Arifin Halim

Konsultan Pajak, Kuasa Hukum Pengadilan Pajak, Advokat, dan Lulusan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya

PADA 29 Mei 2026, berbagai media massa nasional memberitakan secara luas terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 (PP 20 Tahun 2026) yang secara resmi memberlakukan PPh Final UMKM Orang Pribadi tanpa batas waktu, sedangkan untuk koperasi dibatasi 4 (empat) tahun. PP 20 Tahun 2026 diundangkan pada 22 April 2026 sebagai perubahan atas PP 55 Tahun 2022.

Sedikit kilas balik, pada 15 September 2025, semula pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan wacana pemerintah akan memperpanjang PPh Final UMKM Orang Pribadi sampai tahun 2029 bagi PPh Final UMKM yang berakhir pada tahun 2024. Kemudian pada 31 Oktober 2025 pemerintah melalui Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan kepada publik wacana pemerintah akan menerapkan skema PPh Final UMKM tanpa batas waktu bagi UMKM Orang Pribadi dan Perseroan Perorangan.

Susiwijono juga menyampaikan PPh Final UMKM bagi UMKM Koperasi akan diperpanjang sampai 2029. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa diperlukan waktu sekitar 1,5 (satu setengah) tahun dari wacana memberlakukan PPh Final UMKM Orang Pribadi tanpa batas waktu sampai diundangkannya PP 20 Tahun 2026?

Filosofi PPh Final UMKM Bagi Orang Pribadi

Dalam artikel yang berjudul "Perpanjangan Fasilitas PPh Final UMKM, Manfaat atau Mudharat?" yang dipublikasikan di Sindo pada 27 September 2025, penulis menyampaikan saran konstruktif yaitu, "PPh Final UMKM tidak perlu dibatasi hanya tujuh tahun, melainkan dipertahankan selama usaha UMKM dijalankan". Saran ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam PP 20 Tahun 2026. Hal ini membuat penulis ingin mengupas filosofi yang melekat pada PPh Final UMKM bagi Orang Pribadi yang berlaku tanpa batas waktu.

Menurut penulis, filosofi yang terkandung dalam PP 20 Tahun 2026 antara lain sebagai berikut: Pertama, UMKM Orang Pribadi umumnya menjalankan usaha untuk mempertahankan hidup dan berusaha untuk naik kelas ekonominya;

Kedua, UMKM Orang Pribadi perlu diberikan ruang untuk lebih fokus menjalankan dan mengembangkan usahanya, sehingga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usahanya;

Ketiga, UMKM Orang Pribadi perlu didukung untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan beban administrasi yang sesederhana mungkin dan dalam hal ini PPh Final UMKM adalah bentuk sederhana yang telah teruji;

Keempat, UMKM Orang Pribadi membayar pajak sesuai peredaran bruto (omzet) yang diperoleh, sehingga lebih praktis dalam memenuhi kewajiban perpajakannya;

Kelima, terlindunginya penerimaan negara melalui meningkatnya kepatuhan perpajakan UMKM Orang Pribadi secara sukarela yang didukung oleh sistem perpajakan yang sederhana dan mudah dipahami;

Keenam, UMKM Orang Pribadi sebagai pelaku aktif membuka lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi relasinya. Kebanyakan UMKM Orang Pribadi menjalankan usaha dengan dibantu oleh istri, anak, saudara, teman, atau kombinasi dari semuanya. Kondisi tersebut turut membantu mengurangi tingkat pengangguran serta meringankan beban pemerintah dalam membuka lapangan kerja;

Ketujuh, daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah semakin tertekan akhir-akhir ini. Perang dagang antara Amerika Serikat dengan China telah menimbulkan berbagai tekanan ekonomi berantai pada banyak negara, termasuk Indonesia. Kondisi tersebut kemudian diperberat oleh kenaikan harga BBM yang dipengaruhi oleh konflik geopolitik. Kenaikan harga energi pada akhirnya berdampak pada meningkatnya biaya produksi, biaya distribusi, dan harga berbagai kebutuhan masyarakat. Dalam kondisi demikian, UMKM Orang Pribadi memerlukan dukungan kebijakan yang mampu menjaga keberlangsungan usahanya agar tetap dapat bertahan, berkembang, dan berkontribusi bagi perekonomian nasional;

Kedelapan, UMKM Orang Pribadi yang tumbuh akan memperkuat fondasi perekonomian nasional dan menciptakan multiplier effect bagi aktivitas ekonomi, sehingga berpotensi menjadi salah satu penopang menuju Indonesia Emas 2045;

Kesembilan, dengan perekonomian nasional yang tumbuh sehat, penerimaan negara dari sektor perpajakan pada akhirnya juga akan meningkat; dan

Kesepuluh, secara nyata negara hadir guna mendukung rakyat meningkatkan taraf hidupnya dan naik kelas sosialnya.

Langkah Besar Pemerintah

Bagi sebagian besar Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi, skema PPh Final UMKM-nya berakhir pada tahun 2024. PP 20 Tahun 2026 dapat dipandang sebagai langkah besar pemerintah menuju keadilan pajak bagi UMKM Orang Pribadi dengan mengubah wacana awal untuk memperpanjang skema PPh Final UMKM sampai tahun 2029 menjadi diberlakukan tanpa batas waktu selama memenuhi kriteria UMKM Orang Pribadi.

Sekitar 1,5 (satu setengah) tahun lamanya pemerintah merumuskan wacana skema PPh Final UMKM Orang Pribadi tanpa batas waktu sampai pada diundangkannya PP 20 Tahun 2026. Proses perumusan kebijakan yang cukup panjang ini sempat menimbulkan ketidakpastian akan aturan PPh untuk UMKM Orang Pribadi. Namun lahirnya PP 20 Tahun 2026 memberikan kepastian yang selama ini dinantikan oleh pelaku UMKM Orang Pribadi.

Lahirnya PP 20 Tahun 2026 yang memberlakukan PPh Final UMKM Orang Pribadi tanpa batas waktu adalah bentuk nyata pemerintah mendukung ekonomi masyarakat agar UMKM Orang Pribadi fokus pada usaha dan membantu masyarakat naik kelas sosial. Hal ini sesuai dengan amanah Pembukaan UUD Tahun 1945, yaitu "untuk memajukan kesejahteraan umum" dan Sila Kelima Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

PP 20 Tahun 2026 Sesuai dengan Tujuan Hukum

Ada 3 (tiga) tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Dari perspektif keadilan, PP 20 Tahun 2026 memberikan ruang kepada Orang Pribadi untuk fokus menjalankan dan mengembangkan usaha UMKM-nya. Sekaligus memberikan beban administrasi yang sederhana bagi UMKM Orang Pribadi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Memberdayakan masyarakat membuka lapangan kerja secara mandiri. Hal ini akan mendukung UMKM Orang Pribadi untuk giat dalam menjalankan usaha dengan iklim usaha yang kondusif.

Dari perspektif kepastian hukum, PP 20 Tahun 2026 memberikan kejelasan mengenai kewajiban perpajakan UMKM Orang Pribadi. Hal ini karena UMKM Orang Pribadi akan lebih mudah memahami kewajiban perpajakannya, yaitu dikenai PPh Final UMKM sebesar 0,5% dari peredaran bruto dan tetap berlaku selama memenuhi kriteria. Kepastian hukum aturan PPh Final UMKM akan memberikan ketenangan bagi UMKM Orang Pribadi dalam menjalankan usahanya. Ketenangan dalam berusaha, kesempatan untuk berkembang, dan meningkatnya kesejahteraan pada akhirnya akan berkontribusi terhadap kebahagiaan yang dirasakan pelaku UMKM Orang Pribadi dan keluarganya.

Dari perspektif kemanfaatan, PP 20 Tahun 2026 berpotensi meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM Orang Pribadi, membantu mereka untuk naik kelas sosial, sekaligus meningkatkan kebahagiaan hidup mereka. Hal ini sejalan dengan amanah Pembukaan UUD Tahun 1945, yaitu "untuk memajukan kesejahteraan umum" dan Sila Kelima Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

Pencegahan Pemecahan Usaha

Pengaturan dalam Pasal 58 PP 20 Tahun 2026 yang mencegah pelaku usaha melakukan pemecahan usaha perlu didukung dan diapresiasi karena menunjukkan komitmen pemerintah menjaga agar PPh UMKM Orang Pribadi diberikan secara tepat sasaran. Hal ini akan menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif.

Lamanya proses pembentukan kebijakan tersebut diduga antara lain berkaitan dengan kebutuhan untuk merumuskan ketentuan Pasal 58 dalam PP 20 Tahun 2026 agar skema PPh Final UMKM Orang Pribadi menjadi efektif dan tidak disalahgunakan. Namun jawaban pasti hanya internal pemerintah yang mengetahuinya.

Ruang Penyempurnaan dalam PP 20 Tahun 2026

Merumuskan suatu aturan yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan seperti PP 20 Tahun 2026 tentu bukan hal yang mudah. Namun pemerintah telah membuktikannya melalui PP 20 Tahun 2026 yang pada prinsipnya mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Namun demikian, penulis melihat adanya ruang penyempurnaan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah guna memastikan tujuan hukum benar-benar tercapai dalam implementasinya. Adapun hal-hal penyempurnaan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

Pertama: Penghasilan Tidak Teratur yang Dikenai PPh Final

Walaupun PP 20 Tahun 2026 sudah ideal, guna meningkatkan kepastian hukum, perlu dicegah multitafsir yang dapat terjadi dalam implementasinya, yaitu penafsiran terhadap "penghasilan dari usaha yang dikenai PPh bersifat final".

Dalam perjalanan waktu, dapat saja orang pribadi pelaku UMKM melakukan penjualan investasinya berupa tanah dan/atau bangunan yang dikenai PPh Final atas pengalihan tanah dan/atau bangunan. Karena tanah dan/atau bangunan tersebut adalah investasinya, maka tanah dan/atau bangunan tersebut bukan merupakan barang dagangan, sehingga "bukan penghasilan dari usaha yang dikenai PPh bersifat final". Penghasilan tersebut lebih tepat sebagai penghasilan tidak teratur yang berasal dari investasi yang dikenai PPh Final.

Oleh karena itu dapat dipertimbangkan oleh pemerintah untuk membuat pengaturan secara eksplisit beserta contoh konkret dalam Peraturan Menteri Keuangan sebagai aturan pelaksana PP 20 Tahun 2026 atas penghasilan yang masuk kelompok "bukan penghasilan dari usaha yang dikenai PPh bersifat final", namun sebagai "penghasilan tidak teratur yang dikenai PPh bersifat final", sehingga tidak diperhitungkan dalam menghitung "jumlah seluruh peredaran bruto atas penghasilan dari usaha dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a PP 20 Tahun 2026".

Kedua: PPh Final Dikenai Terhadap Penjualan Setelah Potongan Harga dan Retur Penjualan

PPh Final UMKM pada prinsipnya dikenakan atas peredaran bruto. Dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b PP 20 Tahun 2026, besarnya peredaran bruto adalah nilai sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.

Namun demikian, demi keadilan, peredaran bruto sepatutnya dimaknai sebagai nilai penjualan sebelum dikurangi HPP (Harga Pokok Penjualan) dan biaya lainnya, tetapi setelah memperhitungkan potongan harga dan retur penjualan.

Dalam praktek, penjualan yang dilakukan UMKM juga tidak luput dari retur penjualan dan pemberian potongan harga. Bila PPh Final UMKM dikenai terhadap harga jual sebelum potongan harga dan retur penjualan, tentu hal ini bukanlah praktik yang lazim, karena uang hasil penjualannya adalah nilai penjualan setelah dikurangi potongan harga dan dikurangi retur penjualan.

Oleh karena itu dapat dipertimbangkan oleh pemerintah untuk membuat penegasan di Peraturan Menteri Keuangan tentang cara pengenaan PPh Final UMKM yang dihitung dari "hasil penjualan setelah dikurangi dengan potongan harga dan retur penjualan".

Ketiga: Tidak Perlu Melaporkan Pemberitahuan NPPN

Bagi UMKM Orang Pribadi yang tidak memenuhi kriteria PP 20 Tahun 2026 yang peredaran brutonya (omzet) masih kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun, kewajiban perpajakannya dapat dihitung dari penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).

Sesuai Pasal 14 ayat (2) UU PPh juncto Pasal 450 ayat (2) PMK 81 Tahun 2024, syarat untuk dapat menggunakan NPPN, Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran brutonya (omzet) kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun yang melakukan pencatatan harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Ketentuan kewajiban menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN kepada Direktur Jenderal Pajak belum mengalami perubahan sejak UU Nomor 7 Tahun 1983, yang berubah adalah besaran nilai peredaran brutonya (omzet). Tentu aturan ini dibuat karena masih manualnya pelaporan perpajakan waktu itu, sehingga memerlukan validasi secara manual.

Kelalaian Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan pemberitahuan NPPN yang berisiko dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan berdasarkan Pasal 14 ayat (4) UU PPh juncto Pasal 450 ayat (4) PMK 81 Tahun 2024.

Dengan mempertimbangkan kemajuan pesat Coretax, tentu risiko yang dibebankan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam hal ini tidak sejalan dengan tujuan hukum, yaitu menimbulkan ketidakadilan hukum, karena Wajib Pajak Orang Pribadi dibebankan sanksi yang jauh melebihi tingkat kesalahan karena kelalaian pelaporan pemberitahuan penggunaan NPPN;

Lebih lanjut juga menimbulkan ketidakpastian hukum, karena Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran brutonya (omzet) masih kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun, namun diwajibkan melakukan pembukuan; dan

Dari perspektif kemanfaatan, Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikenai sanksi wajib pembukuan dan tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan NPPN dalam menghitung penghasilan neto akan menghadapi beban yang sangat berat dan tidak proporsional dibandingkan kelalaian administratif yang dilakukannya. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak apabila fenomena tersebut terjadi.

Dalam konteks digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax, kewajiban penyampaian pemberitahuan penggunaan NPPN patut dievaluasi kembali relevansinya. Dengan sistem pelaporan pajak dalam Coretax, semua data peredaran bruto (omzet) telah dilaporkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, bahkan Coretax juga telah mampu melakukan validasi kebenaran nilai peredaran bruto (omzet). Coretax seharusnya mampu mendeteksi apakah Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut berhak atas penggunaan NPPN dalam menghitung penghasilan netonya. Oleh karena itu, dengan kemajuan Coretax, dan sesuai tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menghapus kewajiban bagi orang pribadi untuk melakukan pemberitahuan penggunaan NPPN.

Dengan kemajuan yang luar biasa dari Coretax, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menghapus kewajiban pemberitahuan penggunaan NPPN. Wajib Pajak Orang Pribadi dapat menggunakan NPPN dalam menghitung penghasilan neto sesuai pelaporan dalam SPT Tahunannya selama masih memenuhi kriteria.

Kesimpulan

PP 20 Tahun 2026 menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi UMKM Orang Pribadi. Kebijakan ini juga menjadi bukti nyata dukungan pemerintah terhadap ekonomi rakyat dengan memberikan ruang bagi orang pribadi untuk lebih fokus dalam menjalankan dan mengembangkan usaha UMKM-nya, sehingga pelaku UMKM Orang Pribadi memiliki kesempatan yang lebih luas untuk meningkatkan kesejahteraan dan naik kelas sosialnya. Hal ini sejalan dengan amanah Pembukaan UUD Tahun 1945 "untuk memajukan kesejahteraan umum" dan Sila Kelima Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

PP 20 Tahun 2026 adalah peraturan yang cukup ideal karena pada prinsipnya telah sesuai dengan tujuan hukum dari Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. PP 20 Tahun 2026 adalah wujud langkah besar menuju keadilan pajak bagi UMKM Orang Pribadi.

Pemerintah memerlukan proses panjang selama 1,5 (satu setengah) tahun dari sejak wacana akan menerapkan PPh Final UMKM tanpa batas waktu sampai diundangkannya PP 20 Tahun 2026 yang diduga antara lain karena pemerintah ingin memastikan skema PPh Final UMKM Orang Pribadi efektif dan tepat sasaran, sehingga pemerintah melakukan pengaturan untuk pencegahan pemecahan usaha.

Dengan filosofi yang melandasinya, PP 20 Tahun 2026 berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjadi salah satu fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Terdapat beberapa hal yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah untuk dilakukan penyempurnaan agar dalam implementasi tetap tercapai tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, ada potensi multitafsir terkait perlakuan atas penghasilan dari penjualan tanah dan/atau bangunan yang merupakan investasi dan bukan barang dagangan yang telah dikenai PPh Final "sebagai bagian dari penghitungan jumlah seluruh peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a PP 20 Tahun 2026".

Kedua, pengenaan PPh Final UMKM Orang Pribadi yang dihitung dari peredaran bruto sebelum memperhitungkan potongan harga dan retur penjualan berpotensi tidak sejalan dengan aspek keadilan dari tujuan hukum.

Ketiga, dengan kemajuan Coretax dan pelaporan pajak yang pada umumnya sudah tidak lagi dilakukan secara manual serta Coretax yang seharusnya mampu mendeteksi Wajib Pajak Orang Pribadi yang berhak menggunakan NPPN, mempertahankan ketentuan kewajiban pelaporan pemberitahuan penggunaan NPPN sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU PPh sejak tahun 1983 juncto Pasal 450 PMK 81 Tahun 2024 patut dievaluasi kembali relevansi dan efektivitasnya karena berpotensi menimbulkan beban administrasi yang sangat berat bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Rekomendasi Kebijakan

Guna memastikan tercapainya tujuan hukum dan mewujudkan amanah Pembukaan UUD Tahun 1945 "untuk memajukan kesejahteraan umum" dan Sila Kelima Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" serta mendukung fondasi menuju Indonesia Emas 2045, beberapa hal yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah untuk dilakukan penyempurnaan sebagai berikut:

Pertama, dapat dipertimbangkan untuk mengatur secara eksplisit dalam Peraturan Menteri Keuangan atas penghasilan tidak teratur yang dikenai PPh Final atas penjualan tanah dan/atau bangunan yang bukan barang dagangan dan merupakan investasi, "tidak menjadi bagian dari penghitungan jumlah seluruh peredaran bruto atas penghasilan dari usaha dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a PP 20 Tahun 2026 dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya kriteria UMKM". Hal ini karena transaksi tersebut tidak mencerminkan pemecahan omzet usaha dan bukan merupakan penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha sehari-hari.

Kedua, dapat dipertimbangkan agar penerapan PPh Final UMKM Orang Pribadi dihitung berdasarkan peredaran bruto yang dimaknai sebagai "nilai penjualan setelah memperhitungkan potongan harga dan retur penjualan". Peredaran bruto sebagai penghasilan sebelum HPP (Harga Pokok Penjualan) dan biaya lainnya.

Ketiga, dengan kemajuan Coretax, di mana Coretax sudah dapat dengan akurat menghitung seluruh peredaran bruto (omzet) Wajib Pajak Orang Pribadi serta seharusnya mampu mendeteksi Wajib Pajak Orang Pribadi yang berhak menggunakan NPPN, maka perlu dipertimbangkan untuk menghapus kewajiban untuk melaporkan pemberitahuan penggunaan NPPN.

Hebatnya, keberpihakan pada ekonomi wong cilik ini tidak membuat kinerja keuangan BNI memble

Jakarta (ANTARA) - Setiap pagi, urat nadi ekonomi Indonesia sebenarnya tidak berputar di gedung-gedung pencakar langit yang mewah.

Roda itu justru mulai bergerak di hamparan sawah sebelum matahari terbit, di tengah lautan tempat nelayan menebar jaring, serta di kios-kios pasar yang mulai membuka pintunya.

Di tempat-tempat sederhana itu, jutaan rakyat bekerja tanpa sorotan kamera. Aktivitas harian mereka justru menjadi fondasi terkuat yang menjaga ekonomi negara ini tetap berdiri tegak.

Sebab, negara yang kuat bukan cuma soal angka investasi yang besar, melainkan karena rakyatnya mampu menggerakkan ekonominya sendiri.

Pola pikir ini sangat selaras dengan arah pembangunan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Ketahanan pangan, hilirisasi, dan kemandirian ekonomi dijadikan pilar utama pembangunan nasional. Ketiganya sengaja dikunci untuk satu tujuan besar, yaitu menciptakan nilai tambah yang maksimal di dalam negeri.

Dalam ekosistem ini, bank tidak boleh lagi cuma berperan sebagai lembaga pembiayaan. Bank harus bisa menjadi jembatan hidup yang menghubungkan modal, inovasi, pasar, dan kepercayaan.

Peran vital ini yang diambil oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Mereka tidak sekadar menyalurkan kredit, tapi merajut rantai pemberdayaan dari hulu ke hilir. Petani, nelayan, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga eksportir disatukan dalam satu ekosistem yang saling menguatkan.

Strategi BNI ini berangkat dari realitas nyata di lapangan. Banyak usaha kecil punya produk bagus, tapi sering tumbang di tengah jalan karena modal cekak, minim teknologi, dan buta akses pasar.

BNI masuk membawa Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai solusi taktis. BNI gencar menyalurkan modal ke sektor produktif daerah, mulai dari perdagangan, pertanian, perikanan, hingga industri dan jasa.

Sektor-sektor ini dipilih karena paling banyak menyerap tenaga kerja dan punya efek domino yang besar bagi lingkungan sekitar.

Bagi petani, modal ini berarti bisa membeli benih unggul, pupuk tepat waktu, dan alat pertanian yang lebih modern. Hasilnya, produktivitas melonjak dan panen pun memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi.

Bagi nelayan, dana segar ini membantu memperbaiki kapal, membeli alat pendingin hasil tangkap, hingga mengembangkan budidaya laut. Sementara bagi UMKM, modal usaha adalah kunci utama untuk menaikkan kapasitas produksi agar bisa melayani permintaan pasar yang lebih luas.

Data internal BNI berbicara dengan sangat jelas mengenai dampak ini. Hingga akhir 2024, penyaluran KUR BNI khusus untuk sektor pangan berhasil menembus angka Rp14,3 triliun. Nilai tersebut setara dengan hampir 43 persen dari total portofolio KUR BNI yang mencapai Rp33,2 triliun.

Kucuran modal ini telah menyentuh dan membantu lebih dari 128 ribu debitur di seluruh penjuru Indonesia.

Tren positif

Tren positif ini pun terus menggelinding hingga tahun 2025. Sampai pertengahan 2025, BNI kembali mengalirkan pembiayaan sebesar Rp4,6 triliun yang disebarkan kepada lebih dari 20 ribu pelaku UMKM di berbagai sektor produktif, mulai dari perdagangan, pertanian, perikanan, hingga jasa.

Di balik deretan angka tersebut, ada dampak nyata yang hidup di masyarakat, mulai dari usaha yang berkembang, lapangan kerja baru yang tercipta, hingga daya beli warga daerah yang perlahan ikut terangkat.

Namun, urusan tidak selesai hanya dengan bagi-bagi modal. Tantangan berikutnya adalah memperkuat kelembagaan usaha lewat koperasi.

Sebagai wadah kolektif, koperasi membuat posisi tawar petani dan nelayan jadi lebih kuat. BNI masuk lewat suntikan modal, digitalisasi layanan, dan kemudahan transaksi keuangan.

Dengan koperasi yang sehat, pelaku usaha kecil bisa lebih mudah membeli bahan baku murah dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Setelah wadah usahanya kuat, baru masuk ke tahap hilirisasi. Menjual barang mentah itu ruginya banyak karena untungnya tipis. Oleh karena itu, BNI mendorong nasabahnya untuk mulai mengolah komoditas mereka sendiri.

Biji kopi tidak lagi dijual karungan dalam bentuk mentah, melainkan diolah jadi bubuk kopi siap seduh. Ikan tangkapan nelayan tidak cuma dijual segar, tapi diolah jadi produk pangan matang yang nilai jualnya berlipat ganda. Hilirisasi ini yang memperpanjang perputaran uang dan menciptakan lapangan kerja baru di daerah.

Ketika produk sudah naik kelas, saatnya memperluas pasar. Lewat platform BNI Xpora, pelaku UMKM lokal diajak berani melirik pasar internasional.

Di platform ini, BNI tidak cuma jadi penonton. Mereka memberikan pelatihan ekspor, pendampingan bisnis, informasi pasar luar negeri, mempertemukan dengan pembeli internasional melalui business matching, hingga menyiapkan solusi pembiayaan ekspor.

Produk yang dulunya cuma berputar di pasar kecamatan, kini punya peluang hadir di etalase global. Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo Budiprabowo menegaskan bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, dan BNI berkomitmen untuk terus menjadi bagian dari solusi dengan mendampingi pertumbuhan usaha mereka dari nol.

Hebatnya, keberpihakan pada ekonomi wong cilik ini tidak membuat kinerja keuangan BNI memble. Justru sebaliknya, bisnis perusahaan tumbuh semakin sehat dan moncer.

Pada kuartal pertama 2026, total kredit BNI tercatat tumbuh impresif sebesar 20,1 persen secara tahunan, mencapai Rp919,3 triliun. Di saat yang sama, raihan dana murah atau current account saving account (CASA) juga melonjak hingga 26,6 persen, menjadi Rp731,6 triliun.

Pertumbuhan ini sukses mengantarkan BNI mencetak laba bersih sebesar Rp5,6 triliun, dengan kualitas aset yang tetap aman karena rasio kredit bermasalah (NPL) terjaga ketat di level 1,9 persen.

Pencapaian luar biasa ini menjadi bukti nyata di lapangan bahwa misi sosial membantu masyarakat bawah dan menjaga keberlanjutan bisnis bukanlah dua hal yang saling bertolak belakang. Keduanya bisa berjalan beriringan dan saling mendukung lewat sistem ekonomi yang inklusif.

Sebab, suksesnya sebuah bank tidak melulu dihitung dari tebalnya laba di atas kertas laporan keuangan. Keberhasilan sejati adalah seberapa besar kontribusi bank tersebut dalam membuka peluang usaha baru, menciptakan lapangan kerja, dan menaikkan taraf hidup masyarakat luas.

Lewat integrasi modal, penguatan koperasi, hilirisasi, dan akses ekspor, BNI membuktikan diri sebagai mitra strategis negara. Mereka hadir untuk memastikan kemandirian ekonomi nasional tumbuh kokoh dan berkelanjutan, langsung dari akar rumput.

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria menyampaikan industri manufaktur, program hilirisasi sumber daya alam (SDA), pembangunan infrastruktur, hingga pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi sektor prioritas pembiayaan bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Dukungan pembiayaan harus terus diarahkan kepada sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Dony dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Dony juga menyampaikan, sektor-sektor lain yang memiliki efek berganda atau multiplier effect tinggi terhadap perekonomian nasional juga menjadi sektor prioritas dalam fokus pembiayaan bank Himbara.

Penentuan prioritas tersebut merupakan bagian dari langkah-langkah strategis pemerintah dalam memperkuat peran sektor perbankan untuk mendukung agenda pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dony menyampaikan arahan tersebut dalam rapat bersama Komisaris Utama dan Direktur Utama bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada Senin (15/06). Pertemuan tersebut juga membahas evaluasi kinerja perbankan BUMN.

Dalam rapat tersebut, Dony menekankan bahwa kinerja positif yang terus ditunjukkan bank-bank Himbara menjadi fondasi penting bagi stabilitas sistem keuangan sekaligus penggerak aktivitas ekonomi nasional.

Perbankan BUMN diharapkan terus meningkatkan kontribusinya melalui penyaluran pembiayaan yang produktif, inklusif, dan berorientasi pada penciptaan nilai tambah bagi perekonomian.

“Perbankan BUMN memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Dony.

Selain meninjau capaian kinerja, pertemuan juga membahas penguatan tata kelola, manajemen risiko, serta strategi untuk menjaga daya tahan dan daya saing perbankan BUMN di tengah dinamika ekonomi global dan domestik yang terus berkembang.

BP BUMN bersama Danantara dan jajaran Himbara berkomitmen memastikan perbankan BUMN terus tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan.

Sinergi yang kuat antara pemegang saham, dewan komisaris, dan manajemen diharapkan dapat memperkuat fungsi intermediasi perbankan sekaligus mendukung percepatan pencapaian target pembangunan nasional.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

TANGSEL - Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie mendorong Koperasi Merah Putih yang telah terbentuk di seluruh kelurahan menjadi motor penggerak UMKM dan ekonomi kerakyatan. Keberadaan koperasi tidak hanya sebagai wadah simpan pinjam, melainkan juga mampu menciptakan ekosistem usaha yang produktif, memperkuat pelaku UMKM, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

”Sebanyak 54 Koperasi Merah Putih telah berdiri di 54 kelurahan se-Kota Tangerang Selatan, menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat paling dekat dengan warga,” ujarnya, Senin (8/6/2026).

Benyamin mengatakan, pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan sekaligus membuka peluang usaha yang lebih luas bagi masyarakat. Melalui koperasi, warga dapat mengembangkan usaha secara bersama-sama, memperkuat akses pasar, hingga meningkatkan daya saing produk lokal.

"Alhamdulillah, seluruh kelurahan di Kota Tangerang Selatan telah memiliki Koperasi Merah Putih. Ini menjadi langkah penting untuk membangun kekuatan ekonomi masyarakat dari bawah, dengan melibatkan warga sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi," ujarnya.

Benyamin menyebut koperasi memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung perekonomian daerah. Karena itu, koperasi harus mampu menjadi ruang kolaborasi bagi pelaku usaha, sekaligus menjadi sarana pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.



"Koperasi Merah Putih harus mampu menjadi motor penggerak UMKM. Tidak hanya mengelola usaha secara kolektif, koperasi juga harus membuka peluang kemitraan, memperluas akses pemasaran, dan membantu meningkatkan kapasitas usaha masyarakat," katanya.

Untuk mendukung program tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) telah memfasilitasi berbagai kebutuhan administratif dan kelembagaan, mulai dari proses pembentukan, pendampingan legalitas, hingga penguatan kapasitas pengurus koperasi. Seluruh koperasi yang telah terbentuk juga didorong untuk mengembangkan unit usaha sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.

Benyamin menegaskan, keberhasilan Koperasi Merah Putih akan sangat ditentukan oleh tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. Untuk itu, pembinaan dan pendampingan akan terus dilakukan agar koperasi dapat berkembang secara sehat serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

"Kami ingin koperasi ini tumbuh menjadi kekuatan ekonomi baru di tengah masyarakat. Ketika koperasi berkembang, UMKM semakin maju, lapangan kerja bertambah, dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat," ungkapnya.

Benyamin menambahkan, keberadaan Koperasi Merah Putih juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan kemandirian masyarakat, serta memperluas kesempatan berusaha di tingkat kelurahan. Dengan dukungan pemerintah, pengurus koperasi, pelaku UMKM, dan masyarakat, Benyamin optimistis Koperasi Merah Putih dapat berkembang menjadi pilar ekonomi kerakyatan yang kuat, inklusif, dan berdaya saing.

"Harapan kami, koperasi ini benar-benar menjadi milik masyarakat, dikelola secara profesional, dan memberikan manfaat yang nyata. Jika ekonomi masyarakat bergerak dari tingkat kelurahan, maka dampaknya akan dirasakan secara luas terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan," ucapnya.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali membuktikan komitmennya mendukung usaha UMKM. Kali ini Purbaya mengenakan Jaket kulit produk UMKM asal Garut, Jawa Barat.

“Makasih UMKM Garut, lain kali saya mau cobain yang warna putih sekalian kesana meninjau langsung ya, sekali lagi sukses Astiga Leather,” katanya, Sabtu (30/5/2026).

Purbaya tampak antusias mengenakan jaket kulit trendy berwarna cokelat cerah, serasi dengan paduan kemeja warna putih dan celana panjang hitam yang sering dikenakannya.

Astiga menyediakan berbagai produk kerajinan diantara adalah jaket kulit yang menjadi produk utama.

Selain itu, ada juga produk-produk lain seperti tas, dompet, gantungan kunci dan lain-lain. Berdiri sejak tahun 1998, Astiga masih eksis sampai saat ini karena mampu beradaptasi dengan keinginan pasar dan perkembangan trend fashion dari masa ke masa.

Astiga merupakan salah satu brand yang merupakan contoh jika produk lokal mampu bersaing dengan produk Internasional.

Via Instagram resminya, tampak host Robby Purba hingga juri Indonesian Idol seperti Maia Estianty, Judika, Bunga Citra Lestari mampir di outlet Astiga Leather yang beralamat di Jl.Ahmad Yani No.320, Garut.

"Kulitnya bagus aku suka dengan mereka yang rapih banget kerjaannya,” kata Bunda Maia sapaan akrab Maia Estianty.

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetap menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia pada 2026.

Berdasarkan berbagai data pemerintah dan lembaga ekonomi yang dirilis sepanjang 2026, kontribusinya sangat besar dalam beberapa aspek utama: Menyumbang sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional atau setara lebih dari Rp8.500 triliun.

Menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, menjadikannya sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar di Indonesia. Berkontribusi sekitar 60% investasi nasional hingga Menyumbang sekitar 16% ekspor nonmigas Indonesia.

Selain itu, pemerintah pada 2026 terus memperkuat UMKM melalui program pembiayaan seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat), digitalisasi usaha, dan perluasan akses pasar. Target plafon pembiayaan program UMKM pada 2026 mencapai Rp315 triliun lebih.

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo mengatakan partainya tengah menyiapkan program baru terkait pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program tersebut disebut akan menyasar warung-warung agar masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau.

Hal itu disampaikan Angela saat menghadiri Perayaan Iduladha 1447 Hijriah Partai Perindo bersama warga Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Kamis (28/5/2026).

Angela mengungkapkan, Partai Perindo selama ini telah menjalankan berbagai program pemberdayaan UMKM yang dinilai berdampak langsung bagi masyarakat. Angela mencontohkan kemitraan dengan pedagang mie ayam, bakso, hingga es doger di kawasan Paseban yang telah berjalan selama bertahun-tahun.

"Di sini ada gerobak mie ayam hingga bakso yang sudah bersama-sama menjadi mitra Partai Perindo 5-8 tahun. Jadi banyak program kami yang langsung menyentuh UMKM," ucapnya.



Angela menambahkan, dalam waktu dekat Partai Perindo juga akan meluncurkan program baru yang berkaitan dengan warung rakyat. "Mungkin 2-3 minggu ke depan kita juga akan meluncurkan program baru yang berkaitan dengan warung," imbuhnya.

Lihat video: Perkuat Struktur Organisasi, Angela Tanoesoedibjo Lantik Pengurus DPW Perindo Sulsel



Menurut Angela, pemberdayaan UMKM menjadi salah satu fokus utama Partai Perindo karena sektor tersebut merupakan tulang punggung ekonomi nasional. Angela meyakini penguatan UMKM dapat membantu masyarakat meningkatkan taraf ekonomi sekaligus membuka lapangan pekerjaan.

"Jadi kita ingin bahwa mitra UMKM kami itu berkembang karena kalau kita lihat UMKM itu kan salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia," ujarnya.

Angela juga menilai, dampak pemberdayaan UMKM akan meluas hingga ke masyarakat sekitar karena berpotensi menciptakan banyak lapangan kerja baru. "Bayangkan saja kalau ada 60 juta UMKM di Indonesia terus memperkerjakan satu saja orang, itu jadi 60 juta lapangan pekerjaan," jelasnya.

"Jadi ketika kita meluncurkan suatu program itu yang kami pikirkan, bagaimana tidak hanya membesarkan lapangan kerja dan usaha itu sendiri tapi juga sekaligus langsung bermanfaat bagi masyarakat," tandasnya.

JAKARTA - Lazisnu PBNU bersama Baznas akan menggulirkan program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indramayu, Jawa Barat; Jember, Jawa Timur; Serang, Banten; serta Pringsewu, Lampung. Dana usaha UMKM tersebut sebesar Rp2,6 miliar dengan rincian Rp2 miliar dari Baznas dan Rp600 juta dari Lazisnu dalam bentuk gerobak, pendanaan modal usaha, hingga pendampingan selama dua tahun ke depan.

Direktur Eksekutif NU Care-Lazisnu, Riri Khariroh menyampaikan, tujuan program tersebut adalah mengembangkan ekonomi umat. "Kita ingin bahwa program ini menjadi best practice kerja sama antara LAZISNU dan BAZNAS untuk peningkatan ekonomi umat," katanya saat pembukaan rangkaian sinergi program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Riri menjelaskan keempat daerah penerima program tersebut berada di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan rentan terhadap radikalisme. "Wilayah-wilayah yang rentan terkait dengan isu-isu radikalisme dan juga kantong kemiskinan, di wilayah ini juga banyak pesantren yang mau berkembang ekonominya. Setiap masing-masing daerah itu sekitar 50 penerimanya," katanya.

Ia mengatakan bahwa target penerima bantuan ialah UMKM di bidang makanan dan minuman. "Pedagang gorengan kemudian minuman-minuman akan menjadi fokus dari UMKM yang akan dikembangkan," ucapnya.

Riri berharap program tersebut tidak hanya berhenti pada 50 penerima, tetapi dapat terus bertambah selama proses pemberdayaan berlangsung. "Alhamdulillah laporan yang kami dapat dari daerah, sebulan itu dua UMKM tambahan muncul menjadi bagian dari jaringan UMKM-nya NU Care-LAZISNU. Nanti bisa kita kembangkan untuk wilayah-wilayah yang lebih luas," ujarnya.

Ketua PBNU Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup Aizzudin Abdurrahman, juga berharap program pemberdayaan ekonomi tersebut dapat diperluas ke daerah lain dan meningkatkan kesejahteraan umat. "Kehadiran Lazisnu setidaknya mengurangi beban (penerima manfaat) dan bisa mencakup (daerah) lebih luas agar ekonomi bisa lebih tinggi," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Baznas, Zainut Tauhid Sa'adi menekankan bahwa program pemberdayaan tidak hanya memberikan modal, tetapi juga pendampingan secara intensif. "Tentu kami tidak lepas begitu saja, ada pendampingan dan dapat memberikan dampak yang berkelanjutan," katanya.

Ia berharap masyarakat yang mendapat pendampingan dapat meningkat dari penerima bantuan atau mustahik menjadi pemberi bantuan atau muzakki.

"Kita berharap di daerah tersebut juga memastikan ada peningkatan, para mustahik atau yang mendapatkan bantuan, semoga tahun berikutnya menjadi muzakki, terutama di lingkungan pesantren," ujar Kiai Zainut.

JAKARTA - Menciptakan UMKM berkualitas, sebanyak 352 pelaku industri menengah mengikuti rangkaian kegiatan Jagoan Wirausaha Jakarta (JAWARA). Program yang digagas Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta resmi dibuka pada Selasa (12/5/2026). Mereka nantinya mendapatkan Export Coaching Program (ECP) selama kegiatan.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta Lily Mochamad Sadeli mengungkapkan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas UMKM agar semakin berdaya saing, adaptif, dan mampu memperluas akses pasar hingga tingkat global.

“Program tersebut diselenggarakan melalui kolaborasi bersama berbagai pemangku kepentingan antara lain PPEJP Kementerian Perdagangan, Dinas PPKUKM DKI Jakarta, OJK Jabodebek, serta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI),” ujar Lily.

Pengembangan UMKM menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung program strategis pemerintah memperkuat sektor riil dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Di tengah dinamika perdagangan global dan perubahan preferensi pasar, UMKM dituntut terus meningkatkan kualitas SDM dalam peningkatan mutu produk, memperkuat branding, memanfaatkan digitalisasi, serta memenuhi standar pasar internasional,” katanya.

Program JAWARA hadir sebagai program pengembangan UMKM end-to-end yang mencakup onboarding digital, penguatan praktik bisnis berkelanjutan, pengembangan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata, hingga perluasan akses pasar ekspor.

Antusiasme pelaku usaha terhadap program ini tercermin dari jumlah pendaftar yang mencapai 879 UMKM. Dari jumlah tersebut, sebanyak 352 UMKM dinyatakan eligible mengikuti JAWARA Go-Onboard, kemudian masing-masing 40 UMKM terpilih untuk mengikuti pendampingan intensif pada program JAWARA Go-Sustain, Go-Tourism, dan Go-Export.

ECP 2026 diikuti 122 pendaftar dan telah terseleksi 30 UMKM untuk mengikuti program pendampingan ekspor secara intensif hingga September 2026. “Selain JAWARA dan ECP, Bank Indonesia DKI Jakarta juga terus memperkuat ekosistem pengembangan UMKM melalui berbagai program strategis lainnya seperti Citra Nusa untuk pengembangan UMKM wastra dan kriya, serta Cangkir Barista untuk mendorong transformasi barista menjadi coffeepreneur,” ujarnya.

Berbagai business matching pembiayaan dan ekspor juga akan diselenggarakan guna mempertemukan UMKM dengan buyer domestik maupun internasional. Seluruh rangkaian program tersebut akan diperkuat melalui penyelenggaraan Jakarta Kreatif Festival (JKF) 2026 pada 4–5 Juli 2026 di Istora Senayan Jakarta.

Melalui kolaborasi dan pendampingan yang berkelanjutan, Bank Indonesia DKI Jakarta berharap UMKM Jakarta dapat semakin siap bersaing di pasar domestik maupun global.

Kemiskinan dapat dihilangkan melalui pengembangan SDM, masyarakat harus mampu berinovasi dalam produk wastra agar memiliki nilai tambah dan daya saing,

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) membantu meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi masyarakat lokal di sekitar ibu kota baru Indonesia yang di bangun di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

"Pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor digencarkan," ujar Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, Kamis, ketika ditanya menyangkut pemberdayaan masyarakat di Sepaku, Penajam Paser Utara.

Salah satunya melalui pelatihan ecoprint yang saat ini tengah berlangsung, lanjut dia, bagi pelaku kerajinan, termasuk perajin batik, sebagai bagian dari penguatan sektor ekonomi kreatif di wilayah IKN.

Otorita IKN terus mengidentifikasi dan merespons berbagai dinamika sosial di masyarakat dengan menghadirkan program pemberdayaan tepat sasaran, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi bagian pembangunan secara fisik, tetapi juga mampu mengembangkan potensi ekonomi di sekitarnya.

Inovasi masyarakat dalam mendukung transformasi IKN menuju Ibu Kota Politik 2028 sangat penting, jelas dia, target adalah nol (zero) kemiskinan.

"Kemiskinan dapat dihilangkan melalui pengembangan SDM, masyarakat harus mampu berinovasi dalam produk wastra agar memiliki nilai tambah dan daya saing,” tambah Alimuddin.

Otorita IKN bersama Bank Indonesia (BI) terus memperkuat pemberdayaan masyarakat di wilayah delineasi IKN melalui pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal, khususnya pada subsektor wastra yang dikembangkan sebagai identitas ekonomi kreatif IKN.

BI komitmen memperkuat usaha mikro kecil menengah (UMKM) melalui korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan akses pembiayaan," kata Kepala BI IKN, Aswin Gantina.

BI memperkuat kelembagaan dan kapasitas UMKM terlebih dahulu, kemudian menghubungkan dengan akses pembiayaan agar usaha dapat berkembang berkelanjutan.

Peserta pelatihan mengaku, bahwa kegiatan sangat bermanfaat dan menambah pengetahuan, dan diharapkan pendampingan dapat terus berlanjut agar UMKM bisa berkembang.

Pelatihan memberikan pengalaman baru yang dapat dikembangkan menjadi peluang usaha, menurut salah satu peserta, Dewi Yulhermawati, semua berharap kegiatan berkelanjutan sehingga bisa membentuk usaha bersama di tingkat kelurahan/desa.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kami berharap pengalaman ataupun jam terbang yang dimiliki Bu Loto bisa ikut mendukung kemajuan Kementerian UMKM

Jakarta (ANTARA) - Loto Srinaita Ginting resmi menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) setelah dilantik oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Jakarta, Senin (27/4).

Loto Srinaita Ginting menggantikan Arif Rahman Hakim. Dalam pelantikan yang digelar di Jakarta, Senin (27/4), Menteri UMKM juga melantik Riza Damanik sebagai Deputi Bidang Kewirausahaan setelah sebelumnya menjabat Deputi Bidang Usaha Mikro.

Maman mengatakan penyegaran jabatan ini dilakukan seiring dengan adanya pejabat yang memasuki masa pensiun, sekaligus untuk memperkuat tata kelola birokrasi.

“Kami berharap pengalaman ataupun jam terbang yang dimiliki Bu Loto bisa ikut mendukung kemajuan Kementerian UMKM,” kata Maman usai acara pelantikan.

Maman juga berharap penunjukan Riza Damanik sebagai Deputi Bidang Kewirausahaan dapat mendorong pencapaian target rasio kewirausahaan nasional.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting menyampaikan pentingnya membangun sistem Satu Data UMKM yang kredibel dan diakui bersama lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga BUMN.

Menurut dia, kualitas data yang terpercaya akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan keberpihakan terhadap UMKM.

“Belum ada satu sistem yang diakui secara bersama sebagai rujukan kebijakan untuk fasilitas maupun rekomendasi kepada UMKM. Dengan sistem yang terpercaya dan didukung semua pihak, maka kualitas data UMKM benar-benar bisa dipastikan,” ujar Loto.

Ia menjelaskan data yang terintegrasi akan memudahkan pemerintah menentukan dukungan yang tepat, baik untuk usaha mikro, kecil, maupun ultramikro.

“Sehingga ketika ada kebijakan dari pemerintah untuk memberikan misalnya keberpihakan kepada UMKM, baik kelas mikro, kelas kecil, maupun ultramikro, maka dari data itu kita bisa merekomendasikan bahwa ini loh yang memang perlu mendapatkan dukungan,” ujar dia.

Loto Srinaita Ginting sebelumnya merupakan Tenaga Ahli Kepala Badan Pengaturan BUMN Bidang Pemberdayaan UMKM dan Koperasi.

Ia juga pernah menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN.

Loto juga pernah berkarier di Kementerian Keuangan sebagai Kepala Sub Direktorat Portfolio Surat Utang Negara (2009-2012), Plt. Direktur Surat Utang Negara (2012), Direktur Surat Utang Negara di Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan (2012-2015), dan Direktur Surat Utang di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (2015-2020).

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui program Klasterku Hidupku membina sebanyak 43.789 klaster usaha hingga Maret 2026, yang didukung oleh sekitar tiga ribu kegiatan pemberdayaan, mulai dari pelatihan hingga penyediaan sarana dan prasarana produksi.

Perseroan menyampaikan, upaya ini diarahkan pada sektor-sektor riil yang berkontribusi langsung dalam menciptakan nilai tambah dan menggerakkan ekonomi daerah.

Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa BRI terus mengembangkan program Klasterku Hidupku sebagai pendekatan pemberdayaan untuk mendampingi pelaku usaha, termasuk petani, agar dapat tumbuh secara berkelanjutan dan naik kelas.

“Pemberdayaan berbasis komunitas cenderung lebih efektif untuk UMKM karena menyasar tidak hanya aspek finansial, tetapi juga perilaku, kapasitas, dan jejaring usaha secara kolektif,” ujar Akhmad.

Sebanyak 82,39 persen klaster yang dibina BRI berada pada sektor produksi, dengan sektor pertanian sebagai kontributor terbesar sebesar 48,26 persen. Sementara sisanya sebesar 17,61 persen berasal dari sektor non-produksi.

Perseroan memandang, kedua sektor ini menjadi motor penciptaan nilai tambah dan penggerak utama aktivitas ekonomi di daerah.

Melalui program Klasterku Hidupku, perseroan mendorong kemandirian pangan, pemerataan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan berbasis klaster dipandang sebagai pendekatan untuk memperkuat struktur ekonomi dari level akar rumput.

Dengan pengelompokan berdasarkan kesamaan sektor dan wilayah, pelaku usaha tidak hanya tumbuh secara individu, tetapi juga saling terhubung dalam ekosistem yang memperkuat kapasitas kolektif serta membangun rantai nilai yang lebih terintegrasi di tingkat lokal.

Akhmad menambahkan bahwa pendekatan berbasis klaster juga membuka peluang lahirnya komoditas unggulan bernilai tambah tinggi.

“Melalui skema klaster, BRI tidak hanya menghadirkan akses pembiayaan, tetapi juga memperkuat koneksi antar pelaku usaha dalam satu ekosistem yang saling mendukung, sehingga mampu meningkatkan kapasitas produksi secara kolektif,” ujar dia.

Selaras dengan penguatan klaster usaha, BRI memperluas akses keuangan di tingkat komunitas. Dari lebih dari 508 ribu anggota klaster, sekitar 87,7 persen telah memiliki rekening di BRI dan terhubung dengan fasilitas pembiayaan untuk mendukung keberlanjutan usahanya.

Untuk memastikan keberlanjutan pemberdayaan, perseroan menyampaikan bahwa inisiatif ini melengkapi berbagai program BRI lainnya.

Hingga Maret 2026, program Desa BRILiaN telah menjangkau 5.245 desa. Di sisi lain, BRI juga mengembangkan 54 Rumah BUMN yang telah memberdayakan 559.897 pelaku UMKM melalui 18.218 kegiatan pelatihan. Selain itu, platform LinkUMKM telah digunakan oleh 15,57 juta pengguna.

Perseroan pun menegaskan bahwa seluruh inisiatif tersebut dijalankan secara terpadu untuk memperkuat peran BRI sebagai agent of development dalam mendukung UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan nasional.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

PANDEGLANG - Upaya mendorong ekonomi desa terus digencarkan. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) bersama Haisawit Indonesia menggelar program penguatan UMKM desa wisata berbasis sawit di Desa Ekraf Tanjung Jaya, Panimbang, Pandeglang, Banten.

Program ini menjadi langkah konkret mengintegrasikan potensi kelapa sawit dengan sektor pariwisata, sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat desa.

Direktur Haisawit Indonesia M. Danang MRQ menegaskan bahwa sawit tidak hanya sebatas komoditas, tetapi juga sumber peluang ekonomi yang luas.

“Kami ingin masyarakat melihat sawit sebagai peluang. Lewat program ini, kami dorong UMKM desa mampu menghasilkan produk turunan bernilai tambah dan berdaya saing,” kata Danang, Jumat (24/4/2026).

Danang mencontohkan, limbah sawit seperti lidi memiliki potensi besar untuk diolah menjadi produk kreatif hingga menembus pasar ekspor.

Sementara itu, perwakilan BPDP Anwar Sadat menjelaskan pihaknya terus mendorong penguatan UMKM dan koperasi petani melalui berbagai program strategis, mulai dari peremajaan sawit rakyat, beasiswa SDM, hingga pengembangan hilirisasi produk.

Lihat video: Prabowo Sebut Sawit sebagai Miracle Crop, Diminta Negara Lain



“Pendekatannya bukan hanya produksi, tapi juga membangun ekosistem usaha dari hulu ke hilir, termasuk akses pasar dan kemitraan,” jelasnya.

Dari sisi daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang menyambut positif program ini. Pengembangan desa wisata berbasis ekonomi kreatif dinilai sejalan dengan strategi daerah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Produk UMKM bisa terhubung dengan industri pariwisata, mulai dari kebutuhan hotel hingga souvenir khas daerah,” kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Rahmat Zultika.

Dalam kegiatan ini, peserta tidak hanya mendapat pelatihan, tetapi juga praktik langsung membuat produk dari lidi sawit, seperti sandal dan taplak meja. Produk-produk ini diproyeksikan menjadi unggulan desa wisata.

Sebagai bentuk penguatan kolaborasi, Haisawit Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah daerah dan BUMDes setempat untuk memperluas pengembangan UMKM berbasis sawit.

Program ini diharapkan mampu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa, sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas sawit secara berkelanjutan.