalur fase 1. Kawasan tersebut mengintegrasikan hunian, area komersial, dan ruang pedestrian dengan akses langsung ke stasiun MRT.

Bisnis.com, JAKARTA — PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) resmi memperluas cakupan ekosistemnya di titik-titik transportasi publik Jakarta melalui akuisisi hak penamaan (naming rights) pada kawasan Blok M Hub yang kini berubah nama menjadi Blok M Hub Gojek.

Direktur Utama GoTo Hans Patuwo menjelaskan bahwa kawasan Blok M Hub Gojek ini mengadopsi konsep Transit Oriented Development (TOD) yang menyelaraskan aktivitas ekonomi masyarakat dengan jaringan transportasi umum.

"Dan hari ini, GoTo bersama MRT Jakarta menghadirkan Blok M Hub Gojek sebagai dukungan terhadap visi Jakarta menjadi kota global dan berbudaya," ujar Hans dalam agenda Peresmian Kawasan Blok M Hub Gojek, Senin (9/2/2026).

Melalui dukungan ekosistem digital Goto, Blok M Hub Gojek menawarkan tiga pilar kemudahan utama. Pertama, konektivitas moda transportasi antara MRT Jakarta dengan layanan ride-hailing GoRide dan GoCar untuk memastikan efisiensi mobilitas first-mile dan last-mile bagi para komuter.

Kedua, integrasi sistem pembayaran digital melalui GoPay yang kini dapat digunakan secara menyeluruh di area tersebut. Di mana, konsumen dapat melakukan transaksi digital mulai dari pembelian tiket MRT hingga belanja di gerai-gerai ritel di sekitar area hub tanpa memerlukan uang tunai.

"Dan ketiga, kami mendukung UMKM setempat untuk bisa mendapat lebih banyak pelanggan melalui GoFood maupun mengelola keuangan secara digital," tambah Hans.

Sejalan dengan kolaborasi yang dijalin tersebut, GoTo membidik efektivitas arus transaksi dan peningkatan jumlah pelanggan bagi UMKM di sekitar titik transit tersebut.

Pada saat yang sama, Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiyat menjelaskan bahwa Stasiun MRT Blok M BCA menjadi salah satu yang banyak digunakan masyarakat.

Dia menekankan, kunjungan rata-rata kawasan Blok M mencapai 80.000 orang setiap harinya. Di mana, saat ini terdapat 300 pelaku UMKM yang berada di kawasan Blok M Hub.

"Seperti di blok M, rata-rata di blok M kurang lebih sekitar pengunjung di sini 80.000-an. UMKM kita sekitar 300-an," jelas Tuhiyat.

Tuhiyat menekankan, perputaran uang di Blok M setiap harinya dilaporkan mencapai Rp5 miliar. Dengan demikian, kerja sama bersama GoTo ini diharapkan dapat terus mengakselerasi laju ekonomi di kawasan Blok M Hub Gojek.

"Dari sisi pertumbuhan ekonomi, mungkin kita lebih dari sekitar Rp5 miliar mungkin per hari. Jadi itu tadi menjawab apa yang disampaikan Pak Hans tadi. Pertumbuhannya luar biasa," pungkasnya.