Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi atau surat utang daerah senilai Rp3,5 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan hal tersebut menjadi yang pertama dilakukan pemprov di seluruh Indonesia.

Ia menjelaskan rencana penerbitan surat utang Jakarta untuk meredam tekanan fiskal usai pemerintah pusat telah memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) atau Transfer ke Daerah (TKD) Jakarta sebanyak Rp15 triliun.

"Dengan dipotong Rp15 triliun, tentunya ada tekanan daripada fiskalnya Jakarta. Bagaimana terhadap hal ini? Saya sekarang ini, tahun ini, pertama kali menerbitkan, dan mungkin baru pertama kali ada di republik ini yang namanya obligasi daerah," ungkap Pramono dalam sebuah diskusi di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Selasa (30/6) dikutip Detikfinance.

Ia menyampaikan Pemprov DKI Jakarta menargetkan nilai emisi dari obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun. Menurutnya, obligasi daerah ini akan banyak dipesan seiring daya tarik Jakarta yang besar.

"Obligasi Jakarta kita terbitkan Rp3,5 triliun, dan saya yakin peminatnya pasti banyak sekali. Karena apa? Karena kita semua akan menjual dengan senyum," kata Pramono.

Pemprov DKI Jakarta menjamin tidak akan terkendala masalah pembayaran yield atau imbal hasil kepada investor. Dengan demikian, Pramono menyebut akan mengalokasikan APBD utamanya untuk membayar imbal hasil tersebut.

"Kalau itu sih saya bisa menjamin nggak ada masalah," pungkasnya.

Bank Jakarta menyatakan menjalankan strategi pertumbuhan yang sehat dan berkualitas di tengah peningkatan tekanan biaya dana (cost of fund) dan dinamika industri keuangan yang semakin menantang.

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo mengatakan, perseroan tidak mengejar pertumbuhan secara agresif di antara perubahan pasar. Sebaliknya, Bank Jakarta akan lebih selektif dalam mengembangkan bisnis dengan mengutamakan kualitas aset dan keberlanjutan pertumbuhan.

"Kita enggak kejar-kejaran nyari pertumbuhan besar, tetapi yang kita kejar adalah pertumbuhan yang sehat dan berkualitas," ujar Agus.

Menurutnya, industri perbankan saat ini menghadapi tantangan baru yang berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Selain ketidakpastian ekonomi global, perbankan kini menghadapi kenaikan biaya dana yang berpotensi menekan kinerja industri.

Salah satu indikatornya, adalah bunga deposito dalam lelang dana yang sempat menyentuh level 11,5 persen, menandai peningkatan biaya penghimpunan dana yang harus diantisipasi oleh industri perbankan.

"Ini sudah warning bagi perbankan. Artinya cost of fund perbankan ini akan naik sangat signifikan ke depan," kata Agus.

Agus menegaskan, kenaikan biaya dana bukan berarti menghambat ekspansi Bank Jakarta. Perseroan tetap menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga pertumbuhan bisnis sekaligus mempertahankan kualitas portofolio, antara lain lewat diversifikasi sumber pendanaan, termasuk mengoptimalkan potensi dana murah yang berasal dari ekosistem Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Fundamental Perbankan Tetap Kuat

Di sisi lain, Agus menilai kondisi fundamental industri perbankan nasional tetap berada pada posisi kuat. Hal itu tercermin dari pertumbuhan kredit yang masih positif, tingkat permodalan yang tinggi, likuiditas yang terjaga, serta rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) yang masih terkendali.

"Persoalannya sebenarnya bukan di fundamentalnya, tetapi medan permainannya berubah," ujarnya.

Ia memaparkan, dalam beberapa tahun terakhir, industri keuangan menghadapi berbagai peristiwa yang sulit diprediksi, mulai dari pandemi, konflik geopolitik global, hingga perubahan kebijakan perdagangan internasional yang memengaruhi pasar keuangan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Bank Jakarta terus menjalankan transformasi di berbagai lini bisnis, mulai dari transformasi bisnis, digitalisasi, penguatan manajemen risiko hingga pembentukan budaya kerja baru.

Perubahan perilaku nasabah juga disebut menjadi faktor yang mendorong transformasi industri perbankan. Selain produk bank, saat ini masyarakat juga mempertimbangkan kemudahan, kecepatan, keamanan, serta kelengkapan layanan yang disediakan.

"Orang itu sudah enggak melihat bank itu dari produknya, tapi dari seberapa mudah, murah, cepat, aman layanan atau bahkan ekosistem yang ditawarkan oleh bank itu sendiri," kata Agus.

Melalui strategi selective growth dan transformasi yang berkelanjutan, Bank Jakarta optimistis dapat menjaga pertumbuhan yang sehat, serta meningkatkan daya saing di antara dinamika lanskap industri keuangan.

Pertamina tidak mengubah harga bahan bakar minyak (BBM) baik subsidi maupun nonsubsidi untuk bulan Juli 2026.

Berdasarkan laman Pertamina Patra Niaga untuk harga per 1 Juli 2026, harga Pertamax Turbo untuk DKI Jakarta Rp20.750. Sementara Pertamax Green 95 Rp17 ribu.

Kemudian Pertamax Rp16.250.

Adapun Dexlite dan Pertamina Dex juga tak mengalami perubahan harga yakni Rp23 ribu dan Rp24.800.

Harga Pertalite dan Solar subsidi juga masih dengan harga yang sama, Pertalite bertahan di Rp10.000 dan Solar subsidi di Rp6.800.

Berikut daftar harga BBM Pertamina per 1 Juli 2026 di DKI Jakarta berdasarkan pembaruan harga di laman Pertamina Patra Niaga:

Pertalite: Rp10 ribu per literPertamax: Rp16.250 per literPertamax Green: Rp17.000 per literPertamax Turbo: Rp20.750 per literDexlite: Rp23 ribu per literPertamina Dex: Rp24.800 per literSolar subsidi: Rp6.800 per liter.

[Gambas:Youtube]

Bank Jakarta mendukung percepatan terwujudnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di DKI Jakarta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) berupa pemberian satu unit mandi, cuci, kakus (MCK) komunal di Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat (Jakbar).

Peresmian sekaligus deklarasi STBM di Kelurahan Tomang dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah, serta sejumlah lembaga yang berkolaborasi dalam penyediaan fasilitas MCK komunal, termasuk Bank Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mendorong tercapainya STBM di Jakarta sebagai salah satu indikator kota sehat sebagai salah satu parameter Kota Global.

Menurutnya, bergabungnya Kelurahan Tomang menambah jumlah kelurahan yang berstatus STBM Komitmen menjadi 194 kelurahan atau sekitar 72,65 persen dari total kelurahan di Jakarta. Capaian keberhasilan ini menurutnya merupakan hasil kolaborasi dari berbagai pihak yang peduli kualitas hidup masyarakat.

"Semoga seluruh kolaborator senantiasa diberikan kemudahan. Menyongsong Jakarta memasuki usia lima abad, kita harus terus bersinergi dan berkolaborasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," Ujar Rano dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa (30/6).

Dalam kesempatan ini, Rano turut mengapresiasi kepada Bank Jakarta, dan seluruh kolaborator yang telah ikut berpartisipasi.

Senada dengan itu, Iin Mutmainah juga mengatakan bahwa deklarasi tersebut menjadi langkah penting dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang sehat.

Ia menjelaskan, salah satu syarat untuk memperoleh status STBM ialah sedikitnya 500 kepala keluarga telah menggunakan fasilitas sanitasi yang memenuhi standar melalui program STBM atau mandi, cuci, kakus (MCK) yang layak.

Terpisah, Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo dalam keterangan tertulisnya menyebutkan Pemberian MCK Komunal ini merupakan wujud kepedulian Bank Jakarta dalam mendukung peningkatan kesehatan masyarakat di Jakarta, khususnya di kawasan padat penduduk.

"Program CSR MCK komunal ini menjadi langkah Bank Jakarta untuk hadir meningkatkan kehidupan dan lingkungan Jakarta yang bermanfaat" ujar Agus.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam membangun Jakarta yang modern, sehat, dan berdaya saing.

"Melalui program CSR ini, Bank Jakarta percaya kolaborasi antara pemerintah, sektor usaha, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam membangun Jakarta yang modern, sehat, dan berdaya saing," ujar Agus.

Ia menambahkan dukungan Bank Jakarta terhadap program sanitasi masyarakat tersebut menjadi bagian dari komitmen Bank Jakarta dalam menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan bagi warga Jakarta.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta membuka Gerai Samsat di area Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair. Fasilitas ini mempermudah pengunjung membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama pameran berlangsung.

Layanan ini bertepatan dengan adanya program pembebasan sanksi administratif untuk PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijakan tersebut diterbitkan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-499 Kota Jakarta.

"Program pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB berlaku mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Melalui kebijakan ini, wajib pajak memiliki kesempatan untuk melunasi kewajiban pajak kendaraan tanpa dikenakan sanksi administratif akibat keterlambatan pembayaran," bunyi keterangan tertulis, Selasa (30/6).

Kebijakan tersebut memberikan keringanan bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan. Dengan penghapusan sanksi administratif, wajib pajak dapat melakukan pembayaran tanpa tambahan denda keterlambatan.

Selain menghadirkan keringanan, Bapenda DKI Jakarta juga menekankan aspek kemudahan layanan. Lokasi Gerai Samsat yang berada di area PRJ diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

Kehadiran layanan ini memungkinkan pengunjung mengurus pajak kendaraan secara langsung di sela aktivitas menikmati berbagai pameran, hiburan, dan kuliner yang tersedia.

Sebagai bentuk apresiasi, Bapenda DKI Jakarta menyiapkan suvenir eksklusif bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran PKB di Gerai Samsat PRJ. Suvenir diberikan selama persediaan masih tersedia.

Program ini juga menjadi upaya pemerintah daerah untuk mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Peningkatan kepatuhan dinilai penting karena pajak daerah menjadi salah satu sumber pendanaan pembangunan dan layanan publik di Jakarta.

"Bapenda DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB selama periode yang telah ditetapkan," imbuh keterangan resmi.

Masyarakat yang berkunjung ke PRJ dapat langsung mendatangi Gerai Samsat untuk melakukan pembayaran PKB sekaligus memanfaatkan program pembebasan sanksi administratif yang sedang berlangsung.

Melalui layanan ini, Bapenda DKI Jakarta berharap masyarakat semakin mudah memenuhi kewajiban pajak kendaraan dan turut mendukung pembangunan Kota Jakarta.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mempersilakan masyarakat menukar produk Minyakita produksi PT Kusuma Mukti Remaja (KMR) yang terindikasi berbau solar.

Warga cukup membawa kemasan atau sisa minyak yang masih berbau untuk ditukarkan dengan produk pengganti.

"Bisa (ditukarkan dengan yang baru), silakan. Yang penting bawa packaging-nya bekasnya atau yang termasuk masih ada minyaknya yang bau-bau solar itu. Nanti kita ganti dengan yang baru," kata Rizal dalam konferensi pers di Gudang Bulog Kanwil DKI Jakarta, Jakarta Utara, Senin (29/6).

Rizal mengatakan penggantian produk menjadi tanggung jawab PT KMR selaku pihak yang melakukan pengemasan Minyakita. Menurutnya, seluruh produk yang telah beredar akan ditarik dan diganti dengan produk baru yang memenuhi standar.

"Penggantinya langsung dari kita minta dari KMR. Kita ganti totalnya, mereka mengeluarkan berapa yang sudah di pasar tarik semua, diganti dengan yang baru yang bersih, clean and clear, dan sehat. Sehingga tidak merugikan pihak masyarakat," ujarnya.

Bulog juga telah memerintahkan penarikan seluruh produk Minyakita produksi PT KMR dari peredaran di Jawa Tengah setelah menerima laporan masyarakat terkait dugaan minyak berbau menyerupai solar.

[Gambas:Youtube]

Rizal mengatakan pihaknya langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke fasilitas pengemasan PT KMR di Solo. Dari hasil pemeriksaan, Bulog menilai kondisi lokasi pengemasan tidak memenuhi standar higienitas.

"Kebetulan kami begitu ada laporan dari masyarakat kami langsung perintahkan untuk tarik seluruh produk-produknya KMR dari pasar, yaitu dari Jawa Tengah seluruhnya kami suruh tarik dan kami langsung laksanakan sidak kemarin ke Solo," ujar Rizal.

"Dan kami buktikan betul memang kondisi lokasi packaging-nya tidak higienis, tidak bersih dan kondisinya menurut kami kurang layak untuk dijadikan tempat packaging MinyaKita," sambungnya.

Atas temuan tersebut, Bulog menghentikan sementara penugasan kepada PT KMR sebagai mitra pengemasan Minyakita. Menurut Rizal, penugasan selanjutnya akan dialihkan kepada perusahaan lain yang dinilai memiliki fasilitas lebih layak dan memenuhi standar kebersihan.

"Oleh karena itu kita sudah evaluasi, untuk sementara PT KMR tidak kita berikan tugas lagi untuk packaging Minyakita dan kami rekomendasikan kepada packaging-packaging lain yang kira-kira lebih berkualitas, higienis, dan bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Ia menegaskan Minyakita merupakan minyak goreng pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat sehingga kualitasnya harus memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Selain menarik produk dari peredaran, Bulog juga tengah mendalami dugaan pelanggaran yang dilakukan PT KMR. Rizal mengatakan hasil pendalaman akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana.

"Terkait dengan (penegakan hukum) KMR nanti sedang dalam proses pendalaman. Nanti kita akan laporkan ke pihak yang berwajib. Nanti yang menentukan pihak yang berwajib, bukan kami," katanya.

Sebelumnya, Bulog juga menyatakan telah memerintahkan pengujian laboratorium terhadap sampel Minyakita produksi PT KMR untuk memastikan penyebab dugaan bau solar secara ilmiah.

Penarikan produk dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk melindungi konsumen sambil menunggu hasil pengujian tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih membahas rencana penyesuaian tarif Transjabodetabek dengan DPRD DKI Jakarta.

“Sekarang ini sedang dalam pembahasan dengan DPRD, nanti setelah final dengan DPRD akan kami umumkan,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota Jakarta, Senin.

Sebelumnya, Pramono sempat berjanji akan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh terkait penyesuaian tarif Transjabodetabek agar tak membuat warga kembali menggunakan transportasi pribadi.

Dia berkomitmen untuk membuat Jakarta menjadi kota yang nyaman bagi warganya. Untuk itu, ia akan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh sebelum memutuskan besaran tarif Transjabodetabek yang baru.

Meski tarif Transjabodetabek dilakukan penyesuaian, namun Pramono mengatakan pihaknya juga tetap akan menambah armada agar layanan lebih baik dan menjaga kenyamanan pengguna.

Sementara itu, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Welfizon Yuza mengatakan proses penentuan tarif Transjabodetabek hingga saat ini masih dalam pembahasan.

“Masih pembahasan. Nanti Pak Gubernur yang akan sampaikan,” kata Welfizon di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/6).

Menurut Welfizon, keputusan tidak bisa diambil secara terburu-buru karena harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat.

Ia mengatakan, proses penentuan tarif membutuhkan kajian yang matang karena menyangkut banyak aspek, mulai dari kondisi keuangan daerah hingga kemampuan masyarakat membayar.

“Banyak hal yang harus dipertimbangkan. Ada fiskal, layanan, kondisi masyarakat, ability to pay (kemampuan bayar), willingness to pay (kemauan bayar),” jelas Welfizon.

Selain besaran tarif, Transjakarta juga masih mengkaji mekanisme tarif yang akan digunakan.

Welfizon pun belum dapat memastikan apakah tarif Transjabodetabek akan mengikuti sistem berbasis jarak, seperti MRT atau tetap menggunakan tarif flat.

Penasehat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengusulkan agar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menghapus pajak Jaminan Hari Tua (JHT).

Selain mengusulkan tarif pajak manfaat JHT menjadi nol persen, ia juga bakal meminta pemerintah agar membebaskan pajak pesangon, jjaminan pensiun, dan tunjangan hari raya (THR).

Menurutnya, manfaat JHT berasal dari penghasilan pekerja yang sebelumnya telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Karena itu, pemotongan pajak saat pencairan JHT merupakan bentuk pajak berganda.

"Upah pekerja sudah dipotong PPh 21 ketika diterima. Karena itu, ketika JHT dibayarkan kepada pekerja, seharusnya tidak lagi dipotong pajak. Saya mengusulkan agar pajak JHT menjadi 0 persen sebagai bentuk keberpihakan negara kepada pekerja," kata Iqbal dalam keterangan tertulis, Minggu (28/6).

Ia menyebut usulan tersebut akan segera disampaikan secara resmi kepada Purbaya sebagai bagian dari reformasi kebijakan perlindungan kesejahteraan pekerja.

Said Iqbal menjelaskan usulan penghapusan pajak JHT itu merupakan satu dari sejumlah langkah mitigasi yang tengah ditempuh pemerintah bersama serikat buruh untuk menekan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Langkah mitigasi lainnya mencakup pencegahan relokasi industri, memastikan pembayaran pesangon, hingga merevisi aturan pekerja alih daya (outsourcing).

Ia menilai ancaman PHK masih membayangi sektor industri akibat perlambatan ekonomi global, melemahnya daya beli masyarakat, tingginya harga gas industri, hingga relokasi produksi perusahaan multinasional ke negara lain.

"Ancaman PHK memang masih ada di depan mata. Tetapi pemerintah bersama serikat buruh tidak tinggal diam. Kami memilih turun langsung ke lapangan untuk melakukan mitigasi agar PHK dapat dicegah. Kalau pun PHK tidak bisa dihindari, maka hak-hak pekerja harus dipastikan dibayar sesuai ketentuan," ucap Said Iqbal.

Ia mengatakan pendekatan langsung ke perusahaan atau turun ke bawah (turba) dinilai lebih efektif dibanding hanya menerima laporan. Dalam beberapa pekan terakhir, ia mengaku telah mengunjungi sejumlah perusahaan di Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Pada Senin (29/6), ia dijadwalkan melakukan kunjungan ke Kabupaten Tangerang.

Said Iqbal mengklaim salah satu hasil dari langkah tersebut adalah berkurangnya rencana relokasi produksi di PT JAI Pasuruan dan PT SAI Mojokerto yang merupakan bagian dari Grup Yazaki.

Menurutnya, semula perusahaan berencana memindahkan sekitar 50 persen lini produksinya ke Vietnam, namun setelah dialog dengan serikat pekerja, relokasi disebut menyusut menjadi sekitar tiga hingga lima lini produksi.

Ia mengatakan perusahaan juga telah menyusun rencana bisnis hingga 2030 yang mengedepankan pengurangan tenaga kerja secara alamiah melalui berakhirnya kontrak kerja, bukan PHK massal.

Selain itu, pemerintah juga disebut mendorong penurunan harga gas industri non-subsidi untuk sektor keramik, granit, dan tekstil agar perusahaan tetap kompetitif dan mampu mempertahankan tenaga kerjanya.

"Penurunan harga gas industri merupakan salah satu langkah konkret pemerintah untuk mencegah gelombang PHK. Dengan biaya produksi yang lebih kompetitif, perusahaan memiliki ruang untuk mempertahankan pekerjanya," ujarnya.

Untuk kasus PT Pakerin di Mojokerto, Said Iqbal mengakui PHK terhadap sekitar 2.500 pekerja diperkirakan tidak dapat dihindari. Namun pemerintah mengupayakan agar dana hasil likuidasi yang berada di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat digunakan membayar pesangon pekerja sekaligus menjadi modal agar perusahaan dapat kembali beroperasi.

Di sisi regulasi, Iqbal memastikan revisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 mengenai pekerja alih daya akan rampung pada awal hingga pertengahan Juli 2026.

Ia mengatakan pemerintah mengusulkan agar penggunaan outsourcing hanya diperbolehkan untuk empat jenis pekerjaan penunjang, yakni cleaning service, petugas keamanan, pengemudi, dan katering. Untuk sektor tertentu di BUMN, penggunaan anak perusahaan sebagai penyedia tenaga kerja tetap dimungkinkan dengan syarat pekerja memperoleh perlindungan penuh, mulai dari hubungan kerja yang jelas, upah setara, jaminan sosial hingga hak pesangon.

"Pekerja alih daya harus mendapatkan perlindungan yang sama. Tidak boleh lagi ada outsourcing yang hanya menjadi sarana mengurangi hak-hak pekerja," katanya.

Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan pemerintah berhasil mencegah relokasi besar-besaran produksi di PT JAI Pasuruan dan PT SAI Mojokerto ke Vietnam.

Keduanya merupakan pabrik komponen otomotif di Jawa Timur dan memiliki induk perusahaan yang berasal dari Jepang yakni Grup Yazaki.

"Melalui dialog antara manajemen dan serikat pekerja, rencana pemindahan sekitar 50 persen lini produksi ke Vietnam berhasil ditekan menjadi hanya sekitar tiga hingga lima lini produksi," ujar Said melalui keterangan tertulis, Minggu (28/6).

Said yang merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menjelaskan berdasarkan business plan perusahaan hingga tahun 2030, pengurangan tenaga kerja nantinya dilakukan secara alamiah melalui tidak diperpanjangnya sebagian kontrak kerja yang berakhir, bukan melalui Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

Said mengatakan pemerintah bersama gerakan serikat buruh terus melakukan berbagai langkah mitigasi untuk mencegah terjadinya PHK, memastikan pembayaran hak-hak pekerja yang terkena PHK, memperkuat perlindungan pekerja alih daya, serta mendorong penghapusan pajak atas manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Menurut dia, situasi ekonomi global, daya beli masyarakat yang lemah, harga gas industri akibat konflik geopolitik yang tinggi, hingga relokasi produksi oleh perusahaan multinasional menjadi faktor yang meningkatkan potensi PHK di berbagai sektor industri.

"Ancaman PHK memang masih ada di depan mata, tetapi pemerintah bersama serikat buruh tidak tinggal diam," kata Said.

"Kami memilih turun langsung ke lapangan untuk melakukan mitigasi agar PHK dapat dicegah. Kalau pun PHK tidak bisa dihindari, maka hak-hak pekerja harus dipastikan dibayar sesuai ketentuan," sambungnya.

Said menyatakan pendekatan langsung ke perusahaan jauh lebih efektif dibandingkan hanya menerima laporan. Oleh karena itu, dalam beberapa pekan terakhir, dia akan melakukan kunjungan kerja ke berbagai perusahaan di Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Kabupaten Tangerang pada Senin (29/6) besok.

"Saya meyakini penyelesaian persoalan ketenagakerjaan tidak cukup dilakukan dari balik meja. Karena itu saya memilih turun langsung ke perusahaan-perusahaan, berdialog dengan pekerja dan manajemen, kemudian menyampaikan hasilnya kepada Presiden sebagai dasar pengambilan kebijakan yang berpihak pada perlindungan tenaga kerja dan keberlangsungan industri," ungkapnya.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga telah melakukan langkah mitigasi terhadap industri keramik, granit, dan tekstil dengan mendorong penurunan harga gas industri non-subsidi agar perusahaan tetap kompetitif dan mampu mempertahankan lapangan kerja.

"Penurunan harga gas industri merupakan salah satu langkah konkret pemerintah untuk mencegah gelombang PHK. Dengan biaya produksi yang lebih kompetitif, perusahaan memiliki ruang untuk mempertahankan pekerjanya," ujar Said Iqbal.

Teruntuk kasus di PT Pakerin di Mojokerto, Said mengungkapkan PHK terhadap sekitar 2.500 pekerja diperkirakan tidak dapat dihindari.

Namun, kata dia, pemerintah telah mengupayakan agar dana hasil likuidasi yang berada di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat digunakan untuk membayar pesangon pekerja, sekaligus menjadi modal agar perusahaan dapat kembali beroperasi dan mempekerjakan kembali para pekerja tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat yang tengah menghabiskan waktu libur di Jakarta masih dapat menikmati fasilitas transportasi umum yang disediakan Pemprov DKI Jakarta dengan tarif khusus Rp1. Tarif ini berlaku untuk layanan LRT, MRT, dan Transjakarta.

Tarif khusus tersebut merupakan bagian dari rangkaian HUT DKI Jakarta ke-499 yang berlaku sejak 27 Juni sampai 28 Juni 2026. Artinya, hari ini adalah hari terakhir masyarakat dapat menjajal moda transportasi umum itu dengan harga Rp1.

"Sebagai bagian dari rangkaian HUT ke-499 Jakarta, tarif MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Transjakarta ditetapkan Rp1 pada 27–28 Juni 2026. Program ini berlaku bagi seluruh pengguna tanpa dibatasi kepemilikan KTP DKI Jakarta," tulis Pemprov DKI Jakarta dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (28/6/2026).

Selain itu, pada periode tersebut, masyarakat juga dapat menikmati akses gratis ketika berlibur Ancol Taman Impian, Monumen Nasional, Taman Margasatwa Ragunan, museum milik Pemprov DKI Jakarta, serta kolam renang dan fasilitas olahraga yang dikelola Dinas Pemuda dan Olahraga. Untuk informasi secara detail, pengunjung dapat melihat di media masing-masing tempat wisata.

Pemprov DKI Jakarta telah melaksanakan rangkaian puncak HUT ke-499 sejak Sabtu, 27 Juni 2026. Pada hari itu, acara dimeriahkan oleh penampilan Padi Reborn, Mahalini, Adrian Khalif, Cici Paramida, Mollucan Soul, Sania, Skarbu, dan Pasming Based.

Acara juga menghadirkan lighting show, video mapping, flying LED, instalasi seni ramah lingkungan, serta peluncuran logo menuju 5 abad Jakarta yang berlangsung di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Rangkaian ini bagian dari menyambut Jakarta menuju 5 abad di tahun depan dan menuju kota global.

"Usia ke-499 menjadi momentum Jakarta menuju lima abad perjalanan kota. Karena itu, HUT tahun ini kami isi dengan berbagai kado bagi masyarakat, mulai dari ruang publik yang lebih nyaman, kemudahan mobilitas, hingga hiburan dan kegiatan budaya. Seluruh rangkaian ini merupakan wujud nyata transformasi Jakarta menuju kota global yang tetap berakar pada budaya dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat,” ujar Ketua Panitia HUT ke-499 Kota Jakarta sekaligus Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati dalam keterangan resmi, Kamis (25/6/2026).

Kemudian, pada Minggu, 28 Juni 2026, acara diisi PoundFit, pawai balon raksasa dari Sarinah menuju Bundaran HI, marching band, tari massal Nusantara yang melibatkan sekitar 500 penari, kolaborasi Gambang Kromong dan balet, teater urban, hingga aksi pilah sampah, yang berlangsung mulai pukul 06.00-10.00 WIB.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan rute Moda Raya Terpadu (MRT) dari DKI Jakarta menuju Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, sengaja belum dibuka kepada publik.

Hal itu, katanya, demi mencegah spekulasi tanah yang berpotensi meningkatkan biaya pembangunan proyek akibat adanya calo tanah.

"Itu biasanya kita enggak akan buka, karena apa? Nanti calo tanahnya beredar di mana-mana, kasihan juga kan mereka (investor). Yang paling penting mereka akan lihat dari sudut ekonomisnya mana yang menguntungkan rutenya," kata Menhub dalam bincang bersama awak media, di Jakarta, Jumat (26/6) malam.

Pernyataan tersebut disampaikan Dudy menanggapi beredarnya informasi di media sosial yang menyebut jalur MRT akan melintasi sejumlah kawasan berbeda menuju Kota Tangsel yakni Pondok Cabe dan Pondok Aren.

"Mereka (investor) akan ngitung mau lewat Pondok Cabe kah atau mau lewat Pondok Aren," ujar Dudy.

Menurut Dudy, pemerintah memilih menjaga kerahasiaan trase, karena informasi tersebut berpotensi dimanfaatkan pihak tertentu untuk melakukan spekulasi harga tanah di sekitar jalur pembangunan nantinya.

Menurutnya kenaikan harga tanah akibat kebocoran informasi dapat meningkatkan biaya investasi, sehingga perencanaan proyek menjadi kurang efisien dan berpotensi membebani pengembangan infrastruktur transportasi.

"Kita belum tahu, kalau pun keluar (rutenya) itu akan mereka simpan sendiri, kenapa? Karena kan yang berinvestasi mereka. Karena kalau misalnya ini bocor keluar, itu akan mempengaruhi biaya perolehan tanahnya," ujarnya/

Dia menegaskan investor juga memiliki kepentingan menjaga kerahasiaan rute, agar proses pengadaan lahan tidak dipengaruhi lonjakan harga yang dapat mengganggu kelayakan investasi proyek.

Menurut Dudy, kenaikan harga tanah yang tidak wajar justru lebih banyak menguntungkan para spekulan dibandingkan masyarakat yang membutuhkan pembangunan transportasi massal untuk meningkatkan mobilitas sehari-hari.

Ia menilai apabila biaya investasi meningkat akibat spekulasi lahan, dampaknya dapat dirasakan masyarakat karena pengembangan proyek menjadi lebih mahal dibandingkan perencanaan awal pemerintah.

"Biasanya mereka enggak akan buka itu. Karena takutnya itu akan berpengaruh ke biaya investasinya mereka. Nanti tiba-tiba tanah yang tadinya Rp1 juta (per hektare) jadi Rp30 juta gitu. Nah, hitungannya sudah enggak masuk. Akhirnya apa, yang dikorbankan siapa? Masyarakat, yang diuntungkan cuman para makelar-makelar aja," ujar Dudy.

Dudy menegaskan pemerintah lebih mengutamakan perluasan jangkauan layanan transportasi massal serta peningkatan konektivitas, sehingga masyarakat memperoleh akses perjalanan yang semakin mudah dan efisien.

Ia menambahkan, investor memiliki kewenangan menentukan pola pengembangan jaringan berdasarkan hasil kajian bisnis dan kebutuhan kawasan tanpa harus mengungkapkan rute sejak tahap awal perencanaan.

"Tujuan akhir (MRT Tangsel) kan BSD. Ya terserah mereka mau lewat mana. Kalau saya sih yang penting jangkauannya sudah semakin jauh gitu, dan konektivitasnya lebih bagus," kata Menhub.

[Gambas:Youtube]

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono mengatakan kajian pembangunan jalur MRT menuju Tangsel saat ini masih disusun oleh investor bersama PT MRT Jakarta.

Menurut Allan, proses kajian tersebut ditargetkan rampung pada akhir 2026, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar penentuan rute dan tahapan pengembangan proyek tersebut.

"Terkait MRT Tangsel, Sinar Mas [investor] bersama MRT Jakarta sedang menyusun kajiannya dan kita harapkan di akhir tahun ini kajiannya sudah selesai," kata Allan.

Menyambut Hari Ulang Tahun ke-499 Kota Jakarta dan menyongsong Jakarta 5 abad pada 2027, Hotel Borobudur Jakarta menghadirkan program tematik bertajuk "Discover Betawi Art & Culture" mulai 7 Juni hingga 24 Juli 2026.

Melalui beragam kegiatan budaya, pertunjukan seni, pengalaman kuliner, serta aktivitas komunitas, Hotel Borobudur Jakarta mengajak masyarakat untuk melestarikan dan merayakan warisan budaya Betawi.

Program Discover Betawi Art & Culture dirancang sejalan dengan visi Jakarta sebagai Global City, dengan mengangkat kekayaan seni, budaya, kuliner, dan tradisi Betawi sebagai bagian karakter kota yang tumbuh dari keberagaman budaya dan terus berkembang menjadi identitas Jakarta.

"Melalui Discover Betawi Art & Culture, Hotel Borobudur Jakarta ingin menghadirkan ruang yang mempertemukan masyarakat dengan kekayaan budaya Betawi melalui pengalaman yang edukatif, interaktif, dan menyenangkan. Kami berharap program ini dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam melestarikan warisan budaya Jakarta sekaligus menyambut perjalanan menuju Jakarta 5 abad," ujar Director of Marketing Communication Hotel Borobudur Jakarta, Karina Eva Poetry.

Sebelumnya, Opening Ceremony program telah diadakan pada 19 Juni 2026 dengan menghadirkan sejumlah pertunjukan budaya Betawi, termasuk Palang Pintu dan Tari Tradisional Betawi oleh Universitas Negeri Jakarta.

Acara ini turut menghadirkan narasumber antara lain Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Dosen Pendidikan Seni Musik dan Praktisi Seni Betawi Tuti Tarwiyah Adi, serta Bram Kushardjanto selaku Founder Yayasan Negeri Rempah.

Sepanjang periode program, masyarakat dapat menikmati beragam kegiatan budaya dan komunitas yang menghadirkan pengalaman Betawi secara menyeluruh. Agenda kegiatan mencakup Bazaar UMKM, Pojok Betawi, Pasar Senggol, Delman Experience, Bincang Budaya Betawi, Pawai Ondel-Ondel, Temu Lokal, Kompetisi Akulturasi Makanan Betawi, hingga Kompetisi Junior Kuliner dan Tarian Betawi.

Lalu, ada pula Workshop & Coaching Clinic Komedi Betawi, penampilan kesenian dan budaya Betawi, Gambang Kromong, Gambus, serta permainan anak tradisional Betawi. Program ini juga diramaikan kegiatan wellness dan komunitas seperti Just Fest Yoga, Now Reset: Yoga, Coral Breeze, serta Uniqmind.

Sebagai bagian dari perayaan HUT Jakarta ke-499, Hotel Borobudur Jakarta juga menghadirkan berbagai promosi spesial yang terinspirasi oleh semangat eksplorasi budaya Jakarta. Salah satunya adalah paket menginap "Discover Jakarta Adventure" yang tersedia pada periode 1 Juni-31 Juli 2026 dengan harga mulai dari Rp3.588.000 net per kamar untuk dua malam menginap.

Paket Discover Jakarta Adventure termasuk sarapan untuk dua orang, diskon 15% untuk Food & Beverage, tiket Museum Nasional dan Museum Imersifa, tiket Open Top Tour Bus Jakarta, Kids Fire Fighter Activity dan berbagai aktivitas keluarga, layanan shuttle menuju Sarinah dan destinasi wisata di sekitarnya, serta voucher Pasar Senggol di Hotel Borobudur Jakarta.

Selain itu, pada Senin (22/6), Bogor Cafe menggelar Delight Buffet Special Betawi Corner yang menyajikan berbagai hidangan khas Betawi. Tersedia harga spesial mulai dari Rp249.000 net per orang untuk anak-anak dan senior pada sesi makan siang, serta Rp498.000 net per orang untuk dewasa dengan promo Buy 3 Save Rp300.000.

Sedangkan untuk makan malam, tersedia harga mulai dari Rp284.000 net per orang untuk anak-anak dan senior, serta Rp568.000 net per orang untuk dewasa dengan promo Buy 3 Save Rp400.000.

Sementara, Pendopo Lounge menghadirkan promo "Oxtail Feast Delight", di mana setiap pemesanan menu oxtail akan mendapatkan complimentary Vegetable Spring Roll atau Iced Lemon Tea. Pada hari yang sama, Teratai Restaurant juga menghadirkan promo spesial bertajuk "Whole Duck Celebrate Jakarta Anniversary" seharga Rp438.000++ per ekor.

Program Discover Betawi Art & Culture merupakan buah kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Lembaga Kebudayaan Betawi, Yayasan Negeri Rempah, Akademi Kuliner Indonesia, Just Yoga, Persatuan Seniman Komedi Indonesia, Open Top Tour of Jakarta, Museum Nasional, Universitas Negeri Jakarta (UNJ), serta Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto.

Melalui program ini, Hotel Borobudur Jakarta menegaskan komitmen mendukung pelestarian budaya Indonesia, pemberdayaan komunitas lokal, serta menghadirkan pengalaman yang menghubungkan sejarah, budaya, dan masyarakat dalam satu rangkaian program yang bermakna.

Informasi lebih lanjut dan reservasi bisa melalui (021) 380-5555, WhatsApp +62 811-1310-0239, atau kunjungi www.hotelborobudur.com.