Hebatnya, keberpihakan pada ekonomi wong cilik ini tidak membuat kinerja keuangan BNI memble

Jakarta (ANTARA) - Setiap pagi, urat nadi ekonomi Indonesia sebenarnya tidak berputar di gedung-gedung pencakar langit yang mewah.

Roda itu justru mulai bergerak di hamparan sawah sebelum matahari terbit, di tengah lautan tempat nelayan menebar jaring, serta di kios-kios pasar yang mulai membuka pintunya.

Di tempat-tempat sederhana itu, jutaan rakyat bekerja tanpa sorotan kamera. Aktivitas harian mereka justru menjadi fondasi terkuat yang menjaga ekonomi negara ini tetap berdiri tegak.

Sebab, negara yang kuat bukan cuma soal angka investasi yang besar, melainkan karena rakyatnya mampu menggerakkan ekonominya sendiri.

Pola pikir ini sangat selaras dengan arah pembangunan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Ketahanan pangan, hilirisasi, dan kemandirian ekonomi dijadikan pilar utama pembangunan nasional. Ketiganya sengaja dikunci untuk satu tujuan besar, yaitu menciptakan nilai tambah yang maksimal di dalam negeri.

Dalam ekosistem ini, bank tidak boleh lagi cuma berperan sebagai lembaga pembiayaan. Bank harus bisa menjadi jembatan hidup yang menghubungkan modal, inovasi, pasar, dan kepercayaan.

Peran vital ini yang diambil oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Mereka tidak sekadar menyalurkan kredit, tapi merajut rantai pemberdayaan dari hulu ke hilir. Petani, nelayan, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga eksportir disatukan dalam satu ekosistem yang saling menguatkan.

Strategi BNI ini berangkat dari realitas nyata di lapangan. Banyak usaha kecil punya produk bagus, tapi sering tumbang di tengah jalan karena modal cekak, minim teknologi, dan buta akses pasar.

BNI masuk membawa Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai solusi taktis. BNI gencar menyalurkan modal ke sektor produktif daerah, mulai dari perdagangan, pertanian, perikanan, hingga industri dan jasa.

Sektor-sektor ini dipilih karena paling banyak menyerap tenaga kerja dan punya efek domino yang besar bagi lingkungan sekitar.

Bagi petani, modal ini berarti bisa membeli benih unggul, pupuk tepat waktu, dan alat pertanian yang lebih modern. Hasilnya, produktivitas melonjak dan panen pun memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi.

Bagi nelayan, dana segar ini membantu memperbaiki kapal, membeli alat pendingin hasil tangkap, hingga mengembangkan budidaya laut. Sementara bagi UMKM, modal usaha adalah kunci utama untuk menaikkan kapasitas produksi agar bisa melayani permintaan pasar yang lebih luas.

Data internal BNI berbicara dengan sangat jelas mengenai dampak ini. Hingga akhir 2024, penyaluran KUR BNI khusus untuk sektor pangan berhasil menembus angka Rp14,3 triliun. Nilai tersebut setara dengan hampir 43 persen dari total portofolio KUR BNI yang mencapai Rp33,2 triliun.

Kucuran modal ini telah menyentuh dan membantu lebih dari 128 ribu debitur di seluruh penjuru Indonesia.

Tren positif

Tren positif ini pun terus menggelinding hingga tahun 2025. Sampai pertengahan 2025, BNI kembali mengalirkan pembiayaan sebesar Rp4,6 triliun yang disebarkan kepada lebih dari 20 ribu pelaku UMKM di berbagai sektor produktif, mulai dari perdagangan, pertanian, perikanan, hingga jasa.

Di balik deretan angka tersebut, ada dampak nyata yang hidup di masyarakat, mulai dari usaha yang berkembang, lapangan kerja baru yang tercipta, hingga daya beli warga daerah yang perlahan ikut terangkat.

Namun, urusan tidak selesai hanya dengan bagi-bagi modal. Tantangan berikutnya adalah memperkuat kelembagaan usaha lewat koperasi.

Sebagai wadah kolektif, koperasi membuat posisi tawar petani dan nelayan jadi lebih kuat. BNI masuk lewat suntikan modal, digitalisasi layanan, dan kemudahan transaksi keuangan.

Dengan koperasi yang sehat, pelaku usaha kecil bisa lebih mudah membeli bahan baku murah dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Setelah wadah usahanya kuat, baru masuk ke tahap hilirisasi. Menjual barang mentah itu ruginya banyak karena untungnya tipis. Oleh karena itu, BNI mendorong nasabahnya untuk mulai mengolah komoditas mereka sendiri.

Biji kopi tidak lagi dijual karungan dalam bentuk mentah, melainkan diolah jadi bubuk kopi siap seduh. Ikan tangkapan nelayan tidak cuma dijual segar, tapi diolah jadi produk pangan matang yang nilai jualnya berlipat ganda. Hilirisasi ini yang memperpanjang perputaran uang dan menciptakan lapangan kerja baru di daerah.

Ketika produk sudah naik kelas, saatnya memperluas pasar. Lewat platform BNI Xpora, pelaku UMKM lokal diajak berani melirik pasar internasional.

Di platform ini, BNI tidak cuma jadi penonton. Mereka memberikan pelatihan ekspor, pendampingan bisnis, informasi pasar luar negeri, mempertemukan dengan pembeli internasional melalui business matching, hingga menyiapkan solusi pembiayaan ekspor.

Produk yang dulunya cuma berputar di pasar kecamatan, kini punya peluang hadir di etalase global. Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo Budiprabowo menegaskan bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, dan BNI berkomitmen untuk terus menjadi bagian dari solusi dengan mendampingi pertumbuhan usaha mereka dari nol.

Hebatnya, keberpihakan pada ekonomi wong cilik ini tidak membuat kinerja keuangan BNI memble. Justru sebaliknya, bisnis perusahaan tumbuh semakin sehat dan moncer.

Pada kuartal pertama 2026, total kredit BNI tercatat tumbuh impresif sebesar 20,1 persen secara tahunan, mencapai Rp919,3 triliun. Di saat yang sama, raihan dana murah atau current account saving account (CASA) juga melonjak hingga 26,6 persen, menjadi Rp731,6 triliun.

Pertumbuhan ini sukses mengantarkan BNI mencetak laba bersih sebesar Rp5,6 triliun, dengan kualitas aset yang tetap aman karena rasio kredit bermasalah (NPL) terjaga ketat di level 1,9 persen.

Pencapaian luar biasa ini menjadi bukti nyata di lapangan bahwa misi sosial membantu masyarakat bawah dan menjaga keberlanjutan bisnis bukanlah dua hal yang saling bertolak belakang. Keduanya bisa berjalan beriringan dan saling mendukung lewat sistem ekonomi yang inklusif.

Sebab, suksesnya sebuah bank tidak melulu dihitung dari tebalnya laba di atas kertas laporan keuangan. Keberhasilan sejati adalah seberapa besar kontribusi bank tersebut dalam membuka peluang usaha baru, menciptakan lapangan kerja, dan menaikkan taraf hidup masyarakat luas.

Lewat integrasi modal, penguatan koperasi, hilirisasi, dan akses ekspor, BNI membuktikan diri sebagai mitra strategis negara. Mereka hadir untuk memastikan kemandirian ekonomi nasional tumbuh kokoh dan berkelanjutan, langsung dari akar rumput.

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) merupakan salah satu instrumen utama untuk mendorong kebangkitan ekonomi desa, memperkuat ketahanan pangan, serta memperluas pemerataan pembangunan hingga ke tingkat akar rumput.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengatakan program tersebut menjadi bagian penting dari agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ekonomi kerakyatan yang berpusat di desa.

"Pada 16 Mei yang lalu, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di lokasi Desa Nglawak, Nganjuk, Jawa Timur," ujar Qodari saat memberikan keterangan pers di Gedung Bakom, Rabu (10/6/2026).

Menurut Qodari, kehadiran langsung Presiden dalam peresmian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjadikan koperasi desa sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat. Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga menjadi sarana memperkuat rantai pasok kebutuhan pokok, pembiayaan usaha mikro, hingga penyerapan hasil produksi petani dan peternak.

"Kehadiran langsung Presiden menjadi pesan kuat bahwa negara hadir berpihak dan berkomitmen penuh mendorong Koperasi Desa dan Kelurahan sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Mulai dari pengadaan kebutuhan pokok, pembiayaan usaha mikro, hingga penyerapan hasil pertanian dan peternakan dari masyarakat," katanya.

Qodari menjelaskan program KDKMP merupakan implementasi dari dua agenda prioritas nasional dalam Asta Cita Presiden Prabowo. Pertama, mewujudkan swasembada pangan nasional, dan kedua, memperkuat pembangunan yang dimulai dari desa untuk menciptakan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menambahkan bahwa pemerintah telah menyiapkan landasan hukum yang kuat untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, yakni melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025.

Melalui kedua regulasi tersebut, pemerintah mendorong percepatan pembentukan koperasi sekaligus pembangunan infrastruktur pendukung seperti gerai usaha, pergudangan, dan perlengkapan operasional di tingkat desa dan kelurahan.

"Program ini dirancang untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, ketahanan pangan, dan sistem distribusi nasional berbasis desa," ujar Qodari.

Lebih lanjut, dia menegaskan KDKMP tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat desa, tetapi juga membangun ekosistem usaha yang berkelanjutan. Pemerintah berharap koperasi dapat menjadi wadah yang mempertemukan produksi, distribusi, dan pembiayaan dalam satu sistem yang saling terintegrasi.

"Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil," katanya.

JAKARTA - Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) Pusaka At Taqwa di Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang membuktikan program ketahanan pangan nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita mampu menyentuh langsung ekonomi masyarakat desa. Kelompok ini sukses menggelar panen raya ikan nila sistem bioflok sebanyak 1,2 ton.

Keberhasilan ini menjadi sorotan karena Pokdakan Pusaka At Taqwa bertransformasi dari sekadar komunitas pengajian rutin menjadi unit usaha budidaya ikan yang produktif.

Ketua Pokdakan Pusaka At Taqwa, Anwar Sadad atau yang akrab disapa Neko menuturkan kesuksesan ini merupakan buah dari dukungan nyata pemerintah. Awalnya, tidak ada anggota kelompok yang memiliki latar belakang sebagai pembudidaya ikan profesional.

"Kami awalnya tidak terpikirkan untuk terjun ke budidaya ikan nila. Namun, berkat bantuan Bapak Presiden Prabowo, alhamdulillah kami memiliki kegiatan yang menghasilkan. Kami berkomitmen untuk terus mendukung program Astacita Bapak Presiden yang merakyat demi tercapainya ketahanan pangan nasional," ujar Neko, Minggu (31/5/2026).

Dalam panen perdana ini, kelompok tersebut berhasil memanen 12 kuintal atau 1,2 ton ikan nila dari delapan kolam bioflok. Ikan yang dihasilkan memiliki kualitas prima dengan rata-rata bobot 250 gram per ekor. Prestasi ini mengantarkan Pokdakan Pusaka At Taqwa menjadi pembudidaya sistem bioflok terbaik ke-2 se-Provinsi Jawa Barat setelah Cirebon.

Lihat video: Visi Ketahanan Pangan Presiden Prabowo



Keberhasilan ini tidak lepas dari pendampingan intensif oleh penyuluh perikanan dari Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) Bogor, Laila Yunita Indah, S.Pi.

Laila mengakui bahwa ia sempat meragukan keberlangsungan kelompok ini di awal pendampingan. Namun, semangat juang anggota kelompok berhasil mematahkan keraguan tersebut.

"Awalnya saya tidak yakin Pokdakan ini bisa berjalan lama, tapi ternyata saya salah. Mereka punya semangat tinggi dan terbukti sangat kompak. Untuk pembudidaya pemula, apa yang dicapai Pokdakan Pusaka At Taqwa ini sangat sukses dan inspiratif," ungkap Laila.

Kesuksesan ini menjadi bukti konkret bahwa dukungan pemerintah melalui sistem budidaya bioflok tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga efektif membuka lapangan kerja baru dan mengurangi angka kemiskinan di tingkat desa.

Bisnis.com, JAKARTA - Sesuai arahan Peraturan Presiden (PP) Nomor 9 Tahun 2026 terkait Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, PT TASPEN (Persero) akan menyalurkan pembayaran Gaji Ketiga Belas dan tunjangan tahun ini bagi para pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) Indonesia mulai hari Selasa, 02 Juni 2026, yang disalurkan melalui 46 mitra bayar yang tersebar di seluruh Indonesia.

Hal ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung kesejahteraan dan keberlangsungan hidup para Aparatur Sipil Negara (ASN) di masa purnabaktinya. Aksi ini juga sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat pemerataan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong tata kelola layanan publik yang efektif dan tepercaya.

Corporate SecretaryTASPEN, Henra, menegaskan bahwa proses pembayaran akan dilakukan secara langsung tanpa memerlukan prosedur pengajuan atau autentikasi ulang oleh penerima manfaat.

"Pembayaran ini mencerminkan apresiasi negara terhadap kontribusi para pensiunan, sekaligus menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan ASN aktif maupun yang telah menyelesaikan masa baktinya,” ujar Henra.

Beberapa poin penting dalam pelaksanaan pembayaran Gaji Ketiga Belas 2026 antara lain:

1. Besaran Gaji Ketiga Belas diberikan berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei 2026 sebesar tunjangan yang diterima selama satu bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Gaji Ketiga Belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain termasuk potongan kredit pensiun dan pajak penghasilan, yang sudah ditanggung oleh pemerintah;
3. Apabila aparatur negara atau penerima pensiun memiliki lebih dari satu status penerima manfaat, Gaji Ketiga Belas hanya dibayarkan satu (1) kali, yaitu berdasarkan manfaat dengan nominal terbesar;
4. Bagi penerima sekaligus menerima pensiun atau tunjangan janda/duda, maka Gaji Ketiga Belas dibayarkan keduanya, baik sebagai penerima sendiri maupun sebagai penerima pensiun atau tunjangan janda/duda;
5. Bagi Pegawai ASN dan Pejabat Negara yang pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2026 dan seterusnya, maka pembayaran Gaji Ketiga Belas tahun 2026 dilakukan oleh instansi tempat bekerja terakhir.

Dalam rangka mendukung kelancaran proses penyaluran, TASPEN turut mengingatkan seluruh penerima manfaat agar selalu waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan TASPEN.

TASPEN menegaskan bahwa seluruh layanan diberikan secara gratis dan tidak dikenakan biaya apa pun. Sejalan dengan hal tersebut, peserta diimbau untuk memperoleh informasi hanya melalui kanal resmi TASPEN, Kantor Cabang TASPEN terdekat, maupun Call Center 1500919. Peserta juga diharapkan melakukan autentikasi pada awal bulan agar proses penerimaan gaji ketiga belas dapat berjalan lancar.

Melalui langkah ini, TASPEN terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan yang aman, adaptif, dan terpercaya, sekaligus mempertegas posisinya sebagai Center of Excellence dalam pengelolaan jaminan sosial.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten teknologi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) melalui lini bisnis ride-hailing Gojek berkomitmen terus memperkuat dukungan terhadap program Asta Cita pemerintah melalui penguatan program kesejahteraan komprehensif bagi mitra driver beserta keluarga. Perubahan kebijakan mengenai skema bagi hasil dari 20% menjadi8% tidak membuat kesejahteraan mitra terganggu.

GOTO menyampaikan penguatan program kesejahteraan memiliki tujuan guna mendorong terciptanya lapangan kerja berkualitas dan pemerataan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

Dukungan terhadap visi pemerintah tersebut diwujudkan lewat keberlanjutan seluruh program proteksi eksisting serta peluncuran sejumlah inisiatif baru.

Gojek memastikan fasilitas krusial seperti Bonus Hari Raya (BHR), kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, Bursa Kerja Mitra, layanan ambulans, serta operasional kantor di berbagai kota tetap berjalan penuh.

Sebagai tambahan, korporasi juga merilis tujuh program baru pada awal Mei ini, meliputi program apresiasi, paket Umroh gratis, beasiswa untuk anak mitra, hingga fasilitas "Rumah Mitra".

Direktur Utama GOTO Hans Patuwo menjelaskan langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang perusahaan dalam menjaga hubungan harmonis dengan para mitra di lapangan.

“Sebagai bagian dari komitmen yang terus dipegang teguh, Gojek terus memastikan seluruh program kesejahteraan mitra pengemudi yang telah berjalan tetap menjadi prioritas,” ujar Hans di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Komitmen ini hadir di tengah dinamika industri yang menuntut adaptasi cepat. Hans mengakui perubahan skema bagi hasil pada layanan roda dua (GoRide) memicu tantangan tersendiri dan berpotensi memberikan dampak terhadap penurunan pendapatan Gojek pada lini bisnis tersebut. Kendati demikian, diversifikasi bisnis di bawah payung GoTo dinilai menjadi bantalan kuat dalam menghadapi gejolak pasar.

Saat ini, ekosistem GoTo terus menunjukkan tren pertumbuhan positif, ditopang oleh kinerja solid di sektor teknologi finansial (fintech), logistik, serta pengantaran. Sinergi antar-lini bisnis ini diklaim memberikan fondasi yang kokoh bagi perusahaan untuk menjaga keunggulan layanan sekaligus mempertahankan retensi mitra pengemudi.

Melalui kekuatan ekosistem dan inovasi yang berkelanjutan, manajemen optimis mampu melakukan penyesuaian operasional dengan baik. Langkah mitigasi ini diambil demi menjaga stabilitas bisnis jangka panjang Gojek dan GoTo secara keseluruhan.

Di sisi lain, kolaborasi strategis dengan sektor publik juga terus diperluas. Salah satunya tercermin dari keberlanjutan program Cek Kesehatan Gratis yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Lewat integrasi program kesehatan, jaminan sosial, dan insentif baru ini, Gojek berharap mampu memitigasi risiko penurunan pendapatan mitra sekaligus memastikan operasional layanan tetap prima dalam menghadapi persaingan pasar yang kian kompetitif.

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menyatakan memperkuat komitmen mendukung program pemerintah di sektor perumahan melalui penyaluran pembiayaan Kredit Program Perumahan (KPP) berbasis syariah.

Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan "Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat" di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (19/5) yang dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta regulator, pemerintah daerah, dan pelaku industri perumahan.

Wakil Direktur Utama BSI, Bob Tyasika Ananta mengatakan, pembiayaan KPP menjadi langkah strategis dalam membantu masyarakat memperoleh hunian pendukung usaha yang layak, serta menggerakkan sektor ekonomi produktif seperti pengembang, kontraktor, hingga UMKM bahan bangunan.

"BSI mendukung penuh inisiatif pemerintah dalam menghadirkan pembiayaan perumahan yang inklusif, terjangkau, dan berbasis syariah. Program ini bukan hanya membantu masyarakat memiliki rumah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja," ujar Bob.

Pembiayaan Kredit Program Perumahan (KPP) yang diberikan kepada pelaku UMKM juga menawarkan margin yang terjangkau sebesar setara 6 persen efektif per tahun. Hal ini membantu pelaku usaha memperoleh akses modal kerja maupun investasi pembangunan dan pembelian rumah pendukung usaha dengan proses yang mudah dan aksesibel.

Dalam sambutannya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait turut mengapresiasi kinerja pembiayaan KPP BSI.

"BSI menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam mendukung program 3 Juta Rumah. Penyaluran pembiayaan KPP yang terus meningkat dan bahkan mencetak rekor menjadi bukti nyata dukungan sektor perbankan syariah terhadap akses hunian yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat. Semoga sinergi ini terus berlanjut demi kebaikan rakyat," ujar Maruarar.

Sejak diluncurkan pada Oktober 2025 hingga April 2026, BSI telah menyalurkan pembiayaan KPP sebesar Rp819 miliar kepada 2.385 nasabah. Adapun di sepanjang 2026 hingga April, realisasi penyaluran KPP mencapai Rp747 miliar kepada 2.190 nasabah atau sekitar 60 persen dari kuota pemerintah sebesar Rp1,25 triliun. Penyaluran tersebut terdiri atas pembiayaan sisi demand sebesar Rp740 miliar, dan sisi supply sebesar Rp7 miliar.

Khusus di wilayah Nusa Tenggara Barat, penyaluran pembiayaan KPP BSI mencapai Rp44 miliar kepada 110 nasabah atau sekitar 5,9 persen dari total penyaluran KPP BSI secara nasional.

Selain program KPP, BSI juga aktif mendukung berbagai program strategis pemerintah lainnya. Sampai April 2026, BSI telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp3,78 triliun kepada 25.785 nasabah, mendukung pembangunan dapur SPPG Program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp198 miliar untuk 211 titik, serta menyalurkan FLPP untuk Program 3 Juta Rumah sebanyak 1.201 unit rumah di sepanjang Januari-April 2026.

Dukungan BNI ini pun dengan Asta Cita, khususnya dalam mendorong pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, pembangunan sektor perumahan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen yang sama menjadi bagian dari semangat BSI untuk terus Melayani Sepenuh Hati melalui layanan keuangan syariah yang inkusif, mudah diakses, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, dengan menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan umat.

Secara korporasi, BSI juga mencatatkan pertumbuhan bisnis yang solid. Hingga kuartal I 2026, aset BSI mencapai Rp460 triliun atau tumbuh 14,78 persen secara tahunan, dengan laba bersih sebesar Rp2,2 triliun atau tumbuh 17,1 persen yoy.

Penyaluran pembiayaan mencapai Rp329 triliun dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp376,8 triliun. Pencapaian ini menempatkan BSI dalam jajaran lima besar bank nasional berdasarkan aset dan profitabilitas.

"BSI berharap program pembiayaan perumahan ini dapat menjadi solusi nyata bagi masyarakat untuk memiliki hunian yang layak sekaligus memperkuat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan," tutup Bob.

PT Pegadaian (Pegadaian) dan PT Bank SMBC Indonesia Tbk (SMBC Indonesia) sepakat mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam strategi bisnis melalui pengembangan Sustainable Financing Framework 2026.

Langkah ini menjadi bagian dari transformasi Pegadaian dalam memperluas peran sebagai institusi keuangan yang berorientasi pada kinerja finansial, serta pada penciptaan nilai jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT Pegadaian, Ferdian Timur Satyagraha menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis Pegadaian dalam memperkuat peran sebagai lembaga keuangan yang inklusif, serta berorientasi pada keberlanjutan.

"Penyempurnaan Sustainable Financing Framework 2026 menjadi tonggak penting dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis secara lebih komprehensif dan terukur. Kami mengapresiasi dukungan serta kolaborasi erat dari SMBC Indonesia dalam proses pengembangan framework ini," kata Ferdian.

Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dalam rangkaian Forum Indonesia-Japan Strategic Partnership pada Maret 2026 lalu. Sebagai implementasi konkret, Pegadaian bersama SMBC Indonesia telah menyelesaikan penyempurnaan kerangka pembiayaan dari Social Financing Framework 2024 menjadi Sustainable Financing Framework 2026 dengan cakupan yang lebih komprehensif, mencakup aspek hijau (lingkungan) dan oranye (kesetaraan gender, inklusi sosial, termasuk pemberdayaan perempuan).

Head of Wholesale, Commercial & Transaction Banking SMBC Indonesia, Nathan Christanto menambahkan, kesepakatan ini selaras dengan komitmen mendukung Asta Cita, khususnya dalam perluasan akses keuangan yang berkelanjutan dan penguatan ekosistem industri keuangan nasional.

"Melalui penyempurnaan Sustainable Financing Framework 2026 milik Pegadaian ini, kami berharap menjadi bukti dukungan SMBC Indonesia untuk Pegadaian dan Republik Indonesia dalam memperluas akses pembiayaan berkelanjutan sekaligus memperkuat dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan," tutur Nathan.

Adapun kolaborasi ini turut memperkuat posisi SMBC Indonesia sebagai institusi perbankan tepercaya dengan kapabilitas global dan pemahaman lokal yang mendalam. Hal ini tercermin pada peranan SMBC Indonesia dalam proses penyempurnaan Sustainable Financing Framework 2026 milik Pegadaian, yang memastikan bahwa kerangka pembiayaan mampu berkontribusi maksimal dengan standar global yang terukur terhadap aspek sosial dan lingkungan.

Sustainable Financing Framework 2026 dikembangkan dengan keselarasan terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan berstandar internasional dan regulasi dari OJK, di antaranya Social dan Green Bonds Principles yang diterbitkan oleh International Capital Market Association (ICMA), Social dan Green Loan Principles yang diterbitkan oleh Loan Market Association (LMA), dan juga Orange Bonds Principles yang diinisiasi oleh Impact Investment Exchange (IIX) yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan inklusivitas gender.

Dalam proses penyusunannya, Sustainable Financing Framework 2026 Pegadaian telah mendapatkan Second Party Opinion (SPO) dari pihak independen, Environmental Resource Management, yang menyatakan keselarasan Sustainable Financing Framework 2026 Pegadaian dengan prinsip-prinsip di atas, serta mencakup penggunaan dana yang memenuhi kriteria yang kuat dari segi relevansi dan dampak yang dihasilkan.

Ke depannya, Pegadaian dan SMBC Indonesia terus berkomitmen menjajaki berbagai peluang kerja sama lanjutan dalam bidang sustainable finance, termasuk pembiayaan Orange Loan, serta perkembangan ekosistem emas demi keuangan yang lebih inklusif untuk masyarakat Indonesia.

Alasan dua pejabat eselon I berstatus direktur jenderal (dirjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang mundur diungkap Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara.

Dua dirjen Ara yang mundur adalah Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Aziz Andriansyah dan Dirjen Perumahan Perdesaan M. Imran.

Ara mengungkap alasan pengunduran diri Aziz berkaitan dengan aturan larangan rangkap jabatan bagi anggota kepolisian.

"Aturan dari MenPAN-RB memang tidak boleh dari kepolisian, jadi dikembalikan ke instansinya," kata Ara di Jakarta Selatan, Rabu (29/4), melansir Detikproperti.

Ia menambahkan terdapat empat pejabat berlatar belakang kepolisian yang dikembalikan ke institusinya sesuai ketentuan tersebut.

Sementara itu, alasan mundurnya M. Imran belum dijelaskan secara rinci oleh kementerian.

Untuk mengisi kekosongan jabatan, Kementerian PKP menunjuk Roberia sebagai pelaksana tugas (Plt) Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, menggantikan Aziz yang kembali ke kepolisian.

Roberia mengaku baru menjabat sejak Senin (27/4) dan akan fokus memastikan tata kelola program perumahan berjalan sesuai aturan.

"Memastikan Program 3 Juta Rumah yang menjadi asta cita Presiden benar-benar efisien dan mencegah korupsi," ujarnya.

Aziz Andriansyah merupakan perwira Polri yang pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, mulai dari kapolres hingga posisi di Mabes Polri serta Asisten Staf Khusus Presiden.

Sedangkan Imran memiliki rekam jejak panjang di pemerintahan, termasuk pernah menjabat sebagai Wali Kota Lhokseumawe dan Bupati Subang.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar rapat koordinasi di Mabes Polri dengan jajaran Menteri mulai dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada Selasa (28/4/2026). Dalam rapat tersebut dibahas terkait dampak dari eskalasi global.

Selain Bahlil dan Amran, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli tutut hadir dalam agenda rapat koordinasi itu. Kemudian, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, serta perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pertamina turut serta.

Listyo mengatakan bahwa rapat koordinasi tersebut digelar untuk membahas terkait dengan isu-isu eskalasi global yang berdampak terhadap perekonomian dalam negeri.

"Tentunya harus kami ikuti terkait dengan dampak eskalasi global yang tentunya juga berdampak terhadap situasi di dalam negeri," katanya dalam konferensi pers setelah rapat pada Selasa (28/4/2026) di Mabes Polri.

Dia menjelaskan bahwa secara umum, Polri mendapatkan gambaran dari para pemangku kebijakan.

"Tentunya ini menjadi penting dan strategis untuk kita bersama-sama menjaga apa yang saat ini sudah bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Khususnya, dalam menjaga agar pertumbuhan ekonomi kita yang saat ini sudah berada di angka 5%, dan pemerintah terus mendorong agar ini terus tumbuh," ujarnya.

Listyo juga mengatakan target pertumbuhan ekonomi pun bisa terwujud dengan program-program kebijakan yang ada di Asta Cita serta mitigasi atas berbagai macam risiko.

"Dengan gambaran yang kami peroleh, maka kita tentunya memiliki gambaran untuk kemudian melakukan mitigasi terhadap berbagai macam isu ke depan," ujarnya.

Dia juga menyatakan bahwa Indonesia masih memiliki ketahanan yang baik atas dampak dari eskalasi global.

"Namun juga kita tetap terus waspada terhadap eskalasi yang ada sehingga kemudian seluruh capaian yang telah dilaksanakan, yang telah dijalankan oleh pemerintah ini terus bisa kita pertahankan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagai bentuk dukungan PT TASPEN (Persero) terhadap program Rumah Layak Huni Pemerintah Indonesia, perusahaan menggelar pertemuan strategis untuk membahas dan merumuskan teknis pelaksanaan program bagi pekerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan.

Pembahasan mencakup skema pembiayaan, kolaborasi kelembagaan, serta model implementasi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan peserta melalui akses hunian yang layak dan terjangkau.

Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Maruarar Sirait, Direktur Utama TASPEN Rony Hanityo Aprianto, Komisaris Utama TASPEN Fary Djemy Franscis, serta Direktur Utama Bank Mandiri Taspen Panji Irawan di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia (21/4).

Komisaris Utama TASPEN, Fary Djemy Franscis, menyampaikan bahwa “Program penyediaan rumah layak huni ini merupakan bagian dari inovasi yang diinisiasi perusahaan untuk memperluas manfaat perlindungan bagi peserta.

ASN dan pensiunan tidak hanya membutuhkan jaminan pensiun, tetapi juga dukungan kesejahteraan yang lebih luas, termasuk akses terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.”

Inisiatif ini juga telah menegaskan komitmen TASPEN dalam menghadirkan inovasi yang relevan bagi kebutuhan peserta, serta berupaya dalam memberikan dampak nyata bagi peserta. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan peserta, dalam hal ini, pekerja ASN dan pensiunan.

“Pertemuan perdana ini juga menjadi awal yang baik dalam mengembangkan skema perumahan peserta TASPEN yang diharapkan dapat menjadi salah satu program strategis TASPEN ke depan,” tambah Fary Djemy Franscis.

Inisiatif ini sejalan dengan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam mendorong peran aktif BUMN untuk menghadirkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

TASPEN terus berkomitmen untuk memperkuat perannya sebagai institusi yang profesional, terpercaya, dan berkelanjutan dalam mengelola dana peserta, serta menjadi center of excellence dalam pengelolaan jaminan sosial bagi ASN dan pejabat negara, termasuk melalui pengembangan ekosistem perlindungan dan kesejahteraan yang lebih komprehensif seperti penyediaan akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menargetkan proyek pembangunan Sekolah Rakyat rampung sebelum tahun ajaran baru 2026. Pemerintah mendorong percepatan pembangunan dengan tetap menjaga standar mutu dan keselamatan kerja.

Dody mengatakan, setiap proyek harus memenuhi kualitas terbaik dan selesai tepat waktu karena berkaitan langsung dengan masa depan generasi muda. “Saya ingin setiap pembangunan Sekolah Rakyat ini tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga memenuhi standar kualitas terbaik serta mengedepankan keselamatan kerja. Ini menyangkut masa depan generasi bangsa,” kata Dody dalam keterangan yang diterima pada Senin (20/4/2026).

PT Brantas Abipraya (Persero) sebagai kontraktor pelaksana mempercepat pekerjaan di berbagai lokasi proyek. Percepatan dilakukan melalui penguatan pengawasan teknis, optimalisasi manajemen proyek, dan disiplin standar keselamatan kerja.

Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya Dian Sovana mengatakan, pihaknya melakukan evaluasi menyeluruh untuk menjaga progres tetap sesuai kontrak. Dian mengatakan, dinamika proyek menjadi bagian dari proses konstruksi, namun perusahaan tetap fokus pada solusi dan percepatan.

Dian mengatakan, pengerjaan proyek melibatkan ratusan tenaga kerja di tiap lokasi dengan sistem kerja bergantian siang dan malam. “Mereka bekerja tanpa mengenal waktu, dalam berbagai kondisi, dengan semangat dan komitmen tinggi untuk menyelesaikan proyek ini. Ini bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga tentang dedikasi, kebersamaan, dan tanggung jawab kepada masyarakat,” kata Dian.

Dian mengatakan, percepatan pembangunan Sekolah Rakyat juga menjadi bagian dari dukungan terhadap agenda pemerintah dalam memperluas akses pendidikan.

Secara desain, Sekolah Rakyat mengusung konsep asrama terpadu dengan fasilitas pendidikan lengkap, mulai dari jenjang SD hingga SMA, rumah susun guru, asrama siswa, hingga sarana olahraga. Model ini disiapkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang terintegrasi.

Brantas Abipraya menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan agar proyek berjalan transparan dan akuntabel. “Proyek Sekolah Rakyat ini bukan hanya sekadar pembangunan fisik, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam mencetak generasi unggul Indonesia. Kami berkomitmen mengebut penyelesaian proyek ini, tentunya dengan mengutamakan kualitas terbaik, serta tetap mengedepankan aspek keselamatan kerja,” kata Dian.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Bendahara Umum BPP Hipmi Ade Jona Prasetyo resmi mengambil formulir pendaftaran calon ketua umum BPP Hipmi periode 2026–2029, Jumat (10/4/2026). Langkah ini menandai awal kontestasi menuju Musyawarah Nasional XVIII Hipmi yang dijadwalkan berlangsung Juni 2026.

Jona mengatakan, pengambilan formulir di Sekretariat BPP Hipmi menjadi titik awal perjuangannya dalam mendorong peran strategis pengusaha muda di tingkat nasional. Ia menilai momentum ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan organisasi.

Menurut Jona, Hipmi perlu mengambil posisi lebih aktif dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. “Pengusaha muda harus menjadi aktor utama di panggung Asta Cita,” kata Jona dalam keterangannya, Jumat (10/4/2026).

Mantan Ketua BPD Hipmi Sumatera Utara ini menargetkan Hipmi menjadi platform kekuatan ekonomi anak muda yang terkoneksi, memiliki akses permodalan, serta mampu bersaing di pasar digital dan global. Ia menilai organisasi ini harus bertransformasi menjadi ekosistem yang mendorong kolaborasi dan pertumbuhan usaha nyata.

Jona menjelaskan, Hipmi bukan sekadar organisasi, melainkan jaringan ekonomi yang harus mampu menciptakan perputaran usaha, memperluas akses modal, dan memperkuat kolaborasi antaranggota. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh anggota dan pelaku usaha.

Ia menambahkan, kontribusi Hipmi juga penting dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. “Hipmi harus semakin relevan, produktif, dan memberi manfaat nyata bagi anggota, UMKM, serta masyarakat luas,” kata Jona.

Jona menekankan pentingnya penguatan fondasi ekonomi kader melalui usaha riil, investasi sehat, dan kepemilikan aset produktif. Ia ingin kaderisasi Hipmi tidak hanya melahirkan pemimpin organisasi, tetapi juga pengusaha muda yang mandiri dan berdaya saing.

Selain itu, Jona mendorong anggota Hipmi untuk naik kelas dan memperluas pasar hingga tingkat global. Ia menilai langkah ini penting agar pengusaha muda Indonesia mampu masuk dalam rantai nilai global dan meningkatkan daya saing nasional.

"Dengan demikian, kader Hipmi diharapkan tidak hanya menjadi pelaku usaha lokal, tetapi juga tumbuh sebagai pengusaha muda yang adaptif, berstandar, dan siap memasuki rantai nilai global,” kata Jona.