Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi pembiayaan APBN 2025 mencapai Rp744 triliun atau 120,7% dari target. Dari pembiayaan itu, pembiayaan utang mencapai Rp736,3 triliun.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono mencatat bahwa realisasi pembiayaan itu meliputi Rp736,3 triliun berupa pembiayaan utang atau 94,9% dari target APBN.

Kemudian, pembiayaan nonutang yang merupakan investasi pemerintah yakni Rp7,7 triliun atau realisasinya minus 4,9% dari target APBN.

"Total pembiayaan anggaran sampai 31 Desember sebesar Rp744 triliun itu dibagi pembiayaan utang Rp736,3 triliun atau 94,9% dari APBN, dan pembiayaan utang Rp7,7 triliun," terang Tommy, sapaannya, pada konferensi pers APBN KiTa 2025 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2025).

Sebelumnya, UU APBN 2025 menetapkan target pembiayaan yakni Rp616,2 triliun yang mencakup Rp775,9 triliun pembiayaan utang serta minus Rp159,7 triliun untuk pembiayaan nonutang.

Pada pertengahan tahun, atau berdasarkan outlook laporan semester I/2025, pembiayaan diperkirakan mencapai Rp662 triliun yang mencakup Rp772,9 triliun dan minus Rp110,9 triliun.

Pembiayaan utang, terang Tommy, dilakukan dengan penerbitan SBN dan pinjaman. Dia menyebut kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang memindahkan kas pemerintah total Rp276 triliun sejak September 2025 lalu memperbanyak likuiditas di pasar keuangan.

"Di sana terlihat cost of fund turun bahwa itu juga terjadi karena likuiditas yang meningkat," terang pria yang juga keponakan dari Presiden Prabowo Subianto itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan telah merealisasikan penarikan utang senilai Rp458 triliun untuk pembiayaan APBN 2025 sepanjang 1 Januari hingga 30 September 2025.

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan outlook penarikan utang Rp662 sepanjang 2025. Artinya, realisasi penarikan utang sebesar Rp458 triliun tersebut setara 69,2% dari total target.

"Kita terus melakukan pembiayaan yang sifatnya memitigasi risiko. Kita melakukan secara sangat-sangat terukur dan kita melakukan berbagai macam hubungan dengan investor untuk memastikan pembiayaan utang kita on track," ujar Thomas dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

Dia merincikan bahwa realisasi tersebut berasal dari surat berharga negara (SBN) dikurangi pinjaman. Hingga akhir September 2025, Kementerian Keuangan telah merealisasikan penerbitan SBN senilai Rp501,5 triliun dan pinjaman sebanyak Rp43,5 triliun.

Realisasi pembiayaan utang Rp458 triliun itu naik 31,7% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp347,9 triliun.

Lebih lanjut, Thomas menjelaskan bahwa belum lama ini Kementerian Keuangan menerbitkan SBN dua valuta asing (dolar AS dan euro), yaitu senilai US$1,85 miliar dan 600 juta euro (seri SGD Bond). Menurutnya, permintaan sangat tinggi didukung oleh investor institusi global dengan total mencapai lebih dari US$9,4 miliar untuk dolar Amerika Serikat dan US$1,2 miliar untuk SDG Bond.

"Kita sangat selektif dan juga bisa menekan harga dari yield ini," ungkapnya.