Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria menyampaikan industri manufaktur, program hilirisasi sumber daya alam (SDA), pembangunan infrastruktur, hingga pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi sektor prioritas pembiayaan bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Dukungan pembiayaan harus terus diarahkan kepada sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Dony dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Dony juga menyampaikan, sektor-sektor lain yang memiliki efek berganda atau multiplier effect tinggi terhadap perekonomian nasional juga menjadi sektor prioritas dalam fokus pembiayaan bank Himbara.

Penentuan prioritas tersebut merupakan bagian dari langkah-langkah strategis pemerintah dalam memperkuat peran sektor perbankan untuk mendukung agenda pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dony menyampaikan arahan tersebut dalam rapat bersama Komisaris Utama dan Direktur Utama bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada Senin (15/06). Pertemuan tersebut juga membahas evaluasi kinerja perbankan BUMN.

Dalam rapat tersebut, Dony menekankan bahwa kinerja positif yang terus ditunjukkan bank-bank Himbara menjadi fondasi penting bagi stabilitas sistem keuangan sekaligus penggerak aktivitas ekonomi nasional.

Perbankan BUMN diharapkan terus meningkatkan kontribusinya melalui penyaluran pembiayaan yang produktif, inklusif, dan berorientasi pada penciptaan nilai tambah bagi perekonomian.

“Perbankan BUMN memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Dony.

Selain meninjau capaian kinerja, pertemuan juga membahas penguatan tata kelola, manajemen risiko, serta strategi untuk menjaga daya tahan dan daya saing perbankan BUMN di tengah dinamika ekonomi global dan domestik yang terus berkembang.

BP BUMN bersama Danantara dan jajaran Himbara berkomitmen memastikan perbankan BUMN terus tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan.

Sinergi yang kuat antara pemegang saham, dewan komisaris, dan manajemen diharapkan dapat memperkuat fungsi intermediasi perbankan sekaligus mendukung percepatan pencapaian target pembangunan nasional.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Industri tekstil menjadi salah satu sorotan pada rapat kerja (raker) perdana penyelesaian masalah hambatan berusaha (debottlenecking) yang digagas oleh Satgas Percepatan Program Strategi Pemerintah (P2SP), Selasa (23/12/2025).

Salah satu dari dua perusahaan yang 'disidangkan' oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa adalah PT Mayer Indah Indonesia. Perusahaan penghasil bordir dan kebaya itu yang telah berdiri sejak 1973.

Perusahaan tersebut mengadukan sulitnya mendapat kredit dari bank swasta maupun Himbara, kendati ada guyuran likuiditas dari kas pemerintah senilai total Rp276 triliun sejak September 2025. Tidak hanya itu, perusahaan tersebut menunggak serta dikenai denda tagihan BPJS Ketenagakerjaan serta kesulitan membiayai ongkos pasokan gas industri.

Saat dipertemukan dengan kementerian/lembaga terkait, General Manager (GM) PT Mayer Indah Indonesia Melisa Suria mengaku perusahaannya mengalami kesulitan sejak pandemi Covid-19.

Usai mengalami penurunan omzet lebih dari 50% ketika pagebluk, tantangan industri tekstil lima tahun belakangan membuat perusahaan tersebut semakin tidak sehat. Apalagi, tabungan yang habis diperburuk oleh kondisi banjir impor pakaian bekas (thrifting) yang menjamur di pasaran.

"Konveksi-konveksi yang menjadi langganan kami semuanya pada pulangin orang-orangnya ke kampung untuk tidak jahit baju lagi. Kemudian kami mau jualan tidak bisa jualan karena harganya tidak masuk," terang General Manager (GM) PT Mayer Indah Indonesia Melisa Suria kepada Purbaya di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Melisa mengaku sempat berharap bisa mendapatkan pembiayaan dari Himbara, khususnya setelah Purbaya mengguyur likuiditas dengan total Rp276 triliun. Namun, para bank BUMN itu justru enggan memberikan pembiayaan ke industri tekstil.

"Nah, bahkan sama bank rekanan kami yang sudah berhubungan lebih dari 15 tahun, mereka bilang itu adalah kebijakan bank swasta tersebut bahwa industri tekstil tidak bisa diberikan, karena sudah terlalu bleeding [berdarah]. Bahasanya seperti itu," terangnya.

Usai kesulitan mendapatkan pembiayaan, perusahaan itu juga memiliki tagihan BPJS Ketenagakerjaan termasuk denda tunggakan senilai Rp950 juta sejak Januari 2025.

Pada kesempatan yang sama, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat bahwa industri tekstil menjadi penyumbang utama jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi tahun ini.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, apabila pekerja di PT Mayer Indah Indonesia terkena PHK, maka mereka berpeluang untuk tidak bisa mendapatkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Indah menyebut hal itu sebab industri tekstil sudah mendapatkan berbagai program keringanan dari pemerintah seperti diskon iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, subsidi rumah, dan lain-lain.

"Kontributor utama [PHK] masih industri tekstil, Pak Menteri Keuangan. Jadi kalau sudah diberi keringanan begini segala macam tetap PHK, pekerjanya enggak bisa klaim JKP, Pak Menteri. Enggak dapat apa-apa," terang Indah.

Adapun Purbaya mengaku kementeriannya juga tidak memiliki instrumen lain untuk membantu pengurangan PHK di industri tekstil, selain yang sudah digelontorkan dari APBN. Dia menilai maraknya PHK tidak lepas dari kondisi ekonomi yang lemah setidaknya pada sembilan bulan pertama 2025.

"Tahun ini 10 bulan pertama, ekonomi slow. Itulah gambaran bahwa ekonomi kita waktu itu slow. Ketika kami dorong, saya harapkan kan memang baik. Saya yakin tahun depan akan lebih bagus dari sekarang, karena kami lebih sinkron dengan bank sentral juga kebijakannya ke depan," ujar pria yang juga Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) itu.