JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 50% bagi masyarakat yang membeli rumah pertama di wilayah Jakarta. Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah untuk mendorong kepemilikan hunian pertama yang lebih terjangkau bagi warga.

"BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dalam transaksi rumah pertama, BPHTB dihitung sebesar 5% dari nilai perolehan setelah dikurangi NPOPTKP," ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, Jumat (17/4/2026).

Artinya, apabila seseorang membeli rumah pertama dengan nilai Rp500 juta, BPHTB yang semula sebesar Rp12,5 juta dapat turun menjadi Rp6,25 juta setelah memperoleh fasilitas pengurangan 50%. Adapun fasilitas ini diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi seluruh persyaratan, yakni berusia sekurang-kurangnya 18 tahun atau sudah menikah, belum pernah memiliki atau memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan sebelumnya, membeli rumah melalui jual beli, serta membeli rumah tapak atau satuan rumah susun dengan nilai perolehan paling tinggi Rp500 juta.

"Melalui kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta berharap masyarakat dapat lebih terbantu dalam mewujudkan kepemilikan hunian pertama sekaligus merasakan kemudahan layanan perpajakan daerah yang lebih sederhana dan tepat sasaran," kata dia.

Secara umum, kebijakan ini mencakup beberapa ketentuan utama:

1. Berlandaskan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 840 Tahun 2025

2. Berlaku untuk pembeli rumah pertama

3. Diberikan atas perolehan melalui jual beli

4. Mencakup rumah tapak dan satuan rumah susun

5. Berlaku untuk properti dengan NPOP sampai Rp500 juta

6. Diberikan kepada warga ber-KTP DKI Jakarta

7. Berlaku otomatis tanpa permohonan terpisah

8. Hanya dapat dimanfaatkan satu kali untuk perolehan hak pertama.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten Grup Lippo pengelola Hypermart, PT Matahari Putra Prima Tbk. (MPPA) tercatat melakukan pembelian sejumlah lahan dan gedung di sejumlah kota dengan total nilai transaksi mencapai Rp780 miliar.

Corporate Secretary MPPA Mirtha Sukanti menilai penandatanganan sejumlah perjanjian jual beli yang telah dilakukan akan memberikan dampak positif terhadap kegiatan usaha yang dijalankan. Penandatanganan perjanjian juga akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham perseroan.

“Seluruh penyelesaian transaksi tersebut masih tunduk pada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi para pihak sebagaimana diatur dalam masing-masing perjanjian, demikian kata Mirtha menjelaskan,” tulisnya dikutip, Kamis (19/2/2026).

Berdasarkan keterbukaan informasi publik, ada enam aset yang dibeli oleh MPPA. Pertama, gedung pusat perbelanjaan Plaza Gresik (tanah 6.704 m dan bangunan 15.848 m). Aksi pembelian ini dilakukan dari PT Panca Megah Utama senilai Rp134,5 miliar.

Kedua, Sinar Matahari Bogor dengan luas tanah 2.056 m dan bangunan 1.659 m dari PT Surya Asri Lestari (SAL) dengan total senilai Rp49,5 miliar.

Ketiga, Mega M Kedung Badak Bogor. Perseroan membelinya dari pemilik yang sama yakni PT Surya Asri Lestari yang memiliki luas tanah 8.001 m dan bangunan 26.657 m dari SAL senilai Rp122 miliar.

Keempat, Gedoeng Merah ex Matahari Malioboro seluas 5.382 meter persegi dari PT Nusa Malioboro Indah (NMI) dengan nilai Rp68 miliar. MPPA selanjutnya membeli tanah seluas 1.658 meter persegi juga dari pemilik yang sama.

Kelima, rumah susun seluas 16.138,06 meter persegi di Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan. Nilai transaksi mencapai Rp351,5 miliar di luar PPN. MPPA membelinya dari PT Citra Cito Perkasa (CCP).

Keenam, MPPA membeli lahan seluas 38.169 meter persegi di Kelurahan Sukamurni dan Tobat, Kecamatan Balaraja. Nilai transaksi tercatat sebesar Rp54,5 miliar di luar PPN. Dalam pembelian ini, perseroan juga telah menandatangani PPJB dengan PT Balaraja Sentosa.

Aksi ini dilakukan setelah emiten peritel milik group Lippo tersebut mengumumkan kinerja keuangan sepanjang 2025. Berdasarkan laporan keuangan 2025, rugi tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau rugi bersih MPPA tercatat sebesar Rp152,21 miliar. Rugi bersih itu membengkak dari Rp118,1 miliar pada 2024.

MPPA terus menerus mencetak rugi bersih 9 tahun beruntun sejak 2017—2025. Imbasnya, perseroan membukukan defisit ekuitas pada akhir tahun lalu. Merujuk data perseroan, MPPA terakhir kali mencetak laba bersih pada 2016 sebesar Rp38,48 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mengungkap komitmennya pembangunan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yakni Program 3 Juta Rumah.

Direktur Consumer Banking BBTN, Hirwandi Gafar menyebut salah satu upayanya yakni dengan melakukan dukungan pembiayaan baik bagi sisi suplai maupun sisi demand.

"Bank BTN memiliki peran sentral dalam membantu Pemerintah untuk Program 3 Juta Rumah yaitu sebagai kontributor utama dalam penyediaan pembiayaan pada sisi demand serta supply," jelasnya dalam acara Bisnis Indonesia 40 Group (BIG) Conference di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Mengacu paparan yang disampaikan, terdapat tiga program yang dijalankan untuk mendukung sisi suplai.

Pertama, Kredit Program Perumahan yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah berupa individu atau perseorangan. Di mana, bentuknya berupa kredit investasi dan atau kredit modal kerja dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas di bidang perumahan.

Kedua, kredit konstruksi yang diberikan kepada pengembang dalam rangka menyediakan kawasan atau hunian baik untuk rumah subsidi maupun rumah non subsidi.

Ketiga, kredit pembelian lahan yang diberikan kepada pengembang dalam rangka pembelian lahan yang bertujuan untuk menyediakan kawasan atau hunian baik rumah subsidi.

Sementara itu, dalam rangka mendukung pendanaan sisi demand beberapa program yang digulirkan yakni Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maupun Kredit Pemilikan Apartemen (KPA), KPR Subsidi, Kredit Agunan Rumah, hingga Kredit Bangun Rumah.

Lebih lanjut, dalam menjawab tantangan pembiayaan perumahan ke depan, BBTN juga berkomitmen untuk turut serta menyuntik permodalan khususnya untuk renovasi sejumlah rumah tak layak huni (RTLH).

"Terkait dengan program 3 juta rumah tadi sudah disampaikan oleh Pak Wamen bahwa program 3 juta rumah itu tidak hanya untuk penyediaan rumah baru tapi juga termasuk renovasi rumah bahkan yang besar itu adalah dari sisi renovasi terhadap rumah yang tidak layak," pungkasnya.